Kategori: Kedeputian I

Jakarta – Deputi I Kepala Staf Kepresidenan, Febry Calvin Tetelepta menegaskan KSP akan terus mengawal secara tuntas jalannya pemerintahan hingga akhir periode. Febry mengilustrasikan secara konkret keberhasilan pembangunan yang masif dan merata sebagai wujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia meliputi pembangunan fisik seperti Jalan Tol Trans Sumatera, Bendungan, Jembatan, serta Jalan Lingkar di Indonesia Timur.

“Apa yang kita lakukan untuk menyiapkan pondasi menuju Indonesia Maju, sekaligus untuk memastikan legasi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk seluruh masyarakat Indonesia,” ungkap Febry saat memimpin kick off meeting Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Nasional Tahun 2024 di Jakarta, Kamis (7/3).

Sebagai informasi, KSP sesuai dengan tugas dan fungsinya melakukan pengendalian program prioritas nasional secara terukur, termasuk bersama Kemenko Marves membentuk Delivery Assurance Unit untuk memastikan pelaksanaan program prioritas nasional maupun pelaksanaan setiap arahan Presiden tidak hanya sent tetapi juga delivered.

Setelah pembangunan fisik selesai, lanjut Febry, fokus selanjutnya adalah pihak lintas sektoral bergotong royong memastikan Pembangunan dapat memberikan outcome berupa multiplier effect bagi pertumbuhan dan kesejahteraan.

“Waktu terus berjalan dan semakin sempit, sehingga Pemerintah harus fokus untuk menuntaskan pekerjaan dan memberikan legacy bagi bangsa dan negara,” terang Febry.

“Seluruh pihak harus bahu-membahu untuk bergotong royong menyiapkan pondasi dan memastikan legasi untuk seluruh masyarakat,” imbuhnya.

Pada pengendalian Program Prioritas Nasional 2024, fokus pemantauan ditujukan untuk memastikan agar Pemerintah dapat soft landing dengan menuliskan legasi keberlanjutan Pembangunan dan memastikan tidak ada yang mangkrak.

Pada kesempatan tersebut, Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim, Kemenko Marves, Sugeng Santoso menyampaikan pada periode tahun 2024, semua Kementerian/Lembaga di bawah Kemenko Marves harus fokus mencapai target program-program tersebut.

“Untuk itu, kita terus lakukan evaluasi kinerja secara rutin dan terukur dalam pengawalan program Kementerian/Lembag,” ujar Sugeng.

Dalam acara tersebut, turut hadir pimpinan dari Kementerian/Lembaga, BUMN, dan Badan Usaha yang terlibat langsung dalam rencana aksi yang dikawal oleh Kedeputian I KSP.

Cilegon – Kantor Staf Presiden menilai penuntasan sampah di kota Cilegon bisa menjadi contoh praktik baik bagi daerah lain. Kota Cilegon saat ini dapat mengelola sampah 30 ton per hari menjadi Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP) yang sudah digunakan untuk co-firing Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya.

“Kota Cilegon ini spesial karena untuk produk BBJP banyak offtaker-nya. Selain menyelesaikan sampah Kota Cilegon, co-firing juga dapat mendukung transisi energi,” ujar Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Trijoko M. Solehoedin, saat melihat langsung pengelolaan sampah di TPSA Bagendung, kota Cilegon, Jum’at (18/1).

Teknik co-firing sendiri merupakan salah satu strategi untuk mulai mengurangi konsumsi batu bara dalam pengoperasian pembangkit listrik. Caranya adalah dengan menambahkan bahan bakar lain, seperti biomassa yang dibuat dari sampah atau limbah.

Trijoko mengatakan pengelolaan sampah perkotaan yang tuntas merupakan hal penting untuk dilakukan karena sampah dapat menimbulkan berbagai persoalan lingkungan. Untuk itu, sambung dia, Kantor Staf Presiden mendorong pengelolaan sampah dengan teknologi Solid Recovered Fuel/Refuse Derived Fuel (SRF/RDF), yakni mengubah sampah menjadi bahan bakar alternatif. “Kita akan dorong pengembangan sarana pengolahan sampah Kota Cilegon hingga mampu mengolah seluruh volume sampah harian Cilegon, yaitu sekitar 300 ton/hari” katanya.

