Categories
Berita Berita KSP Ekonomi dan Produktivitas Peningkatan Ekonomi Maritim

Moeldoko Jagongan Bareng Petani Garam Desa Rawaurip

Cirebon – Tambak garam di Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon, Jum’at (8/10) mendadak sepi dari aktivitas petani. Mereka bukan sedang tidak berproduksi, melainkan berkumpul dan jagong bareng dengan Kepala Staf Kepresidenan RI Dr. Moeldoko.

Kedatangan mantan Panglima TNI di Desa Rawaurip untuk melihat dan mendengar langsung persoalan yang dialami para petani garam di lapangan.

Seperti diketahui, desa yang 95 persen penduduknya menggantungkan hidup dari garam tersebut, merupakan daerah penghasil garam terbesar di Kabupaten Cirebon dan nasional. Total ada 300 hektar tambak garam, yang setiap panen bisa menghasilkan 7 – 10 ton.

Sayangnya, tingginya kuantitas produksi tersebut tidak dibarengi dengan gurihnya harga garam di pasaran.

“Harga garam anjlok sekali hanya Rp. 500 per kilogram. Kami mohon pemerintah bisa segera menetapkan Harga Eceran Terendah (HET),” terang Ismail Marzuki salah satu petani garam di desa Rawaurip.

Menurutnya, selain anjloknya harga garam, petani juga kesulitan untuk menghasilkan garam dengan metode geomembran karena keterbatasan sumber daya. “Satu gulung geomembran Rp. 5 juta. 1 hektare bisa membutuhkan 10-12 gulung geomembran. Petani akhirnya menggunakan plastik busa yang menghasilkan garam tidak maksimal,” lanjut Ismail.

Insyaf petani garam lainnya menambahkan, petani saat ini juga menghadapi ancaman abrasi pantai. “Tahun lalu terjadi banjir rob dari utara dan selatan, petani gagal panen dan tidak memiliki penghasilan pak,” ucap Insyaf.

Menanggapi hal tersebut, Moeldoko mengatakan, pemerintah sedang menyiapkan alternatif solusi untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi petani garam di lapangan. Diantaranya soal kebijakan impor garam industri dan revitalisasi bibir pantai.

“Info dari kementerian terkait, soal kebijakan impor nanti akan langsung ke pengguna sehingga tidak bocor di pasaran. Sedangkan masalah abrasi, akan ada program revitalisasi bibir pantai utara, ” terangnya.

Kepada para petani, Moeldoko juga berjanji akan menyampaikan aspirasi petani garam kepada kementerian/lembaga terkait. Ia juga mengajak petani garam untuk tetap optimistis meski masih menghadapi beragam persoalan.

“Saya anak petani, saya tahu persis masalah petani. Kita harus optimis dan terus memproduksi garam dengan kualitas bagus. Agar petani garam di sini (desa Rawaurip) sukses dan kaya-kaya,” tutup Moeldoko.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian I Peningkatan Ekonomi Maritim

Kawal Kerja Sama Sektor Kelautan, Moeldoko: Nelayan Jadi Tuan di Negerinya Sendiri

Jakarta – Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan para nelayan Indonesia.. Hal ini disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dr. Moeldoko saat mengawal proses penandatanganan Kesepahaman Bersama sekaligus Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sektor Kelautan dan Perikanan, Selasa (14/9).

Serangkaian rapat koordinasi dan penandatanganan di Gedung Bina Graha KSP melibatkan berbagai pihak terkait termasuk dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Polri dan perwakilan pemerintah daerah dari 6 provinsi yakni Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

“Kesepahaman Bersama dan Perjanjian Kerja Sama ini juga dimaksudkan agar Nelayan di Kawasan Regional Timur Indonesia, dapat memanfaatkan Potensi Perikanan dan Kelautan guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan ekonominya,” kata Moeldoko.

Seperti diketahui, melalui Permen KP 58/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap, kapal nelayan kecil dibawah kapasitas 30 GT hanya diperbolehkan untuk memasuki jalur dua (4-12 mil) dan jalur tiga (di atas 12 mil) dengan persyaratan tertentu.

Namun banyak nelayan menghadapi masalah hukum karena melintasi batas wilayah ini. Berdasarkan laporan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Utara, para nelayan lokal ini terpaksa melintasi batas wilayah yang ditentukan untuk berlindung di pulau-pulau terdekat akibat keperluan logistik dan kendala cuaca.

“Diharapkan nelayan kita akan menjadi Tuan di negerinya sendiri. Dengan demikian, ke depan Nelayan di kawasan ini akan memberikan kontribusi strategis bagi kehadiran dan produktivitas Lumbung Ikan Nasional,” sambung Moeldoko yang didampingi oleh Deputi I Bidang Infrastruktur, Energi, dan Investasi KSP Febry Calvin Tetelepta.

Pemerintah pusat juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah dan masyarakat setempat yang selama ini telah bersinergi secara baik dalam pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan.

“Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan distribusi produk lokal dari wilayah Timur, sehingga tidak lagi Java-sentris,” kata Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, yang turut hadir dalam penandatanganan nota kesepahaman bersama ini.

Categories
Ekonomi dan Produktivitas Peningkatan Ekonomi Maritim

Peningkatan Ekonomi Maritim

bagian-i-029 bagian-i-030 bagian-i-031

Categories
Ekonomi dan Produktivitas Peningkatan Ekonomi Maritim

Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Produktivitas

Laporan tiga tahun Pemerintahan Jokowi-JK di sektor ekonomi. Pembangunan ekonomi dan peningkatan produktivitas…
bagian-i-001 bagian-i-002 bagian-i-003 bagian-i-004 bagian-i-005 bagian-i-006 bagian-i-007 bagian-i-008 bagian-i-009 bagian-i-010 bagian-i-011 bagian-i-012 bagian-i-013 bagian-i-014 bagian-i-015 bagian-i-016 bagian-i-017 bagian-i-018 bagian-i-019 bagian-i-020 bagian-i-021 bagian-i-022 bagian-i-023 bagian-i-024 bagian-i-025 bagian-i-026 bagian-i-027 bagian-i-028 bagian-i-029 bagian-i-030 bagian-i-031