Kategori: Berita KSP

Sukabumi — Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari meninjau langsung Kampung Nelayan Merah Putih di Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, untuk memastikan program strategis Presiden Prabowo Subianto tersebut benar-benar menghadirkan manfaat nyata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Qodari menegaskan Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) bukan sekadar pembangunan fasilitas, melainkan langkah konkret negara agar nelayan bisa bekerja lebih produktif, lebih aman, dan pada akhirnya bisa tersenyum karena penghidupan yang semakin membaik.

Program ini dinilai menjadi langkah strategis untuk menghadirkan sarana yang lebih memadai bagi nelayan, mulai dari fasilitas sandar, pelelangan, hingga dukungan penyimpanan hasil tangkapan agar nilai jual meningkat dan kesejahteraan warga lebih terjamin

“Saya hari ini di Kampung Nelayan Merah Putih, Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, Ini salah satu program strategis Presiden,” ujarnya, Kamis (29/1/2026).

Qodari menyampaikan, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Sukabumi kini telah memasuki tahap akhir dan tinggal menunggu proses serah terima. Ia menjelaskan, kawasan ini sebelumnya dikenal sebagai Kampung Nelayan Modern, namun kini diperkuat dengan penamaan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai bentuk penyelarasan arah kebijakan yang lebih mudah dipahami masyarakat.

Ia menilai kawasan tersebut menghadirkan wajah baru yang lebih segar dan modern dibandingkan kondisi sebelumnya, sekaligus memperlihatkan wujud nyata program pemerintah di lapangan.

“Alhamdulillah kalau dilihat memang betul-betul baru, betul-betul segar nuansanya kelihatan dibandingkan dengan gambar yang lama. Disini ada kios-kios, jadi Nelayan kita ini nanti bisa jualan ya pak ya, di kios-kiosnya, kemudian juga ada tempat pelelangannya. Terus tempat sandar ikan, ini bagus sekali tempatnya. Bagus sekali tempat sandarnya, tambatannya, terus ada kios pembekalan. Lalu ada cold storage,” urainya.

“Nanti ada buat membekukan ikan, supaya bisa awet dalam jangka panjang. Ada juga musolanya, masjidnya juga bagus. Jadi kelihatan nyata pada hari ini program ini membawa suasana baru ya pak ya,” tambahnya.

Lebih jauh, Qodari berharap pembangunan ini tidak hanya menghadirkan perubahan fisik, namun juga benar-benar meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui fasilitas yang lengkap serta dukungan sarana produksi.

“Mudah-mudahan bukan hanya suasana baru, tetapi juga membawa tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi bagi masyarakat di tempat ini, bagi nelayan tempat ini. Karena fasilitasnya makin meningkat. Lalu juga ada bantuan perahu, nanti juga ada bengkel buat mesin,” harapnya.

Dukungan bengkel mesin dan perbaikan peralatan dinilai akan membantu nelayan menjaga kesiapan armada, sehingga aktivitas melaut menjadi lebih efektif dan produktif.

“Mesin untuk perbaikan. Jadi ini adalah terobosan dari Presiden Prabowo langsung pak. Kesadaran beliau bahwa negara kita maritim, keinginan beliau untuk meningkatkan harkat dan martabat dari seluruh masyarakat Indonesia,” ucapnya.

Menurut Qodari, terobosan Presiden Prabowo melalui program ini menegaskan komitmen negara untuk menghadirkan keadilan kesejahteraan, terutama bagi masyarakat yang selama ini masih kekurangan.

“Beliau pengennya masyarakat kita yang masih kekurangan itu semuanya tersenyum. Tersenyum pak? Tersenyum. Mantap ya,” bebernya.

Ia menambahkan, suasana bahagia dan antusiasme warga nelayan di lokasi menjadi sinyal positif bahwa program Kampung Nelayan Merah Putih benar-benar dinantikan dan dirasakan manfaatnya.

“Jadi dari tadi kita mendengarkan teman-teman nelayan di sini senang, bahagia dengan adanya tempat ini. Kita tunggu, kita nantikan,” tukasnya.

Sukabumi — Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari meninjau langsung kondisi warga terdampak bencana pergerakan tanah di Desa Citarik, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Dalam kunjungan tersebut, KSP menekankan pentingnya penanganan permanen melalui relokasi bagi warga yang tinggal di kawasan rawan, guna menjamin keselamatan dan kepastian hunian.

Kunjungan lapangan ini dilakukan untuk melihat secara langsung situasi pascabencana sekaligus memastikan langkah-langkah penanganan dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Dalam kesempatan tersebut, Qodari berdialog dengan jajaran pemerintah daerah, perangkat desa, serta unsur kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Sosial dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Pada hari ini kita berkumpul bersama warga masyarakat untuk melihat langsung situasi dan kondisi di Desa Citarik, Kecamatan Pelabuhan Ratu, yang terdampak bencana pergerakan tanah. Bencana ini mengakibatkan sejumlah rumah mengalami kerusakan, bahkan ada yang hilang sama sekali. Tadi saya sudah turun langsung ke lokasi dan melihat kondisi di lapangan,” ujar Qodari, Kamis (29/1/2026).

