Kantor Staf Presiden

Kepala Staf Kepresidenan RI Dr. Moeldoko saat peluncuran program Kartu Prakerja di Kantor Kemenko Perekonomian, pada Jumat (20/3). Hadir dalam acara tersebut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Purbasari.

JAKARTA–Pandemi Covid-19 memberikan dampak bagi pelaksanaan program Kartu Prakerja. Kantor Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja bersiasat untuk menggeser pelatihan dari tatap muka menjadi online atau daring. “Kita harus menyesuaikan model pelatihannya untuk mendukung social distancing,” ujar Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko di Jakarta, Selasa (24/3).
Kartu Prakerja yang diluncurkan pada Jumat pekan lalu bertujuan untuk menciptakan keterampilan baru. Moeldoko menegaskan kartu Prakerja diluncurkan bukan untuk menggaji penggangguran tetapi menyiapkan anak muda dengan pelatihan agar siap kerja.
Moeldoko mengakui, Covid-19 membuat pertumbuhan ekonomi jadi melambat. Penciptaan lapangan kerja juga turut melambat karena sejumlah faktor seperti jam kerja yang berkurang. Sektor yang paling merasakan dampaknya adalah sektor pariwisata, hotel, restoran dan transportasi. Program kartu prakerja memberikan ruang insentif untuk menahan laju pelambatan ekonomi. “Insentif setelah pelatihan online bisa lebih tinggi dari sebelumnya. Angkanya sedang kita kaji,” ujar Moeldoko.
Selain itu, pemerintah juga terus mengupayakan agar APBN bisa terserap optimal untuk membantu sektor informal dan UMKM. Kedua sektor itu terkena dampak langsung Covid-19. “Program kartu Prakerja diharapkan menjadi pendorong kebekerjaan dan kewirausahaan agar ekonomi tumbuh kembali,” tegas Moeldoko.
Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Purbasari mengatakan, besaran insentif akan diputuskan Komite Cipta Kerja. “Komite yang dipimpin Menko Perekonomian akan memutuskan berapa besaran insentif, untuk berapa bulan, dan berapa orang pekerja harian sektor informal yang terdampak,” ujar Denni.
Denni menambahkan,
Sejak dirilis pada Jumat pekan lalu hingga hari ini, jumlah pengunjung situs resmi Kartu Prakerja www.prakerja.go.id mencapai 46 ribu lebih pengunjung. Sebanyak 42% users berasal dari Jakarta dan Surabaya; dan sebanyak 55% users adalah laki-laki.
“Dari analytics diketahui profil demografi pengunjung, 49% berusia 18-24 tahun, disusul usia 25-34 tahun sebanyak 33%, ” pungkas Denni.

JAKARTA—Pemerintah menjamin persediaan bawang putih dalam negeri aman. Hal ini karena pasokan bawang putih impor tetap normal. Kepala Staf Kepresidenan, Dr. Moeldoko menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Harga Bawang Putih terkait penyebaran virus corona.
Rapat koordinasi berlangsung antara Kantor Staf Presiden (KSP) bersama Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan RI, Kamis (6/2). China yang saat ini terserah wabah virus corona merupakan salah satu eksportir bawang putih untuk Indonesia. Bawang putih bukan termasuk barang impor yang dilarang dari Negeri Tirai Bambu itu. Pembatasan impor dari China terbatas pada produk pangan pada kategori life animal.

Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko saat menggelar Rakor Harga Bawang Putih bersama Dirjen Hortikultura Kementan, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag dan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag di Gedung Bina Graha, Kamis (6/2/2020)

Kita harus pastikan harga bawang putih stabil dan tidak fluktuatif

Dalam pertemuan tersebut Dr. Moeldoko meminta kementerian terkait melakukan cek stok bawang putih di gudang yang ada. “Kita harus pastikan harga bawang putih stabil dan tidak fluktuatif,” tegas Moeldoko. Selain Kepala Staf, hadir dalam Rakor tersebut, Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian Prihasto Setyanto, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Suhanto dan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardhana. Pada kesempatan itu, Kepala Staf Kepresidenan didampingi Deputi III KSP bidang perekonomian Denni Purbasari dan Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Dr. Bustanul Arifin.
Untuk menjamin stabilitas harga bawang putih, Moeldoko meminta Kementan segera menerbitkan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH). Dirjen Hortikultura Kementan, Prihasto Setyanto menyanggupi akan menerbitkan RPIH pada hari Jumat, 7 Februari 2020. “Kami akan terbitkan besok untuk kemudian ditindaklanjuti Kementerian Perdagangan,” ujar Prihasto.
Setelah RPIH diterbitkan, Kementerian Perdagangan kemudian akan menerbitkan Surat Persetujuan Impor (SPI). Kementerian Perdagangan menyanggupi bisa menerbitkan SPI lima hari setelah penerbitan RPIH atau pada pekan depan. “SPI akan diterbitkan sesuai kebutuhan,” ujar Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Indrasari Wisnu Wardhana. Sementara itu, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Suhanto, menyanggupi untuk memastikan stok bawang putih lewat pemantauan di sejumlah gudang. Pemerintah akan memastikan kualitas persediaan bawang putih dalam negeri tetap terjaga.

Perlindungan bagi para petani tetap yang utama

Moeldoko meminta ketika keran impor kembali dibuka pasca terbitnya SPI, kualitas bawang putih harus tetap terjaga. Selain itu, meski impor bawang putih tetap ada, pemerintah memastikan akan tetap menyerap bawang putih dari para petani. Impor bawang putih dibutuhkan untuk menjaga stabilitas harga sehingga tidak memberatkan konsumen. “Perlindungan bagi para petani tetap yang utama,” ujarnya.
Kementerian Pertanian menyebutkan masa tanam bawang putih dimulai setiap bulan Oktober dan membutuhkan waktu enam bulan masa tanam. “Artinya baru pada bulan April dan Mei kita ada panen raya. Sementara pada bulan Februari hingga April kita kurang stok,” ujar Prihasto. Harga bawang putih di pasar saat ini mencapai Rp 58.000/kg. Sementara berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan pada Mei 2019 lalu, Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk komoditas bawang putih Rp 32.000/kg. “Dengan harga setinggi itu, kita ingin harga bisa kembali normal. Impor diperlukan untuk menutup kebutuhan dalam negeri,” pungkas Moeldoko.