Categories
Berita Ekonomi

Industri Pengolahan Jadi Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi

Jakarta – Pertumbuhan ekonomi Indonesia di Triwulan II-2022 sangat menggembirakan, yakni 5,44 persen secara tahunan (year on year). Pertumbuhan ini terjadi di tengah pelambatan global.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Edy Priyono mengatakan, melesatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama didorong oleh kinerja industri pengolahan yang menunjukkan tren meningkat.

Menurutnya, jika dilihat secara sektoral, industri pengolahan merupakan komponen terbesar, yaitu 17,84 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

“Oleh karena itu, pertumbuhan sektor industri sangat besar pengaruhnya bagi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan,” kata Edy, di Jakarta, Senin (15/8).

Ia mengungkapkan, dari angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5,44 persen, sektor industri pengolahan memberikan sumbangan terbesar, yakni 0,82 poin persentase. Di mana pada kuartal II-2022, PDB atas dasar harga konstan (ADHK) di industri pengolahan sebesar Rp 587,5 triliun, atau tumbuh 4,01 persen secara tahunan (year on year)

“Angka ini juga menandakan bahwa industri pengolahan telah pulih dari dampak pandemi COVID19,” ujarnya

Edy menilai, pertumbuhan industri pengolahan memang tidak sebesar di sektor transportasi dan pergudangan, yang tumbuh sangat tinggi, yakni 21,27 persen. Namun, lanjut dia, pertumbuhan industri pengolahan tetap berarti bagi tumbuhnya ekonomi Indonesia, mengingat proporsi sektor industri sangat besar dalam PDB.

Edy merinci, ada dua jenis industri yang berperan besar dalam mendongkrak pertumbuhan industri pengolahan. Yaitu, tekstil dan pakaian jadi, serta makanan minuman.

Pada triwulan II-2022, industri tekstil dan pakaian jadi tumbuh sangat besar, di angka 13,74 secara tahunan (year on year). Sementara makanan minuman tumbuh 3,68 persen. Pertumbuhan tersebut, sebut Edy, tidak terlepas dari momentum puasa dan Idul Fitri.

“Meski mengalami pertumbuhan, namun industri makanan minuman cukup terpukul dengan larangan ekspor CPO dan produk turunannya yang sempat diberlakukan oleh pemerintah,” pungkasnya.

Categories
Berita Ekonomi

Pengendalian Inflasi Dorong Capaian Pertumbuhan Ekonomi 5,44 persen

Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2022 sebesar 5,44 persen secara tahunan (year on year). Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Edy Priyono mengatakan, capaian tersebut tidak terlepas dari kerja keras pemerintah dan otoritas moneter dalam mengendalikan inflasi. Di mana pada Juli 2022, inflasi tahunan mencapai 4,94 persen.

Edy menyampaikan, kebijakan pemerintah untuk meningkatkan anggaran subsidi dan kompensasi energi untuk menahan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), gas, dan listrik bersubsidi, menjadikan inflasi relatif bisa dikendalikan. Sehingga konsumsi masyarakat masih tumbuh cukup baik, yakni sebesar 5,51 persen. Kondisi ini, juga didukung oleh tingginya pertumbuhan ekspor akibat kenaikan harga komoditi serta momentum puasa dan lebaran.

“Elemen-elemen itu yang menjadikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh sangat baik di tengah inflasi yang relatif tinggi di Triwulan dua 2022,” terang Edy, Sabtu (6/8).

Edy menegaskan, dengan capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,44 persen pada kuartal II-2022, ancaman resesi sangat mungkin tidak terjadi di Indonesia. Meski demikian, Ia mewanti-wanti kemungkinan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya ada dua penyebab yang menjadikan pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat. Yakni, dari sisi moneter dan fiskal. Dari sisi moneter, jelas dia, meskipun sampai saat ini Bank Indonesia belum menaikkan suku bunga acuan, namun dilakukan peningkatan Giro Wajib Minimun (GWM).

“Implikasinya kredit dari perbankan tidak sebesar sebelumnya,” terang Edy.

Sementara itu dari sisi fiskal, kebijakan pemerintah menaikkan anggaran subsidi berpotensi menurunkan kesempatan Indonesia menggunakan windfall profit (keuntungan tak terduga) akibat kenaikan harga komoditi untuk keperluan produktif. “Apalagi mulai 2023, kita harus kembali ke defisit anggaran maksimal 3 persen. Artinya anggaran untuk belanja semakin ketat,” bebernya.

Edy juga mengungkapkan, pemerintah terus mewaspadai potensi kenaikan inflasi terutama jika harga minyak dunia tidak bisa kembali turun dan masih di atas 100 US Dolar per barrel. Sebab, dari sisi fiskal, pemberian subsidi energi semakin terbatas. Sehingga tidak tertutup kemungkinan akan dilakukan penyesuaian harga.

