Categories
Berita Berita KSP Ekonomi dan Produktivitas

KSP : Pemerintah Sudah Siapkan Langkah untuk Menjaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi

Jakarta – Ekonomi Indonesia pada triwulan III-2023 tetap tumbuh positif, yakni sebesar 4,94% (year-on-year). Pertumbuhan ini sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan II-2023, 5,17%. Meski pertumbuhan ekonomi Indonesia masih cukup tangguh, pemerintah tetap mewaspadai dampak lanjutan dari perlambatan ekonomi global dan peningkatan harga pangan yang disebabkan oleh fenomena El Nino.

Deputi III Kepala Staf Kepresidenan, Edy Priyono, menyampaikan pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat. Diantaranya, mengalokasikan anggaran sebesar Rp 26,09 triliun untuk program Bantuan Pangan Beras Tahap I dan II, serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino.

Lebih lanjut Edy menjelaskan, Bantuan Pangan Beras sebesar 10 kilogram per bulan akan dilakukan selama tiga bulan, dengan jumlah penerima sebanyak 21,35 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Total beras yang akan disalurkan lebih dari 1,2 juta ton. “Hingga akhir Oktober penyalurannya sudah 82 persen,” terang Edy, di gedung Bina Graha Jakarta, Selasa (7/11).

Adapun terkait BLT El Nino sebesar Rp 200.000 per bulan, kata Edy, akan diberikan kepada 18,8 juta KPM mulai November hingga Desember 2023. “Langkah-langkah ini untuk menjaga pertumbuhan ekonomi kita,” ujarnya.

Edy menilai di tengah perlambatan dan ketidakpastian global ekonomi Indonesia masih cukup tangguh, dan merupakan yang tertinggi jika dibandingkan negara-negara G20. Ia mencontohkan Mexico (3,3%), Amerika Serikat (2,9%), Prancis (0,7%), Italia (0,1%). “Bahkan Jerman mengalami pertumbuhan negatif, yaitu minus 0,4 persen,” tutur Edy.

Edy menyebut, dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga dan investasi menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi selama triwulan III-2023. Konsumsi rumah tangga konsisten tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi, yakni mencapai 5,06% (yoy). Sejalan dengan itu, komponen investasi juga tumbuh sebesar 5,77% (yoy) atau konsisten meningkat sejak awal 2023.

Sementara pada komponen ekspor, sambung Edy, pertumbuhannya negatif -4,26% (yoy) dan terendah sejak triwulan IV 2020. Hal ini dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi global, dan termoderasinya harga komoditas utama. Selain itu, pada periode ini konsumsi pemerintah juga mengalami kontraksi sebesar -3,76% (yoy).

Lebih lanjut, Edy mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap kuat juga tercermin dari sisi produksi, terutama ditopang oleh industri pengolahan sebesar 5,20%. Kinerja beberapa sektor lain seperti transportasi dan pergudangan, akomodasi makanan dan minuman, serta informasi dan komunikasi juga terpantau tumbuh tinggi pasca pandemi, dan tetap melanjutkan tren positif.

Deputi Bidang Perekonomian KSP ini menyampaikan pertumbuhan ekonomi turut menciptakan lapangan kerja. Hal ini ditunjukkan oleh turunnya tingkat pengangguran terbuka (TPT) dari 8,42 juta orang atau 5,86% pada Agustus 2022, menjadi 7,86 juta orang atau 5,32%. Tak hanya itu, kualitas kondisi ketenagakerjaan Indonesia juga meningkat. Di mana proporsi tenaga kerja yang bekerja di sektor formal naik dari 40,69% menjadi 40,89% pada Agustus 2023.

Secara spasial, tambah Edy, pertumbuhan ekonomi juga terjadi secara merata di seluruh wilayah. Pertumbuhan tertinggi terjadi di wilayah Maluku-Papua (9,25%), disusul Sulawesi (6,44%), Jawa (4,83%), Kalimantan (4,83%), dan Bali & Nusa Tenggara (3,43%).

“Pulau Jawa dan Sumatera sebagai kontributor utama perekonomian nasional, yakni hampir 80 persen mampu melanjutkan pertumbuhan positif,” pungkasnya.

Categories
Berita Ekonomi dan Produktivitas

Moeldoko Tegaskan Ekonomi Indonesia Mampu Bertahan di Tengah Resesi Dunia

Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko menegaskan, perekonomian Indonesia mampu bertahan saat dunia terancam resesi. Ekonomi Indonesia tetap akan tumbuh, meski pertumbuhannya melambat. Moeldoko menyampaikan ini untuk menepis anggapan berbagai pihak bahwa Indonesia akan mengalami resesi pada 2023.