Qodari menjelaskan bahwa pergerakan tanah umumnya berkaitan dengan kondisi geologi dan perlu dipetakan secara serius, terutama untuk memastikan keselamatan warga yang tinggal di kawasan rawan bencana.

“Jika kita berbicara mengenai pergeseran atau pergerakan tanah, hal ini umumnya berkaitan dengan kondisi geologi. Berdasarkan perspektif BNPB, wilayah ini kemungkinan masuk dalam kategori zona merah. Oleh karena itu, pilihan penanganan yang bersifat permanen adalah relokasi,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Qodari menyampaikan adanya informasi mengenai ketersediaan lahan yang dapat dimanfaatkan untuk relokasi warga. KSP akan menyampaikan kebutuhan tersebut kepada kementerian teknis terkait agar proses penanganan permanen dapat segera dipersiapkan.

“Barusan saya mendapat informasi bahwa di wilayah ini tersedia lahan, yakni tanah kas desa. Dengan demikian, pekerjaan rumah berikutnya adalah pembangunan. Hal ini akan kami sampaikan dan komunikasikan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, sebagai kementerian yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang perumahan,” paparnya.

Qodari menegaskan bahwa persoalan perumahan tidak hanya menyangkut keterbatasan ekonomi masyarakat, tetapi juga erat kaitannya dengan kondisi bencana dan wilayah yang masuk zona rawan. Karena itu, kebijakan dan alokasi anggaran perumahan perlu memberi perhatian khusus pada daerah terdampak bencana.

“Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan bahwa saat berada di Sukabumi, saya melihat persoalan perumahan tidak hanya terkait dengan masyarakat yang belum memiliki rumah karena keterbatasan ekonomi, tetapi juga sangat berkaitan dengan kondisi bencana dan wilayah yang masuk zona rawan atau zona merah,” urainya.

“Oleh karena itu, kami akan mendorong agar alokasi dan anggaran perumahan di Kementerian Perumahan juga memberikan perhatian khusus kepada daerah-daerah yang mengalami bencana,” tambahnya.

Ke depan, Qodari menilai diperlukan langkah antisipasi yang lebih menyeluruh, termasuk pemetaan kerawanan bencana di Kabupaten Sukabumi secara komprehensif. Menurutnya, potensi alam yang besar di wilayah ini harus diiringi dengan kesiapsiagaan menghadapi risiko bencana.

“Ke depan, tentu dibutuhkan langkah antisipasi yang lebih menyeluruh. Saya juga telah berdiskusi dengan Bapak Wakil Bupati mengenai pentingnya pemetaan kerawanan bencana di Kabupaten Sukabumi secara komprehensif. Wilayah ini memiliki potensi alam yang sangat lengkap dan besar—baik di sektor pertanian, hasil alam, maupun perikanan—yang merupakan sebuah keberkahan. Namun, potensi bencana juga harus diantisipasi dengan serius,” katanya.

Sebagai bentuk perhatian kepada warga terdampak, dalam kunjungan tersebut KSP juga menyalurkan bantuan dengan dukungan Kementerian Sosial. KSP berperan mengomunikasikan kebutuhan bantuan sosial agar dapat segera dihadirkan bagi masyarakat terdampak.

“Sebagai bentuk perhatian dan tali asih, pada kunjungan ini kami juga membawa sedikit bantuan bagi warga. Bantuan ini dapat terwujud berkat dukungan dari Kementerian Sosial. Kami membantu mengomunikasikan kepada Kementerian Sosial selaku pihak yang memiliki anggaran bantuan sosial, agar bantuan dapat dihadirkan untuk warga terdampak di wilayah ini. Alhamdulillah, bantuan dari Kementerian Sosial Pusat dapat disalurkan,” tukasnya.

Sukabumi — Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menegaskan pentingnya penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai fondasi ketahanan ekonomi nasional. Penegasan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan Bazar UMKM dan Bakti Sosial di Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Dalam kesempatan itu, Qodari menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Ketua Umum Para Raja Amar Maruf serta seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan. Menurutnya, Bazar UMKM tidak hanya menjadi ruang promosi produk pelaku usaha lokal, tetapi juga mencerminkan komitmen bersama dalam mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Kegiatan ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dapat berjalan seiring dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kepedulian sosial. Mulai dari khitanan massal, donor darah, bazar UMKM, hingga kreasi seni anak bangsa, semuanya mencerminkan semangat gotong royong yang masih sangat kuat di tengah masyarakat,” ujar Muhammad Qodari, Rabu (28/1/2026).

