Kategori: Kebutuhan Dasar

Categories
Berita Berita KSP Kebutuhan Dasar

Tambahan Anggaran Bansos Wujud Perlindungan Pemerintah pada Kelompok Ekonomi Rentan

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Abraham Wirotomo

Jakarta – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Abraham Wirotomo menegaskan, penambahan anggaran bantuan sosial sebesar Rp 24,17 triliun merupakan wujud perlindungan pemerintah kepada kelompok ekonomi rentan. Tambahan anggaran bantuan sosial tersebut, kata dia, diharapkan dapat meringankan dampak kenaikan harga energi dan harga pangan global terhadap 20,65 juta keluarga dari kelompok ekonomi rentan.

“Juga kepada enam belas juta pekerja yang bergaji maksimum tiga setengah juta rupiah per bulan,” kata Abraham, di gedung Bina Graha Jakarta, Selasa (30/8).

Abraham mengatakan, di tengah krisis global yang berdampak pada kenaikan harga pangan dan energi, pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama kepada kelompok yang rentan. Harapannya, perlindungan berupa bansos tersebut bisa menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Agar penyaluran bansos tepat sasaran, menurut Abraham, saat ini pemerintah sudah memperbarui data keluarga miskin pada Data Terpadu Kesejahteraan sosial (DTKS) per setiap bulan. Sebelumnya, pembaruan DTKS dilakukan hanya sekali dalam setahun.

“Update data yang lebih cepat diharapkan bisa meningkatkan akurasi dan ketepatsasaran penyaluran bantuan sosial,” terang Abraham.

Pada kesempatan itu, Abraham juga mengungkapkan, bahwa pemerintah di berbagai negara tidak menginginkan ada kenaikan harga BBM untuk masyarakatnya, termasuk pemerintah Indonesia. Sebab, kenaikan harga BBM pasti akan membawa dampak terhadap kenaikan harga komoditas lainnya. “Semua tahu mana yang populis, mana yang tidak populis,” ucapnya.

Seperti diketahui, Pemerintah akan menyalurkan sejumlah bantuan sosial kepada masyarakat untuk meningkatkan daya beli akibat tendensi berbagai macam kenaikan harga di tengah ancaman krisis global. Bantuan tersebut, merupakan bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp 24,17 triliun.

Bansos pertama akan diberikan kepada 20,65 juta kelompok keluarga penerima manfaat, dalam bentuk bantuan langsung tunai sebesar Rp 12,4 triliun. Bantuan akan disalurkan oleh Kementerian Sosial sebesar Rp 150.000 dan dibayarkan selama empat kali.

Bansos kedua, berupa subsidi upah sebesar Rp 600.000 per bulan yang diberikan kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta. Untuk bantuan ini, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 9,6 triliun.

Selanjutnya, pemerintah daerah akan menggunakan anggaran sebesar 2 persen dari dana transfer umum, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dalam bentuk subsidi transportasi.

Categories
Berita Kebutuhan Dasar Kedeputian

KSP : Pekan Menyusui Sedunia Momentum Tingkatkan Pemberian ASI Eksklusif

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden dr. Brian Sri Prahastuti

Jakarta – Minggu pertama di bulan Agustus 2022, merupakan perayaan Pekan Air Susu Ibu (ASI) Sedunia yang kerap diadakan dari tanggal 1 sampai 7 Agustus. Pekan Asi Sedunia dirayakan secara global di seluruh dunia dan juga serentak secara nasional di Indonesia.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden dr. Brian Sri Prahastuti menegaskan, pekan menyusui sedunia 2022 menjadi momentum untuk meningkatkan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif bagi bayi berusia kurang dari enam bulan. Sebab, ujar dia, persentase bayi yang mendapat ASI eksklusif dalam tiga tahun terakhir menurun.

Brian menyampaikan, jumlah bayi yang mendapat ASI Ekslusif di tahun 2018 sekitar 68,7 persen. Namun jumlah tersebut menurun di tahun 2019 menjadi 65,8 persen.

“Tahun 2021, terdapat 52,5 persen dari 2,3 juta bayi berusia enam bulan yang mendapat ASI eksklusif. Artinya kembali terjadi penurunan,” kata Brian di gedung Bina Graha Jakarta, Jum’at (5/8).

Brian mengungkapkan, ASI mengandung zat gizi yang lengkap. Diantaranya, karbohidrat, protein, multivitamin dan mineral, yang mudah diserap secara sempurna. Selain itu, ASI juga mengandung sel darah putih, zat kekebalan, enzin, hormon, dan protein yang cocok untuk bayi.

“Kandungan gizi makro dan mikro itu sangat berpotensi untuk mengurangi peluang stunting pada anak. Karena itu, menjadi sangat penting bagi Ibu untuk tetap memberikan ASI eksklusif selama enam bulan,” pesan Brian.

