Kategori: Ekonomi

Categories
Berita Berita Presiden Ekonomi

Presiden Prabowo Sampaikan Arahan Strategis kepada 1.500 Pimpinan BUMN dalam Forum Danantara

Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para pimpinan BUMN dalam Town Hall Danantara Indonesia 2025 di JCC Senayan, Jakarta pada Senin (28/4/2025).

Jakarta, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan arahan kepada lebih dari 1.500 pimpinan badan usaha milik negara (BUMN) dalam acara Town Hall Danantara Indonesia 2025 yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center (JCC). Acara ini mengusung tema “Memperkuat Kolaborasi dan Arah Baru BUMN bersama Danantara Indonesia”.

Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa Danantara Indonesia sebagai lembaga pengelola kekayaan negara memiliki peran strategis dan harus dikelola dengan prinsip transparansi serta tata kelola yang kuat. Beliau menyatakan keyakinannya bahwa potensi Danantara dapat mendorong kebangkitan ekonomi nasional.

“Danantara ini adalah kekayaan bangsa Indonesia. Harus dikelola secara optimal dan akuntabel. Jika dijalankan dengan baik, kekayaan ini bisa menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi kita,” ujar Presiden.

Presiden mengungkapkan bahwa nilai kekayaan yang dikelola Danantara berpotensi menembus 1 triliun dolar Amerika Serikat apabila dioptimalkan secara profesional. Presiden menekankan pentingnya pemanfaatan aset negara untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat.

Lebih lanjut, Presiden menyerukan agar seluruh jajaran direksi BUMN meninggalkan pola kerja lama yang tidak efisien dan tidak berintegritas. Beliau mendorong dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap integritas, kapabilitas, dan kinerja setiap pimpinan BUMN.

“Atas nama bangsa dan rakyat, saya minta semua direksi bekerja dengan sungguh-sungguh. Tinggalkan praktik-praktik lama yang tidak produktif. Evaluasi harus menyeluruh, termasuk akhlak, karakter, dan prestasinya,” tegas Presiden.

Presiden juga menekankan bahwa proses pergantian direksi harus berdasarkan prinsip meritokrasi. Beliau menolak segala bentuk diskriminasi dalam pengangkatan pimpinan BUMN, dan menegaskan pentingnya profesionalisme serta keberagaman dalam membangun BUMN yang kuat.

“Pemilihan pimpinan tidak boleh didasarkan pada suku, agama, ras, ataupun afiliasi politik. Harus berdasarkan kompetensi dan integritas. Ini untuk Indonesia, untuk rakyat,” ujar Presiden.

Acara Town Hall ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat arah baru pengelolaan BUMN yang lebih profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan nasional, sejalan dengan visi besar Presiden dalam pengelolaan kekayaan negara melalui Danantara Indonesia.

Categories
Berita Ekonomi

KSP : Indonesia Punya Modal Besar dan Peluang untuk Menjaga Neraca Perdangangan Tetap Tumbuh pada 2023

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Agung Krisdiyanto

Jakarta – Ketidakpastian global akan berdampak pada pertumbuhan neraca perdagangan Indonesia pada 2023. Peningkatan ekspor Indonesia diperkirakan sekitar 12,8 persen atau turun dibandingkan tahun lalu, yakni sebesar 29,4 persen. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya potensi resesi global, peningkatan suku bunga The Fed, dan masih berlanjutnya perang Rusia-Ukraina yang mengganggu rantai pasok global. Meski demikian, pemerintah Indonesia optimistis bisa menjaga neraca perdagangan tetap tumbuh walaupun melambat.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Agung Krisdiyanto mengatakan, di tengah ketidakpastian global, Indonesia masih memiliki modal besar dan peluang untuk menjaga perkembangan neraca perdagangan tetap tumbuh. Diantaranya, melalui peningkatan hilirisasi industri. Khususnya komoditas Nikel, Bauksit, dan Tembaga.

Kebijakan yang menjadi salah satu agenda prioritas Presiden Joko Widodo tersebut, menurut Agung, bisa meningkatkan ekosistem industri dalam negeri dan menjaga perkembangan neraca perdagangan Indonesia dalam jangka panjang.

“Hasilnya sudah ada. Selama 2022, hilirisasi komoditas nikel berhasil meningkatkan nilai ekspor nikel dan turunanannya sebesar 365 persen year on year (yoy), kata Agung, di gedung Bina Graha Jakarta, Rabu (18/1).

