Kategori: Berita KSP

Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Letjen TNI (Purn) AM Putranto menerima kunjungan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk membahas perkembangan terkini terkait pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat/PHTC “Quick Win” Presiden Prabowo Subianto di bidang kesehatan, di Gedung Bina Graha, Jakarta pada Kamis (16/1).

Dua program utama menjadi fokus diskusi, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis yang akan dimulai pada Februari mendatang dan pembangunan rumah sakit berkualitas di daerah tertinggal.

Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto mengapresiasi keseriusan Kementerian Kesehatan dalam merealisasikan Program “Quick Win“ Presiden Prabowo di sektor kesehatan.

“Beliau sudah dua kali kesini untuk update pikiran beliau. Artinya bahwa beliau sangat serius untuk segera menyelesaikan atau melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan oleh beliau untuk program dari Pak Prabowo,” puji AM Putranto.

AM Putranto menilai pemeriksaan kesehatan gratis merupakan inovasi besar yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Ia berharap, program ini diharapkan mampu mengubah pola pikir masyarakat untuk mengedepankan pencegahan penyakit.

“Jangan sampai sakit baru ke dokter, tetapi ke dokter untuk menjaga tubuh agar tidak sakit,” pesan AM Putranto.

Selain program pemeriksaan kesehatan gratis, pemerintah juga memprioritaskan pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di 66 kabupaten tertinggal. Salah satu lokasi yang akan dilakukan groundbreaking dalam waktu dekat adalah di RSUD Reda Bolo di Kabupaten Sumba Barat Daya.

“Saya sudah bisa melihat rencana beliau, termasuk perencanaan rumah sakit sudah sangat rinci, kami akan mengikuti dan akan mengawal beliau,” tegas AM Putranto.

Dalam kesempatan tersebut, Menkes Budi menjelaskan bahwa program pemeriksaan kesehatan gratis ini bertujuan menjangkau seluruh masyarakat Indonesia, sesuai dengan siklus hidup, mulai dari bayi baru lahir hingga kaum lanjut usia (lansia).

“Ini membutuhkan persiapan masif, koordinasi masif, dan pengawasan dari beliau. Ada beliau yang ditugaskan Bapak Presiden mengawasi ini,” ujar Budi.

Terkait progres pembangunan 66 rumah sakit di daerah tertinggal, Budi menjelaskan, pengalaman sebelumnya memudahkan dirinya dalam mengelola anggaran dan percepatan pelaksanaan proyek.

“Kami sudah memulai lelang pra-DIPA sejak awal tahun. Insya Allah, rumah sakit ini akan selesai akhir tahun,” jelas Budi.

Program Quick Win ini merupakan komitmen Presiden dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Indonesia. Selain memastikan masyarakat memiliki akses lebih baik ke fasilitas medis, program ini juga diharapkan dapat mengedukasi masyarakat untuk menjalani pola hidup sehat.

Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan RI Letjen TNI (Purn) AM Putranto menerima kunjungan Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) Teuku Riefky Harsya untuk membahas program-program prioritas nasional di sektor ekonomi kreatif dan digital.

Pertemuan digelar di Gedung Bina Graha, Jakarta pada Rabu (15/1). Dalam pertemuan tersebut, Kepala Staf Kepresidenan mengapresiasi langkah-langkah yang telah diambil oleh Kementerian Ekonomi Kreatif yang membidangi 17 subsektor untuk memperkuat perekonomian nasional.

“Beliau telah memaparkan program-program unggulan yang tentunya itu berpedoman kepada prioritas program nasional yang dicanangkan oleh Bapak Presiden termasuk program quick win yang ada,” ujar AM Putranto.

AM Putranto menjelaskan, salah satu program utama yang menjadi sorotan adalah upaya dan inovasi dalam meningkatkan kontribusi sub sektor ekonomi kreatif berbasis digital, mengingat hampir 50% penduduk Indonesia merupakan generasi muda dan digital native.

“Melalui berbagai bidang terutama yang saya lihat yang sangat menarik adalah karena kita hampir 50% itu dari generasi zelenial. Dan dari digital itu sangat luar biasa mungkin ini salah satu atau program yang akan menjadi salah satu yang unggulan karena mereka sudah berjalan tinggal bagaimana kita mengcreate dengan inovasi-inovasi yang ada,” ucapnya.

