Kategori: Kedeputian

Kab. Kepulauan Aru – Pemerintah melalui Kantor Staf Presiden (KSP) bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) mengunjungi Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku untuk mengevaluasi pelaksanaan program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di wilayah pesisir dan kepulauan.

Evaluasi dari pemerintah pusat ini dilakukan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat penerima manfaat sekaligus untuk mengoptimalkan serapan bantuan biaya bagi para peserta didik untuk bisa bersekolah.

Lebih lanjut, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Abetnego Tarigan, yang datang ke Kab. Kepulauan Aru didampingi sejumlah tenaga ahli KSP juga mengatakan bahwa pemerintah akan terus berbenah dalam mengatasi kendala penyaluran biaya bantuan pendidikan khususnya di daerah-daerah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal (3T).

“Satu hingga dua dekade lalu, bantuan berupa beasiswa sulit didapatkan. Biasanya hanya didapat dari keluarga dan kerabat. Namun, saat ini akses beasiswa mudah dan anggaran yang tersedia lebih dari cukup. Pemerintah sudah punya skema pembiayaan pendidikan sampai jenjang dari tingkat dasar sampai dengan pascasarjana doktoral. Pelajar tidak perlu khawatir untuk bersekolah tinggi, tinggal memanfaatkan ruang yang ada,” kata Abetnego, Jumat (12/5).

Menurut laporan Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Aru, wilayah kepulauan di Maluku tersebut sudah mendapatkan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) sejak 2020. Namun, pada tahun 2022, ada sekitar Rp 800 juta bantuan PIP yang tidak tersalurkan karena kendala di segi administrasi dan logistik. Para peserta didik penerima manfaat program PIP bahkan membutuhkan waktu 3 hari berlayar menuju pusat kota kabupaten untuk mencairkan dana bantuan pendidikan pemerintah tersebut.

Sementara itu, dalam hal program KIP Kuliah, pemerintah pusat telah menganggarkan Rp 11,7 triliun bagi 800.000 mahasiswa dari keluarga miskin dan rentan yang berprestasi di seluruh Indonesia. Namun sayangnya, pelaksanaan program KIP Kuliah di Kepulauan Aru juga masih terbentur penyerapan yang kurang optimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan pemahaman masyarakat melalui kegiatan sosialisasi tentang tujuan dan ketentuan KIP Kuliah.

“Penerima KIP Kuliah diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi keluarga. Jangan dilihat bahwa KIP Kuliah itu bantuan yang semata-mata diberikan untuk mahasiswa kurang mampu. Penerima KIP Kuliah harus lebih berprestasi, baik secara akademik maupun non-akademik. Selain itu, dukungan akses dan fasilitas belajar memudahkan mahasiswa meraih nilai Indeks Prestasi (IP) yang tinggi,”.

“Bonus demografi hanya terjadi dalam periode ini sehingga harus kita manfaatkan untuk membuat lompatan menuju negara maju. Oleh karenanya, pemerintah pusat dan pemda akan terus mengevaluasi pelaksanaan program untuk mencegah kendala-kendala di lapangan,” imbuh Abetnego.

Pemerintah daerah pun mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terkait permasalahan kebutuhan sekolah di Kab. Kepulauan Aru yang tergolong kategori daerah miskin di Provinsi Maluku.

Jakarta – Kantor Staf Presiden (KSP) sambut baik rencana pendirian Universitas Kepulauan Aru oleh pemerintah Indonesia dan turut berkoordinasi aktif dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) untuk mewujudkan komitmen tersebut.

Pendirian Universitas Kepulauan Aru menjadi penting, pasalnya dalam konteks Indonesia Timur, khususnya di Provinsi Maluku dan Maluku Utara, sebaran perguruan tinggi masih belum merata. Aktivitas pendidikan tinggi pun hanya terpusat di Universitas Pattimura yang lokasinya berada di Ambon.

