Kategori: Berita KSP

JAKARTA– Kepala Staf Kepresidenan terus melakukan konsolidasi dan penguatan kelembagaan sesuai dengan penguatan tujuan dan fungsi Kantor Staf Presiden sesuai dengan harapan Presiden. Di antaranya adalah membenahi personil KSP sesuai dengan kompetensi individual dan memperkuat masing-masing fungsi.
Sesuai arahan Presiden, Kantor Staf Presiden memberikan contoh pentingnya taat azas dan taat aturan untuk memastikan kepatuhan hukum bukan saja untuk masyarakat, namun juga untuk pejabat pemerintah. Saat ini prosedur kerja, rekrutmen pegawai dan kode etik terus dibenahi. Hal ini dilakukan untuk memastikan agar Kantor Staf Presiden bekerja sesuai dengan fungsinya dan tidak melanggar peraturan perundangan yang berlaku.
Oleh karena itu, KSP melakukan mutasi dan promosi jabatan juga dilakukan seperti penugasan Mayjen Andogo Wiradi yang sebelumnya menjabat Deputi V dan kini ditugaskan sebagai Koorsahli Panglima TNI.
Hal tersebut dilakukan dengan merujuk Undang-Undang no 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan PP Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota TNI dan Anggota Kepolisian Negara RI menjadi PNS untuk menduduki jabatan struktural sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP no 8 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa Anggota Kepolisian RI dan TNI tidak dapat diangkat menjadi PNS. Karena itu, sejak akhir Desember lalu, Kapolri dan Panglima TNI telah memproses penugasan kembali para anggotanya di lingkungan Polri dan TNI
Pada tanggal 4 Januari 2016, Kapolri telah menugaskan Kombes Pol Drs. Wahyu Widada, M, Phil sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Pidter Bareskrim Polri; AKBP Alfian Budianto, S.H. M.H sebagai Wakil Direktur Intel dan Keamanan Polda Jabar.
Sedangkan dari TNI, pada tanggal 15 Januari 2016, Panglima TNI telah menugaskan Kol. Inf. Rudianto sebagai Dirbinter Pursterad, Kol. Inf. Arif Buhkhori sebagai Pamen Kopassus, Kol. Inf. Farid Makruf sebagai Pamen Denma Mabesad.

JAKARTA– Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan jajarannya menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dengan e-filing di portal djponline.pajak.go.id. Kegiatan pelaporan SPT ini dilaksanakan di Kantor Staf Presiden, Gedung Bina Graha, Jakarta, Jumat 18 Maret 2016.
Penyampaian SPT secara online merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki administrasi perpajakan di Indonesia salah satunya dengan perluasan penggunaan sistem informasi dan teknologi modern yang memberikan pengalaman lapor pajak yang lebih mudah, cepat dan aman.
Teten Masduki menekankan bahwa Pemerintah mengoptimalisasi penerimaan pajak untuk pembangunan dengan mendorong berbagai upaya efektivitas dengan efisien, sehingga pajak yang sudah dikumpulkan digunakan secara produktif.
“Melaporkan pajak merupakan bagian dari kewajiban kita sebagai wajib pajak dan warga negara, dan e-filing ini mempermudah para wajib pajak melaporkan pajaknya,” katanya.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tahun ini, Direktorat Pajak mengemban tugas berat mendukung target pendanaan pembangunan yang naik sebesar 34%. Pemanfaatan pembangunan dari pajak berdampak sangat luas kepada masyarakat. Pendanaan pajak yang tercatat lebih dari 70% porsi APBN dan selalu ditingkatkan tiap tahunnya untuk menjamin ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, energi dan layanan dasar lainnya.
Untuk itu, Teten mengajak seluruh masyarakat wajib pajak termasuk para Aparatur Sipil Negara, anggota Polri dan anggota TNI untuk mengisi dan melaporkan SPT melalui e-filing sebelum batas waktu 31 Maret 2016. Seluruh masyarakat dapat mengambil bagian, bergotong royong dalam mendanai pembangunan nasional dengan menghitung, membayar dan melaporkan pajak secara jujur dan benar.
Sebelumnya kemudahan pelaporan SPT menggunakan e-filing telah dibuktikan sejumlah pejabat tinggi negara dan pimpinan daerah termasuk Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para Menteri Kabinet Kerja.
KEJAR TARGET PAJAK
Target penerimaan pajak tahun ini mencapai Rp 1.300 triliun. Teten berharap target tersebut bisa tercapai guna mendukung agenda pembangunan nasional yang begitu besar.
“Tahun 2015, pertama kali pajak kita mencapai Rp 1.000 triliun, kalau di tahun ini Rp 1.300 triliun itu akan luar biasa,” kata Teten.
Teten memberikan apresiasi yang tinggi kepada Ditjen Pajak yang telah membuat terobosan dengan pelayanan berbasis elektornik. Ia menegaskan, penggunaan pajak harus dibelanjakan kepada hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Pak Presiden sangat serius soal ini,” tegasnya.
Ditjen Pajak juga diharapkan terus membenahi pelayanan yang mudah, cepat dan aman yang berbasis elektornik; e-Registration, e-Filing, e-Billing, e-SPT dan menjaga roadmap penguatan kapasitas IT. Selain itu penguatan organisasi DJP harus dikawal sebagai strategi jangka panjang untuk meningkatkan kapasitas administrasi guna menjaga kesinambungan pembangunan.
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiasteadi menambahkan, Ditjen Pajak akan lebih intensif melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan untuk mengejar target pajak.
“Kita kerjakan secara optimal. DJP punya data untuk memenuhi target,” katanya.

