Kategori: Berita KSP

Jakarta, 19 Agustus 2025 – Kantor Staf Presiden (KSP) mendukung penuh langkah Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat dalam mengusut dan menindak tegas kasus dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh dua tersangka, Nono Budianto dan Irfansyah Multana Saputra, yang mengatasnamakan KSP untuk kepentingan pribadi.

Kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang diterima oleh Polres Metro Jakarta Pusat terkait adanya penyalahgunaan nama KSP. Kedua tersangka diduga menggunakan identitas dan kedudukan palsu yang dikaitkan dengan KSP guna memperoleh keuntungan pribadi dan memengaruhi pihak tertentu.

Berdasarkan data kepolisian, kedua tersangka dilaporkan dalam dua perkara berbeda. Laporan pertama tercatat dengan nomor: LP/B/1535/VI/2025/SPKT/POLRES METROPOLITAN JAKPUS/POLDA METRO JAYA tertanggal 11 Juni 2025, terkait dugaan tindak pidana: Pasal 372 KUHP dan/atau Pasal 263 KUHP, dengan korban AL yang mengalami kerugian sebesar Rp110.000.000. Dalam perkara ini, pihak tersangka telah melakukan pengembalian kerugian dan korban mencabut laporannya.

Laporan kedua diajukan oleh pihak Kantor Staf Presiden (KSP) melalui LP/B/1532/VI/2025/SPKT/POLRES JAKPUS/POLDA METRO JAYA tertanggal 11 Juni 2025, terkait dugaan pelanggaran Pasal 32 jo Pasal 48 UU ITE dan/atau Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) UU ITE, serta Pasal 263 KUHP. Dugaan perbuatan tersebut meliputi perubahan, penambahan, pengurangan, atau penghilangan informasi elektronik milik orang lain atau publik secara melawan hukum, serta pemalsuan surat atau data elektronik seolah-olah otentik.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo, menyampaikan pada Jumat pagi (15/8) bahwa berkas perkara kedua tersangka telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan, dan tahap II berupa pelimpahan tersangka beserta barang bukti telah dilakukan dari kepolisian ke kejaksaan.

KSP menegaskan dukungan sekaligus memberikan apresiasi terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Pusat.

“Kami mendukung penuh langkah Polres Metro Jakarta Pusat yang bekerja cepat, profesional, dan transparan dalam menangani kasus ini hingga tuntas,” ujar Tenaga Ahli Utama Kedeputian I KSP, Dr. Muhammad Rullyandi.

Selain itu, KSP juga mengimbau kepada masyarakat agar senantiasa waspada terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab dan mengatasnamakan KSP demi kepentingan pribadi.

“KSP berkomitmen untuk menjaga integritas lembaga dan mendukung setiap upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat. Kami juga mengimbau masyarakat untuk selalu memverifikasi identitas pihak yang mengaku mewakili KSP agar tidak menjadi korban penyalahgunaan nama lembaga,” tambah Rullyandi.

Dengan perkembangan ini, proses hukum terhadap kedua tersangka akan dilanjutkan di tahap persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kantor Staf Presiden Republik Indonesia
Gedung Bina Graha
Jl. Veteran No. 16, Jakarta Pusat, 10110
Telp: +62 21 2354 5001 | Fax: +62 21 345 0009

Narahubung Media:
Ahlan – 0853 8348 3434

Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan, Letnan Jenderal TNI (Purn) AM Putranto, dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, menghadiri Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).

​Kehadiran keduanya menandai momen penting bagi pemerintah dan parlemen dalam merumuskan arah kebijakan fiskal negara. Acara inti dalam rapat paripurna ini adalah pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto yang dilanjutkan dengan penyerahan dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

​Rangkaian acara diawali dengan kehadiran Presiden, Wakil Presiden, dan Pimpinan DPR RI yang memasuki ruang rapat. Seluruh hadirin kemudian berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diiringi Symphony Praditya Wiratama Universitas Pertahanan.

​Agenda dilanjutkan dengan pidato Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang secara resmi membuka rapat dan memimpin doa bersama. Setelah itu, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan sebagai pengantar RAPBN 2026 beserta Nota Keuangan.

​Dalam pidatonya, Presiden mengawali dengan rasa syukur atas suasana sidang yang aman dan penuh persaudaraan. “Izinkan saya menyampaikan Pidato Pengantar Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026, beserta Nota Keuangannya,” ucapnya.

​Presiden juga menyampaikan apresiasi atas dukungan DPR RI dalam penyusunan dan pelaksanaan APBN, serta menegaskan harapannya agar dokumen RAPBN 2026 dapat menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Insyaallah, ikhtiar kita bersama ini akan berkontribusi bagi terwujudnya kesejahteraan rakyat Indonesia,” tuturnya.

​Usai berpidato, Presiden secara resmi menyerahkan dokumen RAPBN 2026 beserta Nota Keuangan kepada Ketua DPR RI. Penyerahan ini diikuti dengan penyerahan surat permintaan pertimbangan dari DPR kepada DPD RI, yang diserahkan langsung oleh Ketua DPR kepada Ketua DPD.