Saat ini, minat masyarakat sekitar untuk menempuh studi di perguruan tinggi tersalurkan melalui keberadaan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Pattimura di Kabupaten Kepulauan Aru. Namun, untuk tujuan pengembangan pendidikan tinggi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal Kepulauan Aru, fungsi PSDKU masih sangat terbatas karena sifatnya yang hanya berupa program studi yang secara pengelolaan kelembagaan, keuangan, dan lain-lain masih berada di bawah kewenangan Universitas Pattimura.

“Pembentukan universitas perlu didorong agar bisa otonom dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi. Transformasi PSDKU menjadi universitas juga bertujuan untuk memberikan akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat di daerah terpencil dan kepulauan,” kata Deputi II Bidang Pembangunan Manusia Abetnego Tarigan di Jakarta, Rabu (10/5).

Sebelumnya, dalam rapat koordinasi rencana persiapan pendirian Universitas Kepulauan Aru di Gedung PSDKU Unpatti, Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, Selasa (9/5) kemarin, KSP juga menekankan pentingnya merumuskan langkah-langkah konkrit transformasi ini.

“Transformasi PSDKU menjadi universitas mandiri bukan hanya upaya meningkatkan kualitas SDM lokal, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi.” imbuh Deputi II.

Sementara itu, transformasi PSDKU Universitas Pattimura merupakan salah satu dari beberapa program alih bentuk universitas di kawasan timur Indonesia yang sedang dikawal oleh KSP yang berkoordinasi dengan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendikbud Ristek.

“Ketertinggalan SDM Kabupaten Kepulauan Aru akan dibenahi melalui pengembangan dan peningkatan di jalur pendidikan formal. Pemerintah daerah mendukung dan siap memfasilitasi transformasi PSDKU menjadi Universitas Kepulauan Aru. Semua regulasi akan diikuti dan bahkan pemerintah daerah siap melakukan penyerahan aset demi terwujudnya pendirian Universitas Kepulauan Aru ini,” pungkas dr. Johan Gonga selaku Bupati Kepulauan Aru.

Jakarta – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Brigjen TNI (Purn) dr. Noch T Mallisa menekankan pentingnya ketersediaan akses jamban sehat bagi masyarakat demi mempercepat penurunan angka gagal tumbuh atau stunting di Indonesia. Terlebih, Presiden Joko Widodo telah mentargetkan penurunan angka stunting 14 persen pada 2024.

Mallisa mengatakan, ketersediaan jamban sehat dan memadai dapat meminimalisir terjadinya kontaminasi lingkungan dan penyebaran penyakit. Hal ini sangat penting untuk mengurangi risiko infeksi saluran pencernaan dan penyakit diare yang dapat menyebabkan kekurangan gizi dan stunting pada anak-anak.

“WC for all itu sangat penting. Dalam arti jamban yang sehat. Sebab ini menjadi salah satu indikator untuk menurunkan stunting. Tapi berapa besar potensinya untuk penurunan angka stunting, itu yang kami minta untuk dilakukan risetnya,” kata Mallisa usai menerima audensi pakar sanitasi dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Dr. dr Budi Laksono, MHSc, di gedung Bina Graha Jakarta, Rabu (10/5).

“Jika nanti sudah diketahui berapa besar penurunan stunting yang bisa dilakukan dari ketersediaan jamban sehat, KSP akan menginisiasi pembangunan jamban sehat untuk masyarakat, tentunya bersinergi dengan kementeria/lembaga,” tambahnya.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi telah mengamanatkan penanganan stunting di Indonesia harus dilakukan secara terintegrasi oleh kementerian/lembaga terkait. Sebab, masalah stunting tidak hanya terkait dengan makanan dan gizi, namun juga dengan lingkungan dan sanitasi, khususnya akses ke jamban yang sehat.

Pakar Sanitasi, Dr. dr Budi Laksono, MHSc mengungkapkan, pada 2021 masih terdapat 14,9 juta keluarga di Indonesia yang tidak memiliki jamban. Hal ini, memiliki implikasi yang signifikan bagi Indonesia. Bukan hanya pada bidang kesehatan, namun juga pada pembangunan sumber daya manusia dan ekonomi.

