Kategori: Berita

Karawang — Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, mengunjungi pusat pembinaan atlet penyandang disabilitas yang dikelola National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) di GOR Panatayudha, Karawang, bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi, Senin (15/9/2026). Kunjungan ini merupakan bagian dari verifikasi lapangan atas implementasi program prioritas nasional dalam kerangka Asta Cita keempat Presiden yang diarahkan pada peningkatan pembinaan dan prestasi olahraga penyandang disabilitas.

Negara berkomitmen memastikan atlet penyandang disabilitas memperoleh dukungan pembinaan, fasilitas, pelatih, kompetisi, dan ekosistem yang memadai sejak tahap pembinaan hingga mampu mencapai prestasi di tingkat nasional maupun dunia.

Kunjungan ke NPCI Karawang ini menjadi bagian dari verifikasi langsung atas kondisi fasilitas, sistem pembinaan, serta dukungan yang telah diberikan kepada para atlet, termasuk kesiapan pembinaan dalam menghadapi agenda kompetisi olahraga penyandang disabilitas, khususnya Pekan Paralimpik Daerah (Peparda) yang dalam waktu dekat akan dilangsungkan.

Dalam sambutannya yang turut dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Karawang beserta jajaran, Jenderal (Purn) Dudung terlebih dahulu menyampaikan hasil peninjauannya kedua lokasi daycare sebelumnya di hari yang sama.

Ia menilai Pemerintah Kabupaten Karawang telah menunjukkan perhatian yang baik, baik kepada penyandang disabilitas maupun terhadap pengelolaan day care bagi anak-anak pekerja.

“Saya bersama Ibu Menteri punya pemikiran yang sama, bahwa Pemerintah Kabupaten Karawang ini sudah sangat perhatian kepada masyarakat penyandang disabilitas, tidak dibeda-bedakan. Kemudian perhatian juga terhadap anak-anak yang dititipkan, baik dari perusahaan maupun swasta. Ini menjadi satu kenyamanan lagi bagi keluarga. Tadi saya lihat, dari manajemen dan sistem yang diterapkan, ini betul-betul menjadikan kepuasan bagi para orang tua yang menitipkan anaknya,” ujarnya.

Kepala Staf Kepresidenan berharap perusahaan yang telah menerapkan standar daycare yang baik dapat menjadi contoh bagi perusahaan lain di Karawang.

Usai meninjau daycare, Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman melanjutkan agenda dengan mengunjungi para atlet penyandang disabilitas binaan NPCI di Karawang, dan sempat mengikuti sesi tantangan tenis meja bersama para atlet.

Kunjungan ini secara khusus menjadi bagian dari upaya memastikan pembinaan olahraga penyandang disabilitas berjalan secara berkelanjutan dan mampu mendorong peningkatan prestasi atlet, termasuk dalam menghadapi Peparda yang akan segera dilangsungkan.

“Siang ini kita dihadapkan lagi kepada saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus. Saya kebetulan ingin kesini karena ada yang menantang tenis meja, dan semangatnya luar biasa meski dengan keterbatasan,” ujar Jenderal (Purn) Dudung.

Ia menyampaikan pesan motivasi tentang pantang menyerah dan kesetaraan kesempatan bagi setiap orang.

“Ada pepatah mengatakan, setiap perlombaan itu pasti ada kalah dan menang. Hanya satu, untuk mencapai kemenangan, kita jangan pernah menyerah. Dalam hidup ini, semua sudah ditakdirkan sama oleh Tuhan. Yang penting kita punya semangat, kita punya kemampuan, dan keinginan untuk tetap maju, apa pun dinamika yang dihadapi, termasuk kondisi yang ada,” tambahnya.

Jenderal (Purn) Dudung juga mengapresiasi perhatian Bupati dan Wakil Bupati Karawang terhadap sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas, sekaligus menyampaikan rencana bantuan sarana olahraga bagi Kabupaten Karawang.

“Saya menaruh apresiasi kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Saya lihat, sampai kepada para penyandang disabilitas pun diperhatikan, baik sarana maupun prasarananya. Nanti saya juga ingin menyumbang sarana olahraga — bola, bola voli, tenis meja, dan bulu tangkis — yang akan saya kirim ke Kabupaten Karawang,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa dukungan negara terhadap atlet disabilitas tidak hanya dilihat dari capaian prestasinya, tetapi juga dari proses pembinaan yang dijalani.

“Negara ini hadir bukan sekadar mendengar prestasinya, tetapi ingin melihat sejauh mana proses pembinaan dan latihan itu dijalankan,” katanya.

Mengakhiri sambutannya, Kepala Staf Kepresidenan menyampaikan harapan agar penyandang disabilitas memperoleh kesempatan, waktu, dan peluang yang sama untuk berprestasi di ajang nasional maupun internasional.

“Sekali lagi, saya sampaikan kepada Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, sukses selalu. Semoga saudara-saudara kita penyandang disabilitas ini mempunyai kesempatan, waktu, dan peluang yang sama, sehingga di ajang-ajang nasional maupun internasional bisa berprestasi dengan baik dan membawa harum nama bangsa,” pungkas Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman.

Kunjungan ke dua model layanan daycare dan pusat pembinaan atlet penyandang disabilitas ini merupakan bagian dari rangkaian agenda Kepala Staf Kepresidenan pada hari yang sama di Karawang dan Cikarang, yang juga mencakup peninjauan fasilitas olahraga di GOR Panatayudha dan pusat pembinaan atlet penyandang disabilitas yang dikelola National Paralympic Committee Indonesia (NPCI), Karawang.

Seluruh rangkaian kunjungan ini sejalan dengan tugas dan fungsi KSP dalam pengendalian program prioritas nasional, monitoring dan evaluasi, penyelarasan kebijakan, debottlenecking, serta percepatan pelaksanaan program yang berpihak pada kelompok rentan, yakni perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.

Turut mendampingi Kepala Staf Kepresidenan, Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan, Mayjen TNI (Purn) Prof. Dr. Budi Pramono; Plt. Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Yan Hiksas; Tenaga Ahli Utama KSP Lindsey Afsari Puteri, dan jajaran tenaga ahli KSP lainnya. (KSP/Tika).

Cikarang dan Karawang — Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, melakukan kunjungan kerja untuk memverifikasi langsung implementasi layanan pengasuhan sementara/penitipan anak (daycare) di dua kawasan industri di Jawa Barat, bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi, Senin (15/9/20216). Kunjungan ini merupakan bagian dari verifikasi lapangan atas implementasi program prioritas nasional dalam rangka Asta Cita keempat Presiden Prabowo Subianto, yaitu pembangunan sumber daya manusia yang unggul serta penguatan perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden pada momentum Hari Buruh agar setiap pabrik di kawasan industri menyediakan fasilitas daycare bagi anak-anak pekerja perempuan, sebagai bagian dari upaya membangun lingkungan kerja yang mendukung produktivitas perempuan sekaligus menjamin pemenuhan hak anak atas pengasuhan yang aman dan berkualitas. Sebagai Wakil Ketua Satgas Sistem Tata Kelola Terpadu Pengasuhan Sementara Anak (Daycare), KSP berkomitmen mengawal agar kebijakan dan tata kelola yang telah disusun dapat terimplementasi secara efektif hingga tingkat layanan.

Lokasi Pertama: PT Omron Manufacturing Indonesia, Cikarang Selatan

Lokasi pertama yang dikunjungi adalah PT Omron Manufacturing Indonesia di Kawasan EJIP Plot 5C, Sukaresmi, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Jenderal (Purn) Dudung menegaskan bahwa peninjauan ini dilakukan untuk memastikan layanan daycare di perusahaan tersebut telah berjalan sesuai arahan Presiden.

“Hari ini saya dengan Ibu Menteri PPPA melihat langsung ke salah satu perusahaan yang memfasilitasi daycare. Karena ini merupakan perintah langsung dari Bapak Presiden pada Mei 2026 bahwa kita pastikan bahwa pelayanan khususnya daycare ini betul-betul sesuai dengan standar. Tentunya yang tahu persis tentang standarisasi itu dari Ibu Menteri, namun saya memastikan apakah program ini sudah berjalan di setiap perusahaan,” ujar Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman.

Dalam kesempatan itu, Kepala Staf Kepresidenan juga menerima laporan mengenai sejumlah kendala yang masih dihadapi, mulai dari persyaratan dan perizinan pendirian daycare, pemenuhan standar layanan, hingga usulan peningkatan tata kelola daycare.

“Kita lihat sumbatannya ada di mana, kendalanya ada di mana, tadi saya sudah dapat laporan dari Ibu Menteri baik masalah persyaratan, usulan persyaratan untuk peningkatan maupun membentuk daycare itu sendiri,” ujarnya.

Selain aspek pengasuhan, ia turut menyoroti langkah perusahaan dalam memberdayakan penyandang disabilitas dan berharap praktik tersebut dapat dicontoh perusahaan lain.

“Saya melihat juga bagaimana perusahaan ini memberdayakan (penyandang) disabilitas, ini cukup banyak, artinya kesempatan yang sama untuk (kaum) disabilitas turut difasilitasi, tentunya sesuai dengan Asta Cita Presiden yang keempat. Ini merupakan pembelajaran bagi kita semua dan model ini saya sampaikan kepada perusahaan-perusahaan lain agar bisa dicontoh, terutama dari sisi manajemen, mulai dari pengasuhannya, ruangannya, hingga sarana dan prasarananya, yang saya lihat sudah memenuhi persyaratan,” tambahnya.

Menutup keterangannya di lokasi pertama, Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman menegaskan perannya sebagai Wakil Ketua Satgas yang akan terus memastikan implementasi program ini berjalan di berbagai perusahaan.

“Itu yang terus saya dorong. Sebagai Wakil Ketua Satgas, saya tetap mengawal tata kelola pengasuhan dan mendengar pengalaman para pekerja maupun pengelola daycare, sekaligus memastikan ke beberapa perusahaan apakah program ini sudah berjalan atau belum,” pungkas Prof. Dudung di lokasi pertama.

Lokasi Kedua: Amanda Daycare, Telukjambe Timur, Karawang

Dari Cikarang, rombongan melanjutkan kunjungan ke Amanda Daycare di Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat, yang menerapkan model pengelolaan daycare yang berbeda dari lokasi sebelumnya. Jika daycare di PT Omron Manufacturing Indonesia dikelola oleh perusahaan/pabrik untuk mengakomodasi kebutuhan pengasuhan anak-anak tenaga kerjanya, Amanda Daycare dikelola secara komersial oleh pihak swasta/badan usaha. Namun, perbedaan tipologi dan model pengelolaan tersebut tidak membedakan standar pengasuhan yang harus dipenuhi. Setiap penyelenggara daycare tetap harus mengacu pada tata kelola dan standar yang ditetapkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian PPPA melalui Standar TARA (Taman Asuh Ramah Anak).

“Saya bersama jajaran, termasuk Ibu Menteri PPPA, melihat secara langsung model daycare yang berbeda. Tadi kita mengunjungi perusahaan yang menurut saya sangat baik — mudah-mudahan model dan manajemen daycare yang sudah sesuai standar TARA (Taman Asuh Ramah Anak) ini bisa disosialisasikan ke perusahaan-perusahaan lain. Dari sini kita belajar bahwa bentuk pengelolaan bisa berbeda-beda, tetapi prinsipnya harus tetap sama,” ujar Jenderal (Purn) Dudung.

Ia kemudian menegaskan sejumlah prinsip dasar yang menurutnya wajib dipenuhi setiap penyelenggara layanan daycare, apa pun bentuk pengelolaannya.

“Anak harus aman, pengasuh harus berkualitas, pengelolaan harus bertanggung jawab, dan orang tua harus memiliki kepastian bahwa anaknya terlindungi. Tadi saya juga melihat ada CCTV yang memungkinkan orang tua memantau langsung setiap saat,” katanya.

Hal tersebut, menurutnya, menjadi salah satu alasan mengapa KSP bersama Kemenko PMK dan Kementerian PPPA terus mendorong penguatan Satgas Sistem Tata Kelola Terpadu Pengasuhan Sementara Anak.

“Ini yang akhirnya menjadi salah satu alasan mengapa saya, selaku KSP bersama Kemenko PMK dan Kementerian PPPA, terus mendorong agar Satgas Sistem Tata Kelola Terpadu Pengasuhan Sementara Anak ini berjalan lancar dan baik, sehingga tidak ada lagi pengasuhan yang merugikan orang tua maupun anak-anaknya,” lanjutnya.

Di akhir keterangannya, Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman menyebut hasil verifikasi ini akan menjadi bahan masukan kebijakan lintas kementerian dan lembaga, khususnya untuk mendukung pembangunan SDM yang inklusif bagi anak-anak dan penyandang disabilitas.

“Dan kita juga melihat di sisi lain bahwa pembangunan SDM yang inklusif yaitu anak-anak dan penyandang disabilitas juga ini terperhatikan oleh negara. Dan hasil verifikasi ini tentunya akan saya bawa sebagai bahan masukan untuk kebijakan dan tindak lanjut lintas kementerian dan lembaga. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih,” pungkas Jenderal (Purn) Dudung.

Kunjungan ke dua model layanan daycare ini merupakan bagian dari rangkaian agenda Kepala Staf Kepresidenan pada hari yang sama di Karawang dan Cikarang, yang juga mencakup peninjauan ke pusat pembinaan atlet penyandang disabilitas yang dikelola National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) di GOR Panatayudha, Stadion Singaperbangsa, Karawang. Seluruh rangkaian kunjungan ini sejalan dengan tugas dan fungsi KSP dalam pengendalian program prioritas nasional, monitoring dan evaluasi, penyelarasan kebijakan, debottlenecking, serta percepatan pelaksanaan program yang berpihak pada perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.

Hasil verifikasi lapangan ini akan menjadi bahan masukan bagi KSP untuk merumuskan arah tindak lanjut dan rekomendasi kebijakan bersama kementerian/lembaga terkait, guna memastikan tata kelola layanan pengasuhan sementara anak, baik yang diselenggarakan oleh perusahaan maupun badan usaha/swasta, dapat terus diperkuat dengan mengacu pada standar pemerintah dan direplikasi secara lebih luas di seluruh Indonesia. Turut mendampingi Kepala Staf Kepresidenan, Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan, Mayjen TNI (Purn) Prof. Dr. Budi Pramono; Deputi Kemenko PMK Woro Srihastuti Sulistyaningrum, Plt. Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Yan Hiksas; Tenaga Ahli Utama KSP Lindsey Afsari Puteri, dan jajaran tenaga ahli KSP lainnya. (KSP/Tika).

Jakarta — Kantor Staf Presiden (KSP) menggelar konferensi pers usai memimpin Rapat Tingkat Menteri (RTM) di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (31/8/2026). Rapat ini menandai pengesahan dan serah terima SK Izin Operasional bagi 25 Program Studi baru Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Rumah Sakit Penyelenggara Pendidikan Utama (RSPPU) Tahap I.

Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman menyampaikan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto pada 14 Agustus 2026, yang menyoroti krisis kekurangan 268.073 tenaga medis, termasuk kebutuhan tambahan 55.712 dokter spesialis yang harus segera didistribusikan ke 481 kabupaten/kota.

“Angka ini bukan sekadar statistik; ini adalah representasi dari hak hidup sehat rakyat kita, khususnya di daerah 3T hingga kepulauan jauh, yang selama ini menanti kehadiran dokter spesialis bedah, jantung, dan penyakit berat lainnya,” ujar Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman.

Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman mengakui bahwa agenda ini sempat terhambat oleh disharmoni regulasi dan ego sektoral antarlembaga, namun berhasil diselesaikan melalui proses debottlenecking intensif yang dikawal KSP bersama Kemenko PMK, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, selama dua bulan terakhir.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Staf Kepresidenan memaparkan tiga capaian utama. Pertama, normalisasi ekosistem pendidikan spesialis, di mana selain mengesahkan 25 Prodi baru skema hospital-based di RSPPU, Pemerintah sebelumnya juga telah mengesahkan pembukaan 160 prodi baru skema university-based pada Februari 2026, dengan standar mutu dan akreditasi yang setara baik secara nasional maupun global.

Kedua, penetapan kontribusi biaya penyelenggaraan PPDS yang berkeadilan dan transparan, di mana kontribusi biaya per semester bagi program studi, baik yang sudah ada maupun program studi baru, berlaku sama antara Perguruan Tinggi (PT) ke Rumah Sakit Pendidikan (RSP) Utama maupun RSPPU ke PT mitra atau resiprokal, yaitu sebesar Rp2.000.000,- untuk studi spesialis/subspesialis bedah, dan Rp1.500.000,- untuk program studi spesialis/subspesialis non-bedah dan berdasarkan kebutuhan aktivitas (activity at cost).

Ketiga, penyelesaian status tenaga pendidik, di mana status kepangkatan Dokter Pendidik Klinis di RSPPU kini diakui dan disetarakan sebagai dosen tidak tetap melalui mekanisme resource sharing, sehingga mereka tetap dapat bertugas di rumah sakit asal (home-based) tanpa mengorbankan kualitas pelayanan pasien maupun proses pendidikan calon dokter spesialis.

Keempat, ekosistem dan iklim penyelengaraan pendidikan klinis kedokteran spesialis kini berjalan kembali (normalisasi) di semua rumah sakit pendidikan.

Kelima, Pemerintah menegaskan skema rumah sakit dan skema perguruan tinggi dapat berjalan bersinergi dan komplementer, mendorong percepatan pelaksanaan PPDS untuk pemenuhan dokter spesialis secara nasional.

“Atas nama Pemerintah, saya mendeklarasikan bahwa ekosistem pendidikan kedokteran spesialis nasional telah resmi pulih dan berjalan normal. Tidak boleh ada lagi hambatan prosedural yang mengorbankan pelayanan kesehatan rakyat dan proses pembelajaran klinis bagi setiap residen peserta PPDS,” tegas Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman menutup keterangannya.

Kepala Staf Kepresidenan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan 25 Prodi PPDS RSPPU ini sebagai tonggak awal menuju Indonesia Emas, di mana setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik di mana pun mereka berada.

Konferensi pers turut dihadiri oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Fauzan, serta Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Kemenko PMK, Sukadiono, yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Jakarta — Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Prof. Dr. Dudung Abdurachman menyampaikan pernyataan resmi terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah daerah, pada Senin, 24 Agustus 2026, di Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Dalam pernyataannya, Kepala Staf Kepresidenan menegaskan bahwa pemerintah memberi perhatian serius dalam menangani masalah karhutla yang terjadi di sejumlah daerah. “Karhutla menyebabkan gangguan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Kabut asap berdampak pada anak-anak dan lansia khususnya, serta seluruh lapisan masyarakat umumnya,” ujar Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman.

Ia menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan arahan terkait penanganan bencana tersebut. “Presiden Prabowo Subianto sudah menegaskan agar penanganan karhutla dilakukan dengan cepat, terkoordinasi, dan terhadap pihak yang terbukti melanggar hukum harus ditindak tegas,” kata Jenderal (Purn) Dudung.

Ia mengungkapkan, saat ini pemerintah tengah melakukan penyelidikan terhadap sejumlah korporasi yang diduga terlibat dalam kejadian karhutla di sejumlah wilayah. “Saat ini, pemerintah juga sedang melakukan penyelidikan terhadap beberapa korporasi di Kalimantan Barat terkait dugaan pelanggaran yang menyebabkan karhutla. Sementara Kementerian Lingkungan Hidup mencatat sekitar 335 perusahaan pemilik konsesi di Sumatra dan Kalimantan yang wilayahnya terindikasi memiliki titik api dan mengalami kebakaran, dengan luas lahan terbakar hampir 85 ribu hektare,” ungkapnya.

Meski demikian, Jenderal (Purn) Dudung mengingatkan agar semua pihak tidak berprasangka sebelum proses hukum rampung. “Kita tidak boleh menghakimi sebelum proses pemeriksaan selesai. Tetapi kalau nanti terbukti ada unsur kesengajaan atau pelanggaran, hukum harus ditegakkan dengan tegas. Tidak boleh ada yang kebal hukum,” tegasnya.

Ia menambahkan, Kantor Staf Presiden akan terus mengawal koordinasi lintas lembaga dalam penanganan karhutla. “Kantor Staf Presiden akan terus memonitor dan mendorong koordinasi pemerintah pusat, daerah, BNPB, TNI, Polri, dan seluruh pihak terkait,” ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Kepala Staf Kepresidenan menegaskan komitmen negara untuk melindungi masyarakat dari dampak karhutla. “Negara hadir melindungi masyarakat, dan kita pastikan kejadian karhutla seperti saat ini tidak berulang,” pungkas Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman.

Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman menegaskan bahwa kehadiran Kantor Staf Presiden (KSP) harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui program KSP Mendekat, KSP hadir bersama rakyat dan menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong kemajuan bangsa serta mewujudkan kesejahteraan rakyat.

“Kehadiran KSP dengan program ‘KSP Mendekat’ menjadi titik tolak, menjadi harapan bagi masyarakat Indonesia di mana pun kita berada demi Merah Putih,” ujar Jenderal (Purn.) Dudung Abdurachman dalam sambutannya, pada peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/08/2026). Turut hadir dalam acara perayaan tersebut para Staf Khusus dan Plt Deputi, serta seluruh Tenaga Profesional dan ASN di lingkungan Kantor Staf Presiden.

Kepala Staf Kepresidenan mengatakan bahwa KSP memiliki peran untuk menjalankan berbagai kegiatan yang berorientasi pada kepentingan dan kemajuan rakyat.

Menurutnya, kehadiran KSP bersama masyarakat merupakan bagian dari semangat untuk terus mengisi kemerdekaan dan membawa Indonesia bergerak maju.

“Tentunya KSP melakukan suatu kegiatan-kegiatan untuk kepentingan rakyat, memajukan rakyat, dan bersama-sama dengan rakyat. Banyak hal yang sudah kita lakukan,” kata Jenderal (Purn.) Dudung Abdurachman.

Ia menegaskan, semangat tersebut harus menjadi landasan bagi jajaran KSP dalam menjalankan tugas. KSP harus bekerja sungguh-sungguh untuk mendukung program dan kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

“Kita bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mendukung Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kita kerja keras, apa pun yang kita hadapi, tapi kebenaran harus kita junjung tinggi,” ujarnya.

Menurut Kepala Staf Kepresidenan, semangat kemerdekaan harus terus dijaga setelah bangsa Indonesia memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia mengajak seluruh jajaran untuk membangun optimisme dan fokus pada upaya memajukan bangsa.

“Sekali lagi, mari kita setelah memperingati Hari Ulang Tahun yang ke-81, kita bangkitkan lagi semangat bangsa Indonesia untuk bergerak maju. Ya, jangan berpikir hal-hal yang negatif. Jangan berpikir hal-hal yang memojokkan siapa pun. Tapi kita berpikir untuk maju,” katanya.

Kepala Staf Kepresidenan juga mengajak jajaran KSP untuk terus mendukung Presiden dengan mengedepankan kepentingan kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat.

“Kita dukung Bapak Presiden selalu berpikir untuk kemajuan bangsa, untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Staf Kepresidenan juga memberikan bantuan kepada anak-anak sekolah berupa bola, raket bulu tangkis, bola basket, dan bola voli. Selain itu, diberikan pula santunan kepada anak-anak sekolah dan guru sebagai bentuk perhatian serta dukungan agar mereka semakin bersemangat.

Kegiatan ini juga dimeriahkan dengan berbagai lomba khas 17an, seperti sedot kertas, estafet gelas, estafet bola, dan susun kata. Berbagai perlombaan tersebut menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan, menciptakan suasana yang ceria, sekaligus meningkatkan kekompakan dan semangat kebersamaan di antara seluruh staf KSP.

Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi KSP untuk memperkuat semangat pengabdian kepada masyarakat. Melalui program KSP Mendekat dan berbagai kegiatan yang berorientasi pada kepentingan rakyat, KSP berkomitmen untuk terus hadir bersama masyarakat dan mendukung upaya pemerintah menuju Indonesia Emas.