​Sebagai penutup, dilakukan penandatanganan berita acara penyerahan dokumen RAPBN 2026, sebelum akhirnya Rapat Paripurna resmi ditutup oleh Ketua DPR RI.

Jakarta, – Kepala Staf Kepresidenan, Letjen TNI (Purn.) AM Putranto, menghadiri Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) serta Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8). Agenda kenegaraan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Sidang tahunan MPR menjadi tradisi kenegaraan yang digelar setiap tahun menjelang peringatan 17 Agustus. Forum ini mempertemukan pimpinan lembaga tinggi negara, jajaran pemerintahan, hingga perwakilan diplomatik negara sahabat.

Suasana sidang berlangsung khidmat dengan nuansa kebangsaan yang kental. Presiden RI Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hadir didampingi pimpinan MPR, DPR, DPD, para menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara, serta para duta besar.

Rangkaian acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan prosesi mengheningkan cipta dipimpin Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Sidang kemudian resmi dibuka oleh Ketua MPR, diikuti pidato pengantar Sidang Bersama DPR dan DPD yang disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani.

Sebagai bagian dari agenda, diputar tayangan capaian kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti berbagai kemajuan strategis pembangunan nasional. Tayangan ini menjadi pengantar sebelum Presiden Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan perdananya.

Dalam pidato tersebut, Presiden menekankan pentingnya persatuan nasional, kemandirian ekonomi, serta penguatan pertahanan negara sebagai pijakan menuju visi Indonesia Emas 2045.

Sidang kali ini juga dihadiri para tokoh bangsa dan mantan pemimpin nasional. Hadir Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 RI Boediono, serta Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin.

Selain itu, sejumlah Ketua Parlemen ASEAN, para duta besar negara sahabat, dan jajaran menteri Kabinet Merah Putih turut menyemarakkan sidang tahunan yang sarat makna kebangsaan tersebut.

Bantul, Kepala Staf Kepresidenan, Letjen TNI (Purn.) AM Putranto menegaskan bahwa kehadiran Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata kepedulian Presiden Prabowo Subianto terhadap masa depan pendidikan anak-anak Indonesia, khususnya yang berasal dari keluarga kurang mampu.

“Ini salah satu program dari Bapak Prabowo Subianto, Presiden kita, yang sangat concern dengan dunia pendidikan. Beliau ingin memberi yang terbaik, bukan hanya untuk anak-anak yang sudah mengenyam sekolah, tapi juga bagi mereka yang belum punya kesempatan, beliau juga mencoba untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini, khususnya pada masyarakat,” ujar AM Putranto saat meninjau pelaksanaan Sekolah Rakyat di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (8/8/2025).

AM Putranto menjelaskan bahwa dari total 200 Sekolah Rakyat yang direncanakan, saat ini sudah ada 63 sekolah yang telah beroperasi. Program yang dimotori oleh Kementerian Sosial (Kemensos) ini dirancang dalam bentuk pendidikan berasrama agar peserta didik tidak hanya memperoleh akses pendidikan formal, tetapi juga mendapatkan jaminan kebutuhan dasar lainnya.

“Anak-anak ini tidak hanya sekedar hanya sekolah, mereka disiapkan sekolah berasrama. Artinya berasrama ini dia dapat makan 3 kali sehari, kemudian di asrama ini disiapkan tempat tidur yang memadai, kemudian tempat pendidikan yang memadai,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, AM Putranto menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program ini, mulai dari unsur TNI, Polri, Kemensos, hingga para tenaga pendidik. Ia turut menyambut baik pelantikan 22 guru PPPK yang akan menjadi bagian dari program tersebut.

“Hari ini, 22 guru yang PPPK ya, itu dilantik. Sehingga mereka nantinya akan dapat gaji, ini sangat luar biasa. Jadi presiden itu ya, bukan hanya untuk siswanya, ya gurunya pun diperhatikan,” ujarnya.

AM Putranto menegaskan bahwa Sekolah Rakyat menjadi solusi strategis bagi anak-anak yang berisiko putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi. Oleh karena itu, ia berharap publik ikut mendukung dan menyebarkan informasi positif mengenai program ini.

“Oleh karena itu, saya minta hal-hal yang positif, tolong disampaikan ke masyarakat, dengan adanya Sekolah Rakyat ini. Sangat-sangat membantu orang-orang yang belum mampu untuk bisa menyekolahkan anaknya,” bebernya.

Lebih lanjut, AM Putranto menegaskan bahwa fasilitas yang disiapkan di Sekolah Rakyat mencakup aspek gizi yang memadai. Ia juga menekankan pentingnya kualitas makanan yang sesuai selera dan kebutuhan anak-anak.

“Kalau saya makan, yang pertama itu adalah nasi. Apapun kuahnya, apapun buahnya, kalau itu nasinya dingin itu tidak enak. Benar enggak? Maka saya minta, tadi hangat, dalam kondisi siap saji, dan nasinya juga bagus. Karena itu sangat menentukan,” ucapnya.

Tak hanya soal logistik dan gizi, AM Putranto mengungkap bahwa setiap siswa akan memiliki pendamping dalam bentuk bapak atau ibu asuh, yang memantau perkembangan mereka secara menyeluruh.

“Dan yang paling penting, satu tadi, setiap anak, semua anak itu, ada Bapak asuh, atau Ibu asuh, yang mengawasi kehidupan mereka dari bangun tidur, sampai tidur sepanjang tahun, sampai dia lulus. Nah ini sebagai, rasa tanggung jawab, kita sebagai orang tua, melihat perkembangan anak,” ungkapnya.

Di akhir kunjungannya, AM Putranto menegaskan harapannya bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi tempat belajar sementara, tetapi mampu memberikan dampak jangka panjang terhadap kehidupan anak-anak.

“Kita tidak berharap anak-anak ini kembali ke lingkungan yang sama seperti sebelumnya. Harapan kami, setelah mengikuti Sekolah Rakyat dan lulus nanti, kehidupan mereka akan meningkat dan lebih baik,” tegas AM Putranto.

AM Putranto pun mengajak masyarakat untuk terus menyebarluaskan semangat dan manfaat dari program ini. “Tolong hal-hal positif ini disampaikan ke masyarakat. Sekolah ini sangat membantu orang-orang yang belum mampu menyekolahkan anaknya,” pungkasnya.

Jakarta — Kepala Staf Kepresidenan, Letjen TNI (Purn) AM Putranto, meninjau pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 8 Jakarta Selatan, Senin (5/8). Kegiatan ini merupakan bagian dari program prioritas bidang kesehatan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat sejak usia dini.

Dalam kunjungannya, Kepala Staf Kepresidenan menjelaskan bahwa program CKG telah menjangkau jutaan peserta di seluruh Indonesia.

“Pagi hari ini saya mengecek secara langsung di MIN 8, di mana siswa terhitung mulai tanggal 10 Februari sebelumnya sampai sekarang, sekitar 16 juta. Per tanggal 4 Agustus ini, kita targetkan 53,8 juta siswa penerima manfaat dengan menyisir sekitar 282.317 sekolah atau pendidikan,” papar AM Putranto.

Menurut Kepala Staf Kepresidenan, program ini merupakan langkah maju dalam paradigma pelayanan kesehatan.

“Kalau dulu sakit dulu baru diobati, sekarang diganti, sehingga tak perlu tunggu sakit kemudian baru diobati, dan itu akan lebih mahal. Keinginan beliau adalah masyarakat Indonesia, mulai dari anak-anak hingga lansia, diharapkan jadi masyarakat sehat,” jelas AM Putranto.

Kepala Staf Kepresidenan menekankan pentingnya peran orang tua dalam mendukung pelaksanaan program ini.

“Saya berharap orang tua punya peran penting untuk mengajak anak-anaknya berobat gratis ini. Kalau misalnya ada kelainan, itu ada rujukan berikutnya,” ungkap AM Putranto.

Selain pemeriksaan umum, program ini juga mencakup pemeriksaan mata dan kesehatan lainnya. Kepala Staf Kepresidenan mengapresiasi kesiapan pihak sekolah dalam pelaksanaan kegiatan ini.

“Saya berterima kasih MIN 8 di Jakarta Selatan ini sudah persiapan untuk menyelenggarakan ini. Harapan saya semua dituntaskan, kita undang para pendidik semuanya untuk membantu supaya mereka tidak trauma. Pelan-pelan, kasih orang yang happy-happy dulu, dia lihat, begitu disuntik, nanti dapat hadiah. Itu salah satu cara saja,” ujar AM Putranto.

Kepala Staf Kepresidenan juga menyoroti perlunya pendekatan persuasif bagi orang tua yang masih ragu.

“Kalau ada orang tua yang melarang, biasanya karena mereka belum paham. Jadi, kita harus dekati dulu orang tuanya. Kita bantu jelaskan, apa tujuan dari imunisasi atau pemeriksaan ini. Pendekatannya jangan dipaksa, cukup dijelaskan dengan baik. Saya yakin, jika mereka sudah paham, mereka akan mengerti bahwa kesehatan itu penting,” tambah AM Putranto.

Di akhir kunjungan, Kepala Staf Kepresidenan mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menyukseskan program ini.

“Mari kita ambil andil, dorong dan ajak anak-anak untuk ikut berobat gratis. Dengan begitu, kita bisa mendeteksi lebih awal masalah kesehatan, dan mencegah kondisi menjadi lebih parah. Harapan saya ke depan, mari kita sama-sama untuk menyukseskan program dari Bapak Prabowo ini, khususnya untuk cek kesehatan gratis. Itu salah satu program beliau yang sangat mulia dan untuk memberikan masyarakat menjadi sehat dan sejahtera,” pungkas AM Putranto.