Lebih lanjut, AM Putranto memaparkan usaha untuk meningkatkan perekonomian nasional dibutuhkan koordinasi yang solid lintas sektor dan kementerian untuk mewujudkannya.

AM Putranto menegaskan bahwa pihaknya siap membantu mengatasi berbagai kendala yang mungkin dihadapi di lapangan demi kelancaran implementasi program.

“Tentunya hal-hal yang kira-kira mungkin ada kesulitan dan sebagainya, tugas kami untuk membantu beliau untuk memudahkan melancarkan semua koordinasi yang ada di lapangan, tentunya saya juga bersama tim mempunyai hak untuk langsung melihat karena perintah Bapak Presiden jelas kami mengawal program-program yang dilakukan oleh seluruh Kementerian yang ada di kabinet merah putih,” tegasnya.

Selain itu, AM Putranto berharap Kementerian Ekonomi Kreatif juga dapat menampung kreativitas generasi muda, termasuk inovasi-inovasi yang belum terwadahi oleh sistem industri formal.

“Harapan kami dengan kedatangan beliau ini akan memberikan angin segar di perekonomian Indonesia juga bisa menampung kreativitas anak-anak muda,” harapnya.

Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) Teuku Riefky Harsya menyampaikan sejumlah paparan penting terkait program prioritas dan peluang kolaborasi Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) dengan Kantor Staf Presiden (KSP).

Teuku Riefky menjelaskan fokus kementerian yang dipimpinnya ini dalam mendukung program-program strategis nasional yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Kami memaparkan kepada beliau tentang Kementerian Ekonomi Kreatif sebagai kementerian baru, apa yang sedang kami lakukan, peluang serta tantangan, dan kolaborasi yang kami harapkan dengan KSP. Terutama dalam mendukung program prioritas nasional dan program quick win dari Bapak Presiden,” ujar Teuku Riefky.

Teuku Riefky menyampaikan rasa syukur dan terima kasih bahwa KSP menyatakan komitmennya untuk mendukung tugas dan fungsi Kemenekraf, termasuk dalam menyukseskan amanah Presiden di sektor ekonomi kreatif.

“Jadi kami menyampaikan kepada beliau dan alhamdulillah beliau juga menyampaikan siap mensupport, mendukung agar hal-hal yang menjadi tusi kami, tugas dan fungsi kewenangan Kementerian Ekonomi Kreatif sekaligus Badan Ekonomi Kreatif ini juga sebagai amanah Bapak Presiden juga dapat sukses,” bebernya.

Lanjut Teuku Riefky selain menjalankan program dan tugas Kemenkraf, pihaknya juga berkomitmen untuk memberikan dukungan terhadap program makanan bergizi dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Meskipun dalam hal ini Kemenekraf tidak terlibat langsung dalam penyediaan makanan atau memilih juru masak, namun berkontribusi melalui pelatihan untuk para juru masak yang melibatkan chef-chef mitra Kemenekraf.

“Tentu Kementerian Ekonomi Kreatif tidak masuk kepada suplai makanannya atau memilih tukang masaknya tidak, tapi kami siap juga memberikan pelatihan-pelatihan terhadap para juru masak dengan melibatkan chef-chef yang menjadi mitra dari Kementerian Ekonomi Kreatif misalnya,” tukas Teuku Riefky.

Diketahui 17 subsektor yang dibidangi Kemenekraf adalah kuliner, kriya, fesyen, seni rupa, seni pertunjukan, gim, aplikasi, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, film – animasi – video, periklanan, televisi dan radio, musik, penerbitan dan fotografi.

Subang, Jawa Barat – Kepala Staf Kepresidenan Letjen TNI (Purn) AM Putranto menghadiri peringatan Hari Desa 2025 yang digelar oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal di Desa Cisaat, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada Selasa (14/1).

Peringatan Hari Desa ini mengusung tema “Bangun Desa, Bangun Indonesia” dan pertama kali digelar sejak diterbitkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Hari Desa yang diperingati setiap tanggal 15 Januari.

AM Putranto mengapresiasi Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, atas inisiatifnya menghadirkan program-program nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

“Saya selaku Kepala Staf Kepresidenan mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi oleh Pak Yandri yang secara nyata akan memberikan dampak positif untuk kepentingan masyarakat, khususnya bagaimana program dari Bapak Prabowo untuk memakmurkan rakyat,” kata AM Putranto.

Dalam kesempatan tersebut, AM Putranto juga menyerahkan buku pedoman kepada para aparat desa sebagai kontrol atau panduan dalam memperkuat ketahanan pangan dan mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan.

“Supaya ada kontrol yang baik barusan saya menyerahkan buku pedoman untuk memberikan arahan kepada seluruh aparat desa bagaimana meningkatkan ketahanan pangan dan ini adalah bagian standar yang sangat baik,” ungkap AM Putranto.

“Sehingga tidak ada alasan lagi bahwa desa-desa ini tidak akan maju tapi semua tergantung dari pemuda-pemuda dari desa,” tambahnya.

AM Putranto meminta kepada semua pihak agar terus bergerak tanpa ragu dalam membangun desa. Sebab, lanjutnya, para pejabat dan senior yang hadir di acara ini berasal dari desa, bahkan beliau juga mengaku berasal dari desa.

“Itu saya sampaikan, dengan pedoman yang ada tadi supaya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kebetulan yang menerima langsung tadi gubernur terpilih Jawa Barat mudah-mudahan bisa ditularkan kepada gubernur-gubernur yang lain,” jelas AM Putranto.

Di akhir sambutannya, AM Putranto mengucapkan selamat kepada penyelenggara karena kegiatan Hari Desa ini berjalan lancar dan berharap memberikan manfaat bagi pembangunan desa ke depan.

“Selamat atas pelaksanaan Hari Desa ini, mudah-mudahan berkah dari Allah SWT. Terima kasih, tetap semangat, luar biasa,” pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan peringatan Hari Desa sangat penting dilakukan sebab sejalan dengan Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto.

“Peringatan Hari Desa penting dilakukan sebab sesuai dengan Asta Cita ke-6 Bapak Presiden RI Prabowo Subianto yaitu, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, jadi penting memastikan desa di Indonesia terus bergerak maju,” ungkap Yandri.

Dalam mewujudkan Asta Cita ke-6 tersebut, Yandri menjabarkan 12 rencana aksi yang menjadi prioritas pembangunan desa dan daerah tertinggal, yakni revitalisasi BUMDes, swasembada pangan, swasembada energi dan air, hilirisasi produk unggulan desa, hingga penguatan pengawasan dan tata kelola pengembangan desa.

Peringatan Hari Desa 2025 turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Kadir Karding, Menteri Perdagangan Budi Santoso.

Hadir juga Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria, Kabarhakam Polri Komjen Pol Mohammad Fadil Imran, Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin, Gubernur Terpilih Jabar Dedi Mulyadi, Wakil Menteri Dalam Negeri ⁠Ribka Haluk, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo.

Selain itu, turut hadir Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata Zita Anjani, dan sejumlah pejabat tinggi lainnya.

Jakarta – Jelang gelaran Festival HAM 2024, Kantor Staf Presiden (KSP), International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Pemerintah Kota Bitung terus berkolaborasi dalam persiapan ajang tahunan tersebut.

Tenaga Ahli Utama (TAU) KSP, Mugiyanto berharap gelaran Festival HAM 2024 ini dapat menjadi gelaran yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Sehingga, masyarakat melihat bahwa Festival HAM merupakan sebuah inisiatif positif yang promotif dan apresiatif.

“Dengan Festival HAM, kita hadirkan persepsi di masyarakat bahwa HAM itu tidak hanya berisi persoalan, tapi juga terkait hal-hal baik ke dirinya sendiri, seperti lingkungan bersih, pendidikan, kesehatan dan itu yang menjadi ruh dari Festival HAM ini,” ujarnya dalam acara Media Briefing Festival HAM yang dilaksanakan di Komnas HAM, Jakarta, Kamis (11/7).

Mugiyanto, menyatakan dukungan penuh pemerintah dalam ajang tahunan yang ditujukan untuk mempromosikan dan memperkuat komitmen HAM di Kabupaten/Kota tersebut. KSP juga mendorong partisipasi aktif dari berbagai pihak, baik pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, maupun masyarakat umum, dalam menyukseskan Festival HAM 2024.

