Kategori: Kebutuhan Dasar

Pemberian BLT Untuk Membantu Masyarakat Kurang Mampu Sanggup Beli Minyak Goreng Curah

Post date 07/04/2022

Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Abetnego Tarigan

Jakarta – Kantor Staf Presiden menepis anggapan bahwa pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai Rp 100.000 memiliki muatan politis atau kepentingan tertentu. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan RI Abetnego Tarigan menegaskan, BLT minyak goreng diberikan semata-mata untuk membantu masyarakat kurang mampu sanggup membeli minyak goreng curah di pasaran. Terlebih, kata dia, fakta di lapangan menunjukkan masih ada masyarakat yang harus membeli harga minyak goreng curah di atas HET.

“Kebijakan subsidi minyak goreng curah diharapkan secara bertahap dapat menurunkan harga sesuai HET. Tapi masih ada masyarakat yang harus membeli di atas HET. Untuk itulah BLT diberikan agar masyarakat kurang mampu sanggup membeli minyak goreng curah,” tegas Abetnego, di gedung Bina Graha Jakarta, Kamis (7/4)

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng senilai Rp 100.000 per bulan per Keluarga Penerima Manfaat (KPM). BLT diberikan pada April, Mei, Juni. Namun pembayarannya dilakukan sekaligus yakni pada April 2022. Sehingga masyarakat yang memenuhi syarat akan menerima bantuan senilai Rp 300.000.

BLT minyak goreng diberikan kepada 23 juta orang. Rinciannya, 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta 2,5 juta Pedagang Kaki Lima (PKL).

Abetnego menjelaskan, penyaluran BLT minyak goreng akan dilakukan melalui PT POS Indonesia. Untuk data penerima, ujar dia, mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos, yang sudah diverifikasi dan dilakukan pemadanan Nomor Induk Kependudukan. “Sehingga mencegah kemungkinan data ganda dan data fiktif,” sambungnya.

Sebagai informasi, selain BLT Minyak Goreng, pemerintah tahun ini juga akan kembali memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp 1 juta untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp 3 juta. Bantuan tersebut diberikan kepada 8,8 juta pekerja. Di sisi lain, pemerintah juga sedang menyiapkan mekanisme penyaluran Bantuan Presiden untuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Banpres UMKM), senilai Rp. 600.000 per penerima.

“Ini adalah bentuk keberpihakan pemerintah untuk meringankan beban masyarakat yang terkena dampak kenaikan berbagai komoditas akibat lonjakan di pasar internasional. Dan KSP akan turun ke lapangan untuk mengawal pelaksanaan program berbagai bantuan sosial ini,” tutup Abetnego.

Berita Berita KSP Ekonomi Kebutuhan Dasar Kemiskinan dan Afirmatif

BLT Minyak Goreng Cair, KSP : Beban Masyarakat Diringankan

Post date 06/04/2022

Jakarta – Kantor Staf Presiden mendorong percepatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI Abraham Wirotomo mengatakan, penyaluran BLT sebesar Rp 100.000 tersebut, akan mulai dilaksanakan secara bertahap pada minggu ini.

“Tujuan dari pemberian BLT minyak goreng untuk meringankan beban masyarakat dari kenaikan harga minyak goreng akibat lonjakan di pasar internasional,” kata Abraham di gedung Bina Graha Jakarta, Rabu (6/4).

“Jadi Semakin cepat tersalur, semakin cepat beban masyarakat diringankan,” tegasnya.

Seperti diketahui, pemerintah akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng senilai Rp 100.000 per bulan per Keluarga Penerima Manfaat (KPM). BLT akan diberikan pada April, Mei, Juni. Namun pembayarannya dilakukan sekaligus yakni pada April 2022. Sehingga masyarakat yang memenuhi syarat akan menerima bantuan senilai Rp 300.000.

Abraham menjelaskan, penerima BLT minyak goreng adalah masyarakat yang sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial (Kemensos). DTKS, ujar dia, adalah basis data yang sudah dilakukan pemadanan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan sudah diverifikasi.

“Dengan demikian penyaluran BLT bisa tepat sasaran, dan ini untuk mencegah potensi data ganda dan fiktif,” ungkap Abraham.

Ia juga memastikan, masyarakat penerima manfaat bisa membelanjakan bantuan di toko atau warung manapun. Kebebasan ini diberikan untuk mengurangi potensi permainan atau monopoli sejumlah pihak.