Agung juga melihat, bahwa Indonesia bisa melakukan diversifikasi ekspor ke negara-negara non tradisional, terutama yang telah memiliki perjanjian perdagangan dengan skema tarif rendah. Sejauh ini, Indonesia sudah memiliki perjanjian perdagangan baik regional dan bilateral dengan ASEAN, Jepang, Pakistan, Chile, UAE, Mozambique, Australia, dan Korea.

Selain itu, sambung dia, Indonesia saat ini juga sedang melakukan negosisasi perdanganan dengan Uni Eropa atau IEU-CPA (Indonesia – European Union – Comprehensive Economic Partnership Agreement) yang diharapkan dapat rampung pada akhir 2023.

“KSP akan mengawal dan melakukan langkah debottlenecking agar bisa segera mencapai kesepakatan,” ujarnya.

Di sisi impor, tutur Agung, pemerintah berupaya menekan impor melalui instrumen pengadaan barang/jasa pemerintah, yakni mengutamakan produk dalam negeri. Komitmen tersebut tertuang pada Inpres No 2/2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

Pada kesempatan itu, Agung menegaskan, bahwa kondisi Indonesia saat ini masih jauh lebih baik dibanding negara-negara lain. Terlebih, ekonomi Indonesia didominasi oleh market domestik ketimbang Internasional. Sehingga pengaruh global dapat disiasati dengan kebijakan Inward Looking atau strategi pendayagunaan pasar domestik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Ia pun memastikan, bahwa cadangan devisa Indonesia yang berkisar USD 137 miliar masih cukup aman untuk pembiayaan impor selama 6 bulan. Sehingga dinilai bisa memberikan bantalan cukup kuat untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang diperkirakan akan mengalami gejolak akibat peningkatan suku bunga The Fed.

“Kalangan dunia usaha tetap harus waspada, tapi jangan panik dan khawatir. Kondisi ekonomi Indonesia masih jauh lebih baik,” pungkasnya.

Seperti diketahui, selama 2022, Neraca Perdagangan Indonesia mencatatkan surplus sebesar USD 54,46 miliar dengan persentase peningkatan 53,7 persen year on year (yoy). Jika merujuk pada data bulanan sejak Mei 2020, Indonesia mencatatkan surplus neraca perdagangan selama 32 bulan berturut-turut. Namun berbagai kalangan menilai, capaian tersebut tidak akan bisa diulang pada 2023 karena terjadi ketidakpastian global.

Categories
Berita Ekonomi Kedeputian III

Tingkatkan Pelindungan Pekerja Migran, KSP Usulkan Penguatan Aturan Penempatan PMI

Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko memimpin rapat koordinasi bersama BP2MI, Kemenko PMK, Kemenaker, dan Kemlu di Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis (5/1) untuk membahas usulan Pembebasan Biaya Pra Penempatan PMI.

Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko menekankan bahwa pemerintah terus berkomitmen dalam memberikan pelindungan bagi para pahlawan devisa negara.

Dalam rangka meningkatkan pelindungan PMI sesuai dengan amanat UU No 18 tahun 2017, Kantor Staf Presiden (KSP) tengah mendorong penguatan aturan penempatan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan bekerja di luar negeri. Penguatan aturan ini juga diharapkan mampu meningkatkan realisasi penempatan PMI secara prosedural.

Hal ini dibahas dalam rapat koordinasi KSP bersama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Kemenko PMK), Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian Luar Negeri di Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis (5/1).

“KSP khususnya mengapresiasi BP2MI atas upayanya dalam memberikan pelindungan kepada PMI melalui Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Perban) 09/2020. Presiden Jokowi pun menggarisbawahi pentingnya pelindungan PMI dari ujung rambut sampai ujung kuku. Namun, walaupun tujuan Perban 09/2020 sudah bagus dan mengimplementasikan amanat UU 18/2017, perlu ada penguatan Perban yang menjamin pelindungan kepada PMI,” kata Moeldoko.

Moeldoko juga berpesan agar jangan sampai aturan pemerintah menjadi penghambat, karena nantinya akan membuka peluang PMI memilih jalur non prosedural.

