Kategori: Berita

Balikpapan, Kalimantan Timur – Deputi IV Kepala Staf Presiden, Wandy N. Tuturoong menekankan pentingnya peran pemuda dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Peran pemuda dalam pembangunan IKN, lanjut Wandy, semakin terasa penting seiring dengan berbagai program dan kegiatan yang melibatkan mereka secara aktif.

“Pemuda harus perlahan mengisi posisi untuk ada di depan. Memimpin pembangunan IKN,” katanya pada kegiatan KSP Mendengar bersama dengan Gerbangtara, di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (8/8).

Wandy melihat peran pemuda sebagai penggerak utama yang akan memimpin pembangunan masa depan, memimpin berbagai inisiatif, dan membawa semangat optimisme. “Ini adalah proyek jangka panjang hingga 2045 bahkan setelah itu. Jakarta saja masih terus membangun, apalagi kota yang didesain sebagai Kota Masa Depan, Smart Forest City. Nusantara adalah simbol nyata dari komitmen pemerintah untuk mengatasi ketimpangan Jawa-Luar Jawa dan membangun Indonesia sentris,” sambungnya.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni menyatakan bahwa Kalimantan Timur sebagai daerah penyangga utama Nusantara telah mengalami peningkatan aktivitas ekonomi meski dihadapkan pada pandemi COVID-19. Ia juga berharap pemuda di Kaltim dapat memetakan potensi dan mengambil peran di masa depan. “Kegiatan ekonomi masyarakat menggeliat dengan adanya pembangunan IKN. Aktivitas survei dan FGD sangat aktif sejak 2019, ketika Presiden Jokowi menyatakan Ibu Kota baru akan berada di Kaltim,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Koordinator Konsorsium Gerbangtara, Aie Natasha mengatakan bahwa pembangunan di Nusantara bukan hanya tentang pembangunan fisik, tetapi juga aspek sosial. “Gerbangtara hadir menampung teman-teman lintas organisasi, berharap menjadi bentuk citizen committee yang dimiliki masyarakat,” jelasnya.

“Harapannya, Gerbangtara dapat membentuk persepsi positif di masyarakat tentang Nusantara dan meningkatkan representasi dari Kaltim sendiri,” sambung Natasha.

Dengan demikian, pembangunan Nusantara diharapkan tidak hanya membawa dampak positif bagi daerah sekitarnya tetapi juga menjadi simbol kebanggaan nasional yang dibangun oleh dan untuk masyarakat Indonesia. Terutama bagi pemuda untuk dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan di Nusantara secara berkelanjutan.

Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Dr. Moeldoko menegaskan perlu adanya percepatan dalam implementasi sistem transaksi nontunai nirsentuh nirhenti pada jalan tol, yang juga dikenal dengan Multi-Lane Free Flow (MLFF). Ia menilai, hal ini sudah menjadi arahan Presiden Joko Widodo dan telah ditetapkan sebagai Program Strategis Nasional (PSN), sehingga diperlukan dukungan penuh dari berbagai pihak untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.

“MLFF ini sudah menjadi perhatian Presiden, untuk urusan bisnis dan kesepakatan lainnya segera lakukan penyesuaian,” ujar Moeldoko dalam Rapat Koordinasi Percepatan Implementasi MLFF di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa (06/8).

Panglima TNI 2013-2015 ini menambahkan, pihak-pihak terkait dalam proyek ini harus berkomunikasi secara intensif agar dapat menemukan jalan tengah, terutama mengenai model bisnis yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.

“Saya harap pihak Roatex jangan ragu dengan investasi ini, dan jangan kaku dalam bernegosiasi. Pemerintah tentu sama-sama memiliki niat baik untuk menyelesaikan, karena ini perintah Presiden,” tegas Moeldoko.

