Categories
Berita Kedeputian Kedeputian IV

Temui Moeldoko, Palang Merah Internasional Apresiasi Komitmen Pemerintah Indonesia Dalam Isu Kemanusiaan

Jakarta – Komite Palang Merah Internasional (International Committee of the Red Cross, ICRC) mengapresiasi peran aktif pemerintah Indonesia dalam memberikan dukungan dan perlindungan kemanusiaan bagi masyarakat Indonesia serta dunia.

Dalam pertemuannya dengan Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko, Direktur Regional ICRC Untuk Asia dan Pasifik Christine Cipolla juga mengatakan bahwa Indonesia memainkan peranan penting utamanya dalam penerapan berbagai bentuk perencanaan operasi militer yang berbasis pada prinsip-prinsip utama dari hukum humaniter internasional.

Secara khusus, Christine mengapresiasi perhelatan Senior Workshop on International Rules Governing Military Operations (SWIRMO) yang berjalan dengan lancar pada tanggal 21 – 26 November lalu di Bali. Forum yang diselenggarakan oleh TNI dengan Komite Palang Merah Internasional (ICRC) diikuti oleh 130 perwira militer dari 85 negara untuk bertukar pemikiran tentang penerapan hukum konflik bersenjata dan HAM dalam konteks operasi militer modern.

“Kita benar-benar melihat implikasi dari Indonesia sebagai suara moderasi. Misalnya saja, Indonesia bisa membawa Ukraina dan Rusia bergabung dalam satu forum yang sama, tidak ada konflik, tidak ada pertarungan. Jadi kita bisa lihat betapa pentingnya peran Indonesia. Oleh karenanya, kami ingin mengucapkan terima kasih,” kata Christine, saat bertemu Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (28/11).

Tak hanya itu, di tingkat dunia, Indonesia juga telah menyumbangkan bantuan kemanusiaan sebesar USD 500.000 atau sekitar Rp 7,14 miliar kepada ICRC untuk program-program bantuan kemanusiaan di Palestina. Komitmen Indonesia terhadap isu-isu kemanusiaan dan perdamaian terus digaungkan dalam perhelatan KTT G20 di Bali. Oleh karenanya, peranan Indonesia terus mendapatkan apresiasi dunia.

“Pemerintah melalui Kantor Staf Presiden (KSP) menaruh perhatian yang sangat besar terhadap isu-isu kemanusiaan. Oleh karena itu pemerintah sangat terbuka untuk bekerjasama dengan ICRC, baik itu secara langsung dengan KSP, maupun dengan PMI dan BKKBN untuk isu-isu kemanusiaan seperti pengungsi di Pulau Haruku, Maluku Tengah, dan stunting di kawasan Indonesia Timur serta persoalan-persoalan kemanusiaan lainnya.” kata Moeldoko.

Lebih lanjut, Moeldoko mengatakan bahwa Indonesia akan terus bersikap positif terhadap bentuk-bentuk kemitraan dengan organisasi internasional seperti ICRC yang turut mendukung program-program nasional prioritas pemerintah.

Categories
Berita Kedeputian Kedeputian IV

KSP : Forum Religion 20 Spirit Baru Perdamaian Global

Bali – Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro menilai, Forum Agama G20 atau R20 menjadi spirit baru untuk menjadikan agama sebagai sumber solusi terciptanya perdamaian global.

Juri menegaskan, melalui forum tersebut, pemimpin – pemimpin Agama di dunia diharapkan bisa meluruskan kembali substansi Agama sebagai sumber moral etik yang memberi bimbingan bagi kehidupan manusia, dan bukan sebagai alat pemecah belah.

“Seberapapun perbedaan di antara kita semua, sekeras apapun sejarah masa lampau yang kita lalui bersama, agama harus dikembalikan menjadi sumber kebaikan dan spirit perdamaian,” kata Juri di sela-sela mengikuti Forum R20, di Nusa Dua Bali, Kamis (3/11).

Juri mengatakan, pemimpin Agama memiliki peran sangat penting dalam menciptakan perdamaian global. Terlebih, dunia saat ini sedang dihadapkan pada situasi yang sangat sulit. Di mana pandemi COVID19 masih menghantui, dan ketegangan politik terjadi di berbagai belahan dunia yang akhirnya mendorong terjadinya krisis. Yakni, krisis energi, pangan, dan krisis keuangan global.

“Melalui forum ini sangat diharapkan bisa menghasilkan solusi bagi berbagai masalah global terutama dalam menjawab tantangan krisis,” terangnya.

Juri juga memandang, pelaksanaan Forum Religion 20 (R20) menjadi bukti bahwa kiprah tokoh Muslim Indonesia diakui oleh dunia Internasional. Terlebih, baru – baru ini Lembaga riset Independen RISSC atau The Royal Islamic Strategic Studies Centre merilis nama Presiden Joko Widodo, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, dan penceramah Habib Luthfi bin Yahya, dalam daftar 50 tokoh Muslim berpengaruh di Dunia.

“Ini menjadi bukti adanya perbaikan citra muslim Indonesia di mata dunia. Presiden Jokowi berhasil menjaga Indonesia sebagai negeri muslim terbesar di dunia yang toleran dan moderat,” pungkas Juri.

Seperti diketahui, Forum Agama G20 atau R20 secara resmi dibuka di Nusa Dua, Bali, pada Rabu (2/11). Pembukaan ditandai dengan penabuhan rebana tamborin di atas panggung oleh beberapa tokoh yang hadir.

R20 diinisasi oleh NU dan diketuai secara bersama dengan Liga Muslim Dunia atau Muslim World League (MWL). Forum ini dihadiri oleh lebih dari 400 undangan dari dalam dan luar negeri. Mereka adalah para pemimpin agama, sekte, dan aliran kepercayaan dari berbagai negara dengan jutaan pengikut,

Tujuan digelarnya R20, diantaranya untuk mencegah isu identitas digunakan sebagai senjata, membatasi penyebaran kebencian kelompok, mendorong diskusi yang jujur dan realistis di dalam komunitas Agama, serta mamasukkan nilai-nilai moral dan spiritual ke dalam kekuatan struktur geopolitik dan ekonomi.

Categories
Berita Kedeputian Kedeputian IV Politik

Deputi IV KSP Juri Ardiantoro : Saya Saksi Keaslian Ijazah Presiden Jokowi

Jakarta – Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro mengaku tidak pernah meragukan keaslian ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, dirinya merupakan pelaku atas proses validasi keabsahan berkas-berkas Presiden Jokowi, termasuk ijazah. Yakni, saat Jokowi mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur DKI Jakarta tahun 2012, dan sebagai calon Presiden Tahun 2014.

“Pada saat pak Jokowi mendaftar sebagai calon gubernur DKI saya menjadi Ketua KPU provinsi DKI. Dan saat beliau mendaftar sebagai Capres, saya menjadi Komisioner KPU RI,” beber Juri Ardiantoro, di gedung Bina Graha Jakarta, Senin (17/10).

Juri menegaskan, dalam dua peristiwa tersebut, KPU sebagai institusi yang menerima dan memeriksa dokumen yang diajukan, telah melakukan verifikasi lapangan termasuk membuka dan menerima pengaduan publik bagi calon-calon yang mendaftar.

“Hasil dari pemeriksaan, verifikasi, dan tidak adanya aduan publik, saat itu KPU memutuskan tidak ada keraguan bahwa dokumen-dokumen yang diajukan memenuhi syarat alias asli. Termasuk dokumen ijazah,” kata Juri.

Juri menilai, adanya tuduhan dan gugatan terhadap keaslian ijazah Presiden Jokowi oleh Bambang Tri Mulyono dan pihak-pihak lain, sejatinya bukan hanya persoalan ijazah. Namun, ingin membuat kegaduhan dan tidak peduli Indonesia tenang. Bahkan, sambung dia, mereka juga tidak peduli terhadap usaha-usaha pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, yang telah berhasil bangkit dari berbagai kesulitan akibat pandemi dan mendapat pengakuan dunia.

“Sekali lagi, ini bukan soal Ijazah, mereka sengaja menganggu Pak Jokowi. Karena saya yakin
Bambang Tri Mulyono dan pihak-pihak lain yang ikut mengamplifikasi tuduhan itu, sebenarnya tahu bahwa ijazah pak Jokowi asli,” tandasnya.

Pria kelahiran Brebes ini juga menyebut, bahwa isu ijazah palsu Presiden Jokowi sengaja digulirkan oleh Bambang Tri Mulyono dan pihak-pihak lain, karena mereka tidak ingin melihat kesuksesan Presiden dalam membawa kemajuan bagi Indonesia. Selain itu, bentuk kekhawatiran terhadap pengaruh Presiden Jokowi pada Pemilu 2024.

“Mereka khawatir terhadap kontestasi 2024. Di mana ketokohan dan keberhasilan pak Jokowi yang diyakini memiliki pengaruh yang sangat kuat dan menjadi kiblat pilihan politik masyarakat. Jadi sekali lagi, ini bukan soal ijazah saja,” pungkasnya.

