Kategori: Informasi Publik

Categories
Berita Kedeputian Kedeputian IV Program dan Kegiatan

KSP Ajak Organisasi Sipil, Tokoh Masyarakat Masifkan Sosialisasi UU TPKS

Kantor Staf Presiden menyelenggarakan program KSP Mendengar yang dihadiri oleh K/L terkait serta 80 perwakilan masyarakat dan organisasi sipil di Bandung, Jawa Barat, Jumat (5/8)

Bandung – Kantor Staf Presiden (KSP) berkomitmen untuk terus mengawal akselerasi implementasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Salah satu upaya yang dilakukan oleh KSP adalah dengan mengajak tokoh masyarakat dan organisasi sipil untuk mensosialisasikan UU TPKS kepada masyarakat akar rumput. Ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menyediakan langkah-langkah tindak lanjut pasca disahkannya UU No. 12 Tahun 2022 sejak april lalu.

“Salah satu isu strategis nasional yang menjadi perhatian KSP adalah terkait akselerasi implementasi dan sosialisasi UU TPKS. Guna menunjang optimalisasi pelaksanaan komunikasi politik khususnya kepada kelompok-kelompok strategis dan stakeholder terkait, maka diselenggarakanlah program KSP Mendengar,” kata Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko saat membuka Program KSP Mendengar melalui teleconference.

Program KSP Mendengar yang diselenggarakan di Bandung, Jawa Barat, Jumat (5/8), ini dihadiri oleh 80 perwakilan masyarakat dan organisasi sipil yang berkecimpung dalam isu perlindungan individu dan HAM.

Pemerintah pun berharap agar seluruh elemen masyarakat turut mengawal dan mengawasi implementasi keberfungsian pasal – pasal UU TPKS dengan memahami jenis-jenis tindak kekerasan seksual, restitusi, unit pelayanan terpadu, dan lain sebagainya.

“Pemerintah menargetkan waktu 2 tahun untuk merampungkan aturan turunan UU TPKS dan akselerasi implementasinya. Maka UU TPKS perlu disosialisasikan secara gencar, agar masyarakat semakin paham tentang hak dan perlindungan bagi mereka. Maka KSP disini mengajak komunitas, organisasi masyarakat sipil dan pegiat gerakan perempuan-anak untuk bekerja sama mengedukasi masyarakat tentang UU TPKS,” kata Tenaga Ahli Utama KSP, Ali Mochtar Ngabalin.

Selain itu, perspektif dari masyarakat sipil diperlukan sebagai masukan bagi pemerintah dalam menyiapkan aturan turunan UU TPKS.

“Oleh karena itu diperlukan pemahaman dan semangat yang sama antara pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat terkait penerapan pasal-pasal UU TPKS dalam penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi,” imbuh Ali Ngabalin.

Sebagai informasi, KSP Mendengar adalah program yang memberikan akses bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. Hingga Agustus ini, KSP sudah menggelar program KSP Mendengar secara daring sebanyak 16 kali dan secara onsite sebanyak 24 kali di hampir seluruh wilayah di Indonesia.

Turut hadir dalam acara KSP Mendengar di Bandung kali ini adalah sejumlah perwakilan dari Kemenko PMK, Kementerian PPPA, Bareskrim Polri, Kemensos, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Investasi/BPKM, Kementerian KLHK, dan Kementerian PUPR.

Selain mendiskusikan isu sosialisasi UU TPKS, KSP Mendengar di Bandung juga mendiskusikan isu-isu strategis lainnya yang menjadi perhatian masyarakat, termasuk salah satunya terkait dengan Online Single Submission (OSS) bagi pengusaha-pengusaha UMKM di Bandung.

Categories
Berita Berita KSP Program dan Kegiatan

Moeldoko Beberkan Resep Kepemimpinan pada Peserta Sekolah Staf Presiden

Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko meresmikan pembukaan Sekolah Staf Presiden (SSP), di gedung Bina Graha Jakarta, Senin (25/7)

Jakarta – Sekolah Staf Presiden (SSP) angkatan pertama resmi dimulai, Senin (25/7). Tiga puluh lima peserta yang sudah menjalani tes COVID19, langsung mengikuti kelas kepemimpinan oleh Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko, di gedung Bina Graha Jakarta.

Sebelum menyampaikan paparan, Moeldoko terlebih dulu berbagi pengalamannya dalam membentuk jiwa kepemimpinan. Ia menyebut, momentum tersebut didapatkan saat mendapat kesempatan untuk mengikuti rapat bersama pimpinan TNI AD.