Sebelumnya, Kantor Staf Presiden (KSP) telah memfasilitasi secara formal dan informal untuk mendukung uji coba MLFF di Jalan Tol Bali Mandara. Hingga saat ini, uji coba dengan berbagai skenario telah dilakukan. Hasilnya, sebagian skenario dinyatakan berhasil dan sebagian lainnya masih perlu disempurnakan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Triono Junoasmono, menyatakan para pihak siap kembali duduk bersama untuk mendiskusikan alternatif percepatan implementasi MLFF ini. “Kunci utama keberhasilan proyek ini adalah komunikasi dan negosiasi yang baik, sehingga ada jalan tengah yang menguntungkan kedua belah pihak,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Roatex Indonesia Toll System, Attila Keszeg mengatakan, pihaknya selaku Badan Usaha Pelaksana membutuhkan skema dan lini masa yang jelas dalam implementasi MLFF. “Kami siap berdiskusi, terutama mengenai skema dan lini masa proyek, karena terkait dengan kepastian investasi yang kami laukan,” katanya.

Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn.) Dr. Moeldoko menerima audiensi Direksi Rumah Sakit Hermina di Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu (31/7). Pada pertemuan tersebut difokuskan pada kesiapan pelayanan RS Hermina di Ibu Kota Nusantara yang akan dimulai tanggal 15 Agustus 2024.

RS Hermina diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan bagi tamu undangan yang akan hadir pada upacara Peringatan Hari Kemerdekaan yang ke-79 pada 17 Agustus 2024 di IKN serta masyarakat umum di kawasan IKN. Namun, hal tersebut terkendala perihal akreditasi dari Kementerian Kesehatan, sebagai persyaratan dari BPJS Kesehatan.

Terkait kendala tersebut, Moeldoko mengatakan KSP akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan untuk mengawal persoalan administrasi RS Hermina agar dapat segera beroperasi memberikan pelayanan kesehatan yang optimal di Nusantara.

“Rumah Sakit Hermina yang dibangun di kawasan inti IKN ini dibutuhkan segera berjalan dengan baik dan optimal. Pelayanan kesehatan terhadap masyarakat terutama yang menggunakan BPJS di wilayah IKN tidak mungkin ditolak apabila sudah berjalan,” ungkap Moeldoko.

Dalam diskusi tersebut, Moeldoko menekankan pentingnya keselarasan antara layanan kesehatan dan program BPJS Kesehatan, terutama dalam menjamin akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. “Akreditasi rumah sakit merupakan langkah penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Kita perlu pastikan faskes dapat memenuhi standar akreditasi yang ditetapkan,” ujarnya.

Saat audiensi berlangsung, Moeldoko langsung menghubungi Direktur Utama BPJS Kesehatan dan Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin agar saling dapat berkoordinasi dengan baik terkait teknis penyelesaian kendala administrasi yang dihadapi RS Hermina Nusantara.

Sementara itu, persiapan fasilitas alat kesehatan dan tenaga medis RS Hermina Nusantara terus berjalan. Mereka siap menampung pasien dengan menyiapkan 50 tempat tidur pasien rawat inap dan rawat jalan pada tanggal 15 Agustus 2024. RS Hermina Nusantara di IKN akan menyediakan pelayanan unggulan untuk ibu dan anak, jantung, stroke, pelayanan gawat darurat, dan ICU dengan pelayanan bertaraf Internasional. Fasilitas RS Hermina di IKN didukung digitalisasi sistem electronic medical record serta bangunan rumah sakit yang ramah lingkungan (green building).

Bitung, Sulawesi Utara – Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Abetnego Tarigan menegaskan bahwa moderasi beragama sangat penting dalam dunia pendidikan. Pelibatan generasi muda dan kontekstualisasi kearifan lokal, sambungnya, perlu menjadi perhatian dalam mendorong moderasi beragama.

“Penguatan moderasi beragama menjadi mandat semua kementerian dan lembaga negara, pusat hingga daerah, bukan hanya Kementerian Agama,” ungkap Abetnego dalam dialog bertajuk Moderasi Beragama, Penguatan Nilai-Nilai Kearifan Lokal di Ballroom Favehotel, Bitung, Sulawesi Utara (31/7).

Menurut Ia, Pemerintah melalui Menteri Agama telah mengeluarkan PMA Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama (PMB). Harapannya, dengan peraturan tersebut dapat memperkuat dan menyempurnakan mekanisme pengelolaan Penguatan Moderasi Beragama (PMB) di Indonesia.