JAKARTA– The Economist edisi 27 Februari – 4 Maret 2016 menurunkan laporan khusus tentang apresiasinya terhadap berbagai kebijakan yang sedang dijalankan pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi.
Dengan judul “Jokowi’s Moment,” majalah yang dikenal memiliki pengaruh cukup luas di kalangan para pengambil kebijakan dan pebisnis dunia ini, seolah hendak menjawab keraguan banyak pihak yang memandang kepercayaan kepada Jokowi adalah pilihan keliru.
Majalah ini telah mengikuti Jokowi secara intensif sejak politisi yang memulai karir politiknya sebagai Wali Kota Solo hingga menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 2012.
Edisi Januari 2014 dalam tulisannya berjudul “No Ordinary Jokowi”, majalah ini sudah menyatakan bahwa gubernur Jakarta ini menjadi favorit sebagai Presiden RI berikutnya menggantikan SBY, meskipun saat itu belum menjadi kandidat.
Pernyataan ini seperti penegasannya pada edisi 8 Juni 2013, bahwa popularitas Jokowi yang fenomenal karena dianggap jujur di negara tempat ‘politisi’ dianggap ‘busuk’.
Dalam laporan khusus kali ini The Economist mengangkat modal politik Jokowi yang kuat. Dia tidak berasal dari elite Jakarta, militer dan politisi DPR. Dia anak sulung dari keluarga biasa dari Solo, Jawa Tengah.
Rakyat Indonesia mendukung Jokowi karena merasa dia dianggap sebagai bagian dari orang biasa yang ingin melawan endemik korupsi. Para pengusaha lokal  juga mendukungnya karena merasa Jokowi juga bagian dari mereka, karena menjalankan bisnis mebel di Solo.
Para investor juga menyambutnya dan mengharapkan Indonesia tidak terlalu proteksionis.
Jokowi menjanjikan pertumbuhan ekonomi 7%. Jokowi menganggap era pertumbuhan dengan perdagangan komoditi sudah berakhir dan ingin menarik industri manufaktur dan jasa yang bernilai tinggi, dan hendak menjalankan investasi massif dalam infrastruktur serta menciptakan iklim bisnis yang lebih baik.
Dalam indeks World Bank’s Ease of Doing Business peringkat Indonesia menduduki posisi 109 dari 189.
Meski pada awal konsolidasi politiknya Jokowi terkesan seperti ‘lone figther’ alias pejuang yang sendirian tertatih-tatih menghadapi berbagai tekanan politik, baik dari partai pendukungnya maupun koalisi oposisi yang menjadi lawan politiknya saat pilpres, Jokowi juga tidak memimpin partai sebagaimana kebanyakan presiden pasca-Suharto.
Akan tetapi, memasuki tahun kedua pemerintahannya, sepertinya mulai terciptanya keseimbangan politik baru yang tersentral pada dirinya. Pelan tapi pasti dengan gaya pragmatis dan keras kepalanya, Presiden Jokowi berhasil keluar dari semua badai politik yang mengitarinya dan melakukan konsolidasi dalam Kabinet Kerja.
Koalisi Merah Putih yang dipimpin Prabowo dari Gerindra mulai mendukungnya, termasuk Partai Golkar, partai terbesar kedua di DPR dan PAN.
PELUANG & TANTANGAN
The Economist memuji langkah Jokowi dengan memprioritaskan investasi infrastruktur dan mempercepat keadilan dan pemerataan di wilayah Indonesia timur.
Dengan infrastruktur yang lebih baik akan menurunkan harga barang kebutuhan pokok, meningkatkan daya saing dan lapangan kerja, khususnya di daerah. Semua investasi ini adalah tujuan dari pemerintahan Jokowi guna menyebarkan kesejahteraan, termasuk ke pulau-pulau terluar.
Pada 1990-an Indonesia menginvestasikan 8% dari GDP untuk infrastruktur tiap tahun. Sesudah krisis Asia 1997/1998 jumlahnya menurun menjadi 3% per tahun, dan mulai beranjak naik.
Pada 2014 jumlah investasi sudah mencapai 6,4%. Jokowi merencanakan akan meningkatkan investasi infrastruktur menjadi 7,7% dari GDP hingga 2017.