Tantangan lainnya, sebut Edy, yakni peningkatan suku bunga yang sudah dilakukan oleh beberapa negara. Ia menilai, jika Indonesia tidak melakukan hal yang sama, maka risikonya akan terjadi aliran modal ke luar atau capital outflow yang bisa berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah.

“Sebaliknya, jika BI juga terpaksa menaikkan suku bunga acuan, maka penyaluran kredit akan terganggu dan pada gilirannya pertumbuhan sektor riil juga akan melambat. Sekali lagi, pemerintah, BI dan lembaga terkait lainnya tentu akan bekerja secara bersama-sama agar berbagai tantangan itu bisa kita hadapi dan lalui dengan baik,” tutupnya.

Categories
Berita Berita KSP Ekonomi

Eksportir Produsen Briket Arang Temui Moeldoko Keluhkan Sulitnya Pengiriman

Jakarta – Kegiatan ekspor briket arang Indonesia mengalami kendala pengiriman. Perusahaan pelayaran yang notabene adalah perusahaan asing tidak menerima produk briket arang karena termasuk produk yang mudah terbakar.

Fakta ini mengemuka saat sejumlah eksportir produsen briket arang bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko, di gedung Bina Graha Jakarta, Selasa (2/8).

“Briket arang Indonesia itu primadona karena kualitasnya sangat baik. Permintaan importir juga tinggi. Tapi lagi-lagi kami terkendala oleh persoalan logistik,” kata Diah Tristani Wakil Ketua Pengusaha Arang Briket Nusantara Indonesia Raya (PABNIR).

Diah menambahkan, selain soal pengiriman, pengusaha briket arang juga kesulitan untuk memenuhi berbagai persyaratan yang ditentukan. Seperti kelengkapan audit dan verifikasi tempat produksi.

“Kami sudah ikuti semua prosedurnya, tapi masih saja dinilai tidak lengkap. Kami mohon ada regulasi yang jelas soal ini,” ujar Diah.

Di kesempatan yang sama, Yogi Abimanyu Ketua Persatuan Pengusaha Arang Kelapa Indonesia (PERPAKI) minta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memasukkan industri arang kelapa dan turunannya dalam Daftar Negatif Investasi. Sebab, dengan banyaknya pemodal besar industri asing yang masuk ke Indonesia akan mematikan industri arang kelapa lokal.

“Industri arang kelapa ini low investasi, low teknologi. Jadi dengan nilai investasi satu miliar saja sudah bisa. Jika pemodal besar asing ini dibiarkan masuk, industri lokal yang tertekan,” ungkapnya.

Abimanyu menilai, dengan membangun industri arang briket kelapa di Indonesia, pemodal asing menjadi tahu biaya produksi sebenarnya. Sehingga briket arang kelapa dijual murah pada eksportir yang masih satu group di negara mereka. Sedangkan di pasar ritel dijual tinggi untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya.

“Hal ini menekan kami. Kami jadi sulit mendapat harga tinggi karena harganya sudah ditekan oleh perusahaan asing ini,” terangnya.

Menanggapi aduan tersebut, Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko menekankan pentingnya penguatan industri briket arang dari hulu hingga hilir. Sehingga, bisa memiliki nilai tambah dan daya saing yang kuat.

Terlebih, imbuh dia, ekspor briket arang Indonesia rata-rata mencapai 30 ribu ton per bulan, dengan nilai devisa Rp 7 triliun.

“Potensi ini perlu diperkuat industri hilirnya sehingga dibutuhkan kemudahan berusaha. Sementara terkait persoalan pengiriman, KSP akan carikan solusinya,” tegas Moeldoko.

Categories
Berita Ekonomi Ekonomi dan Produktivitas Kedeputian Kedeputian III

KSP : Implementasi UU Cipta Kerja Percepat Pertumbuhan UMKM

Jakarta – Kantor Staf Presiden mengapresiasi Kementerian Koperasi dan UKM yang telah bekerja dengan baik dalam percepatan pertumbuhan UKM di Indonesia. Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) Kantor Staf Presiden Edy Priyono menilai, Kemenkop UKM berhasil mendorong implementasi PP No 7/2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, yang merupakan salah satu aturan turunan Undang – Undang Cipta Kerja (UUCK).

“Ini bukti bahwa implementasi UUCK terus berjalan, di luar perbaikan proses formil yang juga terus berlangsung,” kata Edy, di Jakarta, Sabtu (30/7).

