Kategori: Kedeputian

Categories
Berita Kedeputian Kedeputian I

KSP : Pembangunan Infrastruktur di Pulau 3T Terus Dikebut

Deputi I Kepala Staf Kepresidenan, Febry Calvin Tetelepta (FCT), saat meninjau proyek preservasi jalan Tepa-Masbuar-Letwurung di Pulau Babar dan pembangunan sumur bor di Pulau Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, Selasa (28/11).

Maluku Barat Daya – Deputi I Kepala Staf Kepresidenan, Febry Calvin Teteleta, meninjau pembangunan infrastruktur di pulau Babar dan Moa, kabupaten Maluku Barat Daya, Selasa (28/11). Kunjungan lapangan ini untuk memastikan pembangunan infrastrukur di dua pulau terdepan yang berbatasan dengan Australia dan Timor Leste tersebut berjalan dengan baik.

“Sesuai arahan Presiden Jokowi, kami ingin memastikan bahwa negara hadir hingga ke penjuru Nusantara, termasuk di pulau-pulau yang menjadi beranda depan Indonesia,” kata Febry.

Pembangunan infrastruktur di pulau Babar berupa proyek jalan dan jembatan. Yakni, meliputi preservasi jalan Tepa-Masbuar-Letwurung dan jalan di pulau Marsela, serta pembangunan jembatan Loke Imroing. Sementara di pulau Moa, pembangunan titik sumur bor untuk mendukung ketersediaan air bagi masyarakat, termasuk untuk peternakan kerbau moa yang menjadi sektor unggulan kabupaten Maluku Barat Daya.

“Tahun lalu (2022) sudah dibangun dua titik sumur bor. Tahun ini ada tiga titik tambahan yang sedang dikerjakan. Dan tahun depan akan dibangun lagi satu buah embung untuk masyarakat pulau Moa,” terang Febry.

Deputi Bidang Infrastruktur, Energi, dan Investasi Kantor Staf Presiden ini, mengatakan pembangunan infrastruktur di pulau-pulau terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) merupakan bagian dari visi pembangunan Indonesia-sentris yang digencarkan pemerintah untuk pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah yang sulit dijangkau.

Pembangunan infrastruktur di pulau-pulau 3T, sambung dia, sangat penting bagi masyarakat daerah kepulauan. Sebab infrastruktur yang memadai akan mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. “Untuk itu pemerintah terus kebut pembangunannya,” tegas Febry.

Khusus di provinsi Maluku, jelas Febry, ada delapan pulau yang menjadi prioritas pembangunan. Yakni, pulau Aru, Babar, Buru, Kei Besar, Moa, Selaru, Seram, dan Wetar.”Ini sudah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024,” jelas pria yang akrab disapa FCT ini.

Categories
Berita Kedeputian Kedeputian I

KSP : Tol Laut Bantu Masyarakat di Daerah Kepulauan

Deputi I Kepala Staf Kepresidenan, Febry Calvin Tetelepta (FCT), meninjau program tol laut di Pelabuhan Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Jum’at (24/11)

Kepulauan Tanimbar – Pemerintah berkomitmen terus menjalankan program tol laut. Sebab, program yang resmi diluncurkan pada 2015 tersebut terbukti telah membantu masyarakat di daerah kepulauan. Deputi I Kepala Staf Kepresidenan, Febry Calvin Tetelepta, menyampaikan ini usai menjajal langsung tol laut rute Saumlaki kabupaten Kepulauan Tanimbar – Kroing kabupaten Maluku Barat Daya, Jum’at (24/11).

Febry mengatakan pembangunan tol laut menjadi bagian dari komitmen pembangunan Indonesia-Sentris yang dicanangkan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tujuannya, sebut dia, untuk mendukung mobilitas masyarakat dan mengangkut logistik secara regular. Sehingg bisa menekan disparitas harga khususnya di daerah kepulauan.

Keberadaan tol laut rute Saumlaki – Kroing sendiri, sambung Febry, telah memberikan dampak siginifikan kepada penurunan harga-harga pokok. Mengutip data Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan kabupaten Kepulauan Tanimbar, Ia menyebut penurunan harga berkisar antara 10 hingga 15 persen dari harga normal di Saumlaki.

