Kategori: Berita

Padang — Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari meninjau langsung pelaksanaan program revitalisasi sekolah serta penggunaan Panel Interaktif Digital (PID) di SMA Negeri 6 Padang, Sumatra Barat, Jumat, (28/11).

Kunjungan tersebut menjadi momentum untuk melihat penerapan dua program prioritas Presiden Prabowo Subianto di bidang pendidikan.

Dalam peninjauannya, Kepala Staf Kepresidenan menyampaikan bahwa SMAN 6 Padang merupakan salah satu dari 288 ribu sekolah di Indonesia yang telah menerima fasilitas PID.

Ia menjelaskan bahwa teknologi ini menjadi instrumen penting untuk memperkaya metode pembelajaran di kelas.

“Kita datang untuk melihat praktik pengajaran menggunakan PID, salah satu program terbaru dari Bapak Presiden Prabowo. Tadi kita sudah melihat guru sejarah dan guru teknologi informatika mengajar, juga melihat langsung anak-anak mempraktikkan,” ujar Qodari.

Menurut Qodari, penggunaan PID membuat pembelajaran lebih variatif, hidup, dan menarik. “Tadi saya tanya siapa yang bersemangat, semuanya angkat tangan. Guru-gurunya juga sangat semangat,” lanjutnya.

Meski demikian, ia mencatat bahwa fasilitas PID di sekolah tersebut saat ini baru tersedia satu unit sehingga harus digunakan secara bergiliran. Namun mekanisme yang dibangun sekolah dinilai berjalan baik, meski baru diterapkan lima hari. Qodari berharap pola ini dapat menjadi contoh bagi sekolah lain dalam mengelola penggunaan PID.

Lebih jauh, Qodari menyampaikan bahwa manfaat PID yang dibayangkan Presiden Prabowo sudah mulai terlihat nyata. “PID mampu membuat pengajaran lebih menarik, pengetahuan anak-anak lebih luas, guru-guru juga makin terampil. Aspirasi dari guru dan murid agar tahun depan bisa ditambah tentu akan kita sampaikan,” katanya.

Selain meninjau pemanfaatan PID, Qodari juga melihat progres revitalisasi sekolah yang tengah dikerjakan di SMAN 6 Padang. Program tersebut meliputi perbaikan ruang kelas, ruang UKS, laboratorium IPA, hingga pembangunan toilet.

Ia menyebut, realisasi fisik pembangunan telah melampaui 70 persen, sejalan dengan porsi anggaran yang telah disalurkan pemerintah pusat. “Realisasi pembangunan sudah lebih dari 70%, sementara anggaran yang turun juga 70%. Semoga sisa 30% bisa segera diturunkan agar seluruh pekerjaan tuntas sesuai target pada 15 Desember 2025,” ujar Qodari.

Di akhir kunjungan, Qodari memberikan apresiasi kepada seluruh pihak di SMAN 6 Padang yang dinilai berhasil menjalankan amanah program pemerintah, baik dalam pemanfaatan PID maupun revitalisasi sekolah.

“Selamat kepada SMAN 6, program pemerintah sudah dijalankan dengan baik di sini. Insyaallah ruang-ruang baru ini akan meningkatkan kualitas pendidikan,” pungkasnya.

Padang — Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari meninjau langsung pelaksanaan Program Magang Nasional di Kantor BNI Jalan Ahmad Yani, Padang, Sumatra Barat, Jumat (28/11). Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan program berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi peserta maupun perusahaan penerima magang.

“Kami melihat langsung bagaimana pelaksanaan program magang nasional di BNI. Dari dialog dengan peserta dan pihak bank, Alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan tidak menyulitkan,” ujar Qodari.

Qodari menjelaskan bahwa program magang nasional memberikan manfaat dua arah. Para peserta mendapatkan pengalaman dunia kerja, baik hard skill maupun soft skill, sementara BNI terbantu dalam penambahan personel dan memperoleh talenta muda yang kelak dapat menjadi kandidat karyawan.

“Saya sendiri nasabah BNI, dan terus terang sulit membedakan mana peserta magang dan mana karyawan tetap. Artinya kualitas mereka sudah sangat baik,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti perlunya pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan fiktif yang ikut mendaftar sebagai penerima magang, karena dapat merugikan pendaftar. Qodari meminta Kementerian Ketenagakerjaan memperkuat pengecekan agar “jebakan batman” serupa tidak terulang.

Qodari menyampaikan bahwa target nasional tahun ini adalah 100 ribu peserta magang, yang dilaksanakan dalam beberapa batch. Setelah Batch 2 merekrut 63 ribu peserta, pemerintah membuka Batch 3 untuk mengejar target tersebut.

Menurutnya, program ini tidak hanya meningkatkan kualitas peserta, tetapi juga memberi dampak ekonomi. Para peserta menerima gaji yang kemudian beredar di masyarakat dan turut menggerakkan aktivitas ekonomi lokal.

“Setelah enam bulan, para peserta ini akan menjadi manusia yang berbeda. Mereka memahami sistem kerja, SOP, relasi organisasi, dan dinamika perusahaan. Ini entry point penting bagi mereka masuk ke dunia kerja,” kata Qodari.

Sementara itu, salah satu peserta Program Magang Nasional Batch 1, Yolla Syahrani Tri Oktavia, yang ditempatkan sebagai Business Digital Assistant (BDA) di BNI Padang, mengakui manfaat besar dari program ini bagi pengembangan diri dan pengalaman profesionalnya.

“Pengalaman magang ini sangat menyenangkan, karena saya bekerja sambil belajar dan juga menerima gaji,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa magang di BNI memberinya pengalaman nyata melayani nasabah serta melatih kemampuan komunikasi. “Sebagai fresh graduate, program ini berguna banget karena saya bisa belajar langsung di perusahaan besar dan membangun relasi,” tuturnya.

Peserta magang lainnya, Chalid Syaufan, yang tergabung dalam Batch 1 sebagai sales BNI, juga menyampaikan apresiasinya terhadap program pemerintah ini. “Ini pengalaman yang sangat baik untuk saya. Program magang memberi wawasan yang tidak saya dapatkan di bangku kuliah, terutama tentang kondisi kerja yang nyata,” ujarnya.

BNI Padang tercatat menyerap 28 peserta magang yang tersebar di beberapa cabang. Para peserta mengaku mendapatkan banyak pengalaman dan berharap program ini terus berlanjut. Kemenaker RI memastikan bahwa anggaran Magang Nasional tahun 2025 telah dialokasikan penuh untuk 100 ribu peserta, mencakup Batch 1, Batch 2, dan Batch 3.

Padang — Pemerintah bergerak cepat menangani bencana di Sumatera Barat. Bantuan Presiden untuk penanganan darurat tiba di Bandara Udara Internasional Minangkabau, Jumat (28/11), menggunakan pesawat Hercules TNI AU. Pesawat ini merupakan bagian dari empat armada yang diberangkatkan dari Lanud Halim Perdanakusuma—dua ke Aceh, satu ke Sumbar, dan satu ke Sumut. Kedatangan bantuan disaksikan langsung oleh Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, Sekretaris Utama BNPB Dr. Rustian, dan Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy.

Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menegaskan bahwa kehadirannya di lokasi untuk memastikan kelengkapan dan ketepatan bantuan yang dikirim pemerintah pusat.

“Hari ini kami melihat langsung Hercules yang datang. Dari BNPB kami mendapat manifes bantuan yang kemudian kami cocokkan dengan catatan, dan alhamdulillah semuanya lengkap sesuai perintah Presiden,” ujar Qodari. Ia menambahkan bahwa akurasi dan kecepatan distribusi menjadi prioritas karena sangat menentukan efektivitas penanganan di lapangan.

Sekretaris Utama BNPB, Dr. Rustian, menyampaikan bahwa seluruh bantuan telah dikirim sesuai arahan Presiden dan penyaluran akan dilakukan secara bertahap. Ia menegaskan bahwa bantuan yang datang hari ini merupakan tahap awal, dan pengiriman tambahan telah dijadwalkan.

“Tidak ada bantuan yang mengendap di gudang provinsi maupun kabupaten/kota. Hari ini juga kami rapat dengan Wagub dan seluruh kepala daerah untuk mendistribusikan bantuan ini bersama bantuan lainnya,” tegas Rustian.

Selain bantuan logistik, perangkat komunikasi darurat juga dikirim sebagai prioritas guna memulihkan jaringan informasi di wilayah yang mengalami kerusakan infrastruktur telekomunikasi.

“Perangkat ini digunakan untuk menyambung sinyal di lokasi yang terputus sehingga komunikasi darurat dapat segera berjalan,” jelas Rustian.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Kantor Staf Presiden bersama BNPB dan Pemerintah Daerah akan meninjau langsung wilayah terdampak berat.

“Besok, Pak Kepala Staf Kepresidenan akan mengunjungi masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman, wilayah yang mengalami kerusakan parah seperti jalan dan jembatan putus. Beliau akan melihat langsung dan melaporkan kepada Presiden,” katanya.

Rustian menambahkan bahwa kondisi cuaca di Sumatera Barat mulai membaik pada saat pendaratan bantuan. Hujan deras yang sebelumnya berlangsung beberapa hari telah mereda seiring pelaksanaan operasi modifikasi cuaca di Aceh, Sumut, dan Sumbar.

“Upaya ini berhasil mengalihkan curah hujan ke laut sesuai standar. Namun tentu semuanya kembali kepada Yang Maha Kuasa, sementara manusia tetap berikhtiar,” ujarnya.

Pemerintah memastikan bahwa pengiriman bantuan Presiden ke wilayah terdampak akan terus dilakukan dan distribusinya berlangsung cepat serta tepat sasaran. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, BNPB, dan seluruh unsur terkait terus bekerja bersama agar penanganan darurat berjalan efektif dan meringankan beban masyarakat.

Denpasar — Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari menegaskan bahwa praktik rentenir adalah ancaman nyata bagi kesejahteraan rakyat kecil. Ia menyebut praktik tersebut sebagai “Vampirenomics”, ekonomi yang bekerja mengisap darah masyarakat miskin, dan menegaskan bahwa negara kini hadir dengan skema pembiayaan yang lebih adil dan terjangkau.

Pernyataan itu disampaikan Qodari dalam kegiatan Percepatan Penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) dan Sosialisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, serta Gubernur Bali I Wayan Koster di Universitas Udayana, Jimbaran, Senin (24/11).

Acara ini digelar bersama Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan dihadiri sekitar 1.000 peserta, termasuk 300 debitur mikro binaan Permodalan Nasional Madani (PNM) yang selama ini membutuhkan pembiayaan tanpa terjerat rentenir.

Dalam sambutannya, Qodari menjelaskan bahwa bagi Presiden Prabowo Subianto, program perumahan bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi wujud nyata keadilan sosial dan keadilan ekonomi.

Ia menyoroti bahwa salah satu tantangan terbesar masyarakat berpenghasilan rendah adalah jeratan bunga tinggi dari rentenir.

“Rentenir adalah musuh keadilan sosial. Mereka menjerat rakyat kecil dalam utang yang tidak berkesudahan. Kalau kata Presiden: Serakahnomics, kalau kata saya: Vampirenomics, yang kerjaannya mengisap darah rakyat kecil,” tegas Qodari.

Menurutnya, skema pembiayaan negara seperti KUR Perumahan, FLPP, PNM, dan SMF adalah senjata utama untuk memutus praktik vampirenomics tersebut.
“Semua skema ini harus mudah diakses dan cepat. Karena renteiner itu mudah diakses dan cepat. Kalau bunganya lebih rendah dan prosesnya sederhana, rakyat pasti pindah dari renteiner ke KUR, FLPP, dan PNM,” ujarnya.

Qodari menambahkan bahwa PNM berperan di tingkat paling mikro dengan bedah rumah skala kecil.
“PNM membantu Ibu-ibu memperbaiki atap bocor, mengganti lantai, sampai membangun MCK layak. Ini pintu masuk pertama agar keluarga mikro bisa naik kelas dan siap mengakses KPR,” jelasnya.

Sementara SMF, lanjut Qodari, adalah mesin besar yang memastikan perbankan tetap mampu menyalurkan KPR jangka panjang.
“SMF itu jantung operasi. Dia membeli KPR dari bank agar likuiditas terus ada. Dengan begitu, warung KPR tetap buka dan rakyat tetap bisa mengakses rumah layak,” katanya.