“Harapannya, aturan yang ada tidak membebani CPMI, namun harus berjalan dengan efektif. Aturan tersebut juga harus implementatif dengan memikirkan berbagai pihak, baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Oleh karenanya, KSP berharap ada revisi dari Perban 09/2020 yang pada akhirnya dapat memberi kepastian dan kemudahan kepada CPMI,” imbuh Kepala Staf Kepresidenan.

Lebih lanjut, KSP juga mengusulkan agar pemerintah menjamin kemudahan pembiayaan penempatan bagi para PMI. Kemudahan pembiayaan penempatan ini diharapkan mampu meningkatkan realisasi penempatan PMI prosedural di luar negeri, sehingga menjadi langkah preventif agar PMI jalur non prosedural tidak semakin marak terjadi.

KSP juga berpendapat bahwa perlu ada pemilahan biaya penempatan dan pra penempatan CPMI yang bebannya tidak hanya ditanggung calon PMI dan pemberi kerja, tapi juga oleh pemerintah dan sumber keuangan lainnya yang tidak mengikat.

Perlu diketahui, komponen biaya penempatan sejauh ini masih ditanggung oleh pemberi kerja. Namun, komponen biaya pra penempatan CPMI yang terdiri dari biaya pelatihan kerja, penerbitan sertifikat kompetensi, penggantian paspor, pembuatan SKCK, pendaftaran jaminan sosial dan pemeriksaan kesehatan, tidak akan menjadi tanggungan pekerja semata. Pemerintah di pusat dan daerah diharapkan turut menanggung beban biaya ini.

“Komponen biaya yang ditanggung Pemerintah akan ditindaklanjuti dengan K/L terkait, misalnya terkait jaminan sosial kesehatan akan dikomunikasikan dengan BPJS Kesehatan, urusan paspor akan dikomunikasikan dengan Ditjen Imigrasi, urusan pemeriksaan kesehatan dengan Kemenkes, dan lain-lain. Intinya, jangan sampai kita menghambat penempatan, namun juga jangan sampai membebani PMI,” tutup Moeldoko.

Categories
Berita Ekonomi Kedeputian III

KSP: Perpu Cipta Kerja Berdiri Di Atas Kepentingan Pekerja dan Pelaku UMKM

Tenaga Ahli Utama KSP, Fadjar Dwi Wisnuwardhani.

Jakarta – Kantor Staf Presiden (KSP) membantah bahwa diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja hanya mewakili kepentingan satu pihak yakni pengusaha. Sebaliknya, Perppu Cipta Kerja yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 30 Desember 2022 lalu, justru berdiri di atas kepentingan semua pihak, termasuk pekerja dan pelaku UMKM.

“Penerbitan Perppu Cipta Kerja adalah upaya untuk mensinkronkan aturan regulasi yang sudah ada. Perppu ini juga menyederhanakan proses birokrasi agar dapat mendorong penciptaan perluasan kesempatan kerja dan juga perekonomian secara keseluruhan. Kami menilai tujuan itu bukan hanya mewakili satu elemen, tapi juga berdiri di atas kepentingan pekerja, pelaku UMKM dan sebagainya,” kata Fadjar Dwi Wisnuwardhani, Tenaga Ahli Utama KSP, di Jakarta. Kamis (5/1).

Perppu Ciptaker, menurut Fadjar, mengakomodir penyerapan aspirasi masyarakat dan memberikan penjelasan atau informasi ke publik untuk menghindari mispersepsi.

Tenaga Ahli di bidang ekonomi tersebut mencontohkan bagaimana pihak pengusaha mengeluhkan upah minimum dalam PP No 78 tahun 2015 yang dianggap terlalu tinggi. Di satu sisi, pekerja mengeluhkan upah minimum yang dianggap rendah dalam aturan PP No 36 tahun 2021.

“Formula upah minimum dalam Perppu Cipta Kerja menjadi bukti bahwa pemerintah memiliki keinginan untuk memoderasi, mendengarkan aspirasi dari masyarakat serta untuk berdiri di atas semua pihak dan kepentingan,” ungkap Fadjar.

Lagi pula, lanjutnya, Presiden Joko Widodo selalu melihat pada kepentingan negara, kesejahteraan masyarakat, dan kelangsungan usaha. Upaya Presiden Jokowi dalam mengedepankan investasi pun bertujuan untuk menjaga keberlangsungan negara.