“Hadirnya tol laut dapat mengurangi ketimpangan harga, dan membantu mobilitas masyarakat,” ucapnya.

Ia menilai program tol laut telah sukses dan berjalan dengan baik terutama dari segi konektivitas. Namun untuk penekanan disparitas harga, menurut Febry, masih harus menjadi perhatian pemerintah daerah. “Agar program tol laut bermanfaat lebih besar terhadap masyarakat,” tegasnya.

Usai menjajal tol laut rute Saumlaki – Kroing dengan menaiki kapal perintis KM Sabuk Nusantara 67 selama sepuluh jam, Febry pun memberikan catatan evaluasinya. “Tentu masih ada banyak ruang untuk peningkatan program tol laut, misalnya soal armada, trayek, hingga kebersihan dan lain sebagainya,” pungkas pria yang akrab disapa FCT.

Seperti diketahui, tol laut merupakan penyelenggaraan angkutan laut secara tetap, teratur, dan terjadwal. Program ini bentuk pelayanan publik dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terdepan, dan perbatasan (3TP) dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan transportasi.

Saat ini program tol laut telah memiliki 40 trayek dan 115 pelabuhan singgah yang tersebar di seluruh Indonesia. Jenis muatan yang dapat diangkut tol laut meliputi barang pokok, barang penting, dan barang lainnya.

Categories
Berita Kedeputian Kedeputian V

Kunjungi KSP, Konsorsium Peduli Disabilitas dan Kusta Suarakan Regulasi Teknis Eliminasi Kusta Perlu Dikawal

Tenaga Ahli Kedeputian V, Sunarman Sukamto menerima audiensi Konsorsium Peduli Disabilitas dan Kusta (Pelita), di Jakarta, Jumat (17/11).

Jakarta – Tenaga Ahli Kedeputian V, Sunarman Sukamto menerima audiensi Konsorsium Peduli Disabilitas dan Kusta (Pelita), kumpulan organisasi yang bergerak dalam advokasi kebijakan dan program pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan kusta di Bina Graha pada Jum’at (17/11). Audiensi ini berlatar belakang telah diluncurkannya Rencana Aksi Nasional Eliminasi Kusta 2023-2027 oleh Direktorat Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan RI.

Pada kesempatan tersebut, Konsorsium Pelita juga menyerahkan policy brief tentang kusta di Indonesia yang di dalamnya juga menambahkan mengenai pentingnya partisipasi dari penderita kusta sendiri dalam proses perumusan regulasi teknis agar menjawab kebutuhan. Sunarman mengatakan perlunya untuk memastikan bahwa Pemerintah memiliki peta jalan (roadmap) yang menguraikan peran dan tanggung jawab operasionalisasi dapat secara jelas diimplementasikan. “Pemerintah terus berupaya secara intensif untuk mengatasi kusta, termasuk mengajak kerjasama berbagai pihak, lintas sektor, termasuk teman-teman disabilitas dan OYPMK itu sendiri,” ujarnya.

Sunarman turut menyebutkan bahwa pencegahan dan penanganan orang dengan kusta maupun orang yang pernah mengalami kusta (OYPMK) urgen karena orang kusta dapat menjadi disabilitas dan rentan mendapatkan stigma dan diskriminasi dari masyarakat. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, KSP akan mengawal Program Prioritas Nasional, terutama salah satunya adalah perlindungan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dan juga Program Pencegahan dan Penanggulangan (P2) Kusta.

“KSP juga mendorong rekan-rekan juga beraudiensi dan terus melakukan komunikasi dengan kementerian yang utama adalah Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, juga lembaga seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Komnas HAM, dan Komnas Disabilitas,” kata Sunarman.

Pemerintah Indonesia memiliki target bebas kusta 2024 dengan memasukkan penghapusan kusta dalam kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Kesehatan 2020-2024. Dengan adanya RAN Kusta, Konsorsium Pelita mengharapkan bahwa keberhasilan implementasi RAN seharusnya tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan saja, tapi juga lintas kementerian/lembaga.