Edy mengatakan, Implementasi UU Cipta Kerja melalui PP No 7/2021 telah memberikan dukungan besar kepada UMKM dari berbagai aspek, mulai hulu hingga hilr. Seperti permodalan, perizinan, fasilitasi sertifikasi, hinga pemasaran dan kemitraan.

Dari aspek perizinan misalnya, sebut Edy, pemerintah setidaknya telah memfasilitasi 1,3 juta usaha mikro/kecil untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem layanan perizinan online berbasis risiko (OSS RBA), yang dikembangkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Edy yang juga Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden menambahkan, melalui UUCK pelaku UMKM juga mendapatkan penyuluhan dan pendampingan hukum. Ini dibuktikan dengan kegiatan penyuluhan hukum bagi usaha mikro di 15 provinsi dan diikuti oleh 600 pelaku usaha mikro/kecil. “Kemenkop UKM juga melakukan pendampingan hukum kepada 18 usaha mikro oleh Advokat dan LBH,” terangnya.

Dalam kaitan dengan amanat PP No 7/2021 tentang penyediaan fasilitas ruang promosi bagi UMKM di infrastruktur publik, jelas Edy, Kemenkop UKM telah mendorong kemitraan usaha mikro/kecil dengan pengelola terminal melalui rencana penandatanganan MoU dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, dan Kementerian BUMN.

“Saat ini penyediaan promosi UMKM di berbagai fasilitas publik sudah mencapai 30 persen,” imbuhnya.

Pada kesempatan itu, Edy juga menyinggung kinerja Kemkop UKM terkait percepatan basis data tunggal UMKM. Di mana per akhir juni 2022, telah dilakukan pendataan terhadap 857.281 pelaku UMKM dari 226 kabupaten/kota dari 33 provinsi.

Sementara soal peningkatan kompetensi sumber daya manusia pelaku UMKM, pemerintah secara proaktif memberikan pelatihan dengan berbagai topik. Seperti vokasional, e-commerce, manajemen keuangan, dan pelatihan bagi usaha mikro berbasis kompetensi.

“Hingga juli 2022, pelatihan-pelatihan itu sudah diikuti 1.110 pelaku usaha,” tutup Edy.

Categories
Berita Ekonomi

APBN Surplus Cerminan Kegiatan Ekonomi Indonesia Semakin Baik

Jakarta – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali mencatatkan surplus pada Juni 2022. Yakni, sebesar Rp 73,6 triliun atau 0,39 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Edy Priyono menyebut, hal itu merupakan cerminan kegiatan ekonomi Indonesia semakin baik.

Menurutnya, salah satu indikator untuk melihat kegiatan ekonomi berjalan baik adalah capaian penerimaan pajak. Di mana, pada realisasi pendapatan negara pada Juni 2022, sektor penerimaan pajak menyumbangkan Rp 868,3 triliun atau naik 55,7 persen (year on year).

“Capaian penerimaan pajak ini membuktikan kegiatan ekonomi Indonesia semakin baik, dan menjadikan probabilitas kemungkinan terjadinya resesi di Indonesia semakin jauh,” kata Edy, di gedung Bina Graha Jakarta, Kamis (28/7).

Edy mengungkapkan, kondisi ekonomi Indonesia saat ini stabil. Sebab, ujar dia, pemerintah berhasil mengendalikan laju inflasi imbas dari ketidakpastian ekonomi global.

Meski demikian, Edy mewanti-wanti agar situasi tersebut tidak menjadikan Indonesia jumawa dan lengah. Terlebih, lanjut dia, terkendalinya inflasi saat ini bukan karena terkontrolnya harga-harga komoditas, melainkan disebabkan adanya intervensi pemerintah.

“Intervensi itu dilakukan dalam bentuk penyaluran subsidi, terutama di sektor energi. Nilainya mencapai lima ratus triliun rupiah lebih. Ini yang saat ini benar-benar dijaga oleh pemerintah agar subsidi tidak jebol,” ungkap Edy.

Seperti diketahui, realisasi pendapatan negara per Juni 2022 sebesar Rp 1.317,2 triliun atau tumbuh 48,5 persen (year on year). Pendapatan tersebut, ditopang oleh penerimaan pajak sebesar Rp 868,3 triliuan atau naik 55,7 persen, kepabeanan dan cukai Rp 167,6 triliun atau naik 37,2 persen (year on year), serta PNBP sebesar Rp 281 triliun atau naik 35,8 persen (year on year).

Sementara realisasi belanja negara pada Juni 2022 sebesar Rp 1.243,6 triliun atau naik 6,3 persen (year on year), dengan rincian belanja pemerintah pusat Rp 876,5 triliun atau naik 10,1 persen (year on year) dan TKDD Rp 367,1 triliun atau turun 1,8 persen (year on year).