“Masyarakat tidak perlu khawatir. Ekonomi tetap tumbuh meski trennya slowdown. Jadi yang punya banyak uang silakan belanjakan uangnya, karena itu akan menjaga perekonomian kita terus bergerak,” tegas Moeldoko, di gedung Bina Graha Jakarta, Jum’at (4/11).

Moeldoko mengatakan, peringatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang ancaman resesi global bukan untuk menakut-nakuti. Namun lebih pada seruan agar Indonesia waspada terhadap kondisi pasar global. Di mana telah terjadi perlambatan ekonomi di negara maju, serta ancaman krisis energi, pangan, dan krisis keuanga global akibat naiknya tensi geopolitik.

Kondisi tersebut, sambung dia, sudah berdampak ke Indonesia. Perlambatan pertumbuhan negara-negara maju menyebabkan permintaan terhadap barang ekspor berkurang. Akibatnya nilai ekspor dan impor Indonesia turun, dan pada gilirannya nilai surplus perdagangan bisa mengalami penurunan.

“Dampaknya terhadap perekonomian kita tentu saja ada, tapi tidak terlalu besar. Karena sejauh ini komponen utama PDB kita adalah konsumsi rumah tangga (dalam negeri). Kita harus tetap optimistis dan terus waspada,” kata Moeldoko.

Menurut pria kelahiran Kediri itu, secara makro pemerintah dan otoritas moneter telah melakukan antisipasi melalui kebijakan, baik fiskal maupun moneter. Yakni, Bank Indonesia menjalankan tugasnya untuk meredam kenaikan inflasi melalui berbagai instrumen. Sementara pemerintah pusat maupun daerah, imbuh dia, bekerja keras mengendalikan harga-harga dengan memperkuat skema bantuan sosial agar dapat menjadi bantalan bagi masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah.

Panglima TNI 2013-2015 ini juga mengungkapkan, pada 2023, APBN akan berperan sebagai peredam kejut (shock absorber), dan digunakan seefektif mungkin untuk pengendalian inflasi, menjaga daya beli, dan menjaga momentum pemulihan ekonomi Indonesia.

“Mulai 2023 kita akan kembali ke defisit anggaran maksimal tiga persen terhadap PDB, seperti sebelum pandemi COVID19,”jelas Moeldoko.

Sebagai informasi, ekonomi Indonesia tumbuh 5,4 persen di Kuartal II, dan diproyeksikan berada di atas 5,5 persen pada Kuartal III. Indikator dari sisi konsumsi seperti indeks penjualan ritel dan indeks keyakinan konsumen, maupun dari sisi produksi seperti PMI Manufaktur, juga masih memberikan sinyal positif.

Dari sisi eksternal, neraca dagang surplus 29 bulan berturut-turut. Per akhir September 2022, Neraca Pembayaran surplus sebesar USD39,9 miliar. Sementara untuk Cadangan devisa berada di level USD130,8 miliar, dan dapat membiayai 5,7 bulan impor, dan pembayaran utang luar negeri
pemerintah.

Adapun terkait dengan Inflasi, per Oktober turun di level 5,7 persen (year on year) dari sebelumnya 5,9 persen (year on year). Secara bulanan justru terjadi deflasi 0,11 persen, yang utamanya bersumber dari deflasi di sektor makanan dan minuman sebesar 0,97 persen. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada penyesuaian harga BBM bersubsidi, namun harga-harga kebutuhan pokok masyarakat masih terkendali.

Categories
Berita Ekonomi dan Produktivitas

KSP : 2023 Ekonomi Indonesia Tak Gelap Masih Kondisi Baik

Jakarta – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Edy Priyono mengatakan, perekonomian Indonesia masih berada di level yang relatif baik. Edy menyampaikan ini merujuk pada hasil laporan Dana Moneter Internasional atau Internasional Monetary Fund (IMF) terkait World Economic Outlook untuk 2022 dan 2023.

Sebagai informasi, IMF menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan sebesar 5,3 persen pada 2022, dan turun menjadi 5,0 persen pada 2023. Angka ini masih lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN secara keseluruhan, yang diproyeksikan berada di angka 4,9 persen pada 2023.

IMF juga mencatat, pertumbuhan ekonomi Indonesia 2022 juga diproyeksikan lebih baik dibandingkan beberapa Negara G20. Yaitu, Amerika Serikat dengan pertumbuhan sebesar 1,6 persen, Jerman 1,5 persen, Jepang 1,7 persen, UK 3,6 persen, Brazil 2,8 persen, dan Meksiko 2,1 persen.

