Wakil Kepala Staf Kepresidenan, M. Qodari, menghadiri Rapat Koordinasi Rencana Pembangunan 2.200 Unit Rumah di Provinsi Papua Pegunungan, Kamis (21/8), di Kementerian Dalam Negeri. Kegiatan ini juga dihadiri perwakilan dari Kedeputian IV KSP.
Provinsi Papua Pegunungan saat ini merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia, yakni 30,03% (BPS, 2024). Selain itu, wilayah ini juga memiliki backlog perumahan terbesar di Papua Raya, mencapai 77.909 unit, yang terdiri dari 25.387 unit rumah kepemilikan dan 52.522 unit rumah tidak layak huni. Karena itu, rencana pembangunan 2.200 unit rumah menjadi langkah nyata untuk mewujudkan komitmen Presiden dalam menghadirkan hunian layak bagi masyarakat Papua Pegunungan.
Dalam rapat tersebut, Wakil Kepala Staf Kepresidenan mengapresiasi laporan komprehensif yang disampaikan Kementerian PKP terkait upaya percepatan penyediaan perumahan rakyat. Beliau menekankan pentingnya kepastian legalitas tanah yang akan digunakan, agar pembangunan dapat berjalan lancar dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
