Kategori: Berita KSP

Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan, Letjen TNI (Purn) AM Putranto, menegaskan bahwa pencegahan korupsi merupakan salah satu prioritas utama Presiden, bukan hanya sekedar formalitas sebagaimana tertuang dalam Asta Cita butir ke-7.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) yang digelar di Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis (24/7).

Rapat dihadiri oleh Ketua KPK Setyo Budianto, Pimpinan KPK Agus Joko Pramono, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widiyantini, serta pejabat eselon I dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PPN/Bappenas.

“Pencegahan korupsi bukan semata-mata soal regulasi atau sistem. Ini adalah amanah langsung dari Presiden yang harus diwujudkan secara konkret dan terukur. Tidak boleh ada ego sektoral dalam upaya ini. Semua pihak harus berjalan bersama dalam satu arah yang sama,” ujar AM Putranto.

Kepala Staf Kepresidenan menekankan bahwa agenda pencegahan korupsi tidak bisa dijalankan secara sektoral, melainkan harus dilakukan melalui sinergi dan kolaborasi lintas kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.

Rakor ini merupakan bagian dari proses penyusunan laporan semester pertama pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) 2025–2026, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018. Regulasi tersebut mewajibkan pelaporan berkala kepada Presiden setiap enam bulan.

Dalam forum itu, dibahas perkembangan dan capaian aksi pencegahan korupsi pada tiga sektor strategis: peningkatan penerimaan negara, pembenahan perizinan dan tata niaga, serta penguatan penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

Kepala Staf Kepresidenan menyampaikan bahwa rapat ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden yang dalam lebih dari 12 pidato politiknya sejak pelantikan, terus menegaskan komitmen terhadap pemberantasan dan pencegahan korupsi.

“Presiden bahkan secara terbuka mendorong percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset. Ini sinyal kuat dari pimpinan tertinggi negara bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya prioritas, tapi kewajiban moral dan strategis bangsa,” tegasnya.

Kepala Staf Kepresidenan juga menambahkan bahwa Timnas PK harus menjaga agar Stranas PK tetap relevan dan selaras dengan program prioritas nasional. Salah satunya dengan memperkuat pengawasan dalam pengadaan barang dan jasa pada proyek strategis, menjaga integritas aparat penegak hukum dan pengawas internal pemerintah, serta mendorong transparansi dalam pengelolaan pendanaan partai politik.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPK Setyo Budianto memaparkan sejumlah capaian Stranas PK sejak diluncurkan pada 2018. Salah satunya adalah penyelesaian tumpang tindih tata ruang melalui kebijakan Satu Peta, yang telah meningkatkan potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga Rp31,5 triliun, dengan realisasi Rp974 miliar.

Capaian signifikan juga terlihat pada implementasi Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA), yang berhasil meningkatkan PNBP sektor batubara dari Rp75,8 triliun menjadi Rp172 triliun pada 2024.

Selain itu, pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam pemadanan data pelanggan turut menciptakan efisiensi anggaran hingga Rp14,5 triliun per tahun, dengan tingkat pemadanan mencapai 71 persen dari total 23,8 juta pelanggan.

Sementara itu, Menteri PANRB Rini Widiyantini menyoroti pentingnya digitalisasi proses bisnis dalam birokrasi sebagai pondasi tata kelola yang lebih bersih, cepat, dan transparan. Transformasi digital, menurutnya, krusial dalam pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta pelayanan publik.

Stranas PK juga dinilai sukses dalam mendorong integrasi layanan lintas kementerian dan lembaga, termasuk dalam pengelolaan pelabuhan. Program ini turut mendukung percepatan realisasi Satu Data Nasional, melalui pemanfaatan NIK dan Satu Peta sebagai acuan geospasial nasional.

Dengan berbagai capaian tersebut, pemerintah berharap bahwa upaya pencegahan korupsi tidak berhenti pada tataran administratif, melainkan menjadi bagian dari sistem kerja pemerintahan yang akuntabel, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Jambi — Kepala Staf Kepresidenan, Letjen TNI (Purn) AM Putranto menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Jambi atas upaya mereka dalam menyosialisasikan berbagai program strategis, khususnya Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi masyarakat.

Hal ini disampaikan Kepala Staf Kepresidenan saat melakukan kunjungan lapangan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Pakuan Baru, Kota Jambi, Senin (7/7). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari agenda Kantor Staf Presiden (KSP) untuk memantau langsung implementasi program prioritas Presiden di daerah.

“Saya mengucapkan terima kasih, khususnya kepada Pak Wali Kota dan Gubernur Jambi yang telah aktif melakukan sosialisasi aplikasi kepada seluruh jajaran yang terkait guna mendukung program-program pemerintah,” ujar Kepala Staf Kepresidenan.

Menurut Kepala Staf Kepresidenan, pemerintah pusat perlu mengetahui secara langsung perkembangan, tantangan, serta keunggulan yang dimiliki daerah dalam pelaksanaan program prioritas nasional.

“Ini pusat harus tahu, Pak. Jangan sampai apa yang sudah dilakukan di daerah, kita di pusat diam saja dan tidak memberikan atensi,” kata Kepala Staf Kepresidenan.

Salah satu fokus utama dalam kunjungan ini adalah pelaksanaan Program CKG yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Kepala Staf Kepresidenan menilai pelaksanaannya di Jambi telah berjalan dengan baik dan mengimbau masyarakat untuk lebih antusias memanfaatkan layanan tersebut.

“Ini gratis, dan tujuannya sangat baik. Pemeriksaan kesehatan gratis ini memberikan dampak positif bagi masyarakat, karena setidaknya kita bisa mencegah penyakit sebelum menjadi serius,” ujarnya.

Kepala Staf Kepresidenan menekankan pentingnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan dan memeriksakan diri secara rutin, bukan hanya datang ke fasilitas kesehatan saat sudah sakit. “Tujuan Bapak Presiden adalah mencegah agar masyarakat tidak terus-menerus sakit,” tutup Kepala Staf Kepresidenan.

Kunjungan KSP ke Jambi dijadwalkan berlanjut dengan dialog bersama Gubernur Jambi dan jajaran terkait, guna merumuskan langkah-langkah strategis lintas sektor untuk mempercepat pemerataan pelayanan publik di daerah.

Sukoharjo — Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari mengapresiasi konsep pendidikan yang dijalankan Sekolah CT Arsa Foundation di Sukoharjo, Jawa Tengah. Dalam kunjungannya, Qodari menyebut sekolah tersebut dapat menjadi role model bagi program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto untuk memutus mata rantai kemiskinan di Indonesia.

Menurut Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Sekolah CT Arsa telah membuktikan diri sebagai institusi pendidikan inklusif yang mengutamakan pelayanan bagi anak-anak dari keluarga ekonomi lemah, khususnya desil 1 dan desil 2. Sekolah ini tidak hanya membebaskan biaya pendidikan, tetapi juga menyediakan asrama serta makanan tiga kali sehari bagi para siswa.

“Sekolah ini menjadi contoh konkret bagaimana pendidikan bisa dioptimalkan untuk mengubah nasib anak-anak dari keluarga kurang mampu. Tiga pilar utama yang diterapkan di sini — pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan — selaras dengan konsep Sekolah Rakyat yang akan diterapkan pemerintah,” ujar M. Qodari saat meninjau langsung fasilitas sekolah, termasuk ruang kelas, laboratorium, dan asrama.

Wakil Kepala Staf Kepresidenan juga menekankan pentingnya peran pengusaha sosial seperti Chairul Tanjung yang mendirikan Sekolah CT Arsa, sebagai inspirasi bagi pembangunan pendidikan inklusif di Indonesia. Beliau berharap semangat dan sistem yang dijalankan di sekolah ini dapat direplikasi pada program Sekolah Rakyat di berbagai daerah.

Tahun ini, pemerintah menargetkan pendirian 100 Sekolah Rakyat, dan sesuai arahan Presiden Prabowo, jumlahnya akan terus ditambah hingga ke seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Wakil Kepala Staf Kepresidenan menyebut program Sekolah Rakyat tersebut sebagai “program ajaib” yang mampu mengubah kehidupan anak-anak dari masa depan yang suram menjadi lebih cerah.

“Saya optimis program Sekolah Rakyat akan berjalan dengan baik jika mengadopsi nilai-nilai dedikasi, keberpihakan, dan loyalitas yang sudah ditunjukkan oleh guru-guru serta tenaga pendidik di Sekolah CT Arsa,” ungkapnya.

Wakil Kepala Staf Kepresidenan menambahkan, meskipun tantangan yang dihadapi Sekolah Rakyat ke depan akan lebih kompleks karena melibatkan siswa dari beragam latar belakang akademis dan sosial, pemerintah akan terus mengantisipasi serta memperkuat sistem agar program ini dapat berjalan optimal.

Sebagai garda terdepan monitoring dan evaluasi program prioritas nasional, KSP akan memastikan pembangunan Sekolah Rakyat permanen berjalan sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan. Mulai dari perencanaan lahan, pembangunan fisik, hingga sistem pengajaran, semua akan diawasi agar sejalan dengan visi besar Presiden untuk mencetak generasi masa depan yang berdaya saing.

“Kalau sekolah rakyat bisa mencontoh kualitas dan sistem Sekolah CT Arsa, kita optimis anak-anak Indonesia dari berbagai daerah akan memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik,” pungkas Qodari.

Dengan kunjungan ini, Wakil Kepala Staf Kepresidenan berharap Sekolah CT Arsa Foundation di Sukoharjo bisa menjadi sumber inspirasi sekaligus peta jalan dalam upaya pemerintah mewujudkan pendidikan berkualitas yang merata dan berkeadilan di seluruh Indonesia.

Jakarta — Kepala Staf Kepresidenan, Letjen TNI (Purn) AM Putranto, hadir dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Bhayangkara yang diselenggarakan di Jakarta, Selasa (1/7/2025). Acara ini turut dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, serta sejumlah pejabat tinggi negara dan pimpinan lembaga.

Peringatan HUT Bhayangkara ke-79 menjadi momentum penting untuk menegaskan peran Polri sebagai pilar utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional. Kehadiran Kepala Staf Kepresidenan menunjukkan komitmen penuh pemerintah dalam memperkuat sinergi dengan Polri demi terciptanya stabilitas nasional.

Acara yang berlangsung khidmat ini juga menampilkan berbagai atraksi pasukan dan demonstrasi kemampuan taktis kepolisian, yang mencerminkan kesiapsiagaan dan profesionalisme aparat dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan.

Partisipasi seluruh elemen masyarakat dan jajaran pemerintah dalam peringatan ini menjadi simbol soliditas serta semangat gotong royong dalam membangun Indonesia yang aman, damai, dan sejahtera. HUT Bhayangkara ke-79 diharapkan menjadi pendorong semangat Polri untuk terus bertransformasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah Tanah Air.