“Mencermati laporan IMF, perekonomian Indonesia masih berada di level yang relatif baik. Bahkan IMF menyebut Indonesia akan menjadi titik terang saat perekonomian global gelap,” kata Edy, di Jakarta, Sabtu (15/10).

Meski Indonesia meraih pertumbuhan ekonomi tinggi dengan kondisi stabilitas politik dan fundamental ekonomi yang kuat, Edy menegaskan, pemerintah dan otoritas terkait tidak terlena dan terus bersinergi untuk menerapkan berbagai kebijakan yang dapat menjaga perekonomian dari dampak risiko global.

Ia menjelaskan, dari sisi kebijakan fiskal, pemerintah telah menyalurkan bantuan berupa Bantuan Subsidi Upah (BSU), Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM, dan pemanfaatan 2 persen Dana Transfer Umum. Selain itu, pemerintah juga meneruskan dukungan bantuan sosial yang sudah ada. Seperti program keluarga harapan, bantuan pangan non tunai yang didukung konvergensi program bantuan sosial, serta pembenahan data penerima bantuan sosial.

“Kebijakan ini untuk menanggulangi dampak inflasi di Indonesia,” terang Edy.

Sementara dari sisi moneter, tambah dia, Bank Indonesia melakukan peningkatan suku bunga acuan dan beragam instrumen pengendalian nilai tukar rupiah.

“Saat ini juga disiapkan berbagai kebijakan di lembaga jasa keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” tutur Edy.

Seperti diketahui, dalam laporan World Economic Outlook untuk 2022 dan 2023, IMF mengingatkan bahwa perekonomian global akan mengalami tantangan yang berat. Inflasi diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan beberapa dekade terakhir yang menyebabkan pengetatan keuangan di banyak negara.

Selain itu, IMF juga mengingatkan konflik Rusia-Ukraina dan pandemi COVID19 yang tidak dapat diprediksi kapan berakhir, telah berkontribusi negatif terhadap outlook ekonomi global. Permintaan agregat akan turun, da berimplikasi pada penurunan pertumbuhan ekonomi.

IMF memperkirakan, pertumbuhan ekonomi global turun dari 6,0 persen pada 2021 menjadi 3,2 persen pada 2022, dan 2,7 persen pada 2023. Pertumbuhan ekonomi tersebut menjadi yang terendah sejak 2001 kecuali saat krisis keuangan global dan puncak pandemi COVID19.

Sementara terkait dengan Inflasi global, IMF memprediksi akan naik dari 4,7 persen di 2021, menjadi 8,8 persen di 2022. Namun pada 2023, inflasi global diperkirakan turun di angka 6,5 persen.

Categories
Berita Ekonomi Ekonomi dan Produktivitas Kedeputian Kedeputian III

KSP : Implementasi UU Cipta Kerja Percepat Pertumbuhan UMKM

Jakarta – Kantor Staf Presiden mengapresiasi Kementerian Koperasi dan UKM yang telah bekerja dengan baik dalam percepatan pertumbuhan UKM di Indonesia. Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) Kantor Staf Presiden Edy Priyono menilai, Kemenkop UKM berhasil mendorong implementasi PP No 7/2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, yang merupakan salah satu aturan turunan Undang – Undang Cipta Kerja (UUCK).

“Ini bukti bahwa implementasi UUCK terus berjalan, di luar perbaikan proses formil yang juga terus berlangsung,” kata Edy, di Jakarta, Sabtu (30/7).

Edy mengatakan, Implementasi UU Cipta Kerja melalui PP No 7/2021 telah memberikan dukungan besar kepada UMKM dari berbagai aspek, mulai hulu hingga hilr. Seperti permodalan, perizinan, fasilitasi sertifikasi, hinga pemasaran dan kemitraan.

Dari aspek perizinan misalnya, sebut Edy, pemerintah setidaknya telah memfasilitasi 1,3 juta usaha mikro/kecil untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem layanan perizinan online berbasis risiko (OSS RBA), yang dikembangkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Edy yang juga Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden menambahkan, melalui UUCK pelaku UMKM juga mendapatkan penyuluhan dan pendampingan hukum. Ini dibuktikan dengan kegiatan penyuluhan hukum bagi usaha mikro di 15 provinsi dan diikuti oleh 600 pelaku usaha mikro/kecil. “Kemenkop UKM juga melakukan pendampingan hukum kepada 18 usaha mikro oleh Advokat dan LBH,” terangnya.

Dalam kaitan dengan amanat PP No 7/2021 tentang penyediaan fasilitas ruang promosi bagi UMKM di infrastruktur publik, jelas Edy, Kemenkop UKM telah mendorong kemitraan usaha mikro/kecil dengan pengelola terminal melalui rencana penandatanganan MoU dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, dan Kementerian BUMN.

“Saat ini penyediaan promosi UMKM di berbagai fasilitas publik sudah mencapai 30 persen,” imbuhnya.

Pada kesempatan itu, Edy juga menyinggung kinerja Kemkop UKM terkait percepatan basis data tunggal UMKM. Di mana per akhir juni 2022, telah dilakukan pendataan terhadap 857.281 pelaku UMKM dari 226 kabupaten/kota dari 33 provinsi.

Sementara soal peningkatan kompetensi sumber daya manusia pelaku UMKM, pemerintah secara proaktif memberikan pelatihan dengan berbagai topik. Seperti vokasional, e-commerce, manajemen keuangan, dan pelatihan bagi usaha mikro berbasis kompetensi.

“Hingga juli 2022, pelatihan-pelatihan itu sudah diikuti 1.110 pelaku usaha,” tutup Edy.

Categories
Berita Berita KSP Ekonomi Ekonomi dan Produktivitas Kedeputian Kedeputian III

KSP : Pemulihan Ekonomi Nasional Di Belitung Tumbuhkan Sektor UMKM

Belitung – Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di pulau Belitung mulai pulih dan tumbuh pasca pandemi COVID19. Hal itu ditunjukkan dengan meningkatnya permintaan dan perluasan pasar untuk ekspor, yang berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal.

Fakta tersebut, merupakan hasil monitoring tim Kantor Staf Presiden, di beberapa sentra UMKM di kawasan Belitung. Seperti sentra batik Sepiak dan HD Noto di Sijuk, serta gallery KUMKM di Tanjung Pandan Belitung.

Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Panutan Sulendrakusuma menyebut, pertumbuhan pelaku UMKM di Belitung sebesar 8,6 persen, terhitung sejak sebelum pandemi COVID19. “Dari 19.507 pelaku usaha pada akhir 2019 menjadi 20.702 pada akhir mei 2022,” kata Panutan, saat meninjau sentra UMKM, di pulau Belitung, Minggu (19/6).

Panutan menegaskan, pemulihan dan pertumbuhan UMKM pasca pandemi COVID19 di pulau Belitung, tidak terlepas dari dukungan ekosistem. Yakni, melalui pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta pendampingan dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, terkait proses perizinan melalui online single submission, pendaftaran produk halal, dan pengurusan NPWP.

“Kami lihat pelaku UMKM di sini (Belitung) juga mendapatkan pendampingan soal pemasaran baik online maupun offline. Langkah-langkah ini cukup memadai untuk mengakselerasi pemulihan UMKM,” tegasnya.

Panutan mengungkapkan, pemulihan ekonomi nasional pada sektor UMKM menjadi perhatian serius Presiden Joko Widodo. Jumlah UMKM yang mencapai 64,19 juta, berkontribusi terhadap PDB sebesar 61,97 persen atau senilai Rp 8.573,89 triliun, pada 2020.

Untuk menjaga keberlangsungan UMKM saat pandemi, pemerintah melalui Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No 2/2021 tentang pedoman penyaluran bantuan pemerintah bagi pelaku Usaha Mikro, telah menggelontorkan dana bantuan dan subsidi. Seperti subsidi Bunga pinjaman dan Imbal Jasa Penjamin (IJP).

“Data dari Menteri Keuangan, realisasi dana PEN untuk UMKM sampai pertengah Mei 2022 sebesar 8,14 trilium rupiah. Yakni berupa subsidi Bunga dan IJP,” tegas Panutan.

“KSP sejak awal terlibat dan ikut mengawal pemulihan UMKM,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Panutan juga meyakini, pemulihan dan pertumbuhan UMKM di Belitung akan berjalan cepat. Terlebih, pada Sebtember 2022, akan menjadi tuan rumah gelaran Development Working Group (DWG) G20.

“Penyelenggaraan event G20 di Belitung kiranya dapat menjadi momentum tidak hanya untuk menunjukkan kesiapan, harkat dan martabat provinsi Bangka Belitung dan Indonesia, Tapi juga dapat dimanfaatkan untuk menunjukkan produk-produk UMKM khas Belitung,” pungkasnya.