Trijoko juga menekankan pentingnya percepatan pembentukan kelembagaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagai pengelola. Dengan demikian pemerintah kota Cilegon akan memiliki keleluasaan yang lebih besar dalam pengelolaan dan kerjasama bisnis dengan para offtaker.

“Sampah ini cost center. Tapi dengan pengolahan sampah menjadi BBJP ini, Pemkot tidak perlu lagi terus-terusan menambah TPA baru, mengurangi resiko kebakaran TPA sekaligus mengurangi emisi. Konsep pengelolaan sampah secara open dumping sebaiknya dihentikan karena memiliki resiko lingkungan yang tinggi”, jelas Trijoko.

Di kesempatan yang sama, Wali Kota Cilegon, Heldy Agustian, memastikan pemerintah kota Cilegon akan terus meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah dengan mesin untuk memenuhi kebutuhan pembeli atau offtaker, terutama kebutuhan co-firing biomassa PLTU Suralaya. “Kita sangat beruntung karena memiliki offtaker yang sudah jelas, yaitu PLTU Suralaya. Sekarang kita baru bisa supply 30 ton sampah per hari, sedangkan PLTU Suralaya membutuhkan co-firing biomassa hingga 2.000 ton per hari,” terang Heldy.

Sementara itu, General Manager PLTU Suralaya, Irwan Edi Syahputra Lubis, menyambut baik komitmen pemerintah kota Cilegon dalam mengelola sampah menjadi BBJP. Hal ini sejalan dengan komitmen PLTU Suralaya untuk terus mendorong co-firing PLTU dengan biomassa. “Karena dapat meningkatkan bauran energi, menekan emisi karbon, sekaligus menumbuhkan ekonomi masyarakat,” ucap Irwan.

Pengelolaan sampah yang tuntas akan mendukung transisi energi di Indonesia. Seperti diketahui, pemerintah menargetkan capaian bauran energi sebesar 23 persen pada 2025. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya. Salah satunya program co-firing biomassa pada PLTU.

Dubai – Deputi I Kepala Staf Kepresidenan, Febry Calvin Tetelepta, menyampaikan pemimpin dunia mengapresiasi kerja keras pemerintah Indonesia dalam mencapai nol emisi karbon pada 2060. Apresiasi tersebut disampaikan pada Forum Abu Dhabi Suistainability Week (ADSW), di Dubai.

“Kerja keras Indonesia untuk mencapai nol emisi karbon pada 2060 bentuk komitmen nyata dari Presiden Jokowi untuk membangun negara makmur dan berkelanjutan dengan perekonomian inklusif,” kata Feby di sela-sela menghadiri Forum ADSW, di Dubai, Rabu (6/12).

Deputi Bidang Infrastruktur, Energi, dan Investasi KSP ini menyebut beberapa kerja keras pemerintah dalam mencapai nol emisi karbon. Diantaranya memperbaiki pengelolaan forest and other land us(FOLU) dan mempercepat transisi energi baru terbarukan (EBT). Dalam pengelolaan FOLU, sambung dia, pemerintah terus menjaga dan memperluas hutan manggrove serta merehabilitasi hutan dan lahan. “Penurunan angka deforestasi pada titik terendah dalam dua puluh tahun terakhir. Kemudian pembangunan persemaian dalam skala besar berkapasitas 75 jta bibit per tahun,” terang Febry.

Sementara pada percepatan transisi EBT, jelas dia, pemerintah mengembangkan energi baru terbarukan terutama energi surya, air, angin, panas bumi, dan arus laut, serta pengembangan biodiesel, bioethanol, dan biofatur. Pada 2022, porsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional mencapai 11,3 persen, meningkat dari 9,1 persen pada 2021.

