Kategori: Kedeputian II

Jakarta – Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk menanggulangi HIV/AIDS dan Penyakit Infeksi Menular Seksual (PIMS). Namun, capaian target masih rendah, terutama untuk target pengobatan ARV dan supresi virus. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Kantor Staf Presiden (KSP) mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan lima pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, bisnis, akademisi, komunitas, dan media.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Brian Sri Prahastuti, mengatakan kolaborasi pentahelix penting mengingat intervensi yang dilakukan untuk pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan PIMS tidak sepenuhnya dapat bergantung dari dukungan sektor kesehatan.

“Pemerintah tentunya tidak bisa bekerja sendiri. Penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS dan PIMS ini juga perlu dukungan dari sektor dunia usaha, akademisi, media, dan tentunya masyarakat dan komunitas,” kata Brian.

Sebelumnya, pada rapat koordinasi penanggulangan HIV/AIDS dan IPMS yang digelar di Hotel Arion Suites Jakarta, Rabu (18/10), telah disepakati penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS dan IPMS akan melibatkan lima pemangku kepentingan. Kolaborasi Pentahelix ini diinisiasi oleh UNAIDS bersama dengan Yayasan Kemitraan Indonesia Sehat (YKIS).

Brian mengungkapkan bahwa pasca pembubaran Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) pada 2017, koordinasi dan sinkronisasi program menjadi kurang optimal. Hal ini berdampak pada capaian target penanggulangan HIV/AIDS dan PIMS di Indonesia yang saat ini dinilai masih rendah.

Ia mencontohkan jumlah Orang dengan HIV (ODHIV) yang menjalani pengobatan Antiretroviral (ARV) pada 2023 baru mencapai 38 persen, dan ODHIV yang tersupresi virus masih 35 persen. “Kendalanya stok ARV di beberapa titik habis. Persoalan ini perlu segera ditindaklanjuti agar target 95 persen untuk pengobatan ARV dan supresi virus untuk ODHIV pada 2030 bisa tercapai,” terangnya.

Brian mengingatkan pemerintah telah menargetkan Triple-95 pada 2030. Yakni, 95 persen ODHIV mengetahui status, 95 persen ODHIV mendapatkan pengobatan ARV, dan 95 persen ODHIV dalam pengobatan ARV mengalami supresi virus.

Untuk mencapai target tersebut, KSP mendorong peningkatan efektivitas intervensi penanggulangan HIV/AIDS melalui optimalisasi fungsi koordinasi, peningkatan kualitas layanan, penguatan kerangka regulasi, dan percepatan implementasi riset menjadi kebijakan.

“Selain itu, komitmen lintas sektor ini perlu terus dijaga. Penanggulangan HIV/AIDS butuh kerja keras dan kolaborasi bersama, tidak hanya sektor kesehatan saja,” pungkas Brian.

Sebagai informasi, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) Pencegahan dan Pengendalian HIV/AIDS dan PIMS di Indonesia Tahun 2020-2024. Dalam RAN tersebut, pemerintah juga mencantumkan target penurunan prevalensi insidensi HIV/AIDS dari 0,24 per 1000 penduduk menjadi 0,18 per 1000 penduduk.

Jakarta – Kantor Staf Presiden memastikan tunjangan bagi guru madrasah non-ASN yang sudah menerima SK penyetaraan jabatan fungsional melalui penyesuaian (Inpassing), akan segera dibayarkan. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Abetnego Tarigan, mengatakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyiapkan anggaran kurang lebih Rp 1,8 triliun, untuk membayar tunjangan 98.972 guru inpassing yang telah lama mengabdi. Masing-masing guru akan menerima Rp 1,4 juta per bulan.

Agar tunjangan tersebut bisa segera dicairkan, kata Abetnego, Kantor Staf Presiden mendorong Menteri Agama segera berkirim surat ke Menteri Keuangan. Surat tersebut, lanjut dia, berisikan kerangka acuan kerja dan rincian anggaran, laporan hasil riview APIP, SK Inpassing, dan rincian perhitungan guru penerima tunjungan dengan jumlah guru yang valid.

“Berkat koordinasi yang intens antara Kemenag dan KSP, Kemenkeu memberikan lampu hijau pembayaran tunjangan guru inpassing. Sekarang tinggal Menteri Agama bersurat ke Menteri Keuangan, termasuk mengirimkan SK Inpassing,” jelas Abetnego, di Jakarta, Sabtu (14/10).

Deputi Bidang Pembangunan Manusia KSP ini, mengungkapkan keterlibatan Kantor Staf Presiden dalam penyelesaian persoalan hak keuangan guru non-ASN dari Kemenag berawal saat KSP menerima audiensi Perkumpulan Guru Inpassing Nasional (PGIN) pada 2 Februari 2023, dan demonstrasi guru madrasah non-ASN pada 26 Juni 2023. Pada kesempatan itu, mereka menuntut diberikan hak keuangan yang setara dengan guru ASN.

