Categories
Berita Berita KSP Pembangunan Papua

KSP Apresiasi Kerja Keras DPR Sahkan 3 RUU Provinsi Baru Papua Menjadi Undang-Undang

Jakarta – Kantor Staf Presiden menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras DPR RI yang telah mengesahkan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait Provinsi Baru Papua atau Daerah Otonomi Baru (DOB) menjadi Undang-Undang (UU).

Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, terwujudnya UU DOB Papua tersebut, merupakan hasil koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dalam mendukung kebijakan pembentukan DOB Papua.

Menurut Jaleswari, disahkannya tiga RUU DOB Papua menjadi UU, semakin memperkokoh fondasi pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua dengan doktrin Indonesia-Sentris. Implementasi doktrin tersebut, ujar dia, yakni membangun daerah – daerah pinggiran yang kondisinya sangat tertinggal dan jauh dari pembangunan.

“Presiden berikan perhatian khusus terhadap pembangunan daerah pinggiran di Papua. Bahkan, tidak kurang dari 15 kali, Presiden datang ke Papua untuk mengawasi pembangunan secara langsung,” tuturnya.

Peneliti Senior LIPI ini juga menekankan pentingnya pemekaran DOB Provinsi Papua sebagai lompatan besar untuk mewujudkan pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua secara merata. DOB Papua, jelas Jaleswari, akan menjawab persoalan kemiskinan, percepatan pembangunan kesehatan dan pendidikan, serta menyelesaikan kesulitas akses pelayanan publik baik internal maupun eksternal.

Jaleswari juga memastikan, Presiden Jokowi bersama seluruh jajaran dan cabang pemerintah, tidak pernah lelah memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Papua. Ini dibuktikan dengan keluarnya kebijakan terkait percepatan pembangunan di Papua. Seperti Inpres No 09/2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Papua, dan UU No 2/2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

“Dan hari ini ada UU pembentukan DOB Papua yang baru disahkan oleh DPR,” ucapnya.

Seperti diketahui, DPR mengesahkan tiga RUU terkait Provinsi Baru Papua atau Daerah Otonomi Baru (DOB) menjadi Undang-Undang, pada Rapat Paripurna ke-26 DPR masa persidangan V tahun sidang 2021-2022, Kamis (30/6).

Ketiga RUU tersebut, RUU Provinsi Papua Selatan, RUU Provinsi Papua Tengah, dan RUU Provinsi Papua Pegunungan.

Categories
Berita Berita KSP Pembangunan Papua

Anak Muda Papua Puas atas Kinerja Presiden Joko Widodo

Jakarta – Kerja keras pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam membangun kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat mendapat apresiasi dari kelompok anak muda di tanah Papua. Mengutip hasil survei Kompas, Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani menyebutkan, tingkat kepuasan anak muda terhadap kinerja pemerintah pusat dan daerah terkait pembangunan Papua dan Papua Barat, didominasi tingkat puas dan sangat puas.

“Hasil survei ini memberi konfirmasi bahwa ada apresiasi terhadap pilihan strategi pembangunan yang dijalankan Presiden Jokowi,” kata Jaleswari di gedung Bina Graha Jakarta, Kamis (9/6).

Sebelumnya, Kompas merilis hasil survei tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah Pusat dan Daerah. Survei dilakukan pada anak muda (20-39 tahun) di 5 kota di Papua dan Papua Barat. Yaitu, Jayapura, Merauke, Sorong, Manokwari, dan Timika.

Dalam survei tersebut, responden mengaku puas dan sangat puas terhadap kinerja pemerintah pusat dan daerah. Yakni pada bidang politik dan keamanan, penegakan hukum, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sosial budaya.

Jaleswari mengatakan, Presiden Joko Widodo dalam mengeluarkan kebijakan terkait pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat sangat memperhatikan perspektif anak muda. Terlebih, ujar dia, anak muda di Papua dekat dengan isu kesejahteraan karena bisa langsung dirasakan manfaatnya.

“Dengan memberikan perhatian kepada generasi muda maka pemerintah membangun masa depan Papua sejak saat ini,” ujarnya.