Ia juga menyebut, pemberian ASI tidak hanya bermanfaat bagi bayi, namun juga bagi Ibu yang menyusui. Seperti menurunkan risiko terjadinya kanker payudara dan kanker ovarium. Mengutip sebuah penelitian, Brian juga menjelaskan, bahwa menyusui dapat memelihara kesehatan sel, mengontrol hormon, dan membantu menjaga pola makan.

“Menyusui memberikan perlindungan kepada ibu paska bersalin. Bukti ilmiahnya, menyusui bisa menurunkan risiko kanker payudara dan metode kontrasepsi alami,” tutur Brian.

Pada kesempatan itu, Brian juga menekankan pentingnya dukungan untuk ibu menyusui di tengah pandemi COVID19. Diantaranya, dengan pemberian vaksin, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi ibu menyusui.

“Lingkungan sekitar seperti bapak dan keluarga merupakan aspek yang penting dalam mendukung keberhasilan menyusui. Tak kalah pentingnya, sistem kesehatan juga terus dibenahi untuk memperkuat kapasitas dalam menyediakan dan mempertahankan lingkungan yang ramah menyusui,” pungkas Brian.

Categories
Berita Kebutuhan Dasar

Moeldoko Dorong Kolaborasi Penelitian Sorgum di 12 Negara untuk Hadapi Krisis Pangan Global

Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko menerima kedatangan peneliti pangan dari 12 negara, Sabtu (30/7)

Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko menerima kedatangan peneliti pangan dari 12 negara, Sabtu (30/7). Kedua belas peneliti pangan tersebut, masing-masing dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, Bangladesh, Kamboja, Yordania, Mongolia, dan Pakistan.

Dalam pertemuan, Moeldoko menekankan pentingnya penguatan penelitian di bidang pangan untuk menghadapi ancaman krisis pangan global. Ia mengatakan, saat ini pemerintah Indonesia sedang mengembangkan tanaman sorgum sebagai salah satu alternatif pangan.

Moeldoko mengungkapkan, peneliti Indonesia mulai mengembangkan varietas sorgum unggulan, yakni yang lebih tahan lama dan memiliki produktivitas yang lebih tinggi.

“Tantangan pangan tidak hanya dialami oleh Indonesia namun oleh seluruh negara. Untuk itu saya mendorong adanya kolaborasi peneliti pangan dari berbagai negara. Salah satu tanaman yang sangat berpotensi namun belum banyak dikembangkan, yakni Sorgum.” kata Moeldoko

Moeldoko menyebut sorgum merupakan tanaman yang sangat bermanfaat, bahkan bisa dikatakan sebagai tanaman unggul. Sebab, ujar dia, sorgum memiliki banyak kelebihan baik dari segi gizi dan kesehatan.

“Sangat baik untuk masyarakat yang ingin mengkonsumsi makanan yang tinggi protein sekaligus menghindari diabetes dan gluten,” terangnya.

Pada kesempatan yang sama, peneliti pangan Indonesia Soeronto Human mengakui, sorgum unggul dari kecocokan lahan di Indonesia. Sayangnya, tambah dia, sampai saat ini masyarakat Indonesia masih terbiasa mengonsumsi beras dan gandum. Untuk itu, perlu ada perhatian bersar dari pemerintah dan masyarakat terkait pengembangan dan pemanfaatan sorgum sebagai salah satu alternatif pangan.

“Dari segi penelitian, masih banyak yang bisa dipelajari peneliti Indonesia dari negara-negara lain,” tutur Soeronto yang juga peneliti utama BRIN.

Sebagai informasi, sebelumnya peneliti pangan dari 12 negara mengikuti pelatihan dan penelitian bersama terkait tanaman Sorgum, di Jonggol Jawa Barat, pada Rabu (27/7).

Dalam pelatihan tersebut, para peneliti pangan saling berbagai pengetahuan dan pengalaman dalam pengembangan dan pengolahan tanaman Sorgum menjadi sumber pangan, biomas, bioenergi, dan gula atau pemanis.

Categories
Berita Kebutuhan Dasar Kedeputian Kedeputian I

Jamin Energi Berkeadilan, KSP Pastikan Akses Listrik Bagi Masyarakat Pelosok di Maluku

Deputi I Kepala Staf Kepresidenan, Febry Calvin Tetelepta, memimpin koordinasi program pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan Jaringan Tegangan Menengah (JTM) di Maluku bersama K/L dan pihak terkait, di Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis (21/7).

Jakarta – Kantor Staf Presiden (KSP) terus menunjukkan komitmen untuk menjamin tersedianya energi listrik yang menjangkau masyarakat di seluruh pelosok wilayah Indonesia.

Pada Kamis (21/7), KSP mengkoordinasi proses penyusunan dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kementerian/Lembaga terkait sebagai upaya mendorong perluasan jaringan listrik khususnya di wilayah Maluku dan Maluku Utara.

“Target pencapaian rasio elektrifikasi di Wilayah Maluku masih membutuhkan kerja keras semua pihak, baik dalam menyediakan pasokan sumber tenaga listrik hingga pada ketersediaan jaringan listrik,” kata Deputi I Kepala Staf Kepresidenan, Febry Calvin Tetelepta.

