Kategori: Kedeputian

Tasikmalaya, Jabar – Kantor Staf Presiden menggelar program KSP Mendengar di Tasikmalaya, Jawa Barat, Jum’at (9/11). Kegiatan ini mengusung tema “Reforma Agraria, Pembangunan Desa, dan Perlindungan Sosial di pedesaan Priangan Timur”. Perwakilan kepala desa dan tokoh masyarakat yang hadir menyampaikan aspirasi dan persoalan di lapangan terkait pemanfaatan dana desa dan perhutanan sosial.

Kepala Desa Salakuray, Lisman Kadafi, mengatakan dana desa merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan desa. Dana desa yang disalurkan setiap tahun, kata dia, diharapkan dapat meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarkat desa. Untuk itu, perlu ada perencanaan yang matang dalam penggunaan dana desa agar tepat sasaran.

Lisman mengusulkan agar Kementerian Desa (Kemendes) ikut membantu penyusunan Masterplan atau rencana utama penggunaan dana desa yang disesuaikan dengan potensi desa. “Sebab tidak semua pihak desa memahami dengan benar penyusunan Masterplan. Ini penting agar
pembangunan tertata api, dan tidak sampai terjadi kesalahan perencanaan,” kata Lisman.

Selain pembangunan desa, masyarakat juga menyampaikan persoalan terkait pemanfaatan perhutanan sosial. Di mana ada kawasan hutan yang diajukan sebagai perhutanan sosial masih bermasalah dengan Kementerian LHK. Pegiat Lingkungan Garut Selatan, April, meminta Kantor Staf Presiden dapat mendorong Gugus Tugas Reforma Agraria dapat mengoptimalkan langkah dan memberikan informasi yang lebih jelas. “Tujuh puluh persen kawasan yang diajukan berbatasan dengan pemukiman dan belum ada informasi yang tegas,” tutur April.

Menanggapi aspirasi tersebut, Tenaga Ahli Bidang Agraria dan Desa Kantor Staf Presiden, Sahat Lumbaranja, menyampaikan kebijakan pemanfaatan dana desa dan perhutanan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan masyarakat sekitar hutan. Untuk itu, program-program yang dilaksanakan harus tepat sasaran dan sesuai kebutuhan.

Sahat pun memastikan Kantor Staf Presiden akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait berbagai persoalan dalam pemanfaatan dana desa dan perhutanan sosial. “Soal masterplan penggunaan dana desa KSP akan koordinasi dengan Kemendes PDT membahas lebih detail untuk perencanaannya. Sedangkan untuk persoalan perhutanan sosial silahkan warga membuat surat pengajuan ke Dirjen Planologi KLHK, dan tembusannya ke KSP,” kata Sahat.

Seperti diketahui, KSP Mendengar merupakan program Kantor Staf Presiden yang digelar rutin setiap tahun di beberapa kota. Tujuannya untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait pelaksanaan program-program pemerintah. Aspirasi tersebut menjadi bahan monitoring dan evaluasi bagi Kantor Staf Presiden dalam mengawal program-program prioritas Presiden dan Wakil Presiden.

Adapun terkait pelaksanaan KSP Mendengar di Tasikmalaya difokuskan pada isu-isu Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial serta Pembangunan Desa. Sebab, di wilayah pedesaan Priangan Timur tersebut masih banyak tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Diantaranya, masih banyaknya lahan pertanian yang belum terdaftar dan diberdayakan, rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat desa, serta tingginya angka kemiskinan dan penangguran.

“Lewat KSP Mendengar ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengatasi tantangan-tantangan itu, sekaligus menjadi jembatan antara pemerintah dengan masyarakat untum membangun pedesaan Priangan Timur,” jelas Tenaga Ahli Utama KSP, Agung Hardjono yang juga hadir pada kegiatan KSP Mendengar.

Brebes – Warga Brebes, Jawa Tengah, mengapresiasi program “KSP Mendengar”. Mereka menilai program Kantor Staf Presiden tersebut merupakan sarana yang efektif untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah.

“Saya sangat mengapresiasi acara ini, dimana kita bisa menyampaikan uneg-uneg permasalahan warga secara langsung tanpa birokrasi yang panjang,” ungkap Ela, pelaku UMKM batik Salem, saat menghadiri “KSP Mendengar”, di kecamatan Salem, Brebes, Rabu (18/10).

Senada dengan Ela. Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan Wana Karya, Estu Susilo, menilai program KSP Mendengar menghapuskan jarak antara masyarakat dengan pemerintah. Terlebih di era otonomi daerah penyelesaian persoalan di masyarakat seringkali tersendat di tingkat kabupaten.

“Tentunya saya secara pribadi dan juga sebagai masyarakat kegiatan seperti ini dapat diselenggarakan kembali secara terpisah sesuai dengan isunya masing-masing,” kata Estu.

Program “KSP Mendengar” di kecamatan Salem, Brebes, menghadirkan Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan, Juri Ardiantoro, serta Tenaga Ahli Utama KSP, Ali Mochtar Ngabalin, dan Erizal Jamal. Pada kesempatan itu, puluhan warga perwakilan dari tokoh agama dan organisasi masyarakat menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi di lapangan.

Khaerul Abror misalnya. Ketua Paguyuban P3A Brebes Selatan ini, mengeluhkan tentang kerusakan Bendung Congkar di Bumiayu. “Kerusakan bendung ini menyebabkan delapan ribu hektare sawah tidak bisa ditanami,” ujarnya.

Selain kerusakan bendung, persoalan kelangkaan pupuk bersubsidi juga mengemuka. Raskat, salah satu warga Salem mengaku saat ini kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. “Kalaupun ada harganya mahal,” ucap Raskat.

Menanggapi hal ini, Tenaga Ahli Bidang Pertanian KSP, Erizal Jamal memastikan Presiden Joko Widodo memberikan perhatian penuh pada infrastruktur pertanian, termasuk bendung irigasi. Terkait persoalan kerusakan Bendung Congkar, Ia berjanji akan segera menindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

“Kalau soal pupuk subsidi, saat ini KSP dan kementerian terkait sedang merumuskan pola baru penyaluran pupuk, yakni melalui Bantuan Langsung Petani. Sekarang masih digodok mekanismenya,” tegas Erizal.

Pada kesempatan yang sama, Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, KSP Mendengar merupakan salah satu program Kantor Staf Presiden untuk menyerap aspirasi masyarakat. Ia menegaskan seluruh keluhan masyarakat sudah dicatat dan akan segera ditindaklanjuti.

“Apa yang menjadi keluhan sampaikan. Termasuk kritik sekalipun,” pungkas Ngabalin.