Kepala Staf Kepresidenan RI pada 8 Mei 2015 di ruang kerjanya di Gedung Bina Graha Jakarta mengadakan pertemuan tatap mata dengan sejumlah pakar ilmu sosial dan ilmu politik. Dalam pertemuan yang berlangsung secara hangat dan terbuka itu, Kepala Staf menjelaskan secara komprehensif apa yang telah dilakukan oleh Presiden serta jajaran dibawahnya sejak awal tahun 2015, apa yang direncanakan serta bilamana hasil dari program-program bisa terwujud. “Yang jelas, tidak mungkin hasilnya bisa dinikmati seperti membalik tangan…,” kata KSP. Tetapi ia yakin bahwa dalam waktu satu hingga satu setengah tahun mendatang, hasilnya mulai dirasakan oleh masyarakat.
Dalam diskusi tersebut, para pakar menanyakan berbagai hal mengenai kebijakan pemerintah dan dijawab secara terbuka oleh KSP. Saran-saran yang bersolusi juga diberikan dan disambut baik oleh KSP serta akan dikaji untuk perbaikan.
Banyak penjelasan yang bersifat background information yang diberikan oleh KSP sangat dihargai oleh pakar sehingga diharapkan ketika mereka berbicara atau memberi komentar di media massa, data yang disampaikan itu didasarkan pada hal-hal yang akurat serta diketahui latar belakang permasalahannya. Kedua pihak sepakat bahwa pertemuan-pertemuan serupa dimasa mendatang akan dilakukan karena kegunaan timbale-balik serta proses komunikasi antara para pakar dan pemerintah sangat penting.
Para pakar yang hadir antara lain, Prof. (Riset) Dr. Ikrar Nusa Bakti (dari LIPI), Dr. Philips Vermonte (CSIS), Dr. Ali Munhanif (UIN) dan lain-lain.
Kategori: Berita Presiden
Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan melantik 4 (empat) Deputi dan 2 (dua) Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan, di Aula Gedung III Sekretariat Negara, Kamis, 2 April 2015. Para deputi yang dilantik sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 2015 tanggal 20 Maret 2015 adalah: 1. Darmawan Prasodjo sebagai Deputi 1; 2. Yanuar Nugroho sebagai Deputi 2; 3. Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Deputi 3; dan 4. Eko Sulistyo sebagai Deputi 4.
Sedangkan Staf Khusus yang dilantik melalui Keputusan Kepala Staf Kepresidenan Nomor 1 Tahun 2015 adalah Lambock V. Nahattands sebagai Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan Bidang Hukum dan Undang-Undang; dan melalui Keputusan Kepala Staf Kepresidenan Nomor 2 Tahun 2015 yaitu Atmadji Sumarkidjo sebagai Staf Khusus Bidang Politik dan Media.
Luhut mengingatkan agar para Deputi dan Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan bekerja sesuai dengan fungsi Kepala Staf Presiden sesuai Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015. Dijelaskan, dalam perpres tersebut diatur tentang penyelenggaraan pemberian dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden.
“Fungsi Kepala Staf Presiden adalah seperti Kepala Staf di TNI, yaitu memberikan pertimbangan baik diminta atau tanpa diminta oleh Panglimanya agar yang bersangkutan mampu mengambil keputusan yang optimal, yang dalam hal ini adalah Presiden,” jelas Luhut.
Luhut menegaskan bahwa keputusan Panglima bergantung juga kepada para staf dan jajarannya agar mampu memberikan pertimbangan-pertimbangan yang terbaik kepada Panglimanya. Karena yang bisa bertindak adalah Panglima. Namun ia meyakinkan, bahwa para Deputi dan staf yang dimiliki Kantor Staf Presiden adalah staf terpilih.
Categories
Kantor Staf Presiden Diresmikan
Kantor Staf Presiden akan melaksanakan sejumlah fungsi, di antaranya pengendalian dalam rangka memastikan program-program prioritas nasional dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi presiden, dan penyelesaian masalah secara komprehensif terhadap program-program prioritas nasional yang dalam pelaksanaannya mengalami hambatan. Selain itu, percepatan pelaksanaan program-program prioritas nasional dan pemantauan kemajuan terhadap pelaksanaan program-program prioritas nasional.
Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan menerima kunjungan Kepala Kepolisian RI Badrodin Haiti di ruang kerjanya, Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, 18 Februari 2015.
Luhut berharap sinergi dan hubungan baik Polri bersama KPK, dan Kejaksaan dalam penegakan hukum semakin baik. Institusi Polri diharapkan bisa menciptakan rasa aman di masyarakat dari gangguan kriminalitas dan ancaman terorisme.
Relawan Forum Alumni Sekolah Bisnis (FASB) menyampaikan aspirasi kepada Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan terkait pajak pada 13 Februari 2015. Pemerintah akan memperbaiki sistem pajak dengan cara mengurangi inefisiensi dan penerapan sistem online.