Kepala Staf Kepresidenan juga menegaskan bahwa program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah, masing-masing 1 juta di desa, pesisir, dan perkotaan, bukan hanya agenda sosial, tetapi juga lokomotif ekonomi nasional.
“Pembangunan dan renovasi 3 juta rumah bisa mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Ada 185 industri yang bergerak dari semen, pasir, baja ringan, cat, hingga perabot rumah tangga. Bapak Ibu semua adalah pahlawan ekonomi di balik program ini,” ujar Qodari.

Qodari menutup sambutan dengan ajakan kuat untuk memerangi praktik rentenir dan memastikan pembiayaan negara benar-benar menjangkau rakyat.

“Kita harus memastikan rakyat Bali memiliki rumah lewat skema pemerintah—itu jalan kebaikan. Utang ke renteiner adalah jalan kerusakan. Mari sukseskan KUR Perumahan, FLPP, dan KPP. Mari kita lawan Vampirenomics dengan kebijakan yang nyata,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa KPP merupakan solusi konkret untuk menyediakan pembiayaan murah dan aman bagi UMKM perumahan.

“KPP hadir dengan bunga 5% untuk toko bangunan, kontraktor, dan pengembang, serta bunga 6% untuk UMKM yang ingin membangun, membeli, atau merenovasi rumah. Ini jauh lebih ringan dibanding pinjam ke rentenir,” kata Maruarar.

Denpasar — Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari menegaskan bahwa pembangunan rumah susun (rusun) bagi ASN dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) harus menghadirkan hunian yang layak, terjangkau, serta memiliki identitas estetika lokal. Hal itu disampaikan Qodari saat meninjau Rusun ASN Kementerian Keuangan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Denpasar, Senin, (24/11/2025).

Kepala Staf Kepresidenan mengapresiasi desain rusun yang dinilai mampu menghadirkan suasana berbeda meski dengan struktur bangunan serupa. “Saya usul Pak Menteri PKP ini, setelah kemarin ke Jogja, lalu hari ini di sini. Kok bangunan sama, tapi suasana lain. Karena memang ini desainnya menarik sekali,” ujarnya.

Qodari mendorong agar estetika lokal menjadi ciri khas pembangunan rusun ASN di seluruh Indonesia. “Kalau bangun di Bali, estetikanya harus Bali. Nanti di Padang, style Padang. Di Kalimantan, style Kalimantan,” kata Qodari.
 Menurutnya, hunian pemerintah tak hanya meningkatkan kesejahteraan ASN tetapi juga memperkuat budaya lokal.

“Kementerian PKP bukan hanya mensejahterakan ASN dengan fasilitas bagus, tetapi juga mengembangkan kebudayaan,” tambahnya.

Qodari juga menilai Kementerian PKP berhasil menghadirkan terobosan dalam memanfaatkan aset negara untuk kepentingan rakyat. “Hari ini kita melihat satu terobosan lagi dari PKP. Program perumahan ini berjalan karena ada kepemimpinan yang kolaboratif,” tegasnya. Ia menyebut ekosistem kolaboratif lintas kementerian dan pemerintah daerah menjadi fondasi percepatan Program 3 Juta Rumah.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menekankan bahwa seluruh pembangunan hunian pemerintah harus mempertanggungjawabkan penggunaan uang negara. “Jika membangun hunian menggunakan uang rakyat, hasilnya harus maksimal, berkualitas, dan benar-benar dirasakan manfaatnya,” ujar Maruarar.

Maruarar menyebutkan sewa rusun ASN sebesar Rp300 ribu per bulan jauh lebih terjangkau dibandingkan apartemen komersial di Denpasar yang mencapai Rp3 juta. Rusun tipe Arunika 36 dengan 4 lantai ini memiliki 120 unit, kapasitas 480 orang, dan telah mencapai Provisional Hand Over (PHO) atau penyerahan sementara hasil pekerjaan kontraktor kepada pemilik proyek, pada 30 November 2024. Maruarar juga menilai lahan Kemenkeu di Denpasar cukup strategis untuk pembangunan rusun bagi MBR dan akan diusulkan pada tahun anggaran 2026.