“Sampai dengan bulan Juni 2022, rasio elektrifikasi PLN di Provinsi Maluku saat ini sebesar 94,6 persen. Ini artinya ada saudara-saudara kita disana yang masih belum terjangkau akses listrik,” imbuhnya.

Deputi I KSP pun mengatakan bahwa pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi di Provinsi Maluku bisa mencapai angka 97,1% di tahun 2022.

KSP pun mendorong pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan Jaringan Tegangan Menengah (JTM) 20 kV Pasahari–Wahai Olong dan JTM 20 kV Saleman yang akan membantu meratakan pendistribusian listrik hingga ke wilayah pelosok di Maluku.

“Tidak hanya menjamin akses listrik bagi semua penduduk di Indonesia, tapi pemerintah juga pastikan bahwa semua kegiatan pemenuhan energi listrik bagi masyarakat ini tidak akan merusak kegiatan konservasi alam,” kata Febry.

Perlu diketahui, JTM Pasahari-Wahai Olong terbentang sepanjang 10 km melewati kawasan Taman Nasional (TN) Manusela di Seram, Kabupaten Maluku Tengah. Begitu pula dengan JTM Saleman sepanjang 4,3 km.

KSP terus melakukan koordinasi dengan Kementerian LHK guna memastikan pembangunan tiang-tiang penyangga dua JTM tersebut tidak mengganggu ekosistem dan konservasi keragaman hayati di TN Manusela.

“KLHK akan melakukan kajian dengan teliti terkait dampak yang mungkin ditimbulkan dan mitigasinya. Disisi lain, kebutuhan atas listrik juga mendesak. Maka atas fasilitasi dari KSP, Kementerian LHK dan PT PLN akan bekerja sama dalam menjamin tersedianya jaringan listrik tanpa merusak kegiatan konservasi alam,” kata Jefry Susyafrianto, selaku Direktur Perencanaan Kawasan Konservasi KSDAE, Kementerian LHK.

Categories
Berita Kebutuhan Dasar Kedeputian Kedeputian II

KSP: Lewat Jampersal, Negara Jamin Akses Tak Terbatas Layanan Kesehatan Ibu dan Anak

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden dr. Brian Sri Prahastuti

Jakarta – Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 Tahun 2022 tentang Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil, Bersalin, Nifas, dan Bayi Baru Lahir melalui Program Jaminan Persalinan adalah bukti negara hadir untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang lebih inklusif.

Peraturan yang mulai berlaku sejak 12 Juli lalu ini, akan memberikan jaminan bagi ibu hamil untuk mengakses pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan, khususnya bagi keluarga tidak mampu yang bukan peserta bantuan iuran JKN (Jaminan Kesehatan Nasional).

“Jampersal (Jaminan Persalinan) dapat menurunkan resiko kematian ibu dan anak melalui dua cara yaitu mendekatkan akses ibu yang membutuhkan pelayanan kesehatan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan maternal dan neonatal,” kata dr. Brian Sriprahastuti, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP).

“Jampersal juga mengurangi kendala finansial ke pelayanan kesehatan maternal dan dapat membiayai layanan yang berkualitas dari tenaga kesehatan. Beberapa contoh konkrit antara lain melalui penyediaan biaya transportasi, penyediaan kebutuhan makanan-minuman, dan pengadaan Rumah Tunggu Kelahiran,” lanjutnya.

Berdasarkan data Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) terakhir tahun 2015, Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih tergolong tinggi yaitu 305 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain yang memiliki tingkat sosial ekonomi yang sama.

Menurut Brian, kematian ibu terjadi karena perempuan yang mengalami komplikasi maternal terlambat menerima layanan rujukan kesehatan maternal. Salah satu penyebabnya adalah belum meratanya akses faskes dan layanan kesehatan di seluruh Indonesia. Selain itu, hambatan terbesar aksesibilitas pelayanan kesehatan adalah faktor pembiayaan.

Program Jampersal sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2011 untuk merespons tingginya angka kematian ibu. Program Jampersal pun terbukti mampu berkontribusi pada peningkatan cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan sekitar 2,6-3 kali lipat.

Melalui Inpres terbaru, program Jampersal akan disinergikan dengan program JKN dan BPJS Kesehatan. Presiden juga menginstruksikan agar program ini dikawal oleh lintas K/L, bukan hanya Kementerian Kesehatan saja.

KSP sendiri turut mengakselerasi pelaksanaan Jampersal sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menurunkan kematian ibu dan stunting. KSP sendiri aktif mendorong program edukasi dan peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi, pemerataan dan pengembangan keterampilan tenaga kesehatan serta peningkatan rujukan kesehatan.

“KSP siap terus mengawal pelaksanaan instruksi Presiden terkait jampersal sebagai suatu tahapan menuju pencapaian Universal Health Coverage, agar ibu dan anak Indonesia terlindungi dan mendapatkan jaminan akses atas kualitas pelayanan kesehatan terbaik,” tutup dr. Brian.