Categories
Berita Kedeputian Kedeputian IV

Jelang Puncak KTT G20, KSP Ajak Pemda Gencarkan Demam G20 Kembali

Jakarta – Menyambut perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada 15 – 16 November mendatang di Nusa Dua, Bali, Kantor Staf Presiden (KSP) kembali menyerukan semua pihak untuk menggaungkan narasi G20.

Secara khusus, KSP mengajak pemerintah daerah untuk gencar mengkomunikasikan demam G20 melalui komunikasi publik dan komunikasi sosial yang menyasar masyarakat di daerah.

“KTT G20 ini harus jadi momentum yang benar-benar dirasakan kehadirannya oleh masyarakat dan menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan oleh masyarakat. Sebagai corong komunikasi pemerintah, kita harus membuat narasi yang membumi dan melahirkan simpati, sehingga muncul prakarsa, inisiasi dan partisipasi dari masyarakat,” kata Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan, Juri Ardiantoro, Selasa (11/10).

Menjadi narasumber dalam rapat koordinasi dengan humas pemerintah daerah terkait sukses pelaksanaan G20, Juri juga menyampaikan bahwa saat ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui perhelatan G20 beserta manfaatnya. Hal ini dikarenakan narasi yang didengungkan masih cenderung elitis dan teknokratis.

“Pemerintah daerah di Kabupaten dan Kota memang perlu dilibatkan dalam kampanye G20. Namun, penting juga agar pemda berinisiatif untuk melakukan hal-hal yang perlu dilakukan. Tidak perlu ada instruksi. Misalnya, dengan menciptakan kegiatan akar rumput yang melibatkan partisipasi publik, seperti lomba-lomba bertemakan G20,” imbuh Juri.

Tidak hanya itu, Deputi IV Bidang Informasi dan Komunikasi Politik tersebut juga mengajak pemda untuk menerjemahkan tema G20 “Recover Together, Recover Stronger” ke dalam bahasa daerah masing-masing, misalnya: Cegak basamo, cegak labiah tageh dalam bahasa Minang dan Kenak Sinarengan, Kenak Sayan Kuat dalam bahasa Bali.

Sementara itu, KTT G20 pada November mendatang akan menjadi puncak dari proses dan usaha yang intensif dari seluruh alur kerja G20 (Pertemuan Tingkat Menteri, Kelompok Kerja, dan Engagement Groups) selama setahun keketuaan Indonesia.

“Buat masyarakat menunggu, sehingga ada kesadaran yang tumbuh. Kita buat publik bangga dengan status Presidensi G20,” pungkas Juri.

Categories
Berita Kedeputian Kedeputian IV

Tanggapi Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan, KSP: Tahan Diri Tidak Menyebar Konten Kerusuhan

Jakarta – Kantor Staf Presiden (KSP) menghimbau masyarakat agar menahan diri untuk tidak menyebarkan video atau foto yang menunjukkan kondisi korban kerusuhan pasca pertandingan sepakbola antara Arema FC vs Persebaya di Stadion Kanjuruhan pada Sabtu (1/10).

Himbauan ini disuarakan untuk menghormati korban beserta keluarga yang ditinggalkan.

“Indonesia memang sedang berduka atas tragedi ini. Namun kami menghimbau agar masyarakat menahan diri dengan tidak menyebarkan konten-konten yang sensitif terkait kondisi para korban, baik yang meninggal maupun terluka. Hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan trauma dan duka bagi keluarga korban,” kata Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan, Juri Ardiantoro.

Kantor Staf Presiden pun turut menyampaikan rasa turut berduka cita kepada korban tragedi ini. Pertandingan sepakbola tidak seharusnya dibayar dengan nyawa, imbuh Juri Ardiantoro.

Seperti diberitakan sebelumnya, kerusuhan suporter terjadi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Sabtu (1/10), dipicu oleh kekalahan Arema FC atas Persebaya dalam laga pekan ke-11 Liga 1 2022-2023.

Hingga sore ini, menurut keterangan Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak, korban tewas akibat kerusuhan teridentifikasi sebanyak 174 orang. Sedangkan data per pagi hari ini menunjukkan lebih dari 180 korban luka masih mendapatkan perawatan di rumah sakit.

“Presiden Jokowi sudah menginstruksikan agar kasus ini diusut tuntas. Pemerintah akan memastikan tragedi ini tidak terulang kembali. Oleh karenanya, kami butuh dukungan dari masyarakat agar menahan diri dan bijak dalam menyebarkan konten di sosial media agar tidak memperkeruh luka batin yang sudah ada,” himbau Deputi IV.