Categories
Berita Kedeputian Kedeputian V Polhukam dan Kebudayaan Politik

Polri Harus Berpegang Pada Norma HAM dalam Penegakkan Hukum

YOGYAKARTA –Polri sebagai alat negara mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi dan meneggakkan HAM dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu Polri dituntut untuk semakin meningkatkan profesionalitas, karena semakin sering berhadapan dengan masyarakat sehingga tidak terlepas dari kritik maupun apresiasi.

“Saya percaya bahwa profesionalisme dan semangat bertugas Polri adalah senjata utama untuk meluluhkan segala kritikan dan menjaga citra dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri dan Pemerintah,” ujar Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani saat menghadiri pelatihan HAM di Polda DIY, Selasa (17/11).

Sehingga setiap anggota kepolisian tidak perlu ragu saat menjalankan fungsi penegakkan hukum. Terutama yang berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan. Apalagi dalam waktu dekat Indonesia akan menyelenggarakan Pilkada serentak.

“Presiden juga dengan jelas menyampaikan arahan mengenai pentingnya bagi semua pihak, baik penyelenggara Pemilu, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, TNI, dan Polri untuk bersama-sama menegakkan disiplin dalam implementasi protokol kesehatan dan juga antisipasi potensi kerawanan,” jelas Jaleswari.

Sementara itu Komisioner Komnas HAM Beka Ulung menambahkan, program ini merupakan proses peningkatan kapasitas anggota SDM Polri khususnya di Polda DIY. “Tujuannya agar anggota agar tidak ragu-ragu dalam bertindak bahwa Polri dapat memahami HAM mengenai apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan,” ungkap Beka.

Sedangkan Wakapolda Yogyakarta Kombes Pol R. Slamet Santoso berharap pelatihan ini bisa menjadikan anggota Polri Polda DIY dapat selalu berpedoman pada prinsip HAM untuk meminimalisasi pelanggaran. Program pelatihan ini merupakan bagian dari implementasi memorandum of understanding (MoU) antara Kapolri dan Komnas HAM. Harapannya melalui pelatihan ini setiap tindakan penegakan hukum yang dijalankan kepolisian sesuai dengan HAM.