Bandung, Jawa Barat — Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, memberikan kuliah umum kepada Perwira Siswa (Pasis) Dikreg LXVIII Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad). Kegiatan pembekalan kepemimpinan strategis bagi para Pasis tersebut dihadiri langsung oleh Komandan Seskoad, Mayjen TNI Dr. Agustinus Purboyo, didampingi Wakil Komandan Seskoad beserta jajaran Pejabat Utama Seskoad. Sebelum memberikan kuliah umum, Kepala Staf Kepresidenan juga menyempatkan diri mengunjungi Museum dan Perpustakaan Seskoad.
Dalam kesempatan tersebut, Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman menegaskan bahwa Kantor Staf Presiden (KSP) bertugas menyelesaikan berbagai hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. KSP memastikan setiap arahan Presiden diterjemahkan menjadi program yang jelas, dilaksanakan secara konsisten, dipantau perkembangannya, serta diselesaikan apabila menghadapi hambatan. “Selama saya menjabat di KSP, tugas KSP adalah menyelesaikan persoalan. Baik perselisihan antar-kementerian, antar-menteri dengan wakil menteri, menteri dengan bupati atau gubernur, hingga persoalan antara perusahaan seperti PT Timah maupun masyarakat dengan kementerian,” ujar Jenderal (Purn.) Dudung, Rabu (5/8).
Jenderal (Purn.) Dudung memaparkan sejumlah persoalan yang berhasil diselesaikan KSP melalui koordinasi langsung lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, badan usaha, hingga aparat penegak hukum. Salah satunya adalah penyelesaian hambatan pengembangan gas di Muara Enim, Sumatera Selatan, yang masalahnya telah berlarut-larut selama bertahun-tahun.
“Ada penyelesaian gas PGN di Muara Enim yang sudah sekian tahun masalahnya tidak kunjung selesai. Akhirnya saya datang ke sana. Inilah yang saya katakan sebagai bottleneck, sumbatan-sumbatan yang selama ini tidak bisa diselesaikan karena ego sektoral. Saya kumpulkan para direktur jenderal, direksinya, pihak PGN, serta Sekda dan pemerintah daerah setempat. Hari itu juga langsung saya putuskan dan masalah bisa tuntas,” ujar Kepala Staf TNI Angkatan Darat periode 2021–2023 tersebut.
KSP juga turun tangan ketika pasokan batu bara untuk pembangkit listrik di Pulau Jawa terancam terhenti. Jenderal (Purn.) Dudung mempertemukan pihak PLN, Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, BPKP, Kepolisian, serta Kejaksaan untuk mengambil keputusan bersama. “Pasokan akhirnya dapat disalurkan kembali sehingga ancaman pemadaman listrik berhasil dicegah,” tegas Kepala Staf Kepresidenan.
Langkah serupa dilakukan KSP dalam penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT Timah. Koordinasi yang dipimpin KSP berhasil menghasilkan keputusan bersama sehingga operasional perusahaan negara tersebut dapat kembali berjalan normal.
Jenderal (Purn) Dudung mengungkapkan, di Bojonegoro, Jawa Timur, KSP turut menyelesaikan hambatan pemanfaatan lahan untuk pengembangan sumur minyak yang terkendala status Lahan Sawah Dilindungi dan Lahan Baku Sawah. KSP mempertemukan pemerintah daerah, Kementerian Pertanian, Kementerian ATR/BPN, Kementerian ESDM, dan SKK Migas. KSP juga membantu menyelesaikan persoalan petani di Way Kanan, Lampung, yang tidak dapat memanen tanaman tebu karena lahannya diklaim berada dalam kawasan kehutanan. KSP langsung berkoordinasi dengan Menteri Kehutanan agar masyarakat memperoleh kepastian hukum dan dapat melakukan panen.
Di Sumatera Selatan, KSP menjembatani penyelesaian pembangunan jalan tol menuju Jambi yang melintasi kawasan kehutanan, di mana terdapat permukiman dan lahan masyarakat yang telah bersertifikat. Komunikasi lintas kementerian menghasilkan kesepakatan sehingga pembangunan jalan tol dapat dilanjutkan.
Jenderal (Purn.) Dudung selanjutnya menjelaskan langkah KSP dalam menyelesaikan hambatan ekspor produk pertambangan yang mengandung Logam Tanah Jarang sebagai mineral ikutan. Perbedaan penafsiran aturan sebelumnya sempat menyebabkan proses ekspor tertahan, penerimaan devisa berpotensi menurun, dan lapangan pekerjaan masyarakat terancam. “Akhirnya saya kumpulkan seluruh direktur jenderal, asosiasi, Bareskrim, dan Kejaksaan. Saya katakan: ‘Tanda tangan semua di sini, kita tanggung jawab bersama.’ Sekarang proses ekspor sudah berjalan. Hal-hal yang seperti ini tidak perlu sampai ke meja Presiden,” tegas purnawirawan Jenderal kelahiran Bandung tersebut.
Menurut Jenderal (Purn.) Dudung, penyelesaian berbagai kebuntuan dalam pelaksanaan program membutuhkan keberanian seorang pemimpin untuk mengambil keputusan, membangun kesepahaman, serta bertanggung jawab terhadap keputusan yang dibuat demi kepentingan bangsa dan negara. Ia pun berpesan kepada para peserta Seskoad agar tidak menjadi pemimpin yang biasa-biasa saja.
“Seorang pemimpin harus mempunyai imajinasi, inovasi, visi dan misi, cita-cita, serta keberanian untuk menghadirkan perubahan nyata di setiap tempat penugasan. Nah, bagaimana korelasinya ilmu di Seskoad dengan praktik kerja di KSP? Salah satunya adalah pentingnya belajar menyusun rencana operasi, Olah Yudha, dan proses pengambilan keputusan militer,” pungkas Guru Besar Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM) tersebut.
Turut mendampingi Kepala Staf Kepresidenan dalam kegiatan ini yaitu Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan Letjen TNI (Purn.) Arif Rahman, M.A., Mayjen TNI (Purn.) Prof. Dr. Budi Pramono, dan Mayjen TNI (Purn.) Dedi Solihin, serta Tenaga Ahli Utama KSP, Mayjen TNI (Purn.) Kasuri, Mayjen TNI (Purn.) Aby Ismawan, Mayjen TNI (Purn.) Benny Octaviar, dan Mayjen TNI (Purn.) Syaiful Rachman.