“Festival HAM ini merupakan gelaran terakhir Pemerintahan Jokowi terlibat, tentunya kami dari pihak pemerintah akan memberikan dukungan maksimal,” ujarnya

Pasca gelaran Festival HAM, Mugiyanto menambahkan, bahwa nantinya perlu ada evaluasi setelah adanya gelaran Festival HAM ini. Ia menilai Festival HAM bukanlah akhir dari pemajuan HAM di kabupaten/kota yang ada di Indonesia, hal ini justru sebagai awal langkah awal dalam menunjukan konsistensi daerah tersebut dalam mengimplementasikan HAM dalam kebijakan tata kota.

“Bagi Kota Bitung sendiri, setelah Festival HAM justru harus semakin menunjukan komitmen melembagakan HAM, misalnya lewat regulasi dan kebijakan,” tutupnya.

Festival HAM 2024 akan mengangkat tema “Memajukan Demokrasi, Pemenuhan HAM, dan Penguatan Partisipasi Masyarakat Dari Daerah Hingga Nasional”. Berbagai kegiatan akan digelar dalam festival ini, antara lain dialog HAM, pameran, pertunjukan seni dan budaya, lomba dan edukasi HAM.

Festival HAM 2024 diharapkan dapat menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya HAM dan mendorong kolaborasi antar-pemangku kepentingan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih adil dan demokratis.

Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, menilai ego sektoral masih menjadi salah satu tantangan utama dalam percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy. Ia pun menekankan pentingnya Kementerian/Lembaga bekerjasama untuk berkolaborasi dalam menyelesaikan tumpang tindih lahan di lapangan karena penting bagi kawasan hutan dan kawasan di luar hutan.

“Saya mohon dengan sangat antara kementerian dengan lembaga, antara pusat dan daerah untuk menanggalkan egonya masing-masing,” tegas Moeldoko pada kegiatan One Map Policy Summit 2024, di Jakarta, Kamis (7/11).

Untuk diketahui, Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy merupakan sebuah arahan strategis untuk mewujudkan satu peta nasional yang akurat, terintegrasi, dan menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang tepat dan akuntabel dalam mempercepat pembangunan nasional. Kebijakan Satu Peta diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada 2016 melalui Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta.

Moeldoko mengatakan Kantor Staf Presiden bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Satuan Tugas Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) KPK, mengawal ketat Kebijakan Satu Peta melalui monitoring dan evaluasi rencana aksi. Ia pun mengapresiasi Kemenko Perekonomian yang telah menindaklanjuti rencana aksi tersebut dengan pelaksanaan teknis di lapangan melalui proyek-proyek percontohan di beberapa daerah, seperti Kotawaringin Baru dan Pasuruan.

Hasilnya, lanjut dia, selama 2019 hingga 2024 terjadi penurunan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang (tumpang tindih) secara siginifikan, yakni dari 77,38 juta hektare atau 40,6% dari luas daratan nasional menjadi 57,41 juta hektare atau 30,1% dari luas daratan nasional. “Proyek percontohan ini bisa jadi tolok ukur bagi daerah lainnya,” ucapnya.

Pada kesempatan tersebut, Panglima TNI 2013-2015 ini juga menyampaikan tiga gagasannya untuk percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta. Pertama, pemanfaatan Geoportal Satu Peta untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih tata ruang, kawasan hutan, batas wilayah, izin, dan hak atas tanah, khususnya dalam Proyek Strategis Nasional. “Sehingga perselisihan terkait peta yang digunakan bisa diminimalisir,” terangnya.

Kedua, tambah Moeldoko, melakukan integrasi data agar tidak terjadi lagi tumpang tindih data dan tercipta perencanaan yang efektif bagi pelaksanaan suatu program. Ketiga, keterlibatan publik dari lembaga non – pemerintah, seperti akademisi, masyarakat sipil, dan asosiasi bisnis. “Khususnya dalam konteks penyelesaian konflik pertanahan, bisnis, dan investasi,” pungkas Moeldoko yang didampingi Deputi II KSP, Abetnego Tarigan.

One Map Policy Summit 2024 dihadiri Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono, dan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Kegiatan ini juga diikuti puluhan Kepala Daerah dan perwakilan dari sejumlah asosiasi.