“Di mana saya satu-satunya Kapten di tengah para Jendral . Di situlah mata saya terbuka akan kompleksitas permasalahan yang harus dihadapi para pimpinan. Sejak itu, saya mulai memfokuskan diri untuk mencari dan menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Kesempatan inilah yang ingin saya hadirkan kepada para peserta SSP,” kata Moeldoko.

Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko meresmikan pembukaan Sekolah Staf Presiden (SSP), di gedung Bina Graha Jakarta, Senin (25/7)

Moeldoko menegaskan, pemimpin harus memahami persoalan. Untuk itu, Ia meminta peserta SSP benar-benar memanfaatkan kesempatan untuk belajar dan mendapat pengalaman dalam mengelola negara di Kantor Staf Presiden.

“Mengelola negara itu tidak mudah. Mengelola negara butuh pengalaman. Apa yang kalian dapatkan di sini (Kantor Staf Presiden) dapat menjadi bekal untuk menjadi pemimpin yang penuh dengan referensi,” tegas Moeldoko.

“Pemimpin yang benar-benar memahami persoalan, dan bukan hanya menjadi komentator yang tidak paham dengan apa yang dibicarakan,” imbuhnya.

Pada kesempatan itu, Moeldoko juga membeberkan capaian kinerja Kantor Staf Presiden dalam mengurai berbagai persoalan terkait program dan isu strategis pemerintah. Seperti penanganan dan pengendalian COVID19, reforma agraria, penurunan stunting, dan persoalan subsidi BBM untuk nelayan.

“Ke depan tantangan kita masih besar. Ancaman perubahan iklim hingga krisis pangan dan energi. Di tangan kalian tantangan itu harus diselesaikan,” seru Moeldoko.

Sebagai informasi, Sekolah Staf Presiden (SSP) digelar mulai 25 – 29 Juli 2022. Dari 70 ribu peserta yang mendaftar, hanya 35 talenta muda – mudi yang dinyatakan lolos seleksi. Selama lima hari, tiga puluh lima peserta SSP akan mendapat berbagai materi dan pengalaman terkait tugas-tugas Kantor Staf Presiden dalam mengawal dan mengendalikan program serta isu-isu strategis Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

“Tiga puluh lima peserta ini beragam latar belakang pendidikannya. Mulai dari SMA, S1, dan S2. Saya pastikan, seleksi peserta SSP ini berjalan ketat dan tidak memiliki kepentingan apapun,” pungkas Moeldoko.

Categories
Berita Program dan Kegiatan

Moeldoko Pastikan Langsung Proses Seleksi Peserta Sekolah Staf Presiden Berjalan Lancar

Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko meninjau langsung proses seleksi dan mewawancarai peserta Sekolah Staf Presiden (SSP), di gedung Krida Bhakti Jakarta, Kamis (14/7).

Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko memastikan secara langsung proses seleksi wawancara peserta Sekolah Staf Kepresidenan (SSP), di Gedung Krida Bhakti Jakarta, Kamis (14/7), berjalan dengan baik dan sesuai aturan.

“Sekolah Staf Kepresidenan ini sebuah ruang bagi anak muda untuk mendapat pengalaman bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan negara. Karena itu program ini saya kawal langsung, mulai dari proses seleksi sampai pelaksanaannya nanti,” kata Moeldoko.

Sebagai informasi, SSP merupakan program Kantor Staf Presiden (KSP) yang menjadi ladang inkubator kepemimpinan nasional bagi para calon pemimpin bangsa untuk menjadi seorang negarawan masa depan.

Menurut Moeldoko, melalui SSP, talenta muda-mudi akan melihat dan mempelajari bagaimana tenaga-tenaga ahli di KSP melakukan pengelolaan program prioritas nasional (PSN) dan debottlenecking hambatan yang terjadi di lapangan. Hal ini, tambah dia, akan menambah wawasan dan modal bagi peserta untuk menjadi pemimpin masa depan.

“Anak muda jaman sekarang pengetahuannya banyak karena teknologi. Tapi mereka minim pengalaman. Nah, di SSP ini mereka akan mendapat pengalaman kerja strategis, taktis, dan praktis di lingkungan Istana Kepresidenan,” tegas Moeldoko.

Pada kesempatan itu, Panglima TNI 2013-2015 juga membantah stigma, bahwa anak muda tidak peduli dengan urusan negara. Hal itu, dibuktikan dengan besarnya animo anak muda mendaftar di SSP.

