Kategori: Berita KSP

Purwakarta – Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, melakukan kunjungan lapangan dan meninjau langsung kesiapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Desa Jatiluhur, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Senin (13/7).

Peninjauan yang bertepatan dengan momentum Hari Koperasi Nasional ke-79 ini dilakukan untuk memastikan kesiapan sarana, prasarana, serta fungsi pelayanan ekonomi dan kesehatan masyarakat sebelum koperasi beroperasi secara penuh.

Dalam peninjauannya, Kepala Staf Kepresidenan mengapresiasi kesiapan fisik bangunan dan fasilitas KDMP Jatiluhur yang dinilai sangat baik. Namun, ia memberikan penekanan khusus pada beberapa kelengkapan pendukung yang harus segera dipenuhi agar koperasi dapat segera memberikan dampak nyata.

“Secara fisik ini sudah baik, sarana dan prasarana lainnya sudah ada. Klinik dan motor roda tiga (cator) sudah ada, namun perlengkapan penunjang operasional belum sepenuhnya tersedia. Dan mudah-mudahan ke depan Agrinas segera melengkapi dan menyiapkan barang-barang termasuk Alkes (alat kesehatan) yang ada di Poliklinik,” tegas Jenderal (Purn) Dudung.

Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman menegaskan bahwa keberadaan KDMP Jatiluhur—sebagai salah satu wujud pelaksanaan Program Prioritas Presiden—harus dapat memotong rantai distribusi barang sehingga mampu menyediakan kebutuhan pokok warga dengan harga murah dan terjangkau.

“Harapan saya di sini mudah-mudahan KDKMP ini bermanfaat untuk masyarakat sekitarnya dan dirasakan betul-betulnya dengan harga yang murah, harga yang terjangkau oleh masyarakat, dan yang lebih penting lagi, koperasi ini betul-betul bisa memberikan manfaat bagi seluruh warga yang ada di sini,” lanjutnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua KDMP Jatiluhur, Eki, menyambut hangat peninjauan langsung Kepala Staf Kepresidenan. Ia menyampaikan aspirasi warga yang sudah sangat tidak sabar menantikan dibukanya layanan koperasi tersebut secara penuh.

“Harapannya kami ingin segera dipastikan untuk kapan kita mulai beroperasi. Yang pertama karena itu sudah ditunggu-tunggu sekali oleh warga masyarakat di Desa Jatiluhur. Pesan-pesannya, semoga koperasi yang dibentuk oleh pemerintah bisa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di desa kami,” ungkap Eki.

KSP bersama pemerintah daerah dan dinas terkait berkomitmen untuk memacu percepatan pembangunan pada desa-desa sisanya agar manfaat ekonomi KDKMP dirasakan merata di seluruh Purwakarta.

KDKMP Desa Jatiluhur dipilih sebagai lokasi peninjauan strategis karena pembangunan fisik gerainya di atas lahan seluas 1.000 m² telah rampung 100%. Berada di kawasan wisata nasional Waduk Jatiluhur serta didukung potensi sektor pertanian dan UMKM, KDMP Jatiluhur disiapkan menjadi pusat distribusi produk lokal, pemasaran UMKM, dan penguatan rantai pasok pangan masyarakat.

Turut hadir Wakil Bupati Purwakarta Abang Ijo Hapidin, Danrem 063/SGJ Kolonel Inf Hista Soleh Harahap, Dandim 0619/Purwakarta Letkol Arh Fredy Jaguar, Kapolres Purwakarta AKBP I Dewa Putu Gede Anom Danujaya, Kapolsek Purwakarta Kompol Abdul Qodir, serta jajaran perangkat desa dan pengurus KDMP dari Kecamatan Jatiluhur dan sekitarnya.

Hadir pula dari Kantor Staf Presiden yaitu Plt. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah S.E, MBA., PhD., Staf Khusus Letjen TNI (Purn.) Arif Rahman, Staf Khusus Mayjen TNI (Purn.) Dedi Solihin, Staf Khusus Mayjen TNI (Purn.) Prof. Dr. Budi Pramono, Tenaga Ahli Utama Mayjen TNI (Purn.) Saiful Rachiman, serta Tenaga Ahli Utama Guruh Muamar Khadafi. (KSP/Tika).

Purwakarta – Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Prof. Dr. Dudung Abdurachman meninjau langsung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ciseureuh 8 serta implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Negeri 3 Ciseureuh, Purwakarta, Senin (13/7). Kunjungan tersebut dilaksanakan guna memastikan penguatan tata kelola program prioritas nasional berjalan optimal di lapangan.

