Kantor Staf Presiden

JAKARTA—Pemerintah menjamin persediaan bawang putih dalam negeri aman. Hal ini karena pasokan bawang putih impor tetap normal. Kepala Staf Kepresidenan, Dr. Moeldoko menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Harga Bawang Putih terkait penyebaran virus corona.
Rapat koordinasi berlangsung antara Kantor Staf Presiden (KSP) bersama Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan RI, Kamis (6/2). China yang saat ini terserah wabah virus corona merupakan salah satu eksportir bawang putih untuk Indonesia. Bawang putih bukan termasuk barang impor yang dilarang dari Negeri Tirai Bambu itu. Pembatasan impor dari China terbatas pada produk pangan pada kategori life animal.

Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko saat menggelar Rakor Harga Bawang Putih bersama Dirjen Hortikultura Kementan, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag dan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag di Gedung Bina Graha, Kamis (6/2/2020)

Kita harus pastikan harga bawang putih stabil dan tidak fluktuatif

Dalam pertemuan tersebut Dr. Moeldoko meminta kementerian terkait melakukan cek stok bawang putih di gudang yang ada. “Kita harus pastikan harga bawang putih stabil dan tidak fluktuatif,” tegas Moeldoko. Selain Kepala Staf, hadir dalam Rakor tersebut, Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian Prihasto Setyanto, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Suhanto dan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardhana. Pada kesempatan itu, Kepala Staf Kepresidenan didampingi Deputi III KSP bidang perekonomian Denni Purbasari dan Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Dr. Bustanul Arifin.
Untuk menjamin stabilitas harga bawang putih, Moeldoko meminta Kementan segera menerbitkan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH). Dirjen Hortikultura Kementan, Prihasto Setyanto menyanggupi akan menerbitkan RPIH pada hari Jumat, 7 Februari 2020. “Kami akan terbitkan besok untuk kemudian ditindaklanjuti Kementerian Perdagangan,” ujar Prihasto.
Setelah RPIH diterbitkan, Kementerian Perdagangan kemudian akan menerbitkan Surat Persetujuan Impor (SPI). Kementerian Perdagangan menyanggupi bisa menerbitkan SPI lima hari setelah penerbitan RPIH atau pada pekan depan. “SPI akan diterbitkan sesuai kebutuhan,” ujar Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Indrasari Wisnu Wardhana. Sementara itu, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Suhanto, menyanggupi untuk memastikan stok bawang putih lewat pemantauan di sejumlah gudang. Pemerintah akan memastikan kualitas persediaan bawang putih dalam negeri tetap terjaga.

Perlindungan bagi para petani tetap yang utama

Moeldoko meminta ketika keran impor kembali dibuka pasca terbitnya SPI, kualitas bawang putih harus tetap terjaga. Selain itu, meski impor bawang putih tetap ada, pemerintah memastikan akan tetap menyerap bawang putih dari para petani. Impor bawang putih dibutuhkan untuk menjaga stabilitas harga sehingga tidak memberatkan konsumen. “Perlindungan bagi para petani tetap yang utama,” ujarnya.
Kementerian Pertanian menyebutkan masa tanam bawang putih dimulai setiap bulan Oktober dan membutuhkan waktu enam bulan masa tanam. “Artinya baru pada bulan April dan Mei kita ada panen raya. Sementara pada bulan Februari hingga April kita kurang stok,” ujar Prihasto. Harga bawang putih di pasar saat ini mencapai Rp 58.000/kg. Sementara berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan pada Mei 2019 lalu, Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk komoditas bawang putih Rp 32.000/kg. “Dengan harga setinggi itu, kita ingin harga bisa kembali normal. Impor diperlukan untuk menutup kebutuhan dalam negeri,” pungkas Moeldoko.

Kepala Staf Presiden Dr. Moeldoko bertemu Sekretaris Jenderal Shrimp Club Indonesia (SCI)

Jakarta – Udang masih menjadi komoditas unggulan ekspor Indonesia. Tahun lalu saja, komoditas ini menyumbangkan Rp 26 Triliun atau sekitar 37 persen dari total nilai ekspor produk perikanan Indonesia. Melihat masih besarnya potensi budidaya udang, pemerintah Indonesia berniat menggenjot angka produksi di tahun-tahun mendatang.
“Saya optimis udang Indonesia akan membanjiri pasar Internasional,” kata I Nengah Sarjana, Sekretaris Jenderal Shrimp Club Indonesia (SCI), saat bertemu kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko di Bina Graha, Komplek Istana, Kamis (26/12).
Menurut Nengah, saat ini anggota SCI memasok 65 persen produksi udang Indonesia. Mereka melihat Indonesia berpeluang menguasai pasar udang dunia masih terbuka. Guna mempercepat target tersebut, SCI berharap pemerintah bisa mengurangi hambatan dalam mereka bekerja. Nengah menyebut salah satu kendala, adanya peraturan daerah menyangkut izin usaha yang dinilai masih merugikan petani.
“Masih banyak pemerintah daerah yang salah menerjemahkan aturan izin usaha dari pusat,” katanya. Menurutnya masih ada daerah yang membuat aturan, membuat tambak udang disamakan dengan membangun gedung. Akibatnya, setiap petani tambak harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) saat membuat tambak. Ini terjadi di Lampung dan Banten. “Biayanya mahal, sampai Rp 35.000,00 per meter,” katanya.
SCI juga menyebut deretan izin usaha perikanan yang panjang dan berbelit. Misalnya, mereka harus mengikuti regulasi dari empat kementerian berbeda. Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan juga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
“Kami sudah menyampaikan keluhan ini ke Kementerian Kelautan dan Perikanan,” kata Nengah. SCI juga berharap pemerintah mengambil kebijakan untuk menghentikan impor udang untuk melindungi petani udang lokal.
Menanggapi masukan tersebut, Dr. Moeldoko memastikan pihaknya akan mencatat, mendalami, dan mengkomunikasikan keluhan-keluhan petani udang pada pihak terkait. “Ini bagian dari program kami, KSP mendengar,” kata Moeldoko. Salah satu tugas utama KSP memang melakukan debottlenecking atau mengurai hambatan. Berbagai aturan yang tidak relevan dan bisa menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat akan dicarikan solusinya.