Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian V

KSP Dorong Publik Tak Ragu Laporkan Pungli

JAKARTA – Masyarakat perlu terlibat aktif dalam menangani persoalan pungutan liar (pungli). Caranya, dengan memanfaatkan kanal pengaduan pungli dan layanan publik baik via SMS gateway 1193, website saberpungli.id, serta email lapor@saberpungli.id. Bisa juga melakukan pengaduan langsung ke satgas saber pungli.

Hal tersebut disampaikan Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden (KSP) Rumadi Ahmad pada acara peluncuran Global Corruption Barometer Indonesia yang diselenggarakan oleh Transparancy International, di Jakarta, Kamis (3/12). Rumadi menegaskan, masyarakat tidak perlu ragu dan takut dalam melaporkan pungli karena kerahasiaan dan perlindungan pun terjaga.

“Ini adalah wujud keseriusan memberantas pungli,” ungkap Rumadi.

Ketua Lakpesdam Nahdatul Ulama ini juga menyampaikan, khusus untuk memberantas pungli, komitmen pemerintah sudah sangat kuat. Terutama tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Pemerintah juga sudah memiliki instrumen hukum melalui PP 43/2018 yang memberikan insentif kepada publik untuk melaporkan kasus korupsi yang diketahui dengan didasari dengan bukti yang kuat. Pemerintah berkomitmen akan terus menindaklanjuti berbagai laporan korupsi, serta pungli yang masuk dan terbukti, dan akan menyelesaikannya sampai tuntas tanpa pandang bulu

Hingga 31 Agustus 2020, telah masuk 37.579 laporan masyarakat terkait pungli, masalah pungli yang paling banyak diadukan terkait dengan sektor, pelayanan administrasi 52%, pendidikan 20%, hukum 8%, perijinan 5%, kepegawaian 5%, pengadaan barang dan jasa 5% dan lain-lain 5%.

Di dalam paparannya, Rumadi menjelaskan bahwa rilis Global Corruption Barometer ini sangat penting bagi pemerintah sebagai evaluasi kebijakan pemberantasan korupsi ke depan. Menurutnya memandang walaupun skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia terus naik secara moderat.  

Namun Indonesia masih menghadapi masalah dalam mengubah persepsi publik terhadap korupsi di internal pemerintahan karena masih maraknya pungli dan penggunaan koneksi untuk mendapatkan privilege layanan publik, money politics. Permasalahan lainnya adalah  pemerasan berbasis kekerasan seksual untuk mengakses layanan publik.

Pada kesempatan tersebut, Rumadi kembali menegaskan arahan Presiden Jokowi di dalam bahwa korupsi adalah musuh negara, dan tidak akan memberi toleransi terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran ini. Presiden juga mengingatkan khususnya pada aparat penegak hukum dan penyelenggara negara untuk tidak memanfaatkan hukum untuk menakuti, memeras, dan korupsi, ini membahayakan agenda nasional..

Alvin Nicola, Peneliti Transparancy International Indonesia (TII) mengatakan Indonesia masih memiliki banyak tantangan dalam upaya pemberatasan korupsi. lembaga legislatif, birokrasi, dan aparat penegak hukum masih dipersepsikan oleh publik menjadi instansi yang sangat rentan melakukan korupsi. Praktik pungli dalam layanan publik pun menjadi sektor yang harus dibenahi oleh seluruh pemangku kepentingan, hal ini dapat dilakukan utamanya dengan meningkatkan pelibatan masyarakat sipil di dalam pengawasan layanan publik.