JAKARTA – Sebagai sub sektor ekonomi kreatif, industri gim yang memiliki potensi sangat besar tengah mendapat perhatian dari pemerintah. Bahkan, pembahasan industri gim nasional dibahas dalam rapat terbatas di Istana Negara.
Perhatian pemerintah tersebut bukan tanpa sebab. Indonesia harus memastikan diri tidak hanya sebagai pasar tapi juga pemain di ranah industri gim lokal. Terlebih lagi di tengah kondisi pandemi Covid-19, industri gim menunjukan tren kenaikan positif di antara berbagai sektor lain yang menurun.
“Maka perlu adanya peta jalan industri gim nasional melalui Perpres atau setidaknya dalam bentuk Inpres,” kata Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko saat menghadiri Ratas Industri Gim Nasional, Selasa (4/1).
Moeldoko menambahkan, pemerintah memiliki peran penting untuk mendorong agar konten-konten gim yang beredar di masyarakat, benar-benar berkualitas dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai bangsa. Selama ini memang belum ada lembaga sensor khusus untuk gim sehingga permainan yang beredar di masyarakat tidak terseleksi dengan baik.
“Untuk itu perlu penguatan berupa payung hukum serta kelembagaan terkait Indonesia Game Rating System (IGRS),” tambah Moeldoko.
Tidak hanya itu, dalam kunjungannya ke salah satu developer gim dalam negeri di Bandung, Jawa Barat, beberapa waktu lalu, Moeldoko menyaksikan bahwa industri gim nasional merupakan industri yang padat karya dan padat modal. Sektor ini membuka peluang lapangan kerja bagi programmer, desainer grafis, desainer permainan, ahli suara dan efek khusus, dan lainnya.
Oleh karena itu, Moeldoko juga menekankan pentingnya pengembangan talenta industri gim. Menurut dia, Kemdikbudristek perlu menyusun kurikulum sesuai kebutuhan industri untuk SMK, Politeknik, dan Vokasi terkait, hingga program magang siswa dan program guru tamu dari industri.
“Pengembangan SDM juga dapat diintegrasikan dengan grand design Manajemen Talenta Nasional yang sedang dikembangkan oleh pemerintah untuk dapat menciptakan talenta gim sesuai dengan target yang diharapkan serta menarik talenta diaspora kita kembali ke tanah air,” kata Moeldoko menjelaskan.
Selain itu, masih sedikit kampus/universitas yang memiliki kepakaran di dalam pengembangan gim, diantaranya ITB, Universitas Multimedia Nusantara, dan lainnya. Untuk itu pemerintah perlu mendorong pertumbuhan start-up di bidang industri gim dari universitas, melalui; program mentoring dan inkubasi, kemudahan akses permodalan awal, dan yang paling penting riset terapan di perguruan tinggi melalui skema matching-fund dengan industri.
Dari sisi pendanaan, Moeldoko mendapat kabar bahwa dalam membuat sebuah game casual biayanya dapat mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Sementara untuk gim bertaraf internasional, atau biasanya disebut game triple A membutuhkan biaya puluhan miliar rupiah dalam pengembangannya.
Dalam konteks permodalan, industri ini mengalami kesulitan karena sifatnya intangible (sulit divaluasi sehingga sulit untuk mendapatkan investor dan permodalan perbankan). “Pemerintah juga perlu melakukan dukungan dan afirmasi dari segi pendanaan,” kata Moeldoko menjelaskan.
Adapun gim juga dapat memiliki peran strategis untuk menjadi sarana edukasi nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila. Oleh karena itu Moeldoko berpandangan perlunya intervensi pemerintah untuk menyediakan initial market industri gim nasional untuk memudahkan pintu masuk gim yang bersifat edukasi dan bertema nilai-nilai kebangsaan.
“Distribusi dapat dimulai dari initial market yang berada dibawah kendali pemerintah, terutama untuk market pelajar dan pengajar dari Kemendikbudristek serta market ASN dari KemenpanRB,” ungkap Moeldoko.
