Kategori: Ekonomi

Jakarta, Pemerintah berencana  menambah kapasitas peserta kartu prakerja pada gelombang kedua nanti. Selain itu, anggaran untuk program ini akan ditambah menjadi Rp20 triliun.

Untuk gelombang pertama, pendaftaran sudah ditutup pada Kamis, 16 April 2020.Pada hari terakhir ini, yang mendaftar sudah mencapai 5,7 juta orang. Sebanyak 4,2 juta orang sudah melakukan verifikasi melalui e-mail. Kemudian, sejumlah 3,1 juta peserta sudah terverifikasi. Hal tersebut disampaikan Menko Perekenomian Airlangga Hartanto pada Rapat Koordinasi Kartu Prakerja Pembahasan Dukungan Sistem di Kementerian dan Lembaga Terkait & Peningkatan Kapasitas Program Prakerja.

Rapat yang diselenggarakan melalui video telekonferensi dihadiri  Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko, Mendikbud Nadiem Makarim, Menaker,  Plt Deputi 3 KSP Panutan Sakti S, Deputi 5 KSP Jaleswari Deputi IV Kemenko Perekonomian, Staf Khusus Mendikbud Jurist Tan. Hadir pula Direktur Eksekutif PMO (Badan Pelaksanaan) Kartu Prakerja, Denni Purbasari, Direktur Komunikasi Program Kartu Prakerja (PMO) Panji Winanteya Ruky.

Rencana selanjutnya, lanjut Airlangga adalah meningkatkan kapasitas peserta setelah batch pertama ini berjalan baik. Kapasitas peserta dinaikkan dari 164.000 menjadi 200.000 orang. “Antusiasme masyarakat dari 34 provinsi ternyata sangat tinggi. Ini adalah program pemerintah pertama yang menggunakan sistem digital sehingga open acces dan equal opportunity, siapapun bisa mendaftar,” papar Airlangga.

Seleksi awal dilakukan untuk mengetahui motivasi peserta dalam mengikuti program ini. Pada tahap verifikasi, peserta berusia di atas 18 tahun dan tidak sedang bersekolah. Hal itu diverivikasi dengan data yang ada di Kemendikbud. Kemudian, tidak sedang menerima program bantuan sosial.
Masing-masing kementerian, di antaranya Kemenaker, Kemenpar, dan BPJS tenaga kerja juga telah memberikan data terkait peserta yang terkena PHK. “Semua ini menjadi database dan di crosscheck dengan data yang masuk. Jadi seluruh program berbasis pendaftaran aktif,” jelasnya.

Dengan pilihan program yang banyak maka dipermudah prosesnya. Program ini menggunakan sistem digital dan kebanyakan yang mendaftar adalah kalangan muda sehingga konsepnya adalah continue learning.
Program prakerja ini berupa pelatihan untuk meningkatkan skill dan ada penempatan kerja setelah pelatihan. Tetapi dengan perkembangan kondisi pandemi ini, ada kebutuhan yang mendesak terkait dengan jaring pengaman sosial, terutama untuk mereka yang terkena PHK atau dirumahkan.

Oleh karena itu, kartu pra kerja ini termasuk untuk menyelesaikan persoalan saat ini. “Konsepnya diubah, selain untuk pelatihan juga sebagai jaring pengaman sosial. Tetapi konsep untuk menambah skill, dilanjutkan.”
Anggaran program ini dinaikan menjadi Rp20 triliun terkait dengan Perpu dan Perpres nomor 54.  Kemudian, ada paket tersendiri untuk UMKM. “Selain untuk perpajakan, nanti yang PMK 23 itu diperluas tidak hanya untuk sektor industri, tetapi kepada sektor-sektor lain termasuk UMKM pariwisata, dan sektor jasa yang terkait dengan pandemi covid–19.”

OJK juga sudah mengeluarkan POJK 11 sehingga ada kemudahan kredit, untuk cicilan bunga maupun pokok,. Untuk tahun 2020 ini pemerintah menyediakan dana Rp6,1 triliun.  “Untuk kredit selain KUR, kredit mikro di bawah Rp10 juta, kita akan lakukan melalui PNM dan memberikan kemudahan kepada LPDP melalui anggaran yang ada di Kementerian Koperasi,”papar Airlangga.

JAKARTA – Pemerintah memastikan penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak covid-19 tidak akan tumpang tindih. Selain itu, bila ada warga yang tenyata luput mendapatkan dana program Jaring Pengamanan Sosial (JPS) ini akan segera dilakukan verifikasi.
“Kami berupaya agar bantuan ini tidak  sampai terjadi overlapping. Artinya, dalam satu rumah tangga tidak akan mendapatkan lebih dari satu skema bantuan,” papar Edy Priyono, Tenaga Ahli Utama Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP) di Gedung Bina Graha, Jakarta (8/4).

Pemerintah akan memberikan bantuan kepada penerima manfaat berdasarkan nama dan alamat masing-masing sehingga akan akurat dan tepat sasaran. KSP meminta kementerian terkait untuk melakukan penanganan exclusion error. Penanganan itu berupa orang-orang atau warga yang semestinya mendapat bantuan, tapi karena sesuatu hal mereka tidak mendapatkannya. Kepada mereka akan diberikan bantuan secepatnya setelah melalui proses verifikasi.

“Bila terjadi hal itu, kementerian atau pemprov harus segera lakukan verifikasi. Kalau ternyata mereka memang berhak mendapatkan bantuan, nama-nama mereka akan diinformasikan kepada Kemensos melalui Pemda untuk dilakukan cek agar tidak terjadi tumpang tindih,” papar Edy.
Agar bantuan tepat sasaran, warga DKI Jakarta dan sekitarnya yang berhak menerima bantuan social diminta untuk tidak mudik. “Pendataan akan dilakukan pemerintah daerah, kemudian dicek oleh Kementerian Sosial agar tidak tumpeng tindih,” tegas staf pengajar UI ini.

Mengenai PKH (program keluarga harapan) dan Kartu Sembako, lanjut Edy, semua data penerima manfaat tercatat di Kemensos. Demikian pula mengenai Kartu Prakerja ada  mekanisme untuk menghindari overlapping, yaitu melalui sistem algoritma berbasis NIK. “Nanti mereka akan terkoneksi dengan data di Kemensos.”

Untuk bantuan ini, pemerintah telah memperluas jumlah keluarga penerima manfaat PKH dari 9,2 juta penerima menjadi 10 juta penerima. Selain itu juga memperbesar nilai manfaat, dinaikkan kurang lebih 25 persen dan jpenyaluran dipercepat dari 3 bulan sekali menjadi sebulan sekali.

Sedangkan, untuk penerima Kartu Sembako, pemerintah menaikkan jumlahnya dari 15,2 juta menjadi 20 juta. Pemerintah juga menaikkan nilai manfaatnya Kartu Sembako dari Rp150.000 menjadi Rp200.000 yang akan diberikan selama 9 bulan.

Secara keseluruhan, pemerintah menyiapkan dana sekitar Rp110 triliun yang dialokasikan untuk jaring pengaman sosial bagi masyarakat lapisan bawah agar tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok di tengah pandemi virus corona ini. “Dengan catatan, ada garis besar narasi yang perlu menjadi acuan. Semoga program bantuan ini berjalan dengan baik. Kita akan terus memonitor,” pungkas Edy.