Kategori: Kedeputian

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian V

KSP : Peran Masyarakat Sipil Harus Diperkuat di Festival HAM 2024

Plt. Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Rumadi Ahmad (paling kiri), pada penandatanganan Nota Kesepahaman tentang penyelenggaraan Festival Hak Asasi Manusia (HAM) 2024 bersama INFID, Komnas HAM, Pemerintah Kota Bitung, di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (25/3).

Jakarta – Kantor Staf Presiden bersama Internasional NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Pemerintah Kota Bitung, menandatangani Nota Kesepahaman tentang penyelenggaraan Festival Hak Asasi Manusia (HAM) 2024. Penandatanganan dilakukan di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (25/3).

Festival HAM merupakan acara tahunan untuk mempromosikan dan menyebarkan wawasan tentang penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia. Tahun ini, festival akan digelar di kota Bitung, Sulawesi Utara, pada 29 hingga 31 Juli 2024. Tema yang diusung adalah “Memajukan Demokrasi, Pemenuhan HAM, dan Penguatan Partisipasi Masyarakat dari Tanggung Jawab Negara dari Daerah hingga Nasional”. Tema ini menekankan pentingnya peran negara dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kemajuan HAM di Indonesia.

Plt. Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Rumadi Ahmad, mengatakan penyelenggaraan Festival HAM 2024 menjadi momentum refleksi 10 tahun perjalanan Festival HAM dalam memperjuangkan hak asasi manusia di Indonesia. Ia pun menekankan pentingnya kegiatan festival tidak hanya dalam bentuk seminar, melaikan berbagai kegiatan yang dekat dengan kehidupan nila-nilai HAM sehari-hari.

“Agar Festival ini kembali kepada esensinya untuk tidak menjadi ajang yang berjarak dengan masyarakat tapi merasa dimiliki dan menjadi bagian dari mereka,” kata Rumadi usai melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang penyelenggaraan Festival Hak Asasi Manusia (HAM) 2024, di kantor Komnas HAM, Senin (25/3).

Rumadi juga menyampaikan Kantor Staf Presiden mendorong peran besar keterlibatan keterlibatan masyarakat sipil baik di tingkat nasional dan khususnya di tingkat daerah untuk menjadi pemain utama dalam perhelatan Festival HAM tahun ini. “Inisiasi, gerakan, keterlibatannya perlu kita akomodasi secara penuh melalui berbagai bentuk kegiatan,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, menjelaskan pelaksanaan Festival HAM 2024 di Bitung mejadi momentum untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak asasi manusia, serta upaya memperkuat perlindungan dan solidaritas dalam memperjuangkan hak-hak asasi manusi.

“Melalui beragam kegiatan yang dihadirkan dalam Festival HAM ini, kami berharap dapat membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Mari bersama-sama kita jadikan Festival HAM ini sebagai wahana untuk menginspirasi perubahan positif menuju masyarakat yang lebih inklusif,” ujar Atnike.

Sementara itu, Direktur Eksekutif INFID, Iwan Misthohizzaman, menilai Festival HAM 2024 momentum penting bagi penegakan HAM di Indonesia, terlebih kali ini berlangsung di tengah tahun demokrasi yang penuh ujian dan menyambut kepemimpinan nasional baru dengan banyak pekerjaan rumah di sektor pemajuan dan penyelesaian pelanggaran HAM. “Masyarakat sipil terus bergerak dalam bidang pemajuan HAM dan memainkan peran aktif untuk menuntut tanggungjawab negara dalam penegakan HAM dan demokrasi,” tegas Iwan Misthohizzaman.

Sebagai informasi, penetapan kota Bitung sebagai tuan rumah kegiatan ini didasarkan atas konsistensi dan komitmen pemerintah kota Bitung dalam memajukan HAM beberapa tahun terakhir, dan tidak terbatas pada prestasi yang diraih sebagai kota pedulu HAM pada 2023.

“Dengan ditandatanganinya MOU hari ini, maka Kota Bitung resmi menjadi tuan rumah pelaksanaan festival HAM 2024 karena itu terima kasih atas kepercayaan ini dan mari bersama kita sukseskan Festival ini karena festival ini milik kita bersama,” terang Walikota Bitung, Maurits Mantiri.

Festival HAM 2024 akan diisi oleh berbagai macam bentuk kegiatan. Mulai dari konferensi berupa diskusi pleno, diskusi paralel dan deklarasi serta non-konferensi berupa pentas seni budaya, pameran hasil karya rakyat, hingga kunjungan ke tempat-tempat dengan praktik baik terkait HAM yang potensial.

Categories
Berita Kedeputian Kedeputian I

Kawal Tuntas Program Pemerintah, KSP: Siapkan Pondasi Untuk Legacy Presiden

Deputi I Kepala Staf Kepresidenan, Febry Calvin Tetelepta memimpin kick off meeting Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Nasional Tahun 2024 di Jakarta, Kamis (7/3).

Jakarta – Deputi I Kepala Staf Kepresidenan, Febry Calvin Tetelepta menegaskan KSP akan terus mengawal secara tuntas jalannya pemerintahan hingga akhir periode. Febry mengilustrasikan secara konkret keberhasilan pembangunan yang masif dan merata sebagai wujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia meliputi pembangunan fisik seperti Jalan Tol Trans Sumatera, Bendungan, Jembatan, serta Jalan Lingkar di Indonesia Timur.

“Apa yang kita lakukan untuk menyiapkan pondasi menuju Indonesia Maju, sekaligus untuk memastikan legasi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk seluruh masyarakat Indonesia,” ungkap Febry saat memimpin kick off meeting Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Nasional Tahun 2024 di Jakarta, Kamis (7/3).

Sebagai informasi, KSP sesuai dengan tugas dan fungsinya melakukan pengendalian program prioritas nasional secara terukur, termasuk bersama Kemenko Marves membentuk Delivery Assurance Unit untuk memastikan pelaksanaan program prioritas nasional maupun pelaksanaan setiap arahan Presiden tidak hanya sent tetapi juga delivered.

Setelah pembangunan fisik selesai, lanjut Febry, fokus selanjutnya adalah pihak lintas sektoral bergotong royong memastikan Pembangunan dapat memberikan outcome berupa multiplier effect bagi pertumbuhan dan kesejahteraan.

“Waktu terus berjalan dan semakin sempit, sehingga Pemerintah harus fokus untuk menuntaskan pekerjaan dan memberikan legacy bagi bangsa dan negara,” terang Febry.

“Seluruh pihak harus bahu-membahu untuk bergotong royong menyiapkan pondasi dan memastikan legasi untuk seluruh masyarakat,” imbuhnya.

Pada pengendalian Program Prioritas Nasional 2024, fokus pemantauan ditujukan untuk memastikan agar Pemerintah dapat soft landing dengan menuliskan legasi keberlanjutan Pembangunan dan memastikan tidak ada yang mangkrak.

Pada kesempatan tersebut, Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim, Kemenko Marves, Sugeng Santoso menyampaikan pada periode tahun 2024, semua Kementerian/Lembaga di bawah Kemenko Marves harus fokus mencapai target program-program tersebut.

“Untuk itu, kita terus lakukan evaluasi kinerja secara rutin dan terukur dalam pengawalan program Kementerian/Lembag,” ujar Sugeng.

Dalam acara tersebut, turut hadir pimpinan dari Kementerian/Lembaga, BUMN, dan Badan Usaha yang terlibat langsung dalam rencana aksi yang dikawal oleh Kedeputian I KSP.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian I

KSP : Regulasi Baru Gim Nasional Harus Dibuat dengan Hati-Hati

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Helson Siagian

Jakarta – Kantor Staf Presiden menyambut baik kritik dan masukan pelaku industri gim lokal terkait rencana pemerintah yang akan mengeluarkan regulasi baru tentang gim nasional.

Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sedang menggodok regulasi untuk pembaruan atau revisi Permenkominfo Nomor 11 tahun 2016 tentang Klasifikasi Permainan Aktif Elektronik.

Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden, Helson Siagian, mengatakan regulasi harus dibuat dengan penuh kehati-hatian dan tidak boleh merugikan pelaku industri gim lokal. Selain itu, tambah dia, kementerian terkait perlu memberikan waktu sosialisasi yang cukup agar gim asing tidak serta merta di blokir ketika regulasi diberlakukan sehingga dapat menimbulkan kegaduhan.

“Selama regulasi ini masih dalam tahap perancangan, tentu saja pelaku industri masih bisa memberikan masukan,” ujarnya di gedung Bina Graha Jakarta, Senin (29/1).

Helson menegaskan pembaruan regulasi terkait gim nasional ini dibutuhkan karena potensi industri gim di Indonesia sangat besar. Mengutip data Statista, terang dia, total pendapatan pasar gim di Indonesia pada 2024 diperkirakan mencapai 505,44 miliar dollar AS, dimana lebih dari sembilan puluh persen dari total pendapatan tersebut masih dikuasai oleh industri pengembang gim asing.