Sebagai tindak lanjutnya, terang Abetnego, KSP menggelar rapat koordinasi beberapa kali dengan Dirjen Pendis Kemenag dan Dirjen Anggaran Kemenkeu. Hasilnya, Kemenag akhirnya menerbitkan SK Inpassing bagi 98.972 guru, dan Kemenkeu siap mengalokasikan anggaran untuk pembayaran tunjangan.

“Persoalan inpassing ini terjadi bertahun-tahun. Tapi selesai hanya dalam 5 bulan. Ini menjadi kado Presiden jokowi kepada guru madrasah non-ASN menjelang hari guru,” ujar Abetnego.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian Agama telah menerbitkan SK penyetaraan jabatan fungsional bagi 98.972 guru madrasah non-ASN (inpassing). Program ini bertujuan agar guru madrasah non-ASN mendapatkan golongan seperti guru ASN.

Pemberian kesetaraan jabatan dan pangkat (inpassing) adalah bentuk pengakuan kualifikasi akademik, masa kerja, dan sertifikat pendidik guru madrasah non-ASN dengan menggunakan angka kredit yang setara dengan jabatan fungsional guru ASN.

Jakarta – Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Abetnego Tarigan menegaskan komitmen untuk menyelesaikan konflik aduan pertanahan. Hal tersebut disampaikan dalam gelaran penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara PT Pelindo (Persero) dan Kementerian Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) tentang Pendaftaran Tanah dan Penanganan Permasalahan Tanah Aset PT Pelabuhan Indonesia (Persero) serta Dukungan Program di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang pada Selasa (3/10). Dalam kesempatan tersebut, KSP menginisiasi penandatangan kesepakatan ini berkolaborasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves). Penandatanganan MoU antara Pelindo dan Kementerian ATR/BPN merupakan langkah percepatan penyelesaian permasalahan pertanahan.

“Penandatanganan MoU antara Dirut Pelindo dan Menteri ATR/BPN ini merupakan bentuk piloting penyelesaian permasalahan pertanahan yang di orkestrasi KSP bersama Kemenko Marves. Hal ini sebagai tindak lanjut konkret arahan Bapak Presiden dalam Rapat Kabinet Terbatas tentang sinkronisasi data & percepatan penyelesaian permasalahan pertanahan agraria pada 3 Januari 2023” ujar Abetnego.

KSP secara bertahap telah melakukan beberapa langkah tindak lanjut penyelesaian permasalahan pertanahan dimulai dari pemetaan klasterisasi aduan permasalahan pertanahan yang diterima oleh KSP, Rapat Tingkat Menteri (RTM) tentang sinkronisasi data aduan pertanahan yang dipimpin oleh Kepala Staf Kepresidenan RI bersama para Menteri dan perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KBUMN) beserta POLRI dan Kejaksaan Agung, hingga rangkaian rapat koordinasi pembahasan permasalahan pertanahan yang ada pada PT Pelindo (Persero).

Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto menambahkan penandatanganan MoU penataan lahan sejatinya merupakan komitmen dukungan yang diberikan oleh Kementerian ATR/BPN dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan pertanahan.

“Berdasarkan arahan Bapak Presiden dan temuan KPK agar (Kementerian ATR) segera mensertifikasi asset lahan BUMN. Sehingga perlu ada koordinasi lintas kementerian untuk membuat MoU untuk mempercepat penyelesaian permasalahan yang ada, terutama yang melibatkan masyarakat. Dalam hal ini Pelindo perlu menilai dan menyusun skema-skema penyelesaian permasalahan pertanahan,” tegasnya.

Berdasarkan asesmen yang dilakukan oleh Kementerian BUMN, terdapat 353 lokasi permasalahan lahan BUMN yang beririsan dengan pihak ketiga, termasuk dengan masyarakat yang menjadi perhatian penanganan. Adapun untuk penyelesaian pada permasalahan klaster PSN, ditargetkan untuk menyelesaikan permasalahan pada lahan Bali Maritim Tourism Hub (BMTH) dan Terminal Kijing. Klaster irisan masyarakat akan menyasar regional 3 Pelindo yaitu wilayah Surabaya dengan total 20 titik dan klaster irisan BUMN akan mengelaborasi penyelesaian lahan yang beririsan dengan PT PLN (Persero).

Lebih lanjut, Direktur Utama PT Pelindo (Persero), Arif Suhartono menambahkan proses penyelesaian permasalahan tanah pada aset-aset Pelindo membutuhkan dukungan berbagai pihak.

“Pelindo berterima kasih atas dukungan Kementerian ATR/BPN selama ini. Terkait permasalahan tanah dengan warga pada aset-aset Pelindo, memang membutuhkan proses penyelesaian serta dukungan dari semua pihak” jelas Arif.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan, Dr. Moeldoko dalam Rapat Tingkat Menteri tentang sinkronisasi data permasalahan agraria pada Juni lalu menyatakan bahwa Presiden sangat concern terhadap program reforma agraria. Sehingga, KSP terus konsisten menjalankan fungsi pengawalan pada isu-isu strategis Presiden. Dimana piloting penyelesaian permasalahan pertanahan bersama PT Pelindo (Persero) ini diharapkan dapat menjadi bentuk kerja yang dapat dilakukan oleh Kementerian/Lembaga terkait lainnya.

Balikpapan – Balikpapan – Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Abetnego Tarigan, menegaskan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) harus didukung dengan penguatan sumber daya manusia. Peningkatan kualitas pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan pun menjadi penting untuk dilakukan, terutama di kawasan penyangga IKN.

“Kebutuhan akan layanan dasar tentu akan mengalami peningkatan yang signifikan seiring dengan masuknya penduduk baru ke wilayah IKN dan sekitarnya. Ini harus diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan di sektor kesehatan dan pendidikan,” tegas Abetnego pada Rapat Koordinasi dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) di Balikpapan, Selasa (19/9).

Pada kesehatan, kata Abetnego, peningkatan layanan bisa dilakukan dengan menaikkan status rumah sakit di kawasan penyangga IKN. Ia mencontohkan di wilayah Sepaku dan Samboja. Di mana rumah sakit yang tersedia baru rumah sakit tipe D dan C. “Ini harus dinaikkan menjadi tipe A dan B. Tentu upaya ini butuh dukungan anggaran untuk penambahan SDM dan sarana prasarana kesehatan yang mumpuni,” ujarnya.

Lebih lanjut, Abetnego menekan pentingnya investasi di sektor pendidikan di wilayah penyangga IKN. Saat ini, pemerintah Kalimantan Timur bersama pemerintah Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara telah berkoordinasi dengan Kemendikbudristek terkait peningkatan kualitas sekolah mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi.

“Prospek kerjasama Otorita IKN dengan beberapa institusi pendidikan yang ingin berinvestasi di IKN juga sudah ada,” jelasnya.

Abetnego menilai upaya pemenuhan layanan dasar harus didukung oleh konektivitas terutama di wilayah mitra IKN. Sehingga pembangunan IKN benar-benar memberikan multiplier effect yang sangat tinggi bagi wilayah penyangga. “Kami berharap daya dukung dari wilayah mitra dapat ditingkatkan, agar dapat memaksimalkan dampak yang dihasilkan” pungkasnya.

Bali – Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden, Syska Hutagalung mengapresiasi dukungan para Kementerian dalam memberikan 21 Program Pemberdayaan Lintas Kementerian bagi masyarakat penerima Reforma Agraria di Desa Sumberklampok, Bali. Dalam program pemberdayaan tersebut, di antaranya 12 kegiatan dari KKP, empat kegiatan dari Kemenkop UKM, empat kegiatan dari Kementan, satu kegiatan dari Kemendes PDTT dan pemetaan sosial yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN.

“Dalam setahun ini program pemberdayaan yang diorkestrasi KSP bersama Kementerian membawa dampak yang baik terhadap masyarakat Sumberklampok. Bahkan sapi-sapi bantuan dari kementan infonya sudah berhasil beranak” jelas Syska dalam Rapat Evaluasi Dampak Penyerahan Integrasi Program Pemberdayaan Lintas Kementerian di Bali, Kamis (7/9) lalu.

Evaluasi integrasi pemberdayaan lintas kementerian ini dilakukan untuk melihat dampak pemberdayaan yang dirasakan masyarakat pasca diserahkan oleh Presiden melalui 4 Menteri pada 21 Juni 2023 di Buleleng, Bali. Melalui evaluasi ini, Syska menyebut ke depannya model integrasi pemberdayaan lintas kementerian diharapkan akan terus berjalan dengan koordinasi oleh Kementerian Koordinator Pereknomian sebagai Ketua Tim Reforma Agraria Nasional.

“Pemberdayaan masyarakat oleh Kementerian ini harus berkelanjutan sehingga manfaat yang dirasakan oleh masyarakat tidak hanya pada periode tertentu saja,” ujar Syska.

Dalam kesempatan yang sama, Perbekel Desa Sumberklampok, I Wayan Sawitra Yasa menyatakan bahwa pasca diberikan tanggal 21 Juni 2023, terdapat banyak perkembangan dan manfaat yang dirasakan oleh warga desa. Antara lain, bantuan jagung dari Kementan yang sudah berhasil dipanen dan dijual. “Kini warga desa dapat secara mandiri mengusahakan kembali pengadaan benihnya melalui dana desa,” ujar Wayan.

Selain itu, manfaat lain yang juga dirasakan oleh warga desa termasuk bantuan alat masak pengolahan kue mixer dari Kemenkop UKM, bantuan pemberdayaan KKP melalui Pendidikan Vokasi DIII Politeknik KP Jembrana, dan pelatihan pengelolaan BUMDesa yang diberikan Kemendes PDTT.

Dari hasil observasi, dalam satu tahun ini sebanyak total 21 program bantuan pemberdayaan Lintas Kementerian telah tuntas diberikan dan diterima masyarakat. Di antaranya 12 kegiatan dari KKP, empat kegiatan dari Kemenkop UKM, empat kegiatan dari Kementan, satu kegiatan dari Kemendes PDTT dan pemetaan sosial yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN.