Jakarta — Kepala Staf (Kastaf) Presiden Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman menegaskan bahwa Kantor Staf Presiden akan menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengecek pelaksanaan program prioritas nasional, termasuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belakangan mendapat sorotan publik.
Kastaf mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan langsung agar KSP turun memeriksa dan memastikan pelaksanaan program unggulan Presiden berjalan sesuai tujuan. Menurutnya, program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan bagian dari prioritas nasional yang harus dikawal secara serius karena menyangkut kepentingan rakyat.
“Presiden mengarahkan kepada saya, Pak Dudung, coba dicek. Karena kan program prioritas nasional ini salah satunya adalah untuk memastikan prioritas unggulan dari Bapak Presiden. Salah satunya adalah MBG, kemudian Koperasi Merah Putih, dan itu nanti akan kita cek,” ujar Kastaf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman di Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (05/05/2026).
Kastaf menyampaikan, KSP akan mengaktifkan kembali fungsi pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program prioritas dengan berkolaborasi bersama para pemangku kepentingan terkait. Langkah ini dilakukan agar setiap persoalan di lapangan dapat diverifikasi secara objektif, cepat, dan tidak berhenti pada laporan atau kritik di ruang publik.
Menurut Kastaf, setiap temuan yang berkaitan dengan penyimpangan, kelalaian, atau pelaksanaan program yang tidak sesuai aturan akan dibuka secara transparan kepada publik. Ia menegaskan, transparansi diperlukan karena program prioritas nasional menggunakan anggaran negara dan harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
“Kalau misalnya ditemukan (pelanggaran), saya akan langsung buka kepada wartawan. Saya sampaikan saja siapa pelakunya, siapa yang tidak benar, karena ini uang rakyat. Rakyat harus tau,” ujar Kastaf.
Kastaf menambahkan, KSP tidak ingin program strategis Presiden terganggu oleh praktik yang tidak bertanggung jawab di lapangan. Oleh karena itu, pengawasan terhadap pelaksanaan program tidak hanya diarahkan untuk mencari kesalahan, tetapi juga memastikan manfaat program benar-benar sampai kepada masyarakat.
Ia juga meminta dukungan semua pihak agar proses pengecekan dapat berjalan baik dan menghasilkan perbaikan konkret. Kastaf menegaskan, kritik masyarakat akan menjadi masukan penting bagi pemerintah sepanjang disampaikan dengan tujuan memperbaiki pelaksanaan program. “Kita akan cek. Saya akan mengaktifkan kembali berkolaborasi dengan stakeholder terkait. Ya, minta doanya lah,” pungkas Kastaf.
