Categories
Berita Berita KSP

KSP: Kebijakan yang Baik Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat

Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman pastikan setiap program prioritas presiden terlaksana secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Kepala Staf Kepresidenan saat menjadi keynote speaker pada Forum Strategis Nasional “Membangun Ekosistem Policy Advisory Nasional untuk Mendukung Implementasi Kebijakan Prioritas Presiden dan Pembangunan Nasional” yang diselenggarakan di Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Selasa (30/6/2026). Forum tersebut dihadiri Kepala Lembaga Administrasi Negara Dr. Muhammad Taufiq, Asisten Khusus Presiden Dirgayuza Setiawan, Plt Deputi II Kantor Staf Presiden Prof. Popy Rufaidah, Ph.D, pimpinan kementerian dan lembaga, akademisi, peneliti, analis kebijakan.

Dalam sambutannya, Kepala Staf Kepresidenan menyampaikan apresiasi kepada Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Ikatan Analis Kebijakan Indonesia atas penyelenggaraan forum sebagai ruang strategis untuk memperkuat kualitas pengambilan kebijakan publik di Indonesia.

Menurut Kastaf, tantangan pembangunan nasional yang semakin kompleks menuntut pemerintah menghasilkan kebijakan yang tidak hanya baik dalam perumusan, tetapi juga mampu diimplementasikan secara efektif. Karena itu, penguatan ekosistem policy advisory menjadi penting untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan dengan manfaat yang dirasakan masyarakat.

“Yang paling menentukan adalah kemampuan kita memastikan setiap kebijakan benar-benar terlaksana secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Kastaf.

Ia menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan memerlukan sinergi berbagai unsur, mulai dari staf ahli, staf khusus, tenaga ahli, analis kebijakan, perguruan tinggi, lembaga riset, dunia usaha, hingga organisasi profesi. Melalui kolaborasi tersebut, pemerintah diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang lebih berkualitas, berbasis data, adaptif, dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Sebagai lembaga yang bertugas mengawal pelaksanaan program prioritas Presiden, Kantor Staf Presiden terus memperkuat koordinasi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan untuk membantu memastikan berbagai kebijakan strategis dapat diimplementasikan secara efektif.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Staf Kepresidenan berbagi pengalaman KSP dalam memfasilitasi penyelesaian berbagai persoalan lintas sektor yang membutuhkan keputusan cepat melalui koordinasi antarkementerian dan lembaga. Menurutnya, KSP hadir untuk membantu menyelesaikan berbagai hambatan implementasi sehingga tidak seluruh persoalan harus langsung ditangani Presiden.

“Di Kantor Staf Presiden semua persoalan kementerian dengan kementerian, kementerian dengan pemerintah daerah, BUMN dengan kementerian, maupun masyarakat dengan pemerintah, banyak yang difasilitasi penyelesaiannya. KSP juga memiliki program KSP Mendekat, sehingga kami tidak hanya mendengar persoalan, tetapi hadir langsung di lapangan untuk membantu penyelesaiannya,” katanya.

Ia menambahkan, fleksibilitas dalam pengambilan keputusan tetap harus berada dalam koridor peraturan perundang-undangan agar tidak menghambat pelaksanaan program-program prioritas Presiden.

Menurut Kastaf, berbagai program strategis seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, revitalisasi sekolah, Program Makan Bergizi Gratis, hingga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memerlukan pengawalan implementasi yang kuat serta dukungan rekomendasi kebijakan yang berbasis data dan kolaborasi lintas sektor.

Kepala Staf Kepresidenan juga menegaskan bahwa Presiden senantiasa membuka ruang terhadap berbagai masukan dari para pemangku kepentingan sebagai bagian dari proses pengambilan kebijakan.

“Masukan-masukan inilah yang menjadi bahan dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bangsa dan negara,” ujarnya.
Melalui forum ini, KSP berharap terbangun ekosistem policy advisory nasional yang semakin kuat sehingga mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang implementatif, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta mendukung percepatan pelaksanaan program-program prioritas Presiden menuju Indonesia yang lebih maju, berdaya saing, dan sejahtera.

Melalui forum ini, KSP berharap terbangun ekosistem policy advisory nasional yang semakin kuat sehingga mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang implementatif, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta mendukung percepatan pelaksanaan program-program prioritas Presiden menuju Indonesia yang lebih maju, berdaya saing, dan sejahtera. (KSP/Jerry).