JAKARTA – BEM Nusantara menyatakan siap untuk menyosialisasikan berbagai kebijakan pemerintah saat ini. Selain itu juga akan memberikan sumbangsih pemikiran untuk kemajuan bangsa Indonesia. Harapannya langkah ini akan membantu pelaksanaan progrm kerja pemerintah.
“Ini sebagai gerakan dan pola baru mahasiwa oleh karena itu kami akan menjadi mitra kritis pemerintah. Pemerintahan saat ini sudah sangat terbuka untuk mendengar dan menerima aspirasi dari mahasiswa,” tutur Koordinator Pusat BEM Nusantara Hengky Primana saat menggelar audiensi dengan Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldokko di Jakarta, Rabu (23/12).
Pada kesempatan tersebut, Hengky juga menjelaskan alasan BEM Nusantara tidak turun ke jalan terkait pengesahan UU Ciptaker karena ada hal yang lebih besar yang harus dijaga, yakni keselamatan dan kesehatan masyarakat dalam penanganan pandemi Covid-19. “Kami tidak ingin tergiring pada opini yang belum tentu kebenarannya. Maka kami memutuskan untuk mengambil jalur yudicial review ketimbang turun ke jalan,” jelas Hengky.
Dalam pertemuan tersebut, para perwakilan BEM Nusantara berharap agar Moeldoko bersedia menjadi pembina BEM Nusantara. Tujuannya agar mahasiswa sebagai cikal bakal penerus estatef kepemimpinan ke depan, bisa membuat Indonesia lebih makmur dan lebih maju.
Moeldoko pun menghargai cara-cara baru BEM Nusantara yang sangat konstruktif dalam menyampaikan aspirasinya. Menurutnya, saat ini mahasiswa tidak perlu lagi menunjukkan aspirasinya melalui demonstrasi, tapi bisa dengan cara demo kreasi. “Demo kreasi itu jauh lebih produktif daripada demonstrasi. Jadi, bagaimana menunjukkan kreasi dan hasil inovasi, itu yang patut kita hargai,” jelas Moeldoko.
Untuk itu, Moeldoko pun siap memberi ruang untuk menjalin komunikasi lebih jauh dengan para mahasiswa. Apalagi, kata Moeldoko, mahasiswa itu harus menjadi bridging atau jembatan masyarakat dan Pemerintah. Misalnya ada sesuatu yang dikeluhkan masyarakat, bisa disampaikan mahasiswa ke Pemerintah, tentunya tidak selalu dengan demonstrasi.
“Ada banyak cara. Tidak harus ramai-ramai, demonstrasi berlebihan. Bisa minta waktu, terutama melalui KSP. Karena KSP ini terbuka lebar, ada program KSP Mendengar. Kami biasa mendengarkan persoalan di masyarakat,” imbuh Moeldoko.
Menutup pertemuan ini, Moeldoko menegaskan, masalah negara tidak bisa hanya diselesaikan oleh Pemerintah sendiri. Maka butuh kerja sama berbagai elemen, dengan saling bergandeng tangan, saling membesarkan, dan tidak saling mengecilkan. Dia juga menyatakan siap untuk menjadi pembina BEM Nusantara.
