Kategori: Uncategorized

Jakarta – Kantor Staf Presiden memastikan pemerintah kota Bitung sudah siap menjadi tuan rumah Festival HAM, pada 29 hingga 31 Juli 2024. Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Rumadi Ahmad, kota Bitung dipilih karena telah memenuhi berbagai aspek, mulai dari keamanan, toleransi, dan kerukunan umat beragama.

“Memang di setiap tempat ada permasalahan, tapi kota Bitung dapat menghandlenya dengan baik,” kata Rumadi, di Jakarta, Jum’at (7/5).

Seperti diketahui, untuk memastikan kesiapan penyelenggaran Festival HAM 2024, Kantor Staf Presiden bersama perwakilan dari Komnas HAM dan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) melakukan audensi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), dan Pemerintah Kota Bitung, pada 5 hingga 6 Mei 2024. Kedatangan tim dari Kantor Staf Presiden, Komnas HAM, dan INFID, diterima langsung oleh Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandouw, dan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Wali Kota Bitung, Sikamang.

Rumadi mengatakan pada pertemuan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulut menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh gelaran Festival HAM di kota Bitung. Salah satunya dengan melakukan promosi dalam berbagai bentuk. Pemerintah setempat juga akan melibatkan anak – anak muda dari 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulut. “Intinya pemerintah provinsi Sulut dan khususnya pemkot Bitung siap menjadi tuan rumah Festival HAM 2024 dan mendukung penuh kegiatan ini,” kata Rumadi.

Rumadi berharap pelaksanaan Festival HAM 2024 lebih difokuskan pada partisipasi masyarakat setempat. Selain itu, sambung dia, istilah dan nilai-nilai HAM harus bisa dipahami dengan ringan dan riang oleh masyarakat Bitung, bahkan masyarakat di kawasan Indonesia Timur. “Kami berharap Festival HAM tahun ini bisa memberi sumbangsih bagi penegakan HAM di Indonesia,” pesannya.

Festival HAM merupakan acara tahunan untuk mempromosikan dan menyebarkan wawasan tentang penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia. Tahun ini, gelaran yang diinisiasi oleh International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) tersebut, digelar di kota Bitung, Sulawesi Utara. Tema yang diusung adalah “Memajukan Demokrasi, Pemenuhan HAM, dan Penguatan Partisipasi Masyarakat dari Tanggung Jawab Negara, dari Daerah hingga Nasiona”.

“Tema ini menekankan pentingnya peran negara dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kemajuan HAM di Indonesia,” pungkas Rumadi.

Seoul – Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko bertemu Anggota National Assembly Korea Selatan, Mr. Hong Moon Pyo di Gedung Korean National Assembly Seoul, Korea Selatan, Senin (27/11). Mereka membahas peluang bagi petani muda Indonesia untuk bekerja di Korea Selatan dengan konsep learning by working. “Jadi mereka (petani muda) bisa belajar, tetapi tetap mendapat upah dari pekerjaan mereka,” kata Moeldoko di acara tersebut.

Pertemuan ini juga dihadiri sejumlah anggota Korean National Assembly dan pengusaha Korea Selatan di bidang pertanian dan energi. Mereka membahas rencana kerjasama yang akan membawa hubungan bilateral kedua negara ke tingkat yang lebih tinggi.

Pertemuan tersebut tidak hanya menjadi momen merayakan 50 tahun kerjasama antara Korea Selatan dan Indonesia, tetapi juga menjadi panggung untuk merinci rencana kerjasama masa depan. Fokus utama pembicaraan melibatkan bidang pertanian, energi hijau, dan penerapan teknologi digital di sektor pertanian.

Dalam konteks peringatan setengah abad kerjasama, Moeldoko menyampaikan peta jalan yang telah disiapkan Presiden Joko Widodo. Peta jalan ini menandai komitmen Indonesia mencapai Indonesia Emas tahun 2045, sebuah negara yang merayakan satu abad kemerdekaan dengan pendapatan per kapita yang melebihi USD 23 ribu.

Moeldoko menyampaikan gagasan untuk bisa mengirimkan petani muda Indonesia ke Korea Selatan melalui organisasi Maju Tani Nusantara. Langkah ini bertujuan memberikan kesempatan kepada para petani muda Indonesia untuk mendapatkan ilmu pertanian modern dari Korea Selatan, serta mengalami transformasi ilmu dan teknologi pertanian modern.

Langkah ini bisa dilanjutkan dengan investasi dari Korea Selatan di bidang pertanian modern, sehingga Indonesia bisa memenuhi kebutuhan buah tropis untuk pasar Korea Selatan. Moeldoko menyoroti langkah Korea Selatan yang memulai budidaya padi varitas Tongil tahun 1961, dan berhasil mencapai swasembada dalam tempo sepuluh tahun.

Saat ini, kata Moeldoko, Indonesia berada dalam tahap inovasi riset pengembangan benih padi unggul M70D, yang menjanjikan hasil pada usia padi 70 hari atau lebih cepat 20 hari dengan hasil dua kali lipat produksi rata-rata nasional.

Hong Moon Pyo menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas upaya Indonesia, khususnya Moeldoko, dalam menjalin kerjasama pertanian dengan Korea Selatan. Menurutnya, Indonesia punya potensi besar karena lahannya yang luas, jumlah petani yang besar, dan kesiapan teknologi dan digital. “Indonesia merupakan mitra potensial yang dapat membantu Korea Selatan mengembangkan pertanian modern,” kata Hong.

Hong juga menyambut peluang kerjasama yang lebih mendalam, terutama untuk membuka kesempatan bagi petani muda Indonesia. Beliau berharap agar pertemuan tersebut dapat menjadi awal bagi para petani muda Indonesia untuk belajar sambil bekerja, memanfaatkan pengalaman dan keberhasilan Korea Selatan dalam mengembangkan pertanian modern.

Pertemuan ini menandai langkah awal menuju kerjasama yang lebih erat antara Indonesia dan Korea Selatan di bidang pertanian dan energi hijau. Kedua negara menegaskan komitmen mereka untukmenciptakan masa depan yang cerah dan berkelanjutan.

Jakarta – Sagu semakin menarik untuk dikulik. Tak hanya diandalkan untuk menopang ketahanan pangan, tapi juga menumbuhkan ekonomi wilayah dan nasional. Pemerintah pun diharapkan lebih serius dalam mengembangkan ekosistem sagu dari hulu hingga hilir.

“Pengembangan produk olahan sagu yang beragam dan inovatif akan menjadi sumber pendapatan dan lapangan kerja baru,” kata Ketua Masyarakat Sagu Indonesia (MASSI), Prof. Mochammad Bintoro saat audensi dengan Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Dr. Moeldoko, di gedung Bina Graha Jakarta, Kamis (5/10).

Kedatangan MASSI ke Kantor Staf Presiden untuk mendorong pemerintah lebih serius menggarap sagu sebagai bahan pangan alternatif pengganti beras. Selama ini, pengembangan sagu di beberapa wilayah masih mengalami hambatan di sisi hulu karena minimnya perhatian pemerintah daerah.

“Banyak yang belum memahami potensi sagu, termasuk para pemangku kepentingan di daerah. Kalau mereka (pemerintah daerah) ditugaskan untuk mengembangkan sagu di wilayahnya, saya yakin sagu bisa berperan besar untuk kedaulatan pangan,” ujar Bintoro.

“Seperti yang dilakukan Pak Moeldoko saat di Bangka Belitung beberapa waktu lalu. Akhirnya pemda setempat menaruh perhatian terhadap pengembangan sagu. Kami (MASSI) berharap bapak bisa melakukan di daerah-daerah lain,” sambungnya.

Menanggapi hal ini, Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Dr. Moeldoko, meminta MASSI untuk menyusun strategi pengembangan sagu di Indonesia. Termasuk memetakan wilayah-wilayah potensial. Sehingga pengembangan ekosistem sagu akan lebih fokus dan efektif untuk menjawab tantangan krisis pangan.

“KSP tentu akan ikut mendorongnya dengan berkoordinasi bersama kementerian terkait. Soal diversifikasi pangan ini menjadi perhatian serius Presiden dalam menghadapi isu pangan,” tegas Moeldoko.  

Pada kesempatan itu, Moeldoko juga disuguhi beberapa produk pangan dari sagu, seperti beras sagu, tepung, mie, kue, biskuit, dan keripik sagu. “Wah ternyata sudah banyak produk olahannya. Berarti di hilirnya sudah bagus, tinggal dibenahi di hulunya ini,” ucap Moeldoko.

Jakarta – Kantor Staf Presiden (KSP) memastikan pemerintahan Presiden Joko Widodo terus konsisten mendukung dan mengapresiasi upaya-upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan nasional, baik oleh perseorangan maupun kelompok masyarakat.

Salah satu bentuk nyata komitmen ini adalah program Dana Abadi Kebudayaan yang telah diluncurkan pada tahun lalu dengan nama Dana Indonesiana. Beasiswa bagi para pelaku seni dan budaya ini pun telah mendukung pelaksanaan sekitar 300 proposal proyek pengembangan budaya di tahun 2022.

“Pemerintahan Presiden Joko Widodo selama ini terus konsisten memberikan dukungan bagi pemajuan kebudayaan. Kalau di bidang pendidikan, pemerintah menyediakan beasiswa bagi masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan, maka di bidang kebudayaan pemerintah juga menyediakan skema yang sama. Dengan Dana Indonesiana, para pelaku seni budaya dapat mengajukan program dan idenya untuk kemudian dapat dibiayai oleh negara,” kata Deputi II KSP Abetnego Tarigan, Sabtu (6/5) di Jakarta.

Deputi Bidang Pembangunan Manusia ini juga menjelaskan bahwa setiap tahunnya, pemerintah menyediakan dana pokok sebesar 1 triliun yang akan bertambah hingga 5 triliun per tahun sampai tahun 2024. Dana ini akan diputar dan bunga dari dana tersebut yang akan digunakan untuk membiayai proposal-proposal proyek kebudayaan dari masyarakat. Sementara itu, pengajuan proposal dapat dilakukan secara perseorangan atau melalui kelompok masyarakat, seperti Gentra Lestari Budaya (GLB).

KSP sendiri konsisten menunjukkan dukungannya terhadap kegiatan-kegiatan pemajuan kebudayaan, salah satunya yakni terhadap kompetisi tari kreasi nusantara yang diselenggarakan oleh GLB. Kompetisi tari kreasi baru yang merupakan pengembangan dari seni tari tradisional ini pun sejalan dengan marwah dan komitmen pemerintah yang tercantum dalam UU Pemajuan Kebudayaan.

Abetnego yang turut hadir dalam Gala Anugerah Kompetisi Tari Nusantara GLB, di Jakarta, Sabtu (5/5) kemarin, mengatakan bahwa kegiatan-kegiatan pemajuan budaya nasional patut mendapat apresiasi, terutama karena menargetkan anak-anak muda sebagai penikmat acara.

“Mereka perlu menyadari bahwa kebudayaan dan segala bentuk turunannya bukanlah sesuatu yang semata dilestarikan, tapi juga harus berkembang sesuai dengan konteks situasi dan masa. Dengan demikian, kebudayaan hadir dan selalu kontekstual di masyarakat,” imbuhnya.

Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko juga hadir dalam perhelatan lomba tari GLB di tahun lalu, dimana sertifikat dan piala Moeldoko diberikan kepada pelaku seni budaya sebagai bentuk apresiasi dan dukungan.

KSP juga mengeluarkan surat rekomendasi bagi kegiatan lomba tari kreasi GLB ini kepada kementerian dan lembaga terkait, sehingga diharapkan penyelenggaraan kegiatan positif ini terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya.