Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian I

Pelabuhan Kijing di Kalbar Ditargetkan Beroperasi Parsial Tahun Ini

JAKARTA – Kantor Staf Presiden (KSP) mengawal percepatan pembangunan Pelabuhan Terminal Kijing di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat yang termasuk dalam proyek strategis nasional.

Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta mengatakan dalam rangka menindaklanjuti arahan presiden khususnya dalam bidang logistik nasional, maka pihaknya ingin melihat progres, melakukan pengendalian, dan debottlenecking masalah yang ada.

“Kita ketahui pembangunan pelabuhan dilakukan bertahap, darat dan laut. Dimana sekarang sudah di akhir tahap I, sementara tahap II ditargetkan selesai tahun 2024. Kami bilang sudah on the track untuk tahap I. Namun sampai dengan saat ini butuh perhatian untuk pembebasan lahan,” ujarnya dalam rapat koordinasi secara virtual, Senin (12/7).

Febry menyampaikan bahwa progres pembangunan Pelabuhan Terminal Kijing saat ini telah berada di jalur yang tepat. Sehubungan dengan kemajuan pembangunan yang sudah baik, Febry optimistis bahwa target operasi parsial di tahun 2021 dapat tercapai.

“Pengadaan tanah telah mencapai 96% dan konstruksi untuk tahap inisial telah mencapai 91%,” ujar Febry.

Direktur Teknik PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) Zuhri Iryansyah menyatakan dari target awal 198,58 hektare, pihaknya sudah menguasai 190,2 hektare. Sementara itu sebesar 5,2 hektare dalam proses relokasi dan 3,1 hektare belum dikuasai.

“Terkait hal tersebut, ada beberapa permasalahan pembebasan lahan. Diantaranya sengketa dengan ahli waris tanah pemakaman warga keturunan Tionghoa, dan juga pembebasan lahan terkait tanah aset desa,” ujarnya.

Zuhri juga menjelaskan rencana proses relokasi jalan nasional menuju ke Pelabuhan Mempawah. Saat ini, rencana relokasi tersebut masuk ke dalam proses appraisal serta pengadaan barang dan jasa.

“Saat ini kami berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Mempawah agar proses pengadaan tanah tetap didukung. Terima kasih atas support yang telah dilakukan. Saat ini kami dalam tahap sosialisasi pembebasan lahan,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Febry meminta Pelindo II berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Mempawah untuk segera menyelesaikan masalah pembebasan lahan ini. Ia meminta semua pihak untuk menetapkan tenggat waktu dan bekerja sesuai dengan target tersebut.

“Kalau nanti administrasi sudah selesai tolong dipercepat. Untuk relokasi jalan nasional akan kami bantu koordinasikan dengan lembaga terkait. Pastikan tanggalnya, pastikan kalau seminggu ya seminggu selesai. Tanggal 31 Agustus 2021 kami akan kunjungan ke lapangan untuk memastikan,” kata Febry.

Sukaliman, Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan bahwa keberadaan Pelabuhan Kijing akan sangat bermanfaat dalam mendistribusikan komoditas unggul daerahnya di tingkat nasional maupun internasional.

“Komoditas utama Kalimantan Barat adalah CPO, tambang bauksit, dan hasil-hasil perkebunan”, ungkap Sukaliman.

Pengembangan kawasan dan infrastruktur konektivitas yang terintegrasi merupakan prasyarat utama suksesnya pembangunan yang menghadirkan manfaat bagi masyarakat. “Untuk itu, kami juga akan mendorong percepatan pembangunan akses menuju Pelabuhan Kijing”, ujar Febry.

Sebagai informasi, Pelabuhan Terminal Kijing dibangun di atas lahan seluas hampir 200 hektare di Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat.

Pelabuhan ini dibangun dalam beberapa zona, yaitu zona kontainer yang ditargetkan memiliki kapasitas 1,95 juta TEUs/tahun, zona curah cair 12,18 juta TEUs/tahun, zona curah kering 15 juta TEUs/tahun, dan zona multipurpose 1 juta TEUs/tahun. Pelabuhan Kijing ditargetkan mulai beroperasi secara parsial pada tahun 2021 dan beroperasi penuh pada tahun 2024.