“Terbukti begitu pendaftaran SSP ini dibuka, jumlah pendaftar mencapai enam puluh ribu lebih. Ini bukti, anak muda juga ingin berkontribusi mengelola negara,” ujarnya.

Selain meninjau proses seleksi, Moeldoko juga mewawancarai langsung salah satu kandidat bernama Shania binti Mahir Hamdun yang mempresentasikan ide dan kreasinya terkait trauma healing anak-anak yang terpapar COVID-19.

Seperti diketahui, pelaksanaan program SSP sudah memasuki proses seleksi wawancara. Proses penyaringan dilakukan secara marathon selama lima hari, yakni dari 11 – 15 Juli 2022, di gedung Krida Bhakti, Jakarta.

Seratus kandidat yang lolos pada proses seleksi sebelumnya, harus bisa meyakinkan dan membuktikan di hadapan para Tenaga Ahli KSP, bahwa dirinya layak berada di dalam ruang inkubasi kepemimpinan negara tersebut.

Sejak dibuka pendaftarannya pada 16-29 Juni 2022, tercatat ada 69.586 pendaftar. Dari jumlah itu, tim seleksi kembali menyaring peserta dengan melakukan penilaian karya tulis peserta, apakah memenuhi syarat orisinalitas, dapat diaplikasikan, dan tidak plagiat. Selain itu, jiwa kepemimpinan dan pengalaman berorganisasi peserta juga menjadi pertimbangan penilaian.

Hasilnya, terpilih 100 kandidat yang dinyatakan layak untuk menjalani seleksi wawancara bersama Tenaga Ahli KSP.

“Dari seratus kandidat itu, akan dipilih 35 orang, yang resmi akan mengikuti program SSP dari 25 hingga 29 Juli nanti,” terang Tenaga Ahli Utama KSP, Agung Rulianto.

Categories
Berita Berita KSP Informasi Publik Kedeputian Kedeputian V

Perpres Pendanaan Pesantren Wujud Komitmen Pemerintah Tingkatkan Kualitas Santri

Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko Mendapat Surban Kehormatan dari Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Omben Sampang KH. Syaifudin Abdul Wahid, Rabu (15/9)

Sampang – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dr. Moeldoko menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan di lingkungan pesantren untuk mencetak lulusan santri yang kompetitif. Hal ini Ia sampaikan saat mengunjungi sejumlah pondok pesantren di Kab. Sampang dan Bangkalan, Jawa Timur, Rabu (15/9)

Lebih lanjut, Moeldoko menjelaskan tentang Perpres No. 82 tahun 2021 tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren sebagai bentuk komitmen pemerintahan Jokowi pada pendidikan pesantren.

“Perpres pendanaan pesantren bentuk komitmen Presiden Jokowi dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan pesantren,” kata Moeldoko.

Menurut Moeldoko, pesantren selama ini sudah terbukti menjadi lembaga pendidikan yang baik, terutama dalam pendidikan karakter.

“Diharapkan dengan adanya perpres pendanaan pesantren, pesantren semakin berdaya sebagai lembaga pendidikan, dan mampu mendistribusikan pendidikan secara komprehensif, mulai dari agama, umum, hingga pembentukan karakter,” tegasnya.

Seperti diketahui, Perpres No 82 Tahun 2021 ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 2 September 2021. Panyusunan Perpres ini dilakukan oleh Kementerian Agama (Kemenag) dengan melibatkan para pihak dari lintas kementerian/lembaga negara, dan stakeholders pesantren.

Dalam safari pesantren di Sampang dan Bangkalan, Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko yang didampingi Tenaga Ahli Utama Kedeputian V KSP Rumadi Ahmad, juga menyampaikan apresiasi kepada kyai dan tokoh masyarakat, yang telah berperan aktif mengendalikan dan menekan COVID-19.

“Madura sebelumnya zona merah, tapi sekarang turun drastis. Ini juga tidak terlepas dari peran serta para kyai dan tokoh masyarakat. Kondisi ini harus dijaga jangan sampai kita PPKM darurat lagi, nggak enak,” sambung Moeldoko

Categories
Berita Informasi Publik PPID

Program dan Kegiatan

  1. Rencana Strategis KSP
  2. Rencana Kerja Tahunan KSP
  3. Penetapan Kinerja KSP
  4. DIPA
  5. RKAKL
  6. LAKIP
  7. IKU