Khambali, Ketua Konsorsium Pelita mengatakan bahwa dokumen rencana aksi yang diserahkan dalam audiensi dengan pihak KSP tersebut masih memerlukan regulasi teknis yang implementatif dan mengakomodasi kebutuhan khusus pasien kusta yang holistik dan terjangkau serta perlindungan dari diskriminasi dan stigma. “Sehingga, tujuan utama eliminasi kusta yang terangkum dalam triple zero, yaitu zero transmission (nihil transmisi), zero disability (nihil disabilitas), dan zero exclusion (nihil eksklusi) dapat tercapai sesuai target,” sebutnya.

Indonesia menempati urutan ketiga di dunia dengan jumlah kasus kusta baru paling banyak di tahun 2020 yaitu sekitar 12.000 kasus. Menurut data Kementerian Kesehatan, tingkat eliminasi kasus kusta di Indonesia sudah mencapai prevalensi kurang dari 1 per 10.000 penduduk, tetapi masih ada 7 provinsi dan 113 kabupaten kusta yang belum mencapai prevalensi eliminasi kusta. Jika tingginya kasus kusta tidak segera ditangani, maka orang dengan kusta bisa mengalami disabilitas sepanjang hidup.

Categories
Berita Kedeputian Kedeputian I

KSP Fasilitasi Penyelesaian Persoalan Lahan Pembangunan PLTMG Tanjung Uncang Batam

Deputi I Kepala Staf Kepresidenan, Febry Calvin Tetelepta, meninjau proses pembangunan Pusat Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Tanjung Uncang, di Batam, Sabtu (18/11).

Batam – Deputi I Kepala Staf Kepresidenan, Febry Calvin Tetelepta, turun ke lapangan untuk meninjau proses pembangunan Pusat Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Tanjung Uncang, di Batam, Sabtu (18/9). Dari verifikasi lapangan, Febry mendapati proses pembangunan PLTMG berkapasitas 150 MW tersebut masih menghadapi persoalan krusial, yakni terkait status lahan. “Sebagian kecil area pembangunan PLTMG ini masih berstatus hutan lindung,” terang Febry.

Febry menegaskan kehadiran PLTMG sangat penting untuk menjadi salah satu sumber pembangkit listrik di Batam. Terlebih Batam punya nilai strategis sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. “Kebutuhan ketengalistrikan untuk bisnis dan industri diproyeksikan meningkat pesat,” katanya

Deputi Bidang Infrastruktur, Energi, dan Invesitasi KSP ini menilai perencanaan sistem kelistrikan di kota Batam pada 2024 dan 2025 sudah sangat handal. Di mana pada 2024 terdapat penambahan lima pembangkit baru sebesar 250 MW. Salah satunya PLTMG Tanjung Uncang dengan kapasitas 150 MW yang siap beroperasi pada Januari 2024. Namun pada pelaksanaannya, lanjut Febry, masih ditemukan persoalan pada pengurusan alih ijin fungsi lahan. “Kita akan fasilitasi untuk koordinasi dengan KLHK, BP Batam, dan PT PLN Batam,” tegasnya.

Febry mengatakan sebenarnya persoalan pengurusan alih ijin fungsi lahan juga terjadi pada pembangunan Proyek Strategis Nasional, seperti infrastruktur jalan tol yang melintasi kawasan hutan. Kantor Staf Presiden pun melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk mencari titik temu dengan prinsip sukses kontruksi. “Tentunya juga sukses secara hukum dan administrasi,” pungkasnya.

Categories
Berita Kedeputian Kedeputian II

KSP Himbau Isu Legalitas Dalam Mitigasi Aturan Bebas Deforestasi Uni Eropa (EUDR)

Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Abetnego Tarigan dalam Dialog Multipihak European Union Deforestation Regulation di Jakarta, Jumat (17/11).