Untuk itu, sambung Helson, diperlukan regulasi untuk melindungi konsumen maupun industri gim nasional seperti Permenkominfo yang saat ini sedang digodok oleh pemerintah.

Helson juga memastikan pemerintah berkomitmen untuk mempercepat pengembangan ekosistem industri gim Indonesia. Ia mengungkapkan sejak 2022, pemerintah bersama asosiasi dan industri gim telah melakukan berbagai program percepatan untuk menghasilkan gim yang sukses di pasar dalam negeri dan luar negeri, seperti pengembangan SDM yang disesuaikan dengan kebutuhan industri, akses pembiayaan, pembukaan akses pasar, dan penyediaan infrastruktur teknologi.

“Yang tak kalah penting adalah regulasi untuk proteksi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Helson meminta kepada pelaku industri gim lokal untuk ikut aktif mengawal program pemerintah agar tepat sasaran, sehingga industri gim nasional bisa menjadi industri yang maju dan dapat menjadi salah satu sumber ekonomi yang dapat menyejahterakan masyarakat.

“Pemerintah mengapresiasi saran dan masukan pelaku industri. Kami minta semua ikut mengawal regulasi-regulasi dukungan percepatan ekosistem industri gim,” pungkasnya.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian II

Moeldoko : Kebijakan Tata Kelola dan Tata Niaga Kratom Harus Segera Dirumuskan

Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, memimpin rapat perumusan kebijakan terkait kratom, di gedung Bina Graha Jakarta, Senin (22/1).

Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, menegaskan kebijakan terkait tata kelola dan tata niaga tanaman kratom harus segera dirumuskan, mengingat tanaman yang memiliki nama latin Mytragina speciosa tersebut memiliki potensi ekonomi yang besar dan salah satu sumber mata pencaharian masyarakat, khususnya di Kalimantan Barat.

“Kenapa sih kita harus ribet banget ngurusi kratom? karena ini perintah Presiden untuk segera menyelesaikan persoalan kratom. Kratom ini jadi sandaran hidup masyarakat khususnya di Kalimantan Barat,” tegas Moeldoko saat memimpin rapat perumusan kebijakan terkait kratom, di gedung Bina Graha Jakarta, Senin (22/1).

Rapat dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Moeldoko mengingatkan perumusan kebijakan terkait tata kelola dan tata niaga kratom harus dilakukan dengan cepat dan tepat. Sebab, persoalan kratom tidak hanya berkaitan dengan kesehatan dan narkotika. “Ada persoalan sosial, lingkungan, dan macam-macam. Untuk itu kita harus ambil kesimpulan dengan tepat. Kita nggak boleh sembarangan untuk membuat keputusan,” ujarnya.

“Kratom ini bukan seperti pohon ganja yang bisa dipotong begitu saja. Kratom ini pohon besar yang salah satu fungsinya ekologi dan jumlahnya puluhan juta,” tambah Moeldoko.

Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, didampingi Deputi II KSP, Abetnego Tarigan, memimpin rapat perumusan kebijakan terkait kratom, di gedung Bina Graha Jakarta, Senin (22/1).

Panglima TNI 2013-2015 ini menyampaikan pemerintah melalui BRIN telah melakukan berbagai kajian terkait kratom, mulai dari aspek kandungannya, ekologis, hingga sosial ekonomi. Kajian ini akan menjadi landasan untuk menetapkan kebijakan tentang tata kelola dan tata niaga kratom. Salah satu hasil kajian BRIN, sambung Moeldoko, kandungan yang ada di dalam kratom aman jika dikonsumsi dalam batas kewajaran atau dosis secukupnya. “Kalau ini kita jalankan, yang penting ada batasan, batasnya clear,” katanya.

Moeldoko juga meminta kementerian/lembaga terkait segera menyusun standarisasi kratom untuk ekspor sehingga dapat memenuhi kualitas dan keamanan yang dipersyaratkan oleh negara tujuan.
“Banyak petani kita atau pedagang kita dirugikan, karena setelah ekspor barangnya ditolak karena tidak standar,” pungkas Moeldoko.