“Masyarakat bebas bisa belanja di mana saja. Tapi Kami himbau dan berharap, BLT benar-benar digunakan untuk membeli minyak goreng,” pesan Abraham.

Berita Berita KSP Ekonomi Kebutuhan Dasar

Harga Barang Naik, KSP : Saatnya Mengurangi Konsumsi Produk Impor

Post date 06/03/2022

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI Edy Priyono

Jakarta – Presiden Joko Widodo beberapa hari lalu mengingatkan harga barang-barang terindikasi alami kenaikan karena ketidakpastian ekonomi global. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Edy Priyono menegaskan, peringatan Presiden harus disikapi dengan bijak dan tidak perlu memunculkan kekhawatiran secara berlebihan. Justru kondisi tersebut, kata dia, harus dijadikan momentum untuk mulai menguatkan produksi dalam negeri dan mengurangi konsumsi barang-barang impor.

“Apa yang disampaikan bapak Presiden mengandung satu pesan kunci, yakni kita harus berani berubah dan berani mengubah,” tegas Edy Priyono, di Jakarta, Minggu (6/3).

Menurut Edy, ketidakpastian ekonomi global akibat pandemi COVID19 berkepanjangan ditambah munculnya konflik Rusia-Ukraina, berimplikasi pada produksi dan konsumsi.

Di sisi konsumsi, ungkap Edy, masih ada ketergantungan terhadap barang-barang impor, seperti LPG, kedelai, dan gandum, yang menyebabkan terjadinya lonjakan harga. Dalam jangka pendek, ujar dia, pemerintah tidak punya banyak pilihan, yakni tetap mempertahankan harga agar tidak naik dan stabil, dengan memberikan subsidi.

Ia mencontohkan LPG subsidi 3 kilogram yang porsi konsumsinya mencapai 93 persen. Meskipun tren harga kontrak Aramco (CPA) mengalami kenaikan sebesar 21 persen dari rata-rata CPA akibat konflik Rusia-Ukraina, namun pemerintah tidak menaikkan harga LPG subsidi dan tetap mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Pemerintah memberikan subsidi sekitar Rp 11 ribu per kilogram sehingga masyarakat dapat membeli LPG subsidi 3 kilogram dengan harga yang terjangkau,” terang Edy.

“Kalau kondisi ini berlangsung lama tentu akan memberatkan keuangan negara. Karena itu, solusi jangka panjangnya kita harus mendorong produksi dalam negeri agar ketergantungan pada barang impor bisa dikurangi. Salah satunya dengan mendorong penggunaan DME yang bahan bakunya batubara,” jelasnya.

Edy juga menghimbau, agar masyarakat ikut andil dalam pengurangan konsumsi barang-barang kebutuhan impor. Seperti gandum yang mernjadi bahan baku roti dan mie. Ia menilai, sudah saatnya masyarakat bergeser ke produk karbohidrat lain, yang merupakan produk dalam negeri.

“Singkong, ubi, porang, itukan penghasil karbohidrat yang bisa kita hasilkan sendiri. Tentu tidak mudah mengubah pola konsumsi. Tapi kita mesti mengarah ke sana,” ajak Edy.

Seperti diketahui, beberapa pekan terakhir sejumlah harga bahan pokok meningkat. Kenaikan dipicu oleh beberapa faktor seperti antisipasi tingginya permintaan, dan konflik Rusia-Ukraina yang menyebabkan harga komoditas global meningkat. Beberapa kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga diantaranya, LPG non Subsidi, BBM non subsidi, kedelai, dan daging sapi.

Berita Berita KSP Kebutuhan Dasar Kemiskinan dan Afirmatif

Pemerintah Kebut Penyaluran Bantuan Sembako Tahap I

Post date 01/03/2022

Deputi II Kepala Staf Kepresidenan RI Abetnego Tarigan

Jakarta – Pemerintah melakukan berbagai langkah percepatan penyaluran bantuan sembako tahap satu. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan RI Abetnego Tarigan mengatakan, upaya tersebut untuk memastikan bantuan senilai Rp 600 ribu itu bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dan tuntas dalam waktu 14 hari.

“Sesuai arahan Presiden, percepatan penyaluran bantuan dilakukan agar keluarga penerima manfaat bisa segera merasakan manfaat bantuan tersebut,” kata Abetnego, di gedung Bina Graha Jakarta, Selasa (1/3)

Seperti diketahui, mulai 20 Februari 2022 pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) telah menyalurkan bantuan sembako tahap satu. Bantuan dilakukan untuk tiga bulan sekaligus, yakni Januari, Februari, dan Maret.

Bantuan sembako awalnya disebut Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Jika sebelumnya bantuan diberikan dalam bentuk semabko, Tahun ini bantuan dirupakan uang tunai sebesar Rp 200 ribu per bulan, dengan target penerima 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Sejauh ini, kata Abetnego, upaya Kemensos dalam percepatan penyaluran bantuan dengan menggandeng PT Pos Indonesia sangat efektif. Terlebih, penyaluran juga dilakukan dengan cara pengantaran langsung kepada keluarga penerima manfaat secara door to door.

“Ini sangat efektif sekali, sekaligus membantu keluarga penerima manfaat yang terbatas mobiltasnya. Seperti lansia dan penyandang disabilitas. KSP sangat mengapresiasi langkah ini,” ucap Abetnego.

Abetnego mengatakan, Kantor Staf Presiden (KSP) sesuai wewenangnya, akan ikut mengawal program penyaluran bantuan sembako tahap satu, dengan melakukan verifikasi lapangan. Ia juga minta kepada masyarakat untuk menyampaikan keluhannya terkait penyaluran bantuan.

“Semua ini dilakukan untuk memastikan bantuan bisa segera sampai dan dimanfaatkan oleh keluarga penerima manfaat. KSP juga siap mendengar aduan masyarakat melalui kanal-kanal seperti SP4N-LAPOR! dan KSP Mendengar,” ujarnya.

Abetnego juga menegaskan, sampai saat ini Kantor Staf Presiden belum menerima satupun keluhan atau aduan masyarakat terkait penyaluran bantuan sembako. “Belum, KSP belum terima laporan soal itu,” tegasnya.

Berita Berita KSP Ekonomi dan Produktivitas Kebutuhan Dasar

Moeldoko: Jadikan Sumba Sebagai Pulau Sorgum

Post date 07/01/2022

Kepala Staf Kepresidenan RI Dr Moeldoko bersama Direktur Serealia Kementerian Pertanian saat meninjau lahan tanaman sorgum di desa Laipori Sumba Timur NTT, Jum'at (7/1)

Sumba Timur – Kepala Staf Kepresidenan RI Dr. Moeldoko optimistis Sumba akan menjadi Pulau Sorgum. Moeldoko menyampaikan ini usai meninjau lahan budidaya tanaman sorgum, di Desa Laipori Kabupaten Sumba Timur NTT, Jum’at (7/1).

“Sumba memiliki potensi besar untuk pengembangan budidaya sorgum. Saya yakin, Sumba akan jadi Pulau Sorgum,” tutur Moeldoko.

Menurutnya, tanaman sorgum sebenarnya bukan hal baru bagi masyarakat pulau Sumba. Terlebih lagi tanaman pangan lokal tersebut, sangat cocok ditanam dan dibudidayakan di atas lahan-lahan kering seperti yang ada di pulau Sumba.

“Yang jadi pertanyaan mengapa sorgum tidak bisa berkembang baik di sini. Atas dasar itu, pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan edukasi kepada masyarakat petani agar memanfaatkan lahan mereka untuk menanam sorgum, yang nantinya bisa menjadi cadangan pangan nasional,” kata Moeldoko.

Moeldoko yang juga ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menilai, tanaman sorgum memiliki banyak manfaat, yakni sebagai pangan, pakan ternak, dan energi. Dari sisi kandungan gizi, kata dia, sorgum mengandung unsur karbohidrat tinggi yaitu pati, gula terlarut dan serat. “Sorgum juga menghasilkan etanol yang bermanfaat bagi campuran bahan bakar,” sambung Panglima TNI 2013-2015.

Sementara itu, Direktur Serealia Kementerian Pertanian (Kementan) Ismail Wahab mengatakan, Kementan memberikan perhatian serius terhadap pengembangan sorgum di tanah air. Tahun ini saja, tambah Ismail, program pengembangan sorgum sebanyak 15 ribu hektar.

“Dalam waktu dekat kami akan tanam sorgum di atas lahan 4 ribu hektar di kecamatan Mamuru Sumba Tengah. Ini akan menjadi titik awal untuk keberhasilan pengembangan sorgum di pulau Sumba,” papar Ismail yang ikut mendampingi Kepala Staf Kepresidenan RI Dr Moeldoko meninjau lahan Sorgum di Desa Laipori Sumba Timur.