Jakarta – Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Abetnego Tarigan menanggapi pentingnya isu Undang-Undang Deforestasi Uni Eropa (EUDR). Menurutnya, EUDR merupakan tantangan bagi produk-produk yang masih memiliki jejak deforestasi, sekaligus sebagai peluang bagi produk-produk lestari menjadi lebih kompetitif. Penerapan EUDR sendiri berdampak pada ekspor komoditas perkebunan di Indonesia, termasuk kelapa sawit yang merupakan komoditas strategis.

“Adanya isu EUDR ini jangan sampai menjebak kita. Ketidaksiapan kita dalam merespon ini harus diantisipasi, terutama terkait isu legalitas dan sustainability,” ujar Abetnego dalam dialog multipihak berbagai pemangku kepentingan yang diadakan di Gedung Bina Graha, Jakarta, Jumat (17/11).

Dalam mengantisipasi penerapan EUDR, lanjut Abetnego, Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan komoditas kelapa sawit berkelanjutan, antara lain melalui Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB), perbaikan Sertifikasi ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil), penyelesaian perkebunan sawit di kawasan hutan, dan peningkatan produktivitas petani, termasuk melalui peremajaan sawit rakyat. Meskipun, dalam implementasinya terdapat beberapa hal yang masih perlu disinergikan. “Ada maupun tidak ada EUDR, kita terus memperbaiki implementasi legal domestik kita,” imbuhnya.

Pada kesempatan tersebut, Abetnego turut menilai perlunya mengidentifikasi kesiapan para pihak di Indonesia dalam memenuhi aspek-aspek persyaratan EUDR, tantangan serta dukungan yang dibutuhkan. Identifikasi tersebut, menurutnya juga dapat menjadi bahan perbaikan tata kelola sawit ke arah yang lebih baik.

“Dari sisi kebijakan dan pengembangan sistem kita banyak progres dari 5 hingga 10 tahun terakhir, tetapi kualitas kebijakan ini yang masih dipertanyakan,” kata Abetnego.

Isu lain yang menjadi perhatian, menurut Abetnego yaitu dampak EUDR terhadap para petani sawit. Dimana ketentuan utama EUDR yang berpotensi akan sangat merugikan dan menyulitkan para petani smallholders termasuk penerapan geolocation plot lahan kelapa sawit dan country benchmarking system yang akan membagi negara dalam 3 kategori yakni high risk, standard dan low risk.

Dari pihak Pemerintah, lanjut Abetnego, berharap pedoman pelaksanaan regulasi EUDR tersebut dapat mengadopsi praktik baik yang sudah adam selama ini seperti Sistem Verifikasi Legal Kayu (SVLK) untuk produk kayu dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) untuk komoditas sawit.

“Secara umum posisi Pemerintah dan Lembaga non-Pemerintah termasuk Petani adalah sama, bahwa jika tidak dimitigasi dan dipersiapkan dengan baik, implementasi EUDR dapat menghambat perdagangan (barrier) dan merugikan petani kecil,” ungkapnya.

Abetnego menegaskan perlu adanya identifikasi kekuatan dari masing-masing pihak, terutama mengenai legalitas dan sustainability. Pembahasan tersebut nantinya menjadi potensi sinergi dan kolaborasi lintas Kementerian, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan Non-Pemerintah untuk menghadapi EUDR. “Isu lebih spesifik akan kami dorong dalam penguatan kelembagaan dan tata kelola dari sektor sawit,” pungkasnya.

Sebagai informasi, EUDR yang diberlakukan sejak Mei 2023 lalu ini membuat produk sawit Indonesia terancam tak bisa masuk dipasarkan ke kawasan Uni Eropa. Dengan aturan terbaru itu, produk sawit, daging, kopi, kayu, kakao, karet, kedelai, dan turunannya yang masuk ke Uni Eropa harus memenuhi sejumlah syarat melalui uji tuntas. Pasar Uni Eropa adalah pasar ekspor keempat terbesar untuk komoditas sawit Indonesia dan menyerap 8,8% dari total ekspor sawit. Oleh karena itu, Indonesia sangat perlu membangun kesiapan agar komoditas sawit Indonesia tetap berjaya di pasar Uni Eropa.