“Salah satu milestone Net Zero Emission 2060 adalah pemanfaatan EBT hingga 23 persen di tahun 2025. Ini perlu kerja keras dan cerdas di ujung masa pemerintahan Presiden Jokowi,” tuturnya.

Masih menurut Febry, untuk mencapai target nol emisi karbon pada 2060, Indonesia juga harus mampu meningkatkan pendanaan iklim, yakni dengan mengundang sejumlah pihak seperti mitra bilateral, investasi swasta, filantropi, dan negara-negara sahabat. Untuk itu, kehadiran pemerintah Indonesia pada Forum ADWS menjadi penting. Sebab forum yang dihadiri oleh para pemimpin dunia, investor, pelaku usaha, dan inovator EBT tersebut memiliki komitmen sama, yakni penguatan pendanaan iklim untuk mempercepat transisi energi.

“Pada forum ADSW peserta juga menyepakati komitmen untuk menyatukan berbagai sumber pendanaan untuk mendukung transisi energi dan pengurangan emisi karbon”, ucapnya.

Pada kesempatan itu, Febry juga meyampaikan kerja keras pemerintah Indonesia dalam mencapai nol emisi karbon juga telah memunculkan kepercayaan sejumlah negara. Terbukti Indonesia mendapatkan kelanjutan kontribusi pemerintah Norwegia sebesar USD 100 juta dalam skema result based payment untuk kinerja penurunan deforestasi periode 2017-2018 dan 2018-2019.

“Pendanaan ini bentuk pengakuan global atas prestasi Indonesia dalam menurunkan emisi melalui penurunan deforestasi dan degradasi hutan,” pungkas Febry.

Maluku Barat Daya – Deputi I Kepala Staf Kepresidenan, Febry Calvin Teteleta, meninjau pembangunan infrastruktur di pulau Babar dan Moa, kabupaten Maluku Barat Daya, Selasa (28/11). Kunjungan lapangan ini untuk memastikan pembangunan infrastrukur di dua pulau terdepan yang berbatasan dengan Australia dan Timor Leste tersebut berjalan dengan baik.

“Sesuai arahan Presiden Jokowi, kami ingin memastikan bahwa negara hadir hingga ke penjuru Nusantara, termasuk di pulau-pulau yang menjadi beranda depan Indonesia,” kata Febry.

Pembangunan infrastruktur di pulau Babar berupa proyek jalan dan jembatan. Yakni, meliputi preservasi jalan Tepa-Masbuar-Letwurung dan jalan di pulau Marsela, serta pembangunan jembatan Loke Imroing. Sementara di pulau Moa, pembangunan titik sumur bor untuk mendukung ketersediaan air bagi masyarakat, termasuk untuk peternakan kerbau moa yang menjadi sektor unggulan kabupaten Maluku Barat Daya.

“Tahun lalu (2022) sudah dibangun dua titik sumur bor. Tahun ini ada tiga titik tambahan yang sedang dikerjakan. Dan tahun depan akan dibangun lagi satu buah embung untuk masyarakat pulau Moa,” terang Febry.

Deputi Bidang Infrastruktur, Energi, dan Investasi Kantor Staf Presiden ini, mengatakan pembangunan infrastruktur di pulau-pulau terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) merupakan bagian dari visi pembangunan Indonesia-sentris yang digencarkan pemerintah untuk pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah yang sulit dijangkau.

Pembangunan infrastruktur di pulau-pulau 3T, sambung dia, sangat penting bagi masyarakat daerah kepulauan. Sebab infrastruktur yang memadai akan mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. “Untuk itu pemerintah terus kebut pembangunannya,” tegas Febry.

Khusus di provinsi Maluku, jelas Febry, ada delapan pulau yang menjadi prioritas pembangunan. Yakni, pulau Aru, Babar, Buru, Kei Besar, Moa, Selaru, Seram, dan Wetar.”Ini sudah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024,” jelas pria yang akrab disapa FCT ini.