Kategori: Gugus Tugas

Jakarta – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Abraham Wirotomo mengatakan, penerbitan Surat Edaran (SE) Satgas Penanganan COVID19 tentang Protokol Kesehatan pada Pelaksanaan Kegiatan Berskala Besar dalam Masa Pandemi, memberi ketegasan kepada kepala daerah bahwa pandemi belum selesai.

Menurut Abraham, penerapan protokol kesehatan ketat pada kegiatan yang dihadiri secara fisik dalam skala besar semata-mata untuk mengendalikan penyebaran COVID19.

“Untuk mendukung pemulihan ekonomi kita harus mengendalikan penyebaran COVID. Ini menjadi semangat penerbitan SE itu,” kata Abraham, di gedung Bina Graha Jakarta, Kamis (23/6).

Abraham menuturkan, Kantor Staf Presiden sudah mendengar rekomendasi dari para ahli dan tenaga kesehatan terkait upaya meningkatkan kedisiplinan protokol kesehatan dan capaian vaksin booster dalam menghadapi subvarian baru.

Pemerintah, para dokter, nakes, WHO dan berbagai pakar, ujar dia, sudah sering mengingatkan terkait pentingnya vaksin booster.

“Bahkan Presiden juga tidak lelah-lelah mengingatkan. Kami berharap masyarakat jangan cuek,” tegasnya.

Abraham juga mengungkapkan, bahwa Kantor Staf Presiden menerima berbagai usulan untuk mendorong percepatan vaksin booster. Salah satunya, kemungkinan tidak lagi menggratiskan biaya perawatan rumah sakit bagi mereka yang terpapar COVID19 jika belum mengikuti vaksin dosis kedua dan booster.

“Kami sedang mempelajari usulan itu,” ucapnya.

Sebagai informasi, Penerbitan SE Nomor 20 Tahun 2022 menindaklanjuti dinamika situasi persebaran virus COVID19, serta pemulihan ekonomi nasional, yakni dengan membuka kembali kegiatan masyarakat
berskala besar yang produktif dan aman COVID19.

Adapun yang dimaksud kegiatan berskala besar adalah rangkaian aktivitas dalam acara berskala internasional ataupun nasional yang dapat mengundang secara fisik lebih dari 1.000 orang dalam satu waktu tertentu, serta pada satu lokasi yang sama dan/atau melibatkan perwakilan negara.

Salah satu dasar hukum diterbitkannya SE tersebut, hasil keputusan Rapat Terbatas yang dilaksanakan pada 13 Juni 2022.

Jakarta – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Abraham Wirotomo menegaskan, pemerintah terus memonitor kapasitas rumah sakit, obat, dan oksigen untuk menghadapi masuknya subvarian Omicron BA.4 dan BA.5.

“Kita tidak boleh lengah, jangan terjegal menjelang finish,” tegas Abraham, di gedung Bina Graha Jakarta, Senin (13/6).

Seperti diketahui, kasus COVID19 harian kembali mengalami kenaikan sebulan pasca lebaran. Data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebutkan, per 9 Juni 2022 terdapat penambahan 556 kasus. Kenaikan kasus tersebut diakibatkan varian baru yang sudah masuk ke Indonesia. Yakni, Omicron BA.4 dan BA.5.

Abraham mengatakan, sejauh ini kenaikan kasus COVID19 di Indonesia masih terpantau baik. Sebab, angka positivity rate dan transmisi kasus dilaporkan rendah. Meski demikian, Ia mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan melakukan vaksin booster bagi yang belum.

“Kenaikan angka kasus kita lihat sebagai warning. Kalo kita mau menjaga Indonesia tetap on track menuju endemi maka kita jangan abai protokol kesehatan dan menolak vaksin booster,” ujarnya.

Abraham juga tak henti-hentinya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mendukung protokol kesehatan dan vaksin. Agar pandemi bisa berakhir tahun ini.

Sebagai informasi, subvarian baru Omicron BA.4 dan BA.5 telah terdeteksi di Indonesia. Subvarian tersebut diketahui memiliki tingkat kesakitan rendah pada pasien yang terkonfirmasi positif.

Kasus subvarian baru BA.4 dan BA.5 pertama kali dilaporkan di Indonesia pada 6 Juni 2022. Terdapat 4 kasus. Yakni, 1 orang positif BA.4, seorang WNI dengan kondisi klinis tidak bergejala serta sudah divaksin dua kali, dan 3 orang positif BA.5

Kondisi klinis tiga orang tersebut, antara lain dua orang tidak bergejala dan satu orang gejala ringan dengan sakit tenggorokan dan badan pegal. Mereka rata-rata sudah vaksin booster bahkan sampai ada yang 4 kali divaksin COVID-19.

Jakarta – Salah satu dampak berkepanjangan dari pandemi COVID-19 adalah permasalahan psikologis di masyarakat yang diduga akan berlangsung lebih lama dari pandemi itu sendiri.

Seiring dengan angka aduan masalah kesehatan mental yang masih cukup tinggi, Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko memberikan apresiasi tertingginya kepada para relawan dan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) yang terus memberikan pelayanan konseling pada masyarakat.

“Saya sangat mengapresiasi kinerja HIMPSI dan relawan SEJIWA yang bekerja memberikan manfaat kepada masyarakat. Meskipun saat ini pandemi COVID-19 sudah mulai mereda, tidak menutup kemungkinan permasalahan psikologis sebagai dampak pandemik berkepanjangan masih dialami oleh masyarakat,” kata Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko saat menerima rombongan Pengurus HIMPSI di Gedung Bina Graha Jakarta, Senin (6/6).

Sementara itu, SEJIWA merupakan inisiatif dari Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) yang diakomodasi oleh KSP, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Satgas COVID-19 dan BNPB.

“Kehadiran telekonseling seperti SEJIWA masih sangat dibutuhkan. Inisiatif baik seperti ini harus dilanjutkan,” lanjutnya.

Dalam pertemuan tersebut, Seger Handoyo selaku Ketua HIMPSI menyampaikan laporan terkait evaluasi pelaksanaan layanan telekonseling SEJIWA yang telah memberikan layanannya kepada masyarakat selama 2 tahun terakhir.

Di tahun 2021, total telepon yang tersambung ke SEJIWA mencapai 212.768 atau naik 97% dibandingkan tahun 2020 dengan total telepon tersambung sebanyak 107.598.

Adapun lebih dari 50 persen topik permasalahan yang banyak diadukan ke SEJIWA adalah terkait dampak COVID-19 bagi permasalahan keluarga. Sebanyak 24% laporan terkait dengan dampak pandemi pada masalah psikososial dan dampak covid lingkungan. Beberapa topik permasalahan lain meliputi dampak pandemi pada masalah lain di luar keluarga, masalah pekerjaan dan masalah pendidikan.

HIMPSI juga menyampaikan kepada Moeldoko tentang pentingnya RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi dalam memberikan jaminan layanan psikologi yang profesional di seluruh Indonesia.

“Dengan adanya UU Pendidikan dan Layanan Psikologi, diharapkan mampu meminimalisir malpraktik layanan psikologi yang saat ini kerap terjadi. Selain itu, kami berharap layanan kesehatan jiwa lebih mudah dijangkau oleh masyarakat,” kata Seger.

Adapun RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi, saat ini sudah masuk ke Prolegnas Prioritas 2021.