JAKARTA – Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko menegaskan perlunya kesepakatan dalam menyamakan standar protokol kesehatan, status kesehatan yang dapat meningkatkan kepercayaan antara negara ASEAN. Dengan begitu, mobilitas manusia, kegiatan bisnis, dan berbagai fasilitas bisa berfungsi kembali tanpa mengabaikan faktor keamanan dan keselamatan.
“Saya harap agar para pemimpin universitas yang hadir pada pertemuan ini bisa menginformasikan kepada penentu kebijakan di negara masing-masing, mengenai seruan perlunya rencana bersama pemulihan pasca pandemi dalam rangka kebijakan dan teknologi,”ujar Dr. Moeldoko pada webinar ASEAN University Leaders Virtual Meeting dengan tema “Risk Management & Recovery Plan in the Context of Indonesia Post COVID-19” dari Situation Room Gedung Bina Graha Jakarta, Selasa (2/12).
Moeldoko menyampaikan bagaimana 10 negara anggota ASEAN memiliki sejarah kerja sama bilateral dan regional di berbagai sektor, termasuk ekonomi dan pendidikan. Bahkan, konektivitas dan mobilitas manusia maupun barang antara negara sangat tinggi sebelum terjadinya pandemi. Moeldoko menyadari, semua negara anggota ASEAN menghadapi pandemi dengan ancaman, respon dan tantangan yang berbeda. “Tapi faktanya, tidak ada satu pun negara yang tidak membutuhkan dukungan negara lain sama sekali,” ujar Moeldoko.
Pada kesempatan ini, Moeldoko juga menyampaikan pentingnya riset sebagai dasar pembuatan kebijakan publik. Seperti yang telah dilakukan Indonesia sepanjang delapan bulan pandemi telah menghasilkan banyak data tentang pandemi dari kasus suspek, terkonfirmasi, isolasi, perawaran, meninggal dan sembuh. Sehingga, kata Moeldoko, data dapat diolah dengan optimal, dianalisa dengan baik dan menjadi pijakan untuk pengembangan obat, vaksin, alat kesehatan, teknologi, dan kebijakan publik. Pada intinya, Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan menuju tatanan masyarakat yang aman dan produktif. Apalagi, pandemi COVID-19 berdampak pada semua aspek kehidupan manusia.