KSP berpendapat bahwa persepsi tentang keberpihakan memang akan selalu muncul, baik dari sisi pengusaha maupun pekerja. Hal ini pun tidak hanya terjadi pada Perppu Cipta Kerja, tapi juga terjadi pada kebijakan-kebijakan pemerintah yang lainnya.

Sementara itu, Fadjar meluruskan mispersepsi Perppu Cipta Kerja yang mengatur libur kerja satu hari dalam sepekan yang berkembang di publik.

“Perlu saya luruskan, pengaturan mengenai durasi hari kerja tidak mengalami perubahan. Hal ini tertuang dalam Perpu Cipta Kerja Pasal 77 Ayat 2 bagian Ketenagakerjaan dimana telah ditentukan bahwa waktu kerja adalah 7 jam sehari berlaku untuk 6 hari kerja dalam seminggu atau 8 jam sehari untuk 5 hari kerja dalam seminggu. Di luar waktu yang disepakati itu tentu dihitung sebagai overtime, tidak bisa bersifat sukarela pekerja,” tutupnya.

Categories
Berita Ekonomi

Ciptakan Daerah Penunjang Ketahanan Pangan Nasional, KSP Dukung Pengembangan Sorgum di Belitung

Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko bertemu dengan Bupati Belitung, Sahani Saleh, beserta jajaran di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa (3/12), terkait persiapan penanaman sorgum di Kab. Belitung, Kepulauan Bangka Belitung.

Jakarta – Kantor Staf Presiden (KSP) turut mendukung persiapan penanaman sorgum di Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk dijadikan salah satu daerah yang menunjang ketahanan pangan nasional.

“KSP bersama jajaran pemerintah Kab. Belitung telah membahas persiapan penanaman sorgum. Di sana ada lahan kritis yang perlu diberdayakan, di antaranya ada 22.000 hektar dari perhutanan sosial. Lahannya pun sangat potensial untuk penanaman sorgum,” kata Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa (3/12).

Dalam pertemuannya dengan Bupati Belitung, Sahani Saleh, beserta jajaran, diketahui bahwa kultur alam, tanah dan cuaca di Kab. Belitung sangat mendukung budidaya sorgum.

Pemerintah daerah pun sudah menyiapkan sekitar 22.000 hektar lahan untuk budidaya sorgum dan lahan seluas 25 hektar untuk penangkaran bibit sorgum. Walaupun, saat ini baru sekitar 300 hingga 500 hektar lahan yang siap tanam.

“Selain rencana tanam dan ekspektasi panen, alangkah baiknya, juga ada rencana pengelolaan tata boga. Karena itu mendorong permintaan di pihak offtaker. Sehingga masyarakat dan industri bisa melihat bahwa sorgum bisa diolah langsung jadi bahan pangan alternatif yang besar,” imbuh Moeldoko.

Purnawirawan Panglima TNI yang dijuluki Panglima Tani ini pun berpesan agar upaya budidaya sorgum tidak pernah berhenti. Setelah masa panen, sorgum harus ditangkarkan dan ditanam kembali.

Perlu diketahui, lahan yang izin pengelolaannya berada di bawah kelompok masyarakat ini pun, sebagian besarnya adalah lahan bekas tambang yang sudah kritis. Namun, Pemda Belitung meyakinkan bahwa kultur tanah bekas penambangan masih bisa ditanami oleh tanaman keras dan sorgum yang hanya membutuhkan sedikit air.

“Melalui program ini, kami berharap mempercepat pengembangan ekonomi masyarakat melalui tanaman hortikultura dan sorgum sambil menunggu tanaman keras seperti Akasia dan Sengon untuk panen. Utamanya sebagian hutan di Belitung sudah rusak akibat pertambangan, sehingga lahan bekas tambang yang sekarang perizinannya diambil oleh masyarakat, perlu diberdayakan kembali,” kata Bupati Sahani Saleh.

Ia pun berharap agar pemerintah pusat melalui KSP mampu menghubungkan petani dengan para offtaker atau pemasok kebutuhan industri/pasar. Pasalnya, selama ini, beberapa tanaman seperti jagung dan buah-buahan, belum dipasarkan secara optimal dan belum memberikan keuntungan besar bagi petani.

“Jangan sampai setelah ada upaya diversifikasi pangan, produk pertaniannya sudah ada, tapi kemudian tidak ada yang beli. Kami berharap agar KSP membantu dalam hal ini,” imbuh Bupati Belitung.