Perhatian Presiden terhadap pengembangan potensi anak muda Papua, sambung Jaleswari, dibuktikan dengan pembangunan Papua Your Creative Hub di Jayapura, pada 2 Oktober 2021. Tempat tersebut diharapkan akan menjadi pusat bagi pengembangan dan pemberdayaan anak-anak muda di Papua.

“Presiden yakin masih banyak potensi yang belum tergali dan belum dikembangkan. Itulah tugas pemerintah dan kita semua,” tegasnya.

Jaleswari menambahkan, Presiden Joko Widodo telah menempatkan pengembangan sumber daya manusia sebagai prioritas utama, agar bonus demografi Indonesia dapat memberi hasil yang nyata. Untuk itu Presiden sangat memberikan perhatian serius terhadap pengembangan potensi anak muda, khususnya di Papua.

Dalam kesempatan itu, Jaleswari kembali menegaskan komitmen Presiden Joko Widodo dalam menciptakan pembangunan Papua menitikberatkan pada doktrik Indonesia-sentris. Hal ini tertuang dalam Inpres No 9/2020 tentang percepatan pembangunan kesejateraan masyarakat Papua, dan UU No 2/2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

Sebagai implementasinya, pemerintah bekerja secara fokus pada lima bidang utama, yaitu pembangunan sumber daya manusia, ekonomi lokal, lingkungan hidup, infrastruktur dasar dan digital, serta tata kelola pemerintahan.

Categories
Berita Berita KSP Pembangunan Papua Peningkatan Ekonomi Maritim

Moeldoko : Sail Teluk Cenderawasih 2023 Harus Bisa Tunjukkan Papua Penuh Harapan

Biak Numfor – Kepala Staf Kepresidenan RI menekankan pentingnya gelaran Sail Teluk Cenderawasih (STC) 2023 sebagai momentum untuk menunjukkan pada dunia, bahwa Papua penuh harapan.

“Sail Teluk Cenderawasih jangan sekedar seremoni, tapi harus bisa membuka jendela dunia, dan menunjukkan inilah orang Papua. Papua yang aman, Papua penuh potensi luar biasa, dan Papua penuh harapan,” tegas Moeldoko, saat memberikan arahan terkait kesiapan pelaksanaan STC 2023, di kabupaten Biak Numfor Papua.

Moeldoko mengatakan, pelaksanaan STC 2023 telah masuk dalam kerangka perencanaan percepatan pembangunan Tanah Papua, terutama pembangunan dan pengembangan potensi sumber daya kelautan dan pariwisata.

Untuk itu, tambah dia, gelaran STC 2023 harus benar-benar dimanfaatkan oleh kabupaten/kota yang berada di kawasan Teluk Cenderawasih untuk menunjukkan masing-masing keunggulan dan potensinya.

“Saya Optimis Sail Teluk Cenderawasih menjadi faktor pengungkit untuk percepatan pembangunan kesejahteraan Papua dan faktor penguat antar wilayah adat. Ini harus dimanfaatkan benar-benar,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Panglima TNI 2013-2015 ini juga memastikan, Kantor Staf Presiden akan mengawal proses payung hukum pelaksanaan Sail Teluk Cenderawasih (STC) 2023.

“Terutama mengawal dan mendorong terbitnya Inpres tentang dukungan penyelenggaraan STC 2023,” jelasnya

Sebelum menutup arahannya, Moeldoko juga mengusulkan tagline untuk gelaran STC 2023. “Kalau PON Papua taglinenya “Torang Bisa”.Untuk STC 2023 saya usulkan “Torang Hebat,” seru Moeldoko.

Sebagai informasi, Kawasan Teluk Cenderawasih yang terletak di utara pulau Papua memiliki banyak potensi yang bisa ditawarkan pada negara-negara dunia. Terutama, sektor perikanan dan maritim. Terlebih, cekungan Teluk Cenderawasih yang terhubung langsung dengan Samudera Pasifik menjadi jendela di timur Indonesia, serta berhadapan dengan negara-negara tetangga dan serumpun ras Melanesia di Pasifik Selatan.

Atas dasar itu, Presiden Joko Widodo menyambut baik inisiasi pemerintah daerah Biak numfor untuk menggelar event Sail Teluk Cenderawasih (STC) pada 2023. Apresiasi tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat bertemu Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap, pada 20 Mei 2022.

STC 2023 melibatkan sembilan kabupaten/kota dari dua provinsi, yakni Papua dan Papua Barat.

Categories
Berita Berita KSP Pembangunan Papua Peningkatan Ekonomi Maritim

Bertemu Moeldoko, Nelayan Biak Ungkapkan Keinginan Perluasan Pasar Ekspor

Biak Numfor – Kepala Staf Kepresidenan RI Dr. Moeldoko menyempatkan diri menemui para nelayan, saat meninjau Unit Pengelolaan Ikan (UPI) di kawasan Sentra Kawasan Perikanan Terpadu (SKPT), kabupaten Biak Numfor, Selasa (31/5).

Bahkan, Moeldoko yang didampingi Deputi V Kepala Staf Kepresidenan RI Jalewaswari Pramodhawardani Dan Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap, juga sempat melihat langsung hasil tangkapan ikan nelayan.

Dalam pertemuan singkat tersebut, Moses salah satu nelayan Biak mengungkapkan keinginannya untuk bisa memperluas ekspor ikan. “Harapannya, kami bisa ekspor ikan ke beberapa negara. Saat ini, ekspornya masih ke Singapura saja,” ucap Moses dari atas kapal.

Menanggapi hal itu, Moeldoko menegaskan, bahwa pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap peningkatan potensi kelautan dan perikanan di kabupaten Biak Numfor. Salah satunya, dibuktikan dengan pembangunan Sentra Kawasan Perikanan Terpadu (SKPT).

“Adanya SKPT ini bentuk komitmen pemerintah pusat mendukung penuh industriperikanan dan kelautan di Biak,” tegas Moeldoko.

Kepala Staf Kepresidenan RI Dr. Moeldoko melihat Cold Storage Pengelolan Ikan di Biak Numfor Papua, Selasa (31/5)

Ia juga membeberkan sejumlah dukungan lain yang diberikan oleh pemerintah. Diantaranya, kelengkapan sarpras dan infrastruktur pendukung. Seperti pelabuhan Perikanan Fandoi sebagai lokasi pendaratan ikan yang dilengkapi ketersediaan listrik dan air bersih, kapal penangkap ikan dan peralatannya, serta Integrated Cold Storage berkapasitas 200 ton.

“Sesuai arahan Presian semua dukungan itu untuk peningkatan kesejahteraan nelayan-nelayan kecil,” kata Moeldoko.

Moeldoko juga memastikan, pemerintah terus bekerja untuk menjadikan Biak sebagai hub ekspor sekaligus konsolidasi produk eksor dari wilayah Papua, yakni Jayapura, Timika, Sorong, dan Manokwari.

“Sehingga ke depan perluasan pasar ekspor bisa dilakukan secara langsung dan berkelanjutan. Seperti ke Malaysia,
Vietnam, Jepang, Palau, Korea, dab Hongkong,” terangnya.

Sementara itu, Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap menyatakan, dalam setahun produksi perikanan di Biak mencapai 144,9 ribu ton atau berkontribusi hingga 13,7 persen untuk perikanan nasional. Sedangkan secara keseluruhan, imbuh dia, potensi perikanan yang masuk wilayahnya mencapai 1 juta ton lebih.

“Jika ini bisa diekspor secara langsung, tentu jumlah devisa negara yang diterima akan sangat besar,” papar Herry.

Untuk mewujudkan itu, menurut Herry, butuh perbaikan infrastruktur pendukung, terutama pada pelabuhan dan bandara.

“Kami berharap ada perbaikan pada bandara Fran Kaisiepo. Dan rute Internasional bisa dibuka kembali. Sehingga ekspor ikan dari Biak bisa langsung ke Tokyo, Hawai, atau Sydney,” sambung Herry.

Sebagai informasi, Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPPNRI) 717 yang meliputi perairan laut di Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik, adalah salah satu wilayah pengelolaan perikanan andalan bagi Indonesia.

Wilayah perairan tersebut banyak dimanfaatkan oleh masyarakat di Kabupaten Biak Numfor selama ini. Produk unggulannya, kan pelagis besar seperti Tuna Mata Besar, Madidihang, dan Cakalang, yang potensinya sangat besar secara ekonomi.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian V Pembangunan Papua

Kunjungi Biak, Moeldoko : Kolaborasi Kunci Utama Pengembangan Papua

Biak Numfor – Kepala Staf Kepresidenan RI Dr. Moeldoko melakukan kunjungan kerja di Biak Numfor Papua, Senin (30/5). Kunjungan ini menindaklanjuti pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap, 20 Mei 2022.

“Kunjungan saya hari ini atas perintah Presiden. Untuk melihat secara langsung betapa besarnya potensi Biak secara geopolitik dan ekonomi. Dan sejak awal KSP konsisten mengawal perkembangan Papua khususnya Biak,” kata Moeldoko, saat menyampaikan arahan, di Pangkalan Udara TNI AU Manuhua Biak Numfor.

Hadir dalam acara tersebut, Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III Letjend TNI I Nyoman Cantiasa, Panglima Komando Opersi III TNI AU Biak Marsma TNI Samsul Rizal, Kabinda Papua Mayjend TNI Gustav Agus Irianto, dan jajaran Forkopimda Biak Numfor.

Moeldoko menyampaikan, ada empat agenda strategis Presiden Joko Widodo terkait percepatan pembangunan kesejahteraan Papua, khususnya di wilayah adat Seireri, yang mencakup kabupaten Biak Numfor, Supiori, Kepulauan Yapen, dan Waropen.

Kepala Staf Kepresidenan RI Dr. Moeldoko Melakukan Kunjungan Kerja di kabupaten Biak Numfor Papu, Senin (30/5)

Keempat agenda tersebut, ujar dia, pembangunan potensi perikanan beserta Sarpras dan infrastruktur pendukung, pembangunan bandara antariksa, pembangunan ekonomi lokal, dan event internasional Sail Teluk Cenderawasih 2023.

Untuk memastikan agenda-agenda strategis Presiden Joko Widodo tersebut berjalan, Moeldoko menekankan pentingnya kolaborasi seluruh lini, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan jajaran TNI-Polri. Agar momentum ini bisa secara efektif dan optimal mewujudkan percepatan pembangunan di Papua, khususnya di Pulau Biak.

“Saya sendiri menginginkan pembangunan Papua Melompat. Harus ada boosting untuk perkembangan pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Karena Presiden concern terhadap hal ini. Untuk itu butuh kolaborasi dari semua pihak,” tandasnya.

Dalam kesempatan itu, Moeldoko juga mengingatkan pemerintah daerah benar-benar memanfaatkan dana otsus untuk kesejahteraan masyarakat Papua.

“Saya minta itu dijaga benar-benar untuk kepentingan masyarakat. Dan anda jangan merasa sendiri. Karena sepertiga pekerjaan kami di Pusat untuk Papua,” pesan Moeldoko.

Usai menyampaika arahan, Kepala Staf Kepresidenan RI Dr. Moeldoko yang didampingi Deputi V Kepala Staf Kepresidenan RI Jaleswari Pramodhawardani melalui pantuan udara di wilayah Biak Numfor.

Dengan menggunakan pesawat CN 235 AI-2317 Skadron Udara 27, Moeldoko melihat langsung lokasi -lokasi strategis untuk pengembangan potensi kelautan dan perikanan serta pengembangan kekuatan pertahanan keamanan yang bisa mendukung terlaksananya pembangunan kesejahteraan Papua.

“Tadi saya lihat betapa besarnya potensi Biak. Tinggal bagaimana sekarang kita menyatukan kekuatan untuk mengembangkan potensi tersebut, baik geopolitik maupun ekonominya,” pungkas Moeldoko.