Usai peninjauan yang bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru, Kepala Staf Kepresidenan memberikan apresiasi dan ucapan selamat kepada seluruh siswa. Ia berpesan agar momen awal masuk sekolah tersebut dapat dimanfaatkan untuk membangun lingkungan belajar yang kondusif.

“Mari kita jadikan masa pengenalan lingkungan sekolah ini sebagai pengalaman yang ramah anak, sehingga sekolah menjadi tempat yang aman, nyaman, menyenangkan, sekaligus membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter,” ajak Jenderal (Purn) Dudung.

Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman menyampaikan bahwa fokus Kantor Staf Presiden (KSP) adalah memastikan kesiapan unit pelayanan gizi pasca-libur sekolah. Terkait kunjungannya ke SPPG Ciseureuh 8, Kepala Staf Kepresidenan mengungkapkan bahwa dirinya memantau secara detail setiap alur kerja operasional SPPG.

“Saya memonitor langsung bagaimana proses di SPPG yang kembali aktif setelah libur satu bulan penuh, apakah berjalan sesuai dengan standar, mulai dari produksi makanan, kualitas makanan, dan keamanan pangan, distribusi, hingga makanan diterima tepat pada waktunya oleh para peserta BGN,” paparnya.

Tidak hanya memantau proses produksi, Kepala Staf Kepresidenan juga berinteraksi langsung dengan para pemangku kepentingan dan penerima manfaat di sekolah.

“Kami juga berdialog dengan pihak SPPG, kepala sekolah, guru, dan terutama anak-anak yang penerima manfaat, dan kami mendengar langsung bagaimana kualitas makanan yang ingin mereka terima, dan menu yang disajikan, serta manfaat yang mulai mereka rasakan dalam proses mendukung belajar. Masukan dari penerima manfaat menjadi bagian penting dari evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas Program Makan Bergizi Gratis,” tegasnya.

Lebih lanjut, Jenderal (Purn) Dudung menjelaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis saat ini tengah memasuki fase penguatan tata kelola sesuai Surat Edaran dari Badan Gizi Nasional Nomor 12 Tahun 2026. Menurutnya, Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengambil langkah strategis bersama berbagai pihak untuk merealisasikan arahan Presiden tersebut.

“Arahan Bapak Presiden sangat jelas, program harus terus berjalan, manfaatnya harus semakin dirasakan masyarakat, dan kualitas pelaksananya juga harus ditingkatkan. Untuk itu, KSP berperan aktif dalam pengawalan agar seluruh perbaikan benar-benar terlaksana di lapangan,” tegasnya.

Selain fokus pada pemenuhan gizi, Kepala Staf Kepresidenan meninjau pelaksanaan program prioritas lainnya di SDN 3 Ciseureuh, yaitu renovasi sekolah dan digitalisasi pembelajaran menggunakan Papan Interaktif Digital.

Ia juga memberikan catatan terkait kondisi sarana dan prasarana sekolah yang masih memerlukan perbaikan lebih lanjut. “Kami juga memastikan bangunan lama yang masih tersisa, tapi sudah diusulkan, mudah-mudahan di tahun ini bisa ada dukungan dari pemerintah untuk renovasi,” imbuhnya.

Jenderal (Purn) Dudung menegaskan bahwa integrasi berbagai program prioritas nasional di tingkat sekolah bertujuan untuk menyiapkan sumber daya manusia unggul.

“Artinya, di sekolah ini, kita dapat melihat 3 program prioritas presiden berjalan secara terpadu, yaitu MBG, renovasi sekolah, dan digitalisasi pembelajaran. Seluruhnya ini kita harapkan, dapat mendukung tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk Indonesia Emas 2045,” pungkasnya. (KSP/Tika).

Denpasar, Bali – Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan pelayanan publik berjalan optimal di seluruh penjuru tanah air. Hal tersebut disampaikannya usai meninjau langsung kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Angkatan Darat (RSAD) Udayana, Denpasar, Bali, pada Kamis (9/7/2026).

Kunjungan lapangan ini merupakan rangkaian evaluasi pelayanan publik yang sebelumnya juga menyasar layanan kepolisian serta instansi pemerintah di Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Badung.

“Kunjungan kami ini menunjukkan bahwa negara hadir untuk mengecek secara langsung bagaimana kualitas layanan publik itu sendiri. Kita ingin memastikan dan meyakinkan bahwa pelayanan kepada masyarakat betul-betul prima,” ujar Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman.