“Penyakit nomor satu dan dua itu adalah penyakit yang berkaitan dengan pencernaan, seperti tifoid dan diare. Tingginya kasus penyakit tersebut banyak menghabiskan anggaran kesehatan,” ungkapnya.

Budi yang pernah menggagas gerakan 20 juta jamban untuk masyarakat ini menilai, salah satu tantangan untuk meningkatkan kualitas sanitasi di Indonesia dengan membangun jamban, yakni masih adanya persepsi di masyarakat, bahwa jamban itu harus bertembok dan beralas keramik. Namun, pada kenyataanya jamban tersebut belum tentu bisa disebut jamban yang sehat.

“Sehat tidaknya jamban ditentukan oleh fungsi dan kemampuannya dalam menyimpan fases secara kedap, tidak mengalirkan fases pada sumber air, dan memiliki chemical chamber untuk mengolah fases. Jadi bukan dilihat dari tembok atau keramiknya. Persepsi ini yang harus diubah,” tuturnya.

Untuk itu, sambung Budi, ketersediaan jamban murah dan sehat menjadi penting demi mencegah persebaran patogen yang membahayakan sistem pencernaan manusia. “Penyakit – penyakit pencernaan seperti diare ini mengancam kehidupan anak. Ini yang harus diselamatkan,” pungkasnya.

Kota Bontang, Kaltim – Bertugas melaksanakan pengendalian program prioritas nasional Presiden dan Wakil Presiden, Kantor Staf Presiden (KSP) konsisten mendorong peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat di daerah-daerah. Salah satunya adalah melalui pengadaan fasilitas kesehatan terjangkau bagi masyarakat di kawasan pesisir Kalimantan Timur, provinsi yang akan menumpu Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dalam salah satu program debottlenecking-nya, tim tenaga ahli KSP didampingi oleh Walikota Bontang Basri Rase beserta jajaran, pada Rabu (3/5), melakukan percepatan upaya pengadaan fasilitas cath lab (kateterisasi jantung) terjangkau di RSUD Taman Husada di Kota Bontang melalui kerjasama dengan BPJS Kesehatan.

“Sejauh ini, belum ada kesepakatan antara BPJS Kesehatan dengan layanan cath lab di RSUD Taman Husada, sehingga masih banyak pasien yang tidak bisa tertangani karena hambatan biaya yang tinggi. Padahal angka kunjungan pasien poli jantung di RS ini dalam satu bulan terhitung tinggi, yakni dapat mencapai 800-1000 pasien,” kata Tenaga Ahli Utama KSP, Brigjen TNI (Purn.) dr. Noch T. Mallisa.

Alih-alih mendorong pembangunan RS baru tipe D di kota Bontang, KSP justru mendukung upaya peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang sudah ada, salah satunya RSUD Taman Husada Bontang. Pasalnya, menurut Mallisa, hal yang paling penting adalah bukan tentang banyaknya jumlah RS, tapi kemudahan akses kesehatan bagi masyarakat.

Dukungan peningkatan pelayanan kesehatan di Kota Bontang ini juga menjadi penting karena Kota Bontang adalah kawasan industri yang menyokong ekonomi Provinsi Kalimantan Timur dan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Dengan kerjasama BPJS pada layanan cath lab di RSUD Taman Husada, masyarakat Bontang bahkan 3 Kabupaten sekitar nantinya bisa tertangani dan tidak perlu jauh ke Samarinda, atau menunggu antrian berbulan-bulan untuk mendapatkan penanganan,” kata Direktur RSUD Taman Husada dr.Suhardi SpJP

RSUD Taman Husada Bontang telah memiliki layanan cath lab sejak tahun 2019 dan sudah secara aktif melakukan pelayanan. Saat ini angka diagnostik jantung koroner dan terindikasi untuk dilakukan kateterisasi mencapai 1/3 dari rata-rata kunjungan pasien.

“Kami sangat berterima kasih atas bantuan diberikan oleh pemerintah pusat melalui KSP, utamanya dalam mendukung peningkatan layanan kesehatan di kota Bontang,” imbuh Walikota Bontang, Basri Rase.