Abetnego yang menjabat Wakil Ketua Umum DPP Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) ini juga menyebutkan pendidikan dan moderasi beragama dapat direlevansikan dengan upaya untuk menjadi karakter Pancasila yang menghargai toleransi.

“Secara lebih spesifik pelajar perlu didorong untuk memiliki sikap moderat, menghargai perbedaan, dan menjadi agen perubahan dalam masyarakat yang plural,” tegas Abetnego.

Abetnego juga menjelaskan beberapa kearifan lokal dalam penanganan konflik seperti yang ditanganinya di Pulau Haruku, Maluku. Pendekatan melalui pelibatan tokoh adat dan orang-orang berpengaruh di Maluku serta aktivasi tradisi “pela gandong” yang merupakan ikatan persatuan dengan saling mengangkat saudara untuk menjaga kerukunan antar umat beragama.

Kearifan lokal dalam moderasi beragama, lanjut Abetnego harus terus digali dan dilestarikan agar semangat kebersamaan dalam bingkai NKRI tetap terjadi di tengah keberagaman etnis atau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

“Selain itu pelibatan aktor pemerintah dan non-pemerintah seperti swasta, perguruan tinggi, media dan civil society harus diaktivasi dalam kerangka penta-helix kebijakan publik,” kata Abetnego.

Hadir juga beberapa tokoh sebagai pembicara dalam dialog tersebut yakni H. Yahya W. Pasiak selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bitung, Pdt. Lucky Rumopa selaku Ketua FKUB Sulawesi Utara dan Pdt. Raymond C. Manopo, Ketua FKUB Kota Bitung. Dialog mendapat respon baik dengan sesi tanya jawab antara peserta dengan para pembicara. Peserta diisi dari berbagai instansi, lembaga dan organisasi ambil bagian dalam dialog tersebut.

Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn.) Dr. Moeldoko menyebutkan pentingnya peranan riset dalam menjawab berbagai isu mengenai perkembangan baterai di Indonesia bahkan di dunia. Ia menyebutkan terdapat tiga hal penting dalam mengakselerasi ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KLBB) di Indonesia. Pertama, persoalan baterai kendaraan listrik seperti soal kapasitas dan daya tahan, durasi pengisian daya, harga hingga keamanannya yang saat ini masih ramai diperbincangkan publik.

“Isu soal baterai ini sudah diketahui ramai seperti bagaimana chargingnya harus cepat dengan jarak tempuh yang jauh serta harga murah, jadi perlu ada riset yang bisa diaplikasikan terutama dengan sumber daya kita miliki,” ujar Moeldoko dalam acara International Battery Summit 2024, di Jakarta, Senin (29/7).

Moeldoko menegaskan Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama global dalam industri kendaraan listrik baterai (BEV) dengan sumber daya nikel sebagai bahan bakunya. Ia menambahkan, pemerintah secara serius membangun ekosistem baterai kendaraan listrik dengan membentuk holding company, Indonesia Battery Corporation (IBC). Empat perusahaan terintegrasi dan pemegang saham IBC, yakni PT Mining Industry Indonesia (MIND ID), PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), dan PT Aneka Tambang Tbk.

“Electronic Vehicle (EV) ini salah satu yg memberi kontribusi besar pada perekonomian Indonesia, untuk itu bisa dibayangkan marketnya akan besar,” imbuh Moeldoko.

Moeldoko turut menyebutkan percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai telah tertuang dalam Perpres 79 Tahun 2023 yang mengatur tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan raya. Percepatan tersebut, sambungnya dilakukan untuk perbaikan ekosistem KLBB antara lain penyesuaian penggunaan tingkat komponen dalam negeri dan penguatan dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Selain itu, Panglima TNI 2013-2015 ini juga mengatakan pemerintah terus mensosialisasikan berbagai insentif yang telah diberikan bagi pengguna maupun produsen kendaraan listrik yang berinvestasi ke Indonesia. Tidak terkecuali insentif yang diberikan atas dasar riset dan pengembangan baterai kendaraan listrik. “Harapannya industri otomotif kendaraan listrik di Indonesia bisa berkembang dan bersaing secara internasional,” sebutnya.

“Semua ini akan dapat terlaksana jika ada kolaborasi,” imbuh Moeldoko.