Jakarta — Presiden RI Prabowo Subianto mengapresiasi peluncuran mekanisme baru penyaluran tunjangan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah yang langsung ditransfer ke rekening guru penerima. Peluncuran dilakukan di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta, Kamis (13/3/2025).
Presiden menyebut, mekanisme ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan guru sekaligus mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang efisien dan transparan.
“Saya menyambut baik upaya ini. Penyaluran langsung ke rekening guru adalah langkah penting untuk mengurangi ketidakefisienan,” ujar Presiden.
Presiden menegaskan, pendidikan merupakan kunci utama pembangunan bangsa. Karena itu, pemerintah menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas anggaran negara.
“Pendidikan akan menentukan apakah bangsa ini bisa sejahtera dan makmur,” tegasnya.
Presiden juga mengingatkan tantangan besar yang dihadapi bangsa, seperti korupsi yang merusak pembangunan. Melalui mekanisme baru ini, diharapkan proses birokrasi menjadi lebih cepat dan bebas dari praktik tidak terpuji.
“Kita harus hilangkan budaya yang mempersulit. Budaya seperti itu harus kita kikis,” kata Presiden.
Presiden Prabowo menegaskan komitmennya membangun pemerintahan bersih dan antikorupsi.
“Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus tahu saya siap mati untuk bangsa ini. Saya tidak takut mafia mana pun,” tegasnya.
Presiden juga berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk membangun sekolah berasrama di setiap kabupaten untuk keluarga kurang mampu.
“Dalam empat tahun ke depan, saya ingin semua kabupaten memiliki sekolah berasrama,” ujarnya.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menjelaskan, mekanisme baru ini merupakan arahan Presiden agar layanan publik menjadi lebih cepat, tepat, dan efisien. Tunjangan guru ASN daerah akan langsung ditransfer ke rekening guru tanpa perantara pemerintah daerah.
Acara peluncuran dihadiri sejumlah pejabat, antara lain Menko PMK Pratikno, Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Agama Nasaruddin Umar, serta menteri dan kepala lembaga terkait lainnya.