Qodari juga meninjau langsung sejumlah produk UMKM yang ditampilkan dan menilai banyak di antaranya memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan. Keterlibatan UMKM dalam rangkaian kegiatan tersebut dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat ekonomi lokal.

Berdasarkan data Kementerian UMKM tahun 2025, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 65,5 juta unit usaha yang menyerap sekitar 119 juta tenaga kerja atau setara 97 persen dari total tenaga kerja nasional, serta berkontribusi 61,9 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara di Kabupaten Sukabumi tercatat lebih dari 409 ribu UMKM, dengan 14.354 UMKM di antaranya telah dibina oleh Dinas Koperasi dan UKM setempat hingga Desember 2025.

“Angka ini menegaskan bahwa UMKM bukan hanya penggerak ekonomi lokal, tetapi juga pilar utama ketahanan ekonomi nasional,” tegasnya.

Lebih lanjut, Kepala Staf Kepresidenan menyampaikan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, melalui Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, tengah menyiapkan Program Pasar 1.001 Malam sebagai langkah strategis untuk memperkuat UMKM dan ekonomi kreatif. Program ini diarahkan untuk mengoptimalkan aset negara dan BUMN yang belum dimanfaatkan secara maksimal, dengan mengubahnya menjadi creative compound berupa pusat bisnis, ruang kreatif, dan area usaha berbiaya sewa terjangkau.

Program Pasar 1.001 Malam ditargetkan berkembang hingga 1.001 titik sebagai ruang pertumbuhan ekonomi rakyat yang berkelanjutan, serta mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo sebagai bagian dari upaya membangkitkan perekonomian nasional secara inklusif. Dalam konteks ini, Kantor Staf Kepresidenan menjalankan peran sebagai delivery unit Presiden untuk memastikan kebijakan dan program strategis dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan.

Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, penguatan UMKM diarahkan agar pelaku usaha dapat naik kelas, tidak hanya bertahan tetapi mampu meningkatkan skala usaha, kualitas produk, akses pembiayaan, dan daya saing pasar.

Menutup kunjungannya, Kepala Staf Kepresidenan menyampaikan bahwa KSP juga akan mengunjungi dua lokasi terdampak bencana untuk memberikan perhatian langsung serta menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat terdampak.

Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari memantau aktivitas perekonomian pascabencana banjir Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Qodari menyebut denyut ekonomi sudah mulai terlihat dengan dibukanya kembali perbankan, minimarket, hingga warung kopi. Menurutnya, kondisi Pasar Kualasimpang, Aceh Tamiang, sudah cukup ramai meskipun sudah sore hari.

Qodari mencatat adanya keluhan dari para pedagang yang ditemuinya di Pasar. Beberapa poin penting yang diserapnya adalah masalah permodalan dan kebersihan pasar yang akan segera disampaikan baik kepada kementerian, lembaga, maupun dinas terkait. “Kita ke pasar, kita lihat sebagian sudah buka. Memang sudah cukup ramai, walaupun sudah sore. Informasinya, kalau pagi lebih ramai lagi. Kami mendengarkan masukan, saran dan keluhan dari beberapa pedagang, masalah permodalan, dan pembersihan pasar. Nanti kita sampaikan kepada Kementerian/Lembaga dan kepada dinas terkait untuk bisa ditangani,” kata Qodari saat mendatangi Pasar Kualasimpang, Aceh Tamiang, Kamis (15/01/2026).

Qodari sempat berbincang dengan para pedagang di Pasar Kualasimpang. Salah seorang pedagang yang menyampaikan keluhannya kepada Qodari adalah pedagang buah, Misnam, 52. Perempuan yang sudah 34 tahun jadi pedagang, mengaku baru 10 hari kembali jualan buah. “Baru 10 hari jualan, dikasih modal sama tauke (bos), belum ada uang sendiri, dikasih utang dulu, dibantu barang dulu. Daripada ibu stress, jualan aja katanya. Alhamdulilah sudah ada satu dua pembeli,” kata Misnam. Pedagang lainnya, Akhyar Bin Talaha juga mengaku kesulitan permodalan. Pedagang pakaian itu mengaku pembeli sudah mulai ada, walaupun belum banyak.

Tim Kantor Staf Presiden (KSP) yang dipimpin Qodari telah mendatangi dan melihat langsung aktivitas di minimarket yang sudah buka, dan mengunjungi warung kopi yang sudah mulai ramai. Kegiatan ekonomi yang sudah berangsur normal juga terlihat dari aktivitas perbankan di Bank Sariah Indonesia yang sudah mulai melayani sejumlah warga yang datang.