The Economist juga memberi tekanan pada “Ocean View.” Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan 13.466 pulau yang membentang sepanjang 5000 km, zone ekonomi eksklusif dan sekitar 93.000 km persegi perairan dalam.
Dengan semua kekayaan itu Indonesia hanya mengekspor US$4,2 miliar ikan per tahun. Ironisnya 90% dari kekayaan laut Indonesia diambil oleh penangkapan ilegal dari negara lain dan merugikan negara US$20 miliar per tahun.
Jumlah ini menurun setelah Menteri Susi yang didukung Jokowi melakukan tindakan hukum tegas dengan menenggelamkan sekitar 40 kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia.
Presiden Jokowi juga dianggap mulai memenuhi janjinya dengan meningkatkan iklim bisnis dan investasi. Awal 2015, Jokowi meluncurkan kebijakan one stop service untuk izin usaha, dengan memotong jumlah hari yang dibutuhkan.
Seperti diketahui untuk memulai izin bisnis di Indonesia memerlukan rata-rata 47 hari, bandingkan dengan Malaysia yang 4 hari dan Singapura 2,5 hari.
Sejak September 2015 Jokowi meluncurkan sejumlah kebijakan untuk membantu dunia usaha, mempermudah beberapa regulasi, memotong  tarif energi untuk industri, mempermudah  prosedur perizinan bagi usaha industri real estate dan memberikan insentif pajak untuk berinvestasi di zone industri tertentu. Memotong jalur birokrasi, menjadi senjata Jokowi untuk memotong rantai korupsi.
Namun, Jokowi bukanlah Orde Baru yang hanya mengejar pertumbuhan, tapi melupakan pemerataan dan tanggung jawab sosial negara.
Kewajiban konstitusional negara menjamin hak-hak dasar warga negara dan kaum miskin  diberi penekanan serius oleh Jokowi dengan program sekolah gratis hingga 12 tahun, dan menyediakan dana bagi 15,5 juta kaum miskin dalam bentuk dana transfer tunai Rp200.000 per bulan (US$14,37) dengan anggaran dari pemotongan subsidi BBM sebagai belanja modal tambahan. Kini program kesehatannya telah menjangkau 88 juta orang.
Menurut The Economist sejauh ini kebijakan luar negeri Jokowi sudah pada jalur yang tepat dengan menjamin rasa damai di dalam negeri dan ditingkat regional.  Dengan gayanya yang pragmatis, Presiden Jokowi menekankan bahwa politik luar negeri bebas aktif Indonesia harus dapat memberikan keuntungan pada Indonesia.
The Economist mengapresiasi kebijakan Menteri Luar Negeri Retno yang sejalan dengan visi pemerintahan Jokowi yang mempunyai beberapa prioritas.
Pertama, melindungi integritas wilayah NKRI. Misalnya dalam penanganan konflik 10 wilayah perbatasan dengan Malaysia atau dengan beberapa negara di Laut China Selatan. Kedua, untuk melindungi orang Indonesia di luar negeri, termasuk TKW dan TKI di Malaysia dan Timur Tengah.
Bagian terakhir dari laporan The Economist seperti ingin menjawab sikap sinis dari seorang pengusaha asing yang menganggap bahwa Indonesia sepertinya hanya akan mentok sebagai ‘negeri harapan’ belaka. Menurut majalah ini pertanyaan krusialnya adalah bukan seberapa banyak apa yang ingin Jokowi lakukan, tapi apa yang dapat ia berikan.
Dengan paparan apa yang sudah dilakukan dan diberikan Jokowi selama hampir 1,5 tahun pemerintahannya, maka nasib Jokowi akan ditentukan oleh akselerasi dan perwujudan program-programnya.
Indonesia akan memiliki jalan raya yang membentang dari Jawa dan Sumatra serta pelabuhan di sepanjang bagian timur. Langkah-langkahnya untuk melawan proteksionis dari parlemen, terus mengontrol kementerian dan mempertahankan serangan melawan korupsi, akan menjadi kunci lainnya dalam menopang keberhasilan programnya ke depan.
 
*) Eko Sulistyo, Deputi IV bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden
 Tulisan ini pernah dimuat Bisnis Indonesia pada Jumat 18/3/2016.

JAKARTA- Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), dan Ombudsman RI resmi meluncurkan portal aspirasi dan pengaduan masyarakat untuk pengawasan pembangunan dan pelayanan publik di Indonesia.
Hal ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman bersama tentang Pemanfaatan aplikasi LAPOR! sebagai sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) oleh Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi dan Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai di Gedung Bina Graha Istana Kepresidenan pada Senin, 14 Maret 2016.
Langkah bersama ini merupakan perwujudan Nawacita untuk melibatkan masyarakat dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Implementasi SP4N terdiri dari dua komponen utama, yaitu pengelolaan oleh Kemenpan-RB dan Pengawasan oleh Ombudsman RI.
“Selama ini sistem telah berjalan namun perlu dioptimalkan dengan pelibatan Kemenpan-RB dan Ombudsman RI,” ujar Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.
Menurut Teten, kerja sama tripartit ini akan menyempurnakan konsep sistem pengaduan nasional yang dikembangkan pemerintah.
“Selanjutnya, aplikasi LAPOR! akan dikelola oleh Kemenpan-RB. KSP sebagai lembaga kepresidenan akan berperan sebagai fasilitator dalam mewujudkan SP4N yang efektif,” katanya.
Teten menjelaskan, pemerintahan Jokowi-JK berkomitmen memperbaiki pelayanan publik. KSP selama ini mendapatkan laporan dan pengaduan dari berbagai pihak dengan rata-rata 526 laporan per hari. KSP menampung semua aduan masyarakat itu dalam aplikasi LAPOR! yang bisa diakses melalui portal www.lapor.go.id dan SMS ke nomor 1708. Aplikasi LAPOR! telah terintegrasi dengan instansi pemerintah, BUMN dan Pemda. Hal yang dilaporkan tidak hanya kegagalan pelayanan tapi juga pelaksanaan program prioritas pemerintah.

“Selanjutnya kita teruskan kepada instansi terkait untuk mempercepat penyelesaiannya. Kerjasama ini menjadi sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjawab komplain-komplain masyarakat,” kata Teten.
Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi menambahkan, kolaborasi KSP, Kemenpan-RB, dan Ombudsman RI ini sesuai dengan asas efisiensi dalam penerapan e-government. Yuddy menambahkan, dengan adanya pengaduan layanan publik, maka pemerintah harus lebih tanggap terhadap berbagai macam komplain masyarakat. Ini sebagai bukti negara hadir dalam memberi pelayanan kepada masyarakat sesuai Nawacita. Selain itu, dengan kerjasama ini kualitas pelayanan SP4N akan lebih terjaga.
“Seluruh instansi pemerintah diwajibkan terintegrasi dalam sistem LAPOR! ini,” katanya.

Untuk mendorong pengelolaan pengaduan yang responsif, KSP dan Kemenpan-RB juga menggandeng Ombudsman RI selaku lembaga pengawas pelayanan publik.
“Laporan Masyarakat yang tidak ditanggapi akan diteruskan kepada Ombudsman RI,” tambah Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai. “Sehingga diharapkan dapat mendorong efektivitas sarana pengaduan ini,” ucapnya lagi.

Kinerja pengelolaan pengaduan akan dilaporkan secara berkala kepada Presiden Jokowi. Deputi 1 Kantor Staf Presiden Darmawan Prasodjo mengajak masyarakat menyampaikan aspirasi dan pengaduan melalui situs www.lapor.go.id dan SMS ke nomor 1708.
“Ke depannya seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah akan bergabung dalam jejaring aplikasi LAPOR!,” pungkas Darmawan.

Pengguna internet di Indonesia hingga pertengahan tahun 2015 lalu, sudah mencapai lebih dari 88,1 juta orang. Angka tersebut mencapai 34,9% dari total jumlah penduduk yang mencapai 252,4 juta. Demikian data yang dirilis oleh Pusat Kajian Komunikasi (Puskakom) Universitas Indonesia.
Jumlah pengguna internet yang demikian besar dengan sendirinya mendorong arus informasi yang juga besar. Semakin banyak pula pihak yang berkepentingan untuk menawarkan informasi dan, lebih dari itu, narasi tertentu, agar publik terpengaruh untuk membeli, mempercayai atau bergabung dalam sebuah cara pandang atau bahkan organisasi tertentu.
Namun banjir informasi di era digital ini pun memunculkan sebuah tantangan baru bagi masyarakat untuk memilah, mana informasi yang berharga dan mana yang tidak. Sebagian besar informasi yang kita anggap berharga, sayangnya tidak didasarkan pada basis data yang kuat.
Dari sisi pemerintah, melalui data.go.idakan didorong peningkatan interoperabilitas dan data pemerintah. Seluruh data yang berasal dari kementrian, lembaga pemerintah, pemerintahan daerah dan berbagai instansi lainnya akan diintegrasikan di sini. Pada saat yang sama, bekerja dengan kelompok masyarakat dan media, pemanfaatan data tersebut juga terus didorong menjadi kian intensif.
Atas dasar itulah Kantor Staf Presiden mengadakan Indonesia Data DrivenJournalism 2016 pada tanggal 5 Maret 2016 di Gedung Kridha Bhakti, Jakarta bekerja sama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Jaringan Indonesia untuk Jurnalisme Investigatif (Jaring). Acara yang dibuka oleh Kepala Staf Kepresidenan TetenMasduki tersebut meliputi LightningTalks, Workshops dan Kompetisi jurnalisme berbasis data yang diikuti puluhan jurnalis dan aktivis pers mahasiswa.
Mereka yang turut hadir dalam kegiatan ini antara lain, Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP) Darmawan Prasodjo, Deputi IV KSP Eko Sulistyo, aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Danang Widoyoko dan Muhammad Kholikul Alim dari Jaring. Sementara itu untuk workshop pengolahan data, menampilkan Koordinator One Data Indonesia dari KSP Robertus Theodore, Redaktur Pelaksana Tempo Wahyu Dhyatmika dan Analis Data Bank Dunia Prasetya Dwicahya.
Kegiatan yang mengambil tema “Pelopor Jurnalisme Data untuk Kemajuan dan Pendidikan dan Kesehatan Bangsa” ini ditutup dengan penyerahan hadiah bagi pemenang kompetisi berbasis data yang hari itu juga dipresentasikan di depan para dewan juri. Dalam kategori media umum, pemenang pertamanya adalah tim dari Katadata dan pemenang keduanya dari The Jakarta Post.
Sedangkan untuk kategori pers mahasiswa, pemenang pertama diraih tim dari Ekonomika UI dan pemenang kedua dari tim Suara Indonesia UI. Sementara untuk juara favorit diraih oleh tim peserta dari Bisnis Indonesia yang menampilkan sebuah karya infografis berbasis data dalam waktu yang terbilang pendek.