Kategori: Peningkatan Ekonomi Maritim

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian I Peningkatan Ekonomi Maritim

Pentingnya Harmonisasi Kelembagaan Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Alan F. Koropitan

Jakarta – Otonomi daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Meskipun sudah lama diundangkan, namun memberikan konsekuensi yang rumit dalam pelaksanaan di daerah. Salah satunya tentang perubahan kewenangan pengelolaan laut provinsi yang semula 4 – 12 mil menjadi 0 – 12 mil.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Alan F. Koropitan mengatakan, berlakunya UU tersebut, menjadikan pengelolaan perairan yang sebelumnya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, akhirnya diambil-alih oleh pemerintah provinsi.

“Namun dari tahun 2014 sampai sekarang belum ada kejelasan terkait wewenang dan kelembagaannya. Implikasinya, pemerintah daerah terkesan saling menunggu untuk melakukan pengawasan di laut,” kata Alan, di gedung Bina Graha Jakarta, Rabu (15/6).

Alan mengungkapkan, berlakunya UU No 23/2014 tentang pemerintah daerah yang antara lain mengatur tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir memiliki implikasi besar buat daerah. Apalagi, ujar dia, kebijakan tersebut tidak ditopang dengan anggaran, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang memadai. Ia mencontohkan, jumlah personel untuk pengawasan masih sangat terbatas dengan area kerja yang cukup luas.

“Minimnya anggaran juga menjadi masalah sendiri karena akan membatasi ruang gerak dinas,” sebutnya.

Untuk mengurai persoalan tersebut, kata Alan, Kantor Staf Presiden bersama Kemendagri, KKP, Pemerintah Daerah, dan sejumlah pakar, telah melakukan Focus Group Discussion (FGD) terkait implementasi UU No 23/2014, pada Senin (13/6).

Dalam forum tersebut, jelas Alan, semua pihak sepakat soal pentingnya harmonasiasi kelembagaan dalam pengelolaan wilayah pesisir. Untuk itu, dibutuhkan sebuah pedoman yang bisa menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah tingkat provinisi dan kabupaten/kota dalam mengelola sumberdaya perairan pesisir, dan pulau-pulau kecil. Sehingga implementasi UU No 23/2014 berjalan maksimal dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Pedoman ini, terang Alan, akan dibungkus dalam rencana aksi 4 pilar pengelolaan wilayah pesisir. Meliputi, perencanaan, pemanfaatan, penegakan humum, dan pengendalian.

“Ini akan melibatkan lintas kementerian, yakni Kemendagri dan KKP. Nantinya pedoman dan rencana aksi nasional diterapkan pada daerah percontohan. Dan ini akan masuk dalam Sismonev KSP,” pungkasnya.

Categories
Berita Berita KSP Pembangunan Papua Peningkatan Ekonomi Maritim

Moeldoko : Sail Teluk Cenderawasih 2023 Harus Bisa Tunjukkan Papua Penuh Harapan

Kepala Staf Kepresidenan RI Dr. Moeldoko saat menyampaikan arahan terkait pelaksanaan Sail Teluk Cenderawasih (STC) 2023, di Biak Numfor Papua.

Biak Numfor – Kepala Staf Kepresidenan RI menekankan pentingnya gelaran Sail Teluk Cenderawasih (STC) 2023 sebagai momentum untuk menunjukkan pada dunia, bahwa Papua penuh harapan.

“Sail Teluk Cenderawasih jangan sekedar seremoni, tapi harus bisa membuka jendela dunia, dan menunjukkan inilah orang Papua. Papua yang aman, Papua penuh potensi luar biasa, dan Papua penuh harapan,” tegas Moeldoko, saat memberikan arahan terkait kesiapan pelaksanaan STC 2023, di kabupaten Biak Numfor Papua.

Moeldoko mengatakan, pelaksanaan STC 2023 telah masuk dalam kerangka perencanaan percepatan pembangunan Tanah Papua, terutama pembangunan dan pengembangan potensi sumber daya kelautan dan pariwisata.

Untuk itu, tambah dia, gelaran STC 2023 harus benar-benar dimanfaatkan oleh kabupaten/kota yang berada di kawasan Teluk Cenderawasih untuk menunjukkan masing-masing keunggulan dan potensinya.

“Saya Optimis Sail Teluk Cenderawasih menjadi faktor pengungkit untuk percepatan pembangunan kesejahteraan Papua dan faktor penguat antar wilayah adat. Ini harus dimanfaatkan benar-benar,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Panglima TNI 2013-2015 ini juga memastikan, Kantor Staf Presiden akan mengawal proses payung hukum pelaksanaan Sail Teluk Cenderawasih (STC) 2023.

“Terutama mengawal dan mendorong terbitnya Inpres tentang dukungan penyelenggaraan STC 2023,” jelasnya

Sebelum menutup arahannya, Moeldoko juga mengusulkan tagline untuk gelaran STC 2023. “Kalau PON Papua taglinenya “Torang Bisa”.Untuk STC 2023 saya usulkan “Torang Hebat,” seru Moeldoko.

Sebagai informasi, Kawasan Teluk Cenderawasih yang terletak di utara pulau Papua memiliki banyak potensi yang bisa ditawarkan pada negara-negara dunia. Terutama, sektor perikanan dan maritim. Terlebih, cekungan Teluk Cenderawasih yang terhubung langsung dengan Samudera Pasifik menjadi jendela di timur Indonesia, serta berhadapan dengan negara-negara tetangga dan serumpun ras Melanesia di Pasifik Selatan.

Atas dasar itu, Presiden Joko Widodo menyambut baik inisiasi pemerintah daerah Biak numfor untuk menggelar event Sail Teluk Cenderawasih (STC) pada 2023. Apresiasi tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat bertemu Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap, pada 20 Mei 2022.

STC 2023 melibatkan sembilan kabupaten/kota dari dua provinsi, yakni Papua dan Papua Barat.

Categories
Berita Berita KSP Pembangunan Papua Peningkatan Ekonomi Maritim

Bertemu Moeldoko, Nelayan Biak Ungkapkan Keinginan Perluasan Pasar Ekspor

Kepala Staf Kepresidenan RI Dr. Moeldoko temui nelayan saat meninjau Unit Pengelolaan Ikan di Sentra Kawasan Perikanan Terpadu (SKPT) Biak Numfor, Selasa (31/5).

Biak Numfor – Kepala Staf Kepresidenan RI Dr. Moeldoko menyempatkan diri menemui para nelayan, saat meninjau Unit Pengelolaan Ikan (UPI) di kawasan Sentra Kawasan Perikanan Terpadu (SKPT), kabupaten Biak Numfor, Selasa (31/5).

Bahkan, Moeldoko yang didampingi Deputi V Kepala Staf Kepresidenan RI Jalewaswari Pramodhawardani Dan Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap, juga sempat melihat langsung hasil tangkapan ikan nelayan.

Dalam pertemuan singkat tersebut, Moses salah satu nelayan Biak mengungkapkan keinginannya untuk bisa memperluas ekspor ikan. “Harapannya, kami bisa ekspor ikan ke beberapa negara. Saat ini, ekspornya masih ke Singapura saja,” ucap Moses dari atas kapal.

Menanggapi hal itu, Moeldoko menegaskan, bahwa pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap peningkatan potensi kelautan dan perikanan di kabupaten Biak Numfor. Salah satunya, dibuktikan dengan pembangunan Sentra Kawasan Perikanan Terpadu (SKPT).

“Adanya SKPT ini bentuk komitmen pemerintah pusat mendukung penuh industriperikanan dan kelautan di Biak,” tegas Moeldoko.

Kepala Staf Kepresidenan RI Dr. Moeldoko melihat Cold Storage Pengelolan Ikan di Biak Numfor Papua, Selasa (31/5)

Ia juga membeberkan sejumlah dukungan lain yang diberikan oleh pemerintah. Diantaranya, kelengkapan sarpras dan infrastruktur pendukung. Seperti pelabuhan Perikanan Fandoi sebagai lokasi pendaratan ikan yang dilengkapi ketersediaan listrik dan air bersih, kapal penangkap ikan dan peralatannya, serta Integrated Cold Storage berkapasitas 200 ton.

“Sesuai arahan Presian semua dukungan itu untuk peningkatan kesejahteraan nelayan-nelayan kecil,” kata Moeldoko.

Moeldoko juga memastikan, pemerintah terus bekerja untuk menjadikan Biak sebagai hub ekspor sekaligus konsolidasi produk eksor dari wilayah Papua, yakni Jayapura, Timika, Sorong, dan Manokwari.

“Sehingga ke depan perluasan pasar ekspor bisa dilakukan secara langsung dan berkelanjutan. Seperti ke Malaysia,
Vietnam, Jepang, Palau, Korea, dab Hongkong,” terangnya.

Sementara itu, Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap menyatakan, dalam setahun produksi perikanan di Biak mencapai 144,9 ribu ton atau berkontribusi hingga 13,7 persen untuk perikanan nasional. Sedangkan secara keseluruhan, imbuh dia, potensi perikanan yang masuk wilayahnya mencapai 1 juta ton lebih.

“Jika ini bisa diekspor secara langsung, tentu jumlah devisa negara yang diterima akan sangat besar,” papar Herry.

Untuk mewujudkan itu, menurut Herry, butuh perbaikan infrastruktur pendukung, terutama pada pelabuhan dan bandara.

“Kami berharap ada perbaikan pada bandara Fran Kaisiepo. Dan rute Internasional bisa dibuka kembali. Sehingga ekspor ikan dari Biak bisa langsung ke Tokyo, Hawai, atau Sydney,” sambung Herry.

Sebagai informasi, Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPPNRI) 717 yang meliputi perairan laut di Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik, adalah salah satu wilayah pengelolaan perikanan andalan bagi Indonesia.

Wilayah perairan tersebut banyak dimanfaatkan oleh masyarakat di Kabupaten Biak Numfor selama ini. Produk unggulannya, kan pelagis besar seperti Tuna Mata Besar, Madidihang, dan Cakalang, yang potensinya sangat besar secara ekonomi.

Categories
Berita Berita KSP Ekonomi Pembangunan Luar Jawa Peningkatan Ekonomi Maritim Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru

Tantangan Wujudkan Destinasi Wisata Super Premium Labuan Bajo Flores

Pelabuhan Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur (NTT)

Manggarai Barat – Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (Dirut BPOLBF) Shana Fatina mengungkapkan bahwa perwujudan Destinasi Wisata Super Premium di Labuan Bajo, Pulau Komodo dan berbagai daerah lainnya di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), masih mengalami beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian.

Dalam dialognya dengan tim Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) yang datang melakukan peninjauan lapangan terkait pemulihan pariwisata di NTT, Rabu (29/12), Shana mengatakan bahwa isu konektivitas dari dan menuju Labuan Bajo masih menjadi permasalahan.

Misalnya saja, harga tiket pesawat dari dan menuju Labuan Bajo masih sangat mahal. Selain itu, rute penyeberangan kapal laut untuk menghubungkan Pulau Flores ke Pulau Lembata, Pulau Rote ke Pulau Sawu, dan Labuan Bajo ke Pulau Sumba juga masih belum tersedia.

Menurut Shana, Pemerintah perlu mendorong ASDP agar dapat membangun penyeberangan umum antar pulau demi mewujudkan kawasan wisata yang terintegrasi, sekaligus memangkas ongkos logistik pengiriman barang dan perpindahan orang.

“Labuan Bajo memasok sekitar 85% kebutuhan barang dari luar provinsi NTT, sehingga kita ingin memaksimalkan konsumsi produk lokal dari NTT untuk pariwisata ini. Tetapi terbentur di ongkos logistik yang mahal,” katanya.

Sementara itu, destinasi wisata premium Labuan Bajo Flores memiliki tujuh fokus indikator, yakni pelestarian lingkungan, sumber daya manusia (SDM), manajemen perjalanan, kuliner, kesehatan, keamanan dan keselamatan, infrastruktur dan amenitas, serta aktivitas.

Dalam bidang SDM, sang Direktur Utama mengatakan bahwa perlu ada sosialisasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan masyarakat setempat terkait pentingnya membangun kreatifitas lokal untuk menggairahkan geliat pariwisata Labuan Bajo Flores.

“Namun dengan adanya sosialisasi ini, pemerintah pusat juga perlu menegaskan bahwa ini bukan berarti mengambil alih fungsi otoritas daerah, tapi ini untuk memberi stimulus agar mereka dapat berlari lebih kencang dalam mewujudkan pariwisata premium. Labuan Bajo tidak boleh selamanya dikelola oleh badan otoritas pemerintah pusat,” imbuhnya.

KSP sendiri berfungsi untuk memberikan dukungan percepatan pelaksanaan, monitor dan evaluasi program prioritas nasional dan isu strategis. Segala permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program prioritas nasional juga akan diselesaikan secara komprehensif oleh KSP.

“Kami melihat ada permasalahan komunikasi baik itu antar otoritas di daerah, antar kementerian/lembaga terkait, maupun antara pemerintah dan publik. Masih belum ada persamaan perspektif dalam mewujudkan Destinasi Wisata Super Premium ini,” kata Tenaga Ahli Utama KSP Agung Rulianto.

Ia pun mengatakan bahwa salah satu upaya penyelesaian permasalahan dalam program prioritas nasional yang dilakukan oleh KSP adalah melalui pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi.

“KSP akan membantu menjembatani komunikasi antara Kementerian/Lembaga terkait dan juga menjembatani komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah. Sehingga semua hambatan yang saat ini dialami mampu diuraikan dan semua kebutuhan destinasi wisata premium Labuan Bajo Flores dapat dipenuhi,” lanjut Agung.

Categories
Berita Berita KSP Ekonomi Infrastruktur Konektivitas Kedeputian Kedeputian I Peningkatan Ekonomi Maritim Peningkatan Investasi

KSP Beri Tenggat Waktu Groundbreaking Lahan Jalan Makassar New Port

Deputi I KSP, Febry Calvin Tetelepta pimpin Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Akses Jalan Makassar New Port, Makassar (26/11)

MAKASSAR – Penyelesaian pengadaan lahan jalan akses Makassar New Port (MNP) semakin mendesak. Bahkan, Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta harus terjun langsung ke salah satu proyek strategis nasional di Sulawesi Selatan tersebut untuk menemui manajemen Pelindo

Pada rapat koordinasi di Kantor Pelindo, Makassar, Jumat (26/11), Febry menekankan perlunya kerja cepat untuk mengejar keterlambatan pencapaian target yang sudah bertumpuk. Ketegasan Febry mengacu pada tahap pengadaan lahan yang menjadi titik awal krusial dalam kesuksesan pembangunan.

“Tidak bisa tidak, groundbreaking harus dilaksanakan bulan Desember ini. Kami usulkan tanggal 28 Desember dengan syarat lahan sudah clean and clear,” kata Febry

Merespon pernyataan Deputi I KSP, Head of PMO Investment Arwin menyatakan, pihaknya telah turun ke lapangan untuk melakukan pengukuran lahan pada 23 November 2021. Langkah tersebut merupakan hasil dari rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh KSP empat hari sebelumnya.

“Efek dominonya membuahkan percepatan terkait pengadaan lahan yang sebelumnya sangat lambat dilakukan. Alhamdulillah dalam 3 hari sudah selesai,” ucap Arwin.

Percepatan pengukuran tanah tersebut telah merampungkan pemetaan 146 bidang untuk menjadi luasan pengadaan tanah bagi jalan akses ini. Setelah itu, dalam pekan ini akan diselesaikan daftar nominatif penerima uang ganti rugi (UGR).

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah BPN Sulawesi Selatan Bambang Priono menekankan bahwa percepatan luar biasa ini didukung dengan pengerahan maksimal SDM dari Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan.

“Selama 38 tahun saya berkarir, baru kali ini proses pengadaan lahan super cepat. Kami sungguh mengapresiasi bantuan dari KSP dan Pemda sehingga saat konsultasi publik dan pengukuran, situasi kondusif di lapangan,” tangkasnya.

Detail lainnya terkait peta bidang dan alih trase, Detailed Engineering Design, serta persiapan administrasi pembayaran UGR akan diselesaikan dalam pekan ini sembari PT. Pelindo mempersiapkan pencairan UGR dengan Bank Mandiri agar tidak ada jeda yang terlalu lama antara penetapan daftar nominatif dengan realisasi pencairan.

Rencananya pada 13-17 Desember 2021 pembayaran uang ganti rugi sudah diselesaikan pasca daftar nominatif penerima UGR dan perubahan peta batas yang mengakomodir alih trase bidang masjid yang terkena rencana pembangunan jalan akses.

Menutup rapat, Febry memberikan catatan akhir, “Milestone yang kita bentuk kali ini sudah sangat baik dan cepat, jangan turunkan standar lagi. Komunikasi dengan masyarakat dan ganti tanam tumbuh diperhatikan. Jangan ada lagi yang terlewatkan.”

Rapat resmi Kantor Staf Presiden ini turut dihadiri oleh segenap Forkopimda Sulawesi Selatan dan Kota Makassar disamping perwakilan Kementerian PUPR, dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dalam rangka meningkatkan konektivitas ke MNP yang ditetapkan sebagai proyek strategis nasional melalui Peraturan Presiden No. 109/2020.