Kastaf Kepresidenan Muhammad Qodari juga menambahkan pemulihan kegiatan ekonomi segera dipercepat agar masyarakat bisa memasuki bulan Ramadhan dan nanti Idul Fitri dengan nyaman dan tenang. Pemerintah, kata Qodari, seoptimal mungkin berupaya memulihkan perekonomian warga. “Itulah sebabnya Bapak Presiden membentuk Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana yang dipimpin oleh Pak Tito Karnavian (Mendagri). Kami lihat di sini, dari pagi sampai sore hari, berbagai macam aspek, nanti akan kami laporkan kepada Kasatgas, agar dapat menjadi perhatian. Agar kondisi lebih baik menjelang bulan Ramadhan, bisa segera dicapai,” harap Qodari.

Qodari menegaskan Presiden Prabowo memberi perhatian yang sangat besar kepada bencana di tiga provinsi yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. “Kalau di Aceh ini, salah satu yang paling parah di Aceh Tamiang. Memang Aceh Tamiang ini posisinya dilalui oleh sungai besar, sungai Tamiang. Ada arahan-arahan instruksi Presiden, lewat Pak Seskab (Teddy Indra Wijaya), berkoordinasi kepada anggota kabinet untuk berbagai sektor, mulai dari pendidikan, perdagangan, kesehatan,” ujarnya.

Qodari mengakui kondisi saat ini tidak bisa sempurna dan pasti banyak catatan, karena bencana banjir di tiga provinsi luar biasa. “Bukan hanya air, tapi yang terberat adalah lumpur. Lumpur itu yang sangat-sangat tidak mudah diatasi. Hasilnya belum sempurna karena skala bencana yang sangat besar, tapi kita yakin optimistis bisa mengatasinya dengan kekuatan nasional sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo,” pungkasnya.

Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari memastikan pembersihan kantor pemerintahan terus berlangsung di Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Qodari mengunjungi sejumlah praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk memberi semangat membersihkan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Aceh Tamiang yang merupakan kantor dinas pelayanan terpadu.

Praja IPDN dan petugas dari PT Wika bekerja sama membersihkan kantor tersebut agar dapat segera digunakan kembali. Mereka sudah beberapa hari bekerja membersihkan kantor tersebut, yang pada saat banjir tertutup banjir sampai ke langit-langit. Para praja yang bertugas membersihkan kantor tersebut, mendapat tugas dari Mendagri Tito Karnavian yang saat ini memimpin Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemilihan Bencana Sumatra.

“Dalam beberapa hari bekerja, lumpur sudah dikeluarkan. Lantai sudah kelihatan, sedang dibersihkan, untuk selanjutnya nanti diperbaiki dinding-dindingnya supaya bisa digunakan kembali. Kita ucapkan terima kasih kepada adik-adik praja yang ditugaskan dari berbagai provinsi di Indonesia,” kata Qodari di Aceh Tamiang, Kamis (15/01/2026).

Qodari lebih lanjut mengatakan kebersamaan dan kebangsaan ditunjukkan praja yang berasal berbagai daerah dari seluruh Indonesia turut membantu pemulihan pascabencana di Aceh Tamiang. “Bencana dan musibah terjadi di Aceh Tamiang, yang membantu adalah para praja dari seluruh Indonesia yang bekerja. Keindahan bangsa Indonesia terlihat dengan nyata di tempat ini. Kita doakan supaya cepat pulih, supaya bisa dipergunakan kembali, bisa melayani masyarakat di Aceh Tamiang dengan sebaik-baiknya,” ujar Qodari.

Para praja yang bertugas di Aceh Tamiang berasal dari Papua, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera Barat. Praja yang bertugas yang ditemui Kastaf Kepresidenan Qodari antara lain Gusti Ano dan Anata dari IPDN regional Sulawesi Selatan. Gusti mengaku tidak terbiasa dengan situasi bencana, tapi sebagai praja harus bisa menyesuaikan dengan keadaan.

“Yang pasti dapat pengalaman lebih bertugas di daerah bencana,” ujarnya. Sementara itu, Anata mengaku dengan bertugas di Aceh Tamiang, bisa merasakan apa yang dialami warga terdampak bencana. “Bersyukur mendapat tugas di sini, kami bisa membantu masyarakat di sini,” ungkap Anata.

Sebelumnya Kementerian Dalam Negeri mengirimkan 1.138 praja IPDN secara bertahap untuk bertugas di daerah bencana Sumatra. Untuk tahap pertama, sebanyak 413 personel diberangkatkan menuju Medan dan tahap kedua 414 personel ditugaskan ke Aceh. Kemudian tahap ketiga 179 personel. “Sebelumnya sudah ada tim advance, sebanyak 132 personel yang berada di lokasi, sehingga totalnya 11.138 personel,” kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam Konferensi Pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana Jelang Akhir Tahun di Posko Terpadu Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).