JAKARTA – Kantor Staf Presiden (KSP) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terus memelihara kerja sama sinergis dan konstruktif dalam pemajuan dan penegakan hak asasi di Indonesia. Baik saat menangani permasalahan yang berskala nasional dan internasional.
“Namun aspek paling mendasar dan krusial dari kebijakan strategis pemajuan dan penegakan HAM adalah menjaga indepedensi Komnas HAM dalam menjalankan tugasnya secara transparan, akuntabel, dan impartial,” ungkap Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Komnas HAM secara daring, Rabu (24/2).
Dengan independensi itu, Moeldoko menilai, Komnas HAM bisa menunjukkan kredibilitasnya di mata publik, baik nasional maupun internasional. Sehingga, kinerja HAM Indonesia terus membaik guna mengambil leadership di kawasan, baik di ASEAN maupun di Organisasi Kerjasama Islam sebagai negara demokratis dan negara Muslim terbesar di dunia.
Secara internal, kata Moeldoko, kinerja HAM yang baik akan meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi seluruh negara yang menjadi landasan pembangunan manusia Indonesia unggul menuju masyarakat yang adil dan sejahtera. Sementara secara eksternal, meningkatnya pemajuan dan penegakan HAM akan menguatkan posisi Indonesia secara strategis dan mandiri dalam diplomasi politik serta keamanan. Selain itu juga yang tidak kalah penting diplomasi ekonomi yang seringkali dikaitkan dengan isu-isu hak asasi manusia.
“Maka kita patut berbangga karena kinerja-kinerja nasional kita di bidang HAM dan kemanusian lainnya mendapatkan apresiasi dunia dengan terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan dan anggota Dewan HAM PBB. Tentu keanggotaan ini perlu kita manfaatkan guna terus untuk mendorong pemajuan dan pemajuan HAM yang semakin dirasakan oleh setiap warga negara sebagai pemegang right holder yang hakiki,” ujar Moeldoko.
Moeldoko juga menegaskan kembali komitmen kuat Presiden Joko Widodo dalam pemajuan dan penegakan HAM sebagai janji politik dalam memegang amanah konstitusi dalam menghadirkan negara melindungi segenap bangsa dan negara secara inklusif dan paripurna. Bahkan, pada pidato Kenegaraan memperingati Kemerdekaan Republik Indonesia pada 16 Agustus 2020 di Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden menyampaikan bahwa prinsip-prinsip HAM dan lingkungan hidup harus mengarusutama dalam setiap kebijakan pembangunan serta harus menjadi perhatian semua pelaku ekonomi dan bisnis yang harus menjadi bagian penting penyangga demokrasi Indonesia.
Komitmen tersebut diterjemahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional sehingga mewarnai setiap kebijakan di tingkat nasional dan daerah. “Pengarusutamaan HAM dalam kebijakan strategis pemerintah juga dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) tahun 2021-2025, yang akan menggerakkan semua pemangku kepentingan dalam upaya pemajuan dan penegakkan HAM lima tahun mendatang,” tambah Moeldoko.
Adapun, kata Moeldoko, KSP selalu siap dan terbuka bekerjasama dengan Komnas HAM, organisasi masyarakat sipil bidang HAM dan seluruh komponen bangsa dalam mengawal pemajuan dan penegakan HAM sebagai amanat konstitusi dan program prioritas Presiden.