Dalam peninjauannya, Kepala Staf Kepresidenan mengapresiasi RSAD Udayana yang tidak hanya fokus melayani internal TNI, tetapi juga membuka pintu lebar bagi masyarakat umum. Berdasarkan dialog langsung dengan tenaga medis dan pasien di lokasi, mayoritas pengguna layanan rumah sakit ini justru berasal dari kalangan sipil.

“Tadi saya berbincang dengan dokter, hampir mayoritas yang berobat dan dirawat di sini adalah masyarakat sipil. TNI-nya hanya sekitar 20 persen. Ini menunjukkan kepedulian yang luar biasa dari rumah sakit tentara terhadap masyarakat luas,” jelas Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman.

Ia juga menyempatkan diri berdialog dengan pasien di ruang perawatan untuk mendengar testimoni langsung, mulai dari proses penanganan di Instalasi Gawat Darurat (IGD), tindakan dokter, hingga fase pemulihan.

“Masyarakat menyatakan sangat puas. Terbukti indeks kepuasan pasien di RSAD Udayana mencapai 92 persen. Ini angka yang sudah sangat bagus dan harus terus dipertahankan,” tambahnya.

Terkait beberapa masukan dan saran perbaikan dari Kepala Rumah Sakit, Kantor Staf Presiden (KSP) berkomitmen untuk segera mengomunikasikannya dengan pihak terkait demi penyempurnaan fasilitas dan layanan ke depan.

RSAD Udayana memegang peran strategis sebagai rumah sakit rujukan tertinggi bagi TNI Angkatan Darat di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Rumah sakit ini melayani prajurit TNI, PNS, keluarga, serta masyarakat umum.

KSP menegaskan bahwa pemantauan pelayanan publik ini tidak akan berhenti di Bali. Pemerintah akan terus menyisir daerah-daerah lain di Indonesia demi menjamin hak masyarakat atas pelayanan publik yang inklusif dan berkualitas.

Badung, Bali – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Prof. Dr. Dudung Abdurachman menegaskan bahwa integrasi sistem pelayanan publik yang kokoh dan penguatan integritas aparatur negara merupakan pilar utama dalam menyukseskan reformasi birokrasi. Hal tersebut disampaikan usai melakukan kunjungan kerja dan peninjauan langsung ke Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada Kamis (9/7/2026).

Dalam peninjauan tersebut, Kepala Staf Kepresidenan hadir bersama Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PANRB) Purwadi Arianto, dan Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona. Kepala Staf Kepresidenan mengevaluasi implementasi layanan, berdialog dengan petugas, serta menyapa masyarakat yang tengah mengurus berbagai keperluan administrasi.

Kepala Staf Kepresidenan menilai bahwa MPP merupakan wujud nyata reformasi birokrasi yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat secara transparan, akuntabel, dan profesional. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah pun perlu terus diperkuat agar kualitas pelayanan publik semakin merata di seluruh Indonesia.

Secara khusus, Jenderal (Purn) Dudung memberikan apresiasi tinggi terhadap inovasi pencegahan korupsi yang diterapkan di MPP Kabupaten Badung, di mana setiap pengguna wajib mengisi pakta integritas secara daring (online) sejak awal proses antrean.

“Setelah melihat dari MPP di Gianyar dan di Badung, ada satu hal yang menonjol, bahwa sistem di MPP ini sudah terintegrasi, dan yang menarik adalah di sini ada Pakta Integritas, artinya bahwa setiap pengguna itu membuat Pakta Integritas dulu secara online juga, saat mengambil antrian. Artinya dari awal sudah ada komitmen untuk menghindari terjadi adanya korupsi,” jelas Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman.

Selain menyoroti aspek pencegahan korupsi, Jenderal (Purn) Dudung juga memuji iklim dan situasi pelayanan di lokasi yang dinilai sangat ramah, cepat, dan nyaman. Menurutnya, pelayanan publik yang prima dan berorientasi pada kenyamanan warga akan memupuk rasa aman serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Ia juga merinci beberapa rekomendasi pengembangan teknis ke depan, termasuk integrasi instansi lainnya.

“Kemudian adalah iklim, situasi, pelayan, istilahnya beauty, jadi dengan situasi apapun, dilakukan dengan layanan yang baik, ramah, yang akan menimbulkan suasana yang sangat baik, sehingga pengguna betul-betul merasa nyaman, aman, dan relatif waktunya sangat cepat dalam pelayanan itu sendiri. Mudah-mudahan ke depan akan semakin baik,” ujar Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman.

Melalui peninjauan ini, Kantor Staf Presiden (KSP) berkomitmen untuk terus mengawal dan memastikan implementasi Mal Pelayanan Publik di berbagai daerah di Indonesia berjalan dengan memprioritaskan transparansi, efisiensi waktu, serta ekosistem pelayanan yang ramah dan bersih dari segala bentuk penyimpangan.

GIANYAR, BALI – Kantor Staf Presiden (KSP) menilai Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Gianyar, Bali, berhasil memangkas birokrasi secara signifikan dengan mengintegrasikan berbagai layanan masyarakat. Langkah inovatif ini dinilai sejalan dengan program strategis pemerintah pusat untuk menciptakan transformasi pelayanan publik yang efektif dan efisien.

Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, saat melakukan peninjauan langsung ke MPP Gianyar bersama Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PANRB) Purwadi Arianto, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus, Komisioner Ombudsman RI Syafrida Rachmawati, dengan didampingi Bupati Gianyar I Made Mahayastra, pada Kamis (9/7).

Dalam kunjungan tersebut, Kepala Staf Kepresidenan menegaskan bahwa esensi utama dari kehadiran pejabat pemerintah adalah menjadi pelayan bagi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara.

“Hari ini saya dari KSP didampingi oleh Wamen PANRB, Wamendagri dan pihak Ombudsman serta Bupati Gianyar, melihat secara langsung Mal Pelayanan Publik. Tentunya kedaulatan tertinggi di republik kita itu adalah rakyat. Nah kami ini sekarang sedang menjabat sebetulnya hanya pelayan rakyat. Oleh karenanya kita melayani segala macam kebutuhan rakyat,” ujar Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman.

Ia menjelaskan bahwa MPP Gianyar menjadi potret nyata dari pelaksanaan program prioritas Presiden Republik Indonesia dalam memotong jalur birokrasi yang berbelit-belit melalui sistem penyelesaian masalah yang cepat dan responsif.

“Inilah salah satu program prioritas Presiden Republik Indonesia, salah satunya adalah pangkas birokrasi. Disini tidak berbelit-belit, apabila persoalan-persoalan di lantai 1 tidak selesai langsung diselesaikan oleh Kepala Dinas yang ada di lantai 2. Dan kemudian kehadiran kami adalah untuk memastikan bahwa pelayanan publik ini benar-benar sudah terlaksana. Dan pelayanan publik ini sudah benar-benar juga dirasakan kepuasannya oleh masyarakat. Saya melihat masyarakat bisa mengurus berbagai keperluan dengan cepat dan tanpa biaya,” jelasnya.

Seluruh pengurusan dokumen administrasi seperti surat-menyurat, KTP, akta nikah, paspor, hingga perpanjangan STNK di Samsat dipastikan terintegrasi dengan baik dan bebas biaya. Jenderal (Purn) Dudung bahkan menyempatkan diri menguji langsung kecepatan sistem pelayanan yang ada serta menuliskan testimoni apresiasi atas inovasi tersebut.

“Tadi saya tanya beberapa masyarakat yang mengurus KTP itu hanya 10 menit. Dan gratis mengurus STNK, perpanjangan STNK juga demikian. Termasuk tadi saya mempraktekkan langsung bagaimana mengurus BPJS. Itu sangat cepat sekali. Dan kita harapkan untuk pemerintah daerah lainnya agar mencontoh mal pelayanan publik di Bali, Ya mudah-mudahan ini terinspirasi,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto turut memberikan penilaian positif. Ia menilai transformasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar telah berhasil menghadirkan layanan yang berkualitas dan terintegrasi bagi masyarakat luas.

Di akhir pernyataannya, Kepala Staf Kepresidenan memberikan apresiasi tinggi kepada Bupati Gianyar atas visi dan kepemimpinan yang inovatif, sekaligus mengingatkan seluruh kepala daerah agar terus memperkuat pelayanan publik sesuai arahan Presiden.

“Pemimpin itu akan maju, baik, dan sukses, karena yang pertama dia punya imajinasi, inovasi, punya visi dan misi, punya cita-cita dan harapan. Kalau nggak punya ini semua biasa-biasa aja. Ini Pak Bupati Gianyar ini luar biasa menurut saya. Dan mudah-mudahan Pak Bupati bekerja keras kita untuk rakyat sesuai dengan arahan Bapak Presiden tentunya. Bahwa rakyat jangan sampai dipersulit di dalam pengurusan masalah surat menyurat,” pungkas Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman.