Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian IV Politik

Bertemu KSP, Mahasiswa Makassar Pertanyakan Pembagian Kuota Internet

MAKASAR – Kantor Staf Presiden (KSP) mengelar diskusi bersama organisasi kemahasiswaan dan kelompok mahasiswa Forum Cipayung Plus dalam program KSP Mendengar. Acara tersebut digelar sebagai bagian untuk menyerap aspirasi yang berasal dari berbagai elemen masyarakat dan juga mensosialisasikan program-program prioritas yang sedang dikerjakan pemerintah saat ini.

Kesempatan ini pun dimanfaatkan dengan baik oleh para peserta yang hadir dalam KSP Mendengar di Makasar ini. Beberapa di antaranya langsung menyampaikan beberapa aspirasinya. Salah satunya Gunawan, perwakilan Keluarga Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Kota Makasar ini mencermati penyebaran pemberian kuota gratis bagi mahasiswa yang belum merata. “Kami meminta pemerintah lebih perhatian melihat masalah ini,” ungkap Gunawan, Selasa (17/11).

Ada juga Heri sebagai Ketua Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Kota Makasar yang mengkritisi penetapan kebijakan UU Cipta Kerja. Ia juga mempertanyakan konsep peningkatan ekonomi Indonesia di tengah kondisi ekonomi global. Sementara Arlan dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Makasar berharap Pemerintah tegas mengenai isu-isu kebangsaan, terutama kaitannya dengan gerakan yang mengganggu kedaulatan bangsa Indonesia. “Pemerintah harus memberikan gambaran kepada masyarakat terutama yang berasal dari lingkaran Istana tentang arah dan haluan NKRI,” tuturnya.

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin menerangkan, KSP Mendengar tidak hanya dibuat dalam rangka menyampaikan kembali beberapa kebijakan Pemerintah yang belum sampai kepada masyarakat. “Forum ini merupakan salah satu strategi untuk menyerap aspirasi publik dan untuk mencoba menyelesaikan masalah yang tersumbat dari setiap program Pemerintah,” tutur Ngabalin.

Ia juga menyampaikan sikap tegas Pemerintah terhadap siapa pun yang melanggar protokol kesehatan. “Pemerintah juga saat ini menindak tegas terhadap siapapun yang melanggar protokol kesehatan.Tidak ada hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas,” ujar Ngabalin.

Menurutnya, seluruh kebijakan yang dimiliki dan dikeluarkan Pemerintah adalah hasil kolaborasi dan pembicaraan panjang dengan para pemangku kepentingan (stakeholders). Salah satunya penetapan Undang-Undang Cipta Kerja yang bertujuan menyiapkan lapangan kerja bagi kalangan muda, di tengah Indonesia akan menghadapi bonus demografi.