Seperti diketahui, sejak Agustus 2022, Kantor Staf Presiden mengawal isu tata kelola dan tata niaga komoditas kratom di Indonesia. Hal ini menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo terkait penyelesaian persoalan kratom. Di mana Presiden mengamanatkan perumusan kebijakan kratom harus dilakukan dengan hati-hati, melibatkan pemangku kepentingan di dalam pemerintah maupun di luar pemerintah, serta memperhatikan aspek kesehatan, perdagangan, pertanian, penegakan hukum, dan lingkungan hidup.

Komoditas kratom sendiri memiliki potensi ekonomi luar biasa. Komoditas kratom Indonesia sangat dibutuhkan oleh 15 juta warga Amerika Serikat.

Categories
Berita Kedeputian Kedeputian II

KSP Kawal Akselerasi Peralihan Hak Atas Tanah Perluasan RSUP dr.M. Djamil, Moeldoko: Gunakan Pendekatan Hati

KSP Kawal Akselerasi Peralihan Hak Atas Tanah Perluasan RSUP dr.M. Djamil, Moeldoko: Gunakan Pendekatan Hati

Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Dr. Moeldoko mewanti-wanti, agar menggunakan pendekatan hati dalam pelaksanaan peralihan hak atas tanah Asrama TNI Sawahan untuk perluasan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) dr. M. Djamil yang berada di Padang, Sumatera Barat.

Hal ini disampaikan terkait adanya indikasi isu pada pelaksanaan penerapan kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang diterapkan di RSUP dr. M. Djamil. Dalam praktek di lapangan, Kantor Staf Presiden (KSP) telah menyelesaikan isu pengadaan lahan untuk perluasan RSUP dr. M. Djamil, hal ini untuk mendukung implementasi kebijakan KRIS sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo dalam mendukung perbaikan layanan sistem kesehatan nasional.

“Ini sebetulnya sudah tidak ada masalah, TNI sudah oke. Tapi, jangan lagi bicara angka, tapi bicara hati, tolong kompromikan antara Kemenkes, pihak RS dan TNI,” ujar Moeldoko dalam Rapat Koordinasi Akselerasi Peralihan Hak Atas Tanah Asrama TNI Sawahan untuk RSUP dr. M. Djamil di gedung Bina Graha, Jakarta, Jumat (19/1).

Sebelumnya, Moeldoko dalam kunjungannya ke Asrama TNI di Sawahan, Kota Padang telah berkomunikasi dengan Kepala Staf Angkatan Darat terkait urgensi peralihan hak atas tanah asrama TNI untuk pengembangan RSUP dr.M. Djamil. Moeldoko mengungkapkan bahwa KSAD telah menyetujui proses peralihan hak atas tanah lebih lanjut.

“Saya sudah komunikasi ke KSAD. Nanti tinggal legalitas dari Kemenkeu dan Kemenkes ini harus cepat tidak bisa ditunda karena program di RS (KRIS) harus segera,” imbuh Moeldoko

Menurut Moeldoko, dalam melihat permasalahan peralihan hak atas tanah asrama TNI yang akan dijadikan fasilitas kesehatan RSUP dr.M. Djamili ini perlu berorientasi pada penguatan kapasitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Nantinya, penggunaan lahan tersebut akan membawa berbagai manfaat, terutama pada peningkatan layanan kesehatan. “Jadikan ini momentum untuk kontribusi dalam memberikan kesejahteraan, nantinya masyarakat dan TNI juga bisa menikmati,” ungkapnya.

Mengenai relokasi asrama TNI, Moeldoko menambahkan agar hal tersebut dapat diselesaikan tanpa konflik serta diberikan kompensasi yang sesuai. Moeldoko juga mengarahkan jajaran Kedeputian II KSP untuk berkomunikasi secara intensif dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian PUPR untuk dapat mendukung relokasi asrama TNI tersebut.

“Sudah ada kesanggupan dari kemenkes untuk memberikan lahan pengganti, ini bisa dilanjutkan pembicaraan dengan PUPR untuk mendukung pembangunannya,” tutup Moeldoko.

Sebagai informasi, RSUP dr. M. Djamil di padang, Sumatera Barat merupakan UPT rumah sakit vertikal di Kementerian Kesehatan (kemenkes). Rumah sakit ini, akan menjadi percontohan penerapan kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Pada tahap awal pelaksanaan KRIS, program yang menghapus kelas 1,2, dan 3 dalam JKN-KIS tersebut akan diterapkan pada rumah sakit khusus vertikal milik Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Pelaksanaan KRIS merupakan amanah Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yang bertujuan untuk memberikan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang sama bagi peserta BPJS Kesehatan.