Kategori: Berita KSP

Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, menerima kedatangan Rektor baru Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Prof. Jamhari Makruf, PhD, di gedung Bina Graha Jakarta, Senin (10/6). Dalam pertemuan tersebut keduanya membahas tentang pengembangan UIII dalam pemberdayaan aset dan pengelolaan anggaran pendidikan yang lebih fleksibel.

Jamhari menyampaikan, saat ini UIII masih dalam proses pembebasan lahan untuk pemberdayaan aset. Di mana, masih ada 10 persen dari 142,5 hektare lahan yang belum bisa dibebaskan. “Pemerintah sudah menyiapkan dana kerahiman sebagai santunan bagi warga terdampak. Hanya saja warga yang mendaftar belum banyak sehingga proses pembebasan lahan belum seratus persen tuntas,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, Jamhari juga meminta dukungan Kantor Staf Presidenan untuk menjembatani dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Agama, agar UIII yang sudah berstatus Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) memiliki keleluasaan dalam mengelola anggaran pendidikan. “Ini menjadi penting agar kami (UIII) bisa dengan cepat melakukan pemberdayaan dan pengembangan,” ucapnya.

Menanggap hal ini, Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, menyatakan komitmennya untuk mendukung berbagai upaya pengembangan UIII. Terlebih, kampus yang berada di Depok, Jawa Barat ini, merupakan satu-satunya Proyek Strategis Nasional (PSN) di bidang pendidikan. “UIII ini ikon baru dan satu-satunya kampus fenomenal hasil karya Presiden Jokowi. Tentu kami (KSP) akan mendukung penuh pengembangannya,” tegas Moeldoko.

Panglima TNI 2013-2015 ini, juga mendorong UIII mampu mengubah pandangan miring masyarakat dunia terhadap Islam. Untuk itu, Ia menekankan pentingnya UIII memperkuat diplomasi Islam kepada negara – negara dunia terutama Australia, Amerika, dan Eropa.

“Kita perlu juga menargetkan mahasiswa dari negara-negara yang masih berpikir bahwa Islam di Indonesia dipenuhi dengan teroris. Jadi kita bisa meluruskan di situ,” pesannya.

Sebagai informasi, Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) merupakan satu-satunya Proyek Strategis Nasional (PSN) di bidang pendidikan. UIII ditetapkan sebagai PSN setelah Presiden Joko Widodo menandatangani Perpres No 57/2026 tentang Pendirian UIII pada 29 Juni 2016. Kampus yang terletak di Depok, Jawa Barat ini, diharapkan dapat menjadi pusat pendidikan Islam yang berkualitas global, dan menjadi panutan bagi peradaban Islam di seluruh dunia.

Narahubung : Mustika Muhammad (0818-0312-3472)

Caption : Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Moedoko, menerima kedatangan Rektor baru Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Prof. Jamhari Makruf, PhD, di gedung Bina Graha Jakarta, Senin (10/6).

Jakarta – Kantor Staf Presiden (KSP), International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Pemerintah Kota Bitung, secara resmi telah melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Festival Hak Asasi Manusia (HAM) 2024 yang akan diselenggarakan pada 29 hingga 31 Juli 2024 di Kota Bitung, Sulawesi Utara.

Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Rumadi Ahmad, tahun ke-10 penyelenggaraan Festival HAM ini merupakan momentum penting yang menunjukan konsistensi kolaborasi multipihak dalam melindungi, mempromosikan, dan menghormati hak asasi manusia di segala aspek kehidupan.

“Selama 10 tahun terakhir banyak capaian baik dalam perlindungan HAM, walau tidak sedikit pula pekerjaan rumah yang harus kita kawal untuk mengajak seluruh pihak dalam memajukan HAM,” ujarnya dalam acara penandatanganan Perjanjian Kerjasama Festival HAM 2024 di kantor INFID, Jakarta, Senin (10/6).

Rumadi menambahkan momen penandatanganan perjanjian kerja sama di INFID sekaligus sebagai awal momentum pemastian persiapan pelaksanaan Festival HAM tahun ke-10 yang akan dilaksanakan di Kota Bitung.

“Kota Bitung memiliki latar belakang masyarakat yang diverse, program kerja dan regulasi daerah juga beririsan dengan pemenuhan HAM,” imbuhnya.

Satu dekade Festival HAM telah berlangsung, Rumadi mengingatkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam memajukan demokrasi dan pemenuhan HAM.

“Pelibatan yang paripurna dari masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan berdasarkan HAM tidak boleh ditinggalkan,” tutupnya.

Sebagai informasi, Festival HAM merupakan acara tahunan untuk mempromosikan dan menyebarkan wawasan tentang penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia. Tahun ini, festival akan digelar di kota Bitung, Sulawesi Utara, pada 29 hingga 31 Juli 2024. Tema yang diusung adalah “Memajukan Demokrasi, Pemenuhan HAM, dan Penguatan Partisipasi Masyarakat dari Tanggung Jawab Negara dari Daerah hingga Nasional”. Tema ini menekankan pentingnya peran negara dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kemajuan HAM di Indonesia.

Festival HAM 2024 akan diisi oleh berbagai macam bentuk kegiatan. Mulai dari konferensi berupa diskusi pleno, diskusi paralel dan deklarasi serta non-konferensi berupa pentas seni budaya, pameran hasil karya rakyat, hingga kunjungan ke tempat-tempat dengan praktik baik terkait HAM yang potensial.

Narahubung : Hemas Psikolitikta (+62 818-980-977)

Caption : Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Rumadi Ahmad pada penandatanganan Perjanjian Kerjasama tentang penyelenggaraan Festival Hak Asasi Manusia (HAM) 2024 bersama INFID, Komnas HAM, Pemerintah Kota Bitung, di kantor INFID, Jakarta, Senin (10/6).

Semarang – Program Kartu Prakerja yang diluncurkan Pemerintah di tahun 2020, telah menjadi ikon program pemerintah pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin yang mendorong kemandirian serta meningkatkan keterampilan masyarakat di tengah persaingan pasar kerja.

Lukman, salah satu alumni Program Kartu Prakerja gelombang pertama asal Semarang menyebutkan dapat secara mandiri bekerja di bidang konsultan keuangan hingga mendirikan CV setelah mengikuti pelatihan Prakerja. Ia mengikuti pelatihan pemasaran dan pengelolaan organisasi, sehingga dapat merasakan langsung dampak positif dari pelatihan tersebut.

“Dengan adanya uang subsidi dari Prakerja, saya belanjakan untuk membeli pelatihan lain diluar Prakerja yang bisa membantu saya untuk meningkatkan kemampuan (upskilling) di bidang yang saya geluti. Harapannya Program Kartu Prakerja bisa terus berlanjut agar semakin banyak masyarakat yang bisa merasakan manfaatnya,” ujar Lukman dalam acara KSP Mendengar yang dilaksanakan di Semarang, Kamis (6/6).

Dampak pelatihan Prakerja juga dirasakan oleh Yuni, Alumni Program Kartu Prakerja gelombang 6, yang mengambil pelatihan di bidang kuliner. Tidak hanya mendapat skill memasak, Yuni mulai percaya diri untuk membuka usaha snack box dan catering makanan anak-anak. “Sudah dapat pelatihan,bisa bantu ekonomi keluarga, juga bisa berjejaring sama rekan-rekan alumni Prakerja” ucapnya.

Program Kartu Prakerja telah memberikan manfaat kepada 18,6 juta masyarakat di 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Program Kartu Prakerja telah memberikan akses pelatihan inklusif untuk masyarakat Indonesia, diantaranya 51% perempuan, 2% dari kabupaten/kota tertinggal, dan 3% dari penyandang disabilitas.

Pada kesempatan itu, Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan, Wandy N. Tuturoong mengatakan bahwa Program Kartu Prakerja yang substansinya adalah beasiswa pelatihan vokasi atau pelatihan praktis merupakan janji kampanye Presiden Joko Widodo. Harapannya, tentu setelah periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo berakhir, program ini dapat dilanjutkan secara terus menerus sebagai “legacy” pemerintah dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.

“Untuk saya yang menarik karena ada unsur pendidikan pelatihannya. Karena dengan peningkatan skill, membuat kita terbuka dan berbeda dengan yang lain, ini adalah kunci kemajuan dari negara maju,” kata Wandy.

Wandy turut menyebutkan bahwa masih terdapat beberapa hal yang perlu dievaluasi dalam Program Kartu Prakerja. Hal ini semata-mata untuk menjaga momentum keberhasilan Program Kartu Prakerja. “Tentunya kami menghargai masukan-masukan yang berharga untuk terus meningkatkan aspek pembelajarannya agar program ini dapat berkelanjutan,” pungkasnya.

Jakarta – Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Abetnego Tarigan, meyakini pengesahan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 19/2024 tentang Pendidikan Profesi Guru (PPG) akan mendorong percepatan program sertifikasi guru melalui PPG.

“Begitu regulasi ini diundangkan sudah bisa running dan dilaksanakan mulai bulan Juni ini. Proses sertifikasi guru melalui PPG akan lebih cepat dan terukur,” tegas Abetnego, di Gedung Bina Graha Jakarta. Selasa (4/6).

Untuk diketahui, pemerintah mengesahkan Permendikbudristek No. 19 Tahun 2024 tentang Pendidikan Profesi Guru pada 3 Juni 2024. Regulasi ini mengubah peraturan sebelumnya, yakni Permendikbudristek Nomor 54/2022 tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikat Pendidikan bagi Guru Dalam Jabatan, yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi.

Menurut Abetnego, dengan regulasi lama, program sertifikasi guru melalui PPG Dalam Jabatan membutuhkan waktu 30 tahun. Padahal amanat Undang-Undang Guru dan Dosen, semua guru harus profesional dan tersertifikasi. “Ini artinya percepatan program sertifikasi guru melalui PPG Daljab tertunda 19 tahun pasca UU Guru dan Dosen diundangkan,” katanya.

Lebih lanjut, Deputi Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia KSP ini, mengatakan saat ini jumlah guru yang belum tersertifikasi melalui PPG Dalam Jabatan sebanyak 1,2 juta orang. Dengan kebijakan baru, tutur Abetnego, di akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo, ditargetkan ada 800.000 guru lulus dan lolos PPG. “Ini bagian dari komitmen Presiden Jokowi untuk menyiapkan generasi Indonesia Emas,” ucapnya.

Pada kesempatan itu, Abetnego juga menungkapkan persoalan sertifikasi guru menjadi salah satu isu yang dikawal oleh Kantor Staf Presiden. Hal ini menindaklanjuti arahan Presiden untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru.

Bersama Kemendikbudristek, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Hukum dan HAM, sambung dia, Kantor Staf Presiden mendorong penyiapan regulasi serta anggaran proses sertifikasi serta tunjangan guru. “KSP turut mengawal pembahasan regulasi ini selama enam bulan terakhir,” pungkas Abetnego.

Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, menekankan perlunya alternatif pendanaan untuk Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), agar kedepan kebijakan tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada PTN tidak menimbulkan kegaduhan di publik.

Moedoko menyampaikan ini usai memimpin Rapat Koordinasi bersama kementerian/lembaga membahas anggaran pendidikan tinggi, di gedung Bina Graha Jakarta, Kamis (30/5). Rapat koordinasi dihadiri perwakilan dari Kemendikbudristek, Kemenko PMK, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Agama, dan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri.

Untuk diketahui, rapat koordinasi digelar sebagai tindak lanjut dari hasil asesmen Kantor Staf Presiden terkait persoalan kenaikan UKT beberapa waktu sebelumnya. Hasil asesmen Kantor Staf Presiden menunjukkan salah satu penyebab persalan tersebut adalah keperluan penyelarasan antara alokasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan implementasi Peraturan Pemerintah No 18/2022 tentang Pendanaan Pendidikan.

Moeldoko mengatakan saat ini intervensi pemerintah melalui BOPTN baru bisa menutup sekitar 30 hingga 31 persen biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi. Sisanya sekitar 70 persen berharap dari peran masyarakat melalui Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI).

“Idealnya 50 persen. Untuk itu dalam rapat tadi kita cari alternatif penambahan anggaran untuk BOPTN,” katanya.

Lebih lanjut, Moeldoko menegaskan biaya penyelenggaran pendidikan tinggi harus berpegang pada prinsip berkeadilan dan gotong royong. Untuk itu, Ia meminta agar pengelompokkan UKT tetap dilanjutkan. “Prinsip berkeadilan dan gotong royong ini maksudnya yang kaya membantu yang miskin. Leveling UKT ini juga dibutuhkan agar kampus juga nggak kebobolan,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Panglima TNI 2013-2015 ini juga meminta PTN mengoptimalkan aset untuk menambah pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) non Uang Kuliah Tunggal dan Iuran Pengembangan Institusi. “Seluruh Rektor harus aktif mendayagunakan sarana prasarana aset kampus untuk berpikir bisnis sehingga income bertambah,” pungkasnya.