Kategori: Uncategorized

Jakarta – Kantor Staf Presiden (KSP) menyambut baik pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang telah diputuskan menjadi RUU Inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (21/3). Hal ini juga menandai babak baru dalam perjalanan panjang RUU PPRT yang sudah bergulir selama 19 tahun sejak tahun 2004.

“Kami mengapresiasi serta menyambut baik keputusan Paripurna DPR RI yang memutuskan RUU PPRT menjadi RUU Inisiatif DPR. Sesuai dengan arahan Presiden pada 18 Januari lalu mengenai urgensi RUU PPRT, KSP sebagai bagian dari Gugus Tugas Percepatan RUU PPRT, siap memberikan dukungan penuh kepada Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan pemangku kepentingan lainnya, untuk segera melakukan pendalaman dan pembahasan bersama dengan DPR RI,” terang Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko.

RUU PPRT, menurut Moeldoko, diperlukan untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban Pekerja Rumah Tangga. Lebih lanjut, Kepala Staf Presiden, Moeldoko menjelaskan bahwa upaya-upaya kolaboratif terus dilaksanakan, agar proses pembahasan RUU PPRT ini nanti dapat berjalan dengan lancar dan dapat segera disahkan.

“Pengesahan RUU PPRT akan menjadi capaian penting dalam perlindungan dan pengakuan terhadap pekerja rumah tangga. Di samping itu, pengakuan formal terhadap pekerja rumah tangga juga akan mendorong peningkatan kontribusi ekonomi perempuan,” imbuhnya.

Mengacu kepada RUU PPRT yang diusulkan Badan Legislasi DPR RI pada 1 Juli 2020, RUU tersebut telah memuat materi terkait dengan rekognisi atau pengakuan, model rekrutmen PRT, model perlindungan PRT, serta pengaturan hak dan kewajiban.

“Muatan substansi RUU PPRT harus memberikan pengakuan dan perlindungan yang esensial bagi PRT. Komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan PRT serta memberikan perlindungan sosial perlu menjadi perhatian bersama. Secara intensif kami bersama Gugus Tugas RUU PPRT, terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan lintas pemangku kepentingan dalam rangka penguatan substansi agar RUU PPRT dapat menjadi landasan hukum yang komprehensif,” jelas Moeldoko.

Bima – Kepala Staf Kepresidenan turun ke lapangan untuk memastikan ketersediaan bawang merah di kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). Ia mendatangi beberapa kecamatan yang menjadi sentra penghasil bawang merah. Salah satunya di kecamatan Soromandi.

Seperti diketahui, kabupaten Bima merupakan daerah potensial penghasil bawang merah di NTB. Dari 18 kecamatan, 16 diantaranya merupakan sentra produksi tanaman holtikultura tersebut.

Data Dinas Pertanian Kabupaten Bima menyebutkan, saat ini luas panen bawang merah di 16 kecamatan, yakni 1.345 hektare, dengan tiga kali masa panen dalam setahun. Sekali panen, produksi bawang merah yang dihasilkan sebanyak 5-6 ton per satu hektare. Hasil panen, 70 persen untuk memasok sejumlah wilayah di Indonesia, dan 30 persen untuk kebutuhan lokal.

Menurut Moeldoko, ketersediaan bawang merah di Bima memiliki peran besar untuk mengendalikan inflasi pangan nasional.

“Karena bawang merah termasuk komoditi yang mempengaruhi inflasi di Indonesia,” ujar Moeldoko, saat mengikuti panen bawang merah, di desa Sai, kecamatan Soromandi, Bima, Selasa (4/10).

“Laporan dari Dinas Pertanian (Bima) tadi, sejauh ini pasokan masih aman, dan harganys cukup baik. Kisaran lima belas ribu sampai dua puluh ribu per kilonya,” imbuh Moeldoko yang juga ketua HKTI.

Pada kesempatan itu, Panglima TNI 2013-2015 ini juga meminta petani untuk meningkatkan produksi bawang merah dengan merawat tanaman secara baik dan dengan segenap hati.

“Mari bertani untuk kehidupan, bukan bertani untuk sekedar hidup,” ucap Moeldoko yang kini juga disebut-sebut sebagai Panglima Tani.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Bima Nurma mengungkapkan beberapa persoalan yang dialami oleh petani bawang merah. Salah satunya adalah soal pupuk.

“Kalau bisa alokasi pupuk subsidi untuk petani bawang merah di sini ditambah. Agar produksi juga bisa lebih ditingkatkan,” kata Nurma.

Jakarta – Presiden Joko Widodo beserta Ibu Iriana Joko Widodo tiba di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Selasa, (16/8). Presiden dan Ibu Iriana tiba sekitar pukul 09.30 WIB dan bersama-sama dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin serta Ibu Wury Ma’ruf Amin memasuki Gedung Nusantara.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, Presiden Jokowi tampak mengenakan busana adat daerah saat berpidato di Gedung Nusantara. Dalam kesempatan kali ini, Presiden Jokowi memilih Baju Paksian asal Provinsi Bangka Belitung, yang didominasi warna hijau dan memiliki motif “pucuk rebung”.

“Motif pucuk rebung melambangkan kerukunan, dan pemilihan warna hijau karena mengandung filosofi kesejukan, harapan, dan pertumbuhan,” jelas Presiden Jokowi.

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Agung Hardjono menyampaikan, busana adat daerah Bangka Belitung merupakan salah satu busana adat tradisional yang mengalami perpaduan budaya, yakni budaya masyarakat Arab, China, dan Melayu. Akulturasi budaya tersebut terjadi, karena pada masa silam wilayah sekitar Bangka Belitung merupakan wilayah yang sering dikunjungi oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia, saat melakukan perjalanan laut (pelayaran) dan perdagangan.

Menurut Agung, busana adat daerah Bangka Belitung menggambarkan bagaimana berbagai budaya bisa disatukan dan diselaraskan dalam satu wadah karya seni berupa desain pakaian yang begitu anggun.

“Hal ini juga menggambarkan bagaimana Indonesia yang terdiri dari berbagai Suku, Bahasa, Agama, dan perbedaan-perbedaan lain, bisa disatukan dalam sebuah tatanan bernegara, yakni NKRI,” tegas Agung.

Agung juga menuturkan, bahwa penggunaan busana adat menumbuhkan kebanggan dan kecintaan kepada bangsa. Melalui busana adat, tidak ada lagi sekat-sekat atau batas antara satu golongan dengan golongan lain.

“Dengan berbusana adat semua setara dan seimbang, tidak ada kalah atau menang. Ini yang ingin dicontohkan dan diajarkan oleh Presiden Jokowi,” pungkas Agung.

Seperti diketahui, mengenakan pakaian adat saat menghadiri sidang tahunan MPR menjadi kebiasaan Presiden Jokowi.

Pada 2017, Presiden mengenakan pakaian adat Bugis berupa setelan adat lengkap dengan songkok warna emas atau bernama songkok Ta Bone.

Pada 2019, orang nomor satu di Indonesia itu mengenakan busana adat Sasak asal Nusa Tenggara Barat (NTB). Kemudian, pada 2020, Presiden mengenakan pakaian adat Sabu Raijua asal Nusa Tenggara Timur (NTT), dan pada 2020 pakaian adat yang dipilih oleh Presiden, yakni baju